Yusril: KPU Cari Jalan agar Tak Berhadapan dengan Saya
Inanews - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membantah pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, soal advokat dilarang menjalankan profesinya karena namanya sudah tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI. Menurut Yusril, banyak caleg yang berasal dari kalangan advokat yang sampai saat ini tetap menjalankan profesinya tanpa pernah dipersoalkan KPU. Ia menilai, KPU tampaknya khawatir berhadapan dengan dia karena berkali-kali KPU kalah di persidangan. "KPU tampak mencari jalan agar tidak berhadapan dengan saya dalam sidang Bawaslu maupun pengadilan," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Sabtu, 29 Desember 2018. Padahal, menurut dia, sidang pengadilan itu adalah forum resmi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Atas dasar itu, ia heran saat Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menyerang dia ketika persidangan gugatan calon anggota DPD Osman Sapta Odang di Bawaslu, kemarin. Apalagi ketika itu, Yusril tidak hadir dalam persidangan tersebut. Yusril tidak masalah jika namanya akan dicoret oleh KPU dari DCT karena terus menjalankan profesinya sebagai advokat. "Saya lebih memilih tetap menjadi advokat daripada menjadi caleg, agar saya bisa membela partai saya PBB dan membela setiap orang yang diperlakukan KPU dengan sewenang-wenang," ujarnya. Bagi Yusril, mengikuti pemilu dan menjadi anggota DPR bukan pertama kali. "Saya sudah pernah menjadi anggota MPR, DPR dan beberapa kali menjadi menteri. Saya tidak silau dengan jabatan. Silakan saja kalau KPU mau diskualifikasi saya dari caleg, dan mendiskualifikasi semua advokat yang menjadi caleg sekarang ini sambil tetap menjalankan profesi advokatnya," ujarnya. Dalam konteks ini, menurut Yusril, KPU telah salah memahami makna Pasal 240 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa syarat untuk bakal calon anggota DPR antara lain “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai advokat yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya Pasal 240 ayat (2) huruf g menyebutkan bahwa kesediaan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan. Surat pernyataan kesediaan itu berlaku juga bagi syarat “bersedia bekerja penuh waktu”. Yusril menyebutkan, hal yang dimaksud dengan frasa ini dikemukakan dalam penjelasan yang mengatakan “bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR”. Kesediaan seperti itu, menurut Yusril, baru berlaku apabila caleg tersebut nantinya terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mempertanyakan status Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra karena sebagai calon anggota DPR, Yusril masih bertindak sebagai advokat yang menangani suatu perkara, salah satunya masalah pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang alias OSO. Read the full article
