seen from South Korea
seen from United States
seen from United States
seen from Singapore
seen from United States
seen from China
seen from China
seen from Netherlands
seen from China
seen from Brazil
seen from China
seen from United States
seen from Germany
seen from China
seen from China
seen from United States
seen from Netherlands
seen from China
seen from United States
seen from China
Jusuf Kalla Minta Jokowi Tunjukkan Ijazahnya
Jakarta, EDITOR.ID,- Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazahnya dari UGM. Mantan “pendamping” Jokowi ini dengan bahasa diplomatis meyakini jika ijazah Jokowi asli. Menurut JK dengan cara ini kasus ijazah Jokowi tidak akan berlarut-larut tanpa ujung. Kasus ini dinilai JK sudah merugikan dari segala sisi mulai dari waktu hingga…
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Adik Mantan Wapres Tersandung Kasus Mega Korupsi, Kongkalikong Proyek PLTU, Kerugian Negara Rp1,35 Triliun
Jakarta, EDITOR.ID,- Pengusaha yang juga adik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Halim Kalla ditetapkan polisi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (Kalbar). Namun hingga kini bos PT BRN ini belum ditahan. Korps Pemberantasan Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri telah mencekal yang bersangkutan. Kakortas Tipikor Polri,…
M Jusuf Kalla (JK), menyebut, tiga hal yang memiliki pengaruh besar dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia saat ini.
Refleksi Konflik Aceh: Jusuf Kalla Menggertak, Malik Mahmud Berpikir Bijak
Oleh Tuanku Muksalmina
“Saat saya ketemu Malik Mahmud, saya katakan mungkin Indonesia tidak akan kalahkan GAM, tapi Indonesia siap berperang 100 tahun. Tapi juga mungkin GAM tak bisa kalahkan Indonesia, karena kekuatan GAM hanya 5.000, sementara Indonesia satu juta. Kalau Indonesia siap berperang 100 tahun, maka yang menjadi korban orang Aceh karena tempat perang di Aceh.” (Jusuf Kalla)
MENILIK kembali latar peristiwa yang mengiringi proses tercapainya perdamaian Aceh, memang tak bisa dilepaskan dari sosok lelaki asal Bugis yang selalu terlihat ramah dan tak pelit senyum kepada tiap orang yang ia jumpai. Jusuf Kalla. Wakil Presiden Indonesia yang mendampingi Jokowi saat ini.
Tak ada yang menyangka konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun mampu dirundingkan untuk diakhiri. Jusuf Kalla memang bukan sembarang orang di arena perpolitikan Indonesia.
Latar belakangnya yang seorang mantan aktivis kampus, pebisnis ulung dan politisi kawakan partai Golkar, telah memberikannya banyak pengalaman bagaimana berhadapan dengan orang-orang dari beragam suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ia tahu kapan harus mengeras dan kapan mesti melunak. Ritme “maju atau mundur” dapat diperankan dengan apik oleh seorang Jusuf Kalla.
Maka tak aneh, konflik Aceh yang sudah sedemikian pelik, mampu ia redam hingga berakhir dengan proses perdamaian di atas meja perundingan. Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sebelumnya diperkirakan banyak orang tetap mempertahankan opsi merdeka sebagaimana perundingan yang pernah digagas sebelumnya (tapi gagal), pada akhirnya setuju untuk menggugurkan pilihan berpisah dari Indonesia. Bahkan membubarkan pasukan dan menyerahkan persenjataan. Bukti pihak GAM kali ini percaya bahwa perdamaian akan tercapai.
Namun di balik itu, tak elok kiranya hanya melihat akhir proses perdamaian Aceh tanpa mengetahui sedikit banyak kronologis yang mengiringinya semenjak awal. Tak ada yang terjadi secara tiba-tiba dalam semalam. Rezim penguasa, iklim politik, ketatanegaraan, geopolitik, dinamika perubahan sosial hingga faktor alam saling mempengaruhi terhadap tercapainya perdamaian Aceh.
Sudah umum diketahui bahwa konflik Aceh tak mudah untuk dituntaskan. Apalagi bila menggunakan cara represif ala militer dibandingkan dengan dialog. Konflik yang telah dimulai sejak tahun 1976 (masa orde baru Suharto) ini memang sudah melewati beberapa kali perundingan yang beragam –sejak era reformasi– dengan mediator yang berbeda-beda untuk dicarikan solusi supaya dapat diakhiri. Tetapi hampir semuanya menuai kegagalan.
Keterpilihan pasangan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung dalam pemilu demokratis pasca-reformasi tahun 2004, memberikan harapan bahwa konflik Aceh kemungkinan besar akan segera berakhir. Pasangan SBY-JK bahkan berjanji bahwa mengakhiri konflik Aceh adalah salah satu prioritas utama dalam program mereka kepada rakyat Indonesia.
