#interpelasi

PULUHAN massa dari Aliansi Rakyat Merdeka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (24/7), mendesak legislatif setempat menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Sidoarjo. Aksi ini menyusul penolakan DPRD atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Desakan tersebut muncul setelah Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), gabungan tujuh partai politik di DPRD, menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban bupati dalam rapat paripurna. Penolakan itu disertai catatan kritis bahwa pelaksanaan anggaran dinilai belum menyentuh kebutuhan strategis masyarakat.

“Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang keadilan dan arah pembangunan daerah. Penggunaan anggaran tahun ini jauh dari harapan rakyat,” ujar juru bicara Aliansi Rakyat Merdeka, Husain, dalam orasinya.

MAJALENGKA – Interpelasi bupati jelang berhenti, DPRD cetak sejarah. DPRD Majalengka mencetak sejarah melakukan interpelasi pada kepala daerah. Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Majalengka belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir. Ironisnya interpelasi dilakukan DPRD pada Bupati Karna Sobahi hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa jabatan.…

MAJALENGKA – Paripurna interpelasi tak dihadiri Bupati H.Karna Sobahi. Bupati Majalengka H.Karna Sobahi tidak menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyerahan materi interpelasi kepada bupati, Selasa (5/12/2023) malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, Bupati Karna Sobahi tidak dapat menghadiri paripurna dengan alasan melaksanakan kegitan di luar Majalengka. Semula dikabarkan Bupati…

MAJALENGKA – Lima fraksi DPRD usulkan interpelasi. Sejumlah fraksi di DPRD Majalengka mengusulkan interpelasi kepada Bupati Karna Sobahi. Fraksi-fraksi yang mengusulkan interpelasi pada bupati yakni Fraksi Gerindra, PKS,PKB,Karya Demokrat dan PAN. Permintaan interpelasi kepada Bupati Karna Sobahi bahkan telah disampaikan secara tertulis,formal. Informasi yang diperoleh, permintaan interpelasi…