Tahap demi tahap, pertemuan tertutup antar-kedua pihak terus dilaksanakan. Perwakilan pihak Republik Indonesia (RI) bahkan menjumpai langsung petinggi GAM di Eropa. Proses perundingan kerap kali dikabarkan berlangsung alot. Masing-masing pihak bersikeras dengan opsi yang disodorkan. Hingga akhirnya, seperti yang diberitakan oleh media online nasional (antaranews.com) bertajuk, “Penyelesaian Damai Ala Jusuf Kalla” (2007). Berita ini masih dapat dilacak di internet.
Jusuf Kalla yang saat itu berbicara dengan Malik Mahmud (tokoh sentral GAM), secara blak-blakan menggertak bahwa RI akan siap berperang selama 100 tahun. “Kode” keras ini dilontarkan langsung di hadapan Malik Mahmud. Jusuf Kalla memperingatkan bahwa pertempuran bakal berlangsung lama. Korban yang berjatuhan pun sudah pasti banyak orang Aceh. Karena arena perangnya adalah wilayah Aceh. Orang Aceh yang tinggal di Aceh tentu saja akan menuai penderitaan panjang dibandingkan yang berada di luar.
Terlepas dari efek ucapan Jusuf Kalla, Malik Mahmud tentu saja punya banyak pertimbangan di kemudian hari sebelum bersama timnya selaku perwakilan GAM setuju untuk mengakhiri konflik di Serambi Mekkah. Pikiran bijak Malik Mahmud bersama timnya sebagaimana diketahui akhirnya berhasil memetakan jalan menuju perdamaian.
Alam pun ternyata berpihak pada keberhasilan proses perdamaian Aceh. Musibah Tsunami justru mempercepat tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Secara struktural pun ikut berkontribusi. Proses perdamaian Aceh berhasil juga berkat dipengaruhi oleh faktor SBY selaku presiden RI, yang juga mantan petinggi TNI (Tentara Nasional Indonesia).
Isu yang kala itu berkembang bahwa pihak TNI tak setuju berdamai dengan GAM. Tapi karena hubungan senioritas dan lobi tertentu akhirnya pihak militer melunak dan menerimanya. Bahkan SBY memperpanjang masa jabatan Panglima TNI yang saat itu dijabat oleh Endriartono Sutarto.
Tak ada yang berjalan mulus tanpa batu sandungan yang menghadang. Toh, pada akhirnya perdamaian Aceh berhasil dicapai melalui penandatanganan nota kesepahaman (momerandum of understanding) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Gertakan Jusuf Kalla dan pikiran bijak Malik Mahmud, tak lain merupakan dinamika yang terjadi dalam proses menuju perdamaian Aceh. Di samping peristiwa-peristiwa lain yang mengiringinya. Tak ada yang terjadi secara kebetulan belaka. Proses panjang dan pelik menuju perdamaian Aceh inilah yang mesti dihargai.
Sungguh tak terpuji bila masih ada pihak-pihak tertentu yang berupaya “mengompori” agar tanah Aceh kembali bersimbah darah. Yang di antaranya menuding pihak yang mewakili delegasi GAM sebagai pengkhianat. Justru tim delegasi GAM lebih memikirkan nasib jangka panjang Aceh beserta masyarakatnya, dibandingkan para provokator yang kemungkinan telah kehilangan “sumber pemasukan” setelah Aceh dalam kondisi damai.
Oleh karena itu, marilah sama-sama kita merawat perdamaian Aceh yang telah susah payah dicapai dengan mengisinya dengan pelbagai kontribusi positif melalui program pembangunan dan prestasi. Kalau pun tidak bisa. Sekurang-kurangnya tidak mengganggu kontribusi positif orang lain dan malah mengisinya dengan hal-hal negatif yang justru merugikan Aceh beserta masyarakat yang menghuni Tanah Rencong.
=======
Artikel ini pertama kali tayang di media online lokal acehtrend.com pada 2 Desember 2017.
Lantik Pengurus dan DK PMI Bali, Jusuf Kalla: Kita Perlu Kecepatan
BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla melantik 17 orang Pengurus dan 7 orang Dewan Kehormatan (DK) PMI Provinsi Bali masa bhakti 2020-2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (28/10/2020). "Saya menyampaikan selamat kepada Pengurus PMI Bali yang baru dilantik, agar bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat karena masyarakat membutuhkan kita dan kita juga membutuhkan dukungan masyarakat," ujar Jusuf Kalla. Mantan Wakil Presiden RI ini menyebutkan ada tiga tugas pokok PMI, yakni pelaksanaan donor darah, penanggulangan bencana, dan tugas sosial lainnya. "Kita harus bersatu, bekerja bersama-sama dalam membantu kesulitan dan penderitaan masyarakat, semua itu membutuhkan kecepatan dalam bertindak agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Seperti saat Gunung Agung meletus, saya melihat kecepatan tim bertindak, begitu pula saat pandemi ini," ungkapnya. Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyampaikan harapan kepada Pengurus PMI Provinsi Bali yang baru agar sukses dalam mengemban visi dan misi kemanusiaan. "Peran PMI sangat penting dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana di tengah semakin meningkatnya kasus Covid-19. PMI tetap konsisten dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan distribusi bantuan oleh para relawan," sebutnya. Perlu diketahui, PMI Provinsi Bali telah melaksanakan Musyawarah Provinsi XI beberapa waktu lalu. Read the full article
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
PADANG – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12 M. Jusuf Kalla kukuhkan pengurus baru organisasi yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (5/12). Pengukuhan itu menetapkan PMI Sumbar periode 2019 – 2024 resmi dinahkodai Aristo Munandar sebagai ketua, Sultani Wirman Sekretaris dan Refdiamond sebagai bendahara. Selanjutnya, dalam menjalankan programnya Aristo akan dibantu Zainul Rahim sebagai Ketua Bidang Organisasi. Jasmarizal sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik dan dr. Rosnini Savitri Ketua Bidang Yankesos dan Donor Darah. Selain itu, Ketua Bidang Relawan dipercayakan kepada Adib Alfikri. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Diklat dipercayakan kepada Jefrinal Arifin dan Ketua Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga Zaitul Ikhlas. Ketua Bidang Dana dan Pengembangan Sumber Daya Suryadi Asmi dan sebagai anggot Risnaldi Ibrahim, Wahyu Amran, Eko Yanche Edrie, Gusrial dan Syafrizal. Selengkapnya di topsatu.com #jusufkalla #gubernursumbar #pmi #pmisumbar #pengukuhan #sumbar @berita.topsatu https://www.instagram.com/p/B5srAV1JPaT/?igshid=83mum4eyatnn
Wapres Kalla Anggap Wajar jika PAN dan Demokrat Masuk Pemerintahan
Inanews - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar bila ke depannya partai yang awalnya berseberangan dengan petahana di Pilpres 2019 kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Ia mengingatkan situasi yang terjadi pasca-pilpres 2014. Ketika itu, PPP, PAN, dan Golkar yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto lantas kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan. "Yang jelas, seperti PAN, akan menerima siapa saja yang menang, tentu saja. Bahwa bisa masuk koalisi itu 5 tahun lalu juga terjadi seperti itu. Yang lima tahun lalu mendukung Prabowo, lalu kemudian mendukung Pak Jokowi. Masuk dalam kabinet," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019). Hal itu disampaikan Kalla menanggapi kemungkinan masuknya PAN dan Demokrat lewat komunikasi yang dibangun oleh capres petahana Joko Widodo. Kalla mengatakan politik merupakan hal yang dinamis. Karenanya, ia menilai jika nantinya PAN dan Demokrat bergabung ke pemerintahan, menurutnya hal itu wajar saja. "Jadi politik itu biasa saja," lanjut dia. Sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa partainya membuka peluang untuk berpindah koalisi dan bergabung dengan parpol pendukung pemerintah. Seperti diketahui saat ini PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "PAN masih membuka peluang untuk bersama-sama dengan pemerintah karena ini adalah merupakan prosedur demokrasi yang setiap lima tahun sekali kita laksanakan dan bisa saja dalam periode ini PAN berbeda dengan partai politik yang lain," ujar Viva saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019). Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019. Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan. "Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). Read the full article
Wapres Kalla Anggap Wajar jika PAN dan Demokrat Masuk Pemerintahan
Inanews - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar bila ke depannya partai yang awalnya berseberangan dengan petahana di Pilpres 2019 kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Ia mengingatkan situasi yang terjadi pasca-pilpres 2014. Ketika itu, PPP, PAN, dan Golkar yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto lantas kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan. "Yang jelas, seperti PAN, akan menerima siapa saja yang menang, tentu saja. Bahwa bisa masuk koalisi itu 5 tahun lalu juga terjadi seperti itu. Yang lima tahun lalu mendukung Prabowo, lalu kemudian mendukung Pak Jokowi. Masuk dalam kabinet," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019). Hal itu disampaikan Kalla menanggapi kemungkinan masuknya PAN dan Demokrat lewat komunikasi yang dibangun oleh capres petahana Joko Widodo. Kalla mengatakan politik merupakan hal yang dinamis. Karenanya, ia menilai jika nantinya PAN dan Demokrat bergabung ke pemerintahan, menurutnya hal itu wajar saja. "Jadi politik itu biasa saja," lanjut dia. Sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa partainya membuka peluang untuk berpindah koalisi dan bergabung dengan parpol pendukung pemerintah. Seperti diketahui saat ini PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "PAN masih membuka peluang untuk bersama-sama dengan pemerintah karena ini adalah merupakan prosedur demokrasi yang setiap lima tahun sekali kita laksanakan dan bisa saja dalam periode ini PAN berbeda dengan partai politik yang lain," ujar Viva saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019). Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019. Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan. "Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). Read the full article
