#gmpk

INTINEWS.CO.ID, KOTA TANJUNGPINANG – Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025, Ketua GMPK KEPRI serahkan satu ekor sapi qurban di Masjid Babusalam Tanjung Ayun Sakti. Foto oleh Ogi “Jhengghot” (7/6) Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Kepulauan Riau, Rosydi, berqurban merupakan kewajiban bagi umat muslim, setiap insan yang mampu wajib melaksanakan qurban karena…

INTINEWS.CO.ID, KOTA TANJUNGPINANG – Pada Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M ini, Rosyidi Ketua GMPK Kepri Menyerahkan qurban sapi di Mesjid Babussalam yang berada di Kecamatan Bukit Bestari. Rosyidi Ketua GMPK Kepri Menyerahkan Qurban Sapi Di Mesjid Babussalam, (29/6). Foto, (Ogi “Jheggot”. Rosyidi, SE, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kepulauan Riau (Kepri) kepada Awak media ini,…

Catatan Bibit Samad Rianto Perihal Musyawarah Mufakat

Catatan Bibit Samad Rianto Perihal Musyawarah Mufakat GMPK – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi

Berikut Pencerahan Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bibit Samad Rianto, MM, Ph.D, ” Catatan Bibit Samad Rianto Perihal Musyawarah Mufakat ” melalui WAG KOMPASS – Nusantara (WhatsApp Group Komunitas Para Sales Super – Nusantara).

Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bibit Samad Rianto, MM, Ph.D, Kompasser Jakarta, Ketua…

Catatan Bibit Samad Rianto Perihal Musyawarah Mufakat

Catatan Bibit Samad Rianto Perihal Musyawarah Mufakat GMPK – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi

Berikut Pencerahan Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bibit Samad Rianto, MM, Ph.D, ” Catatan Bibit Samad Rianto Perihal Musyawarah Mufakat ” melalui WAG KOMPASS – Nusantara (WhatsApp Group Komunitas Para Sales Super – Nusantara).

Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bibit Samad Rianto, MM, Ph.D, Kompasser Jakarta, Ketua…

Moral Jadi Salah Satu Penyebab Terjadinya Tindakan Korupsi

MALANGTODAY.NET - Korupsi laksana candu yang setiap harinya diberikan kepada masyarakat Indonesia. Melalui media televisi, sosial media (medsos), hingga perbincangan sopir angkot saban waktu selalu terkait masalah korupsi. Hal ini tentunya membuat geram Bibid Samad Rianto, ketua umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Dalam helatannya di Universitas Islam Malang (UNISMA) ia sampaikan bahwa masalah korupsi di Indonesia telah menggurita dan hal tersebut tidak akan selesai jika moral pemimpin tidak benar. "Kalau masih mementingkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri ya, saya kira tidak akan selesai masalah ini, jadi moral itu yang harus diperbaiki," katanya saat ditemui oleh MalangTODAY. Mantan ketua (KPK) yang sekaligus dipercayai sebagai ketua Satgas Dana Desa juga mengungkapkan bahwa penyebab lainnya dalam masalah korupsi khusus Dana Desa adalah mengenai regulasi yang dibentuk oleh pemerintah, berpotensi untuk dilakukannya kecurangan. "Regulasi yang tidak sinkron dan regulasi yang membingungkan itu, saya kira juga mempengaruhi dalam timbulnya tindakan ini," katanya Penelusuran akan kecurangan dari regulasi yang diterapkan tersebut penting untuk dilakukan, sehingga ditemukan perbuatan konkrit yang dilakukan serta bukti akan adanya kasus korupsi. "Kalau kita hanya mengira-ira, loh kepala desa ini kemarin naik sepada kok sekarang pake mobil. Kayak gitu kita gak bisa ngapa-ngapain, korupsi itu perlu ada tindakan nyata dan bukti bukan mengira-ngira," tuturnya. Selain regulasi, ada pula masalah lain yang disebut dengan kemampuan aparat. Kemampuan dari aparat pengelola Dana Desa sangat diperlukan, adanya kerjasama antara kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pendamping desa yang berasal dari kemendes sangat diperlukan di sini. "Kalau kemampuannya tidak (baik), terutama tentang teknis, katakanlah soal infrastruktur misal pembangunan jembatan, kalau lemah dalam perhitungan dana pembangunan maka korupsi akan hadir di situ," katanya. (Sem/end)

Basmi Koruptor, GMPK Hadir di Kota Malang

MALANGTODAY.NET - Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Malang Raya hari ini, Rabu (30/8) resmi dibentuk. Bertempat di Universitas Islam Malang (UNISMA) sebanyak 40 orang Dewan Pengurus Daerah (DPD) GMPK dilantik secara langsung oleh ketua umum GMPK, Bibit Samad Rianto, M.Pd. Ketua DPD GMPK terpilih, Abdul Aziz dalam sambutannya usai pelantikan menyatakan bahwa dirinya bersama dengan pengurus yang lain akan segera bergerak dalam memerangi serta membantu pemerintah dalam membongkar kasus korupsi yang akhir-akhir ini lumrah dibicangkan publik Malang. "Lingkup kerja GMPK Malang Raya, mulai dari Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang, sehingga ini memberikan ruang bagi kami dalam membantu kasus-kasus korupsi lainnya yang belum pernah tersentuh oleh aparat," katanya Hadirnya GMPK di Kota Malang menurutnya sebagai jawaban atas kerisauan-kerisauan masyarakat Malang, khususnya terkait masalah korupsi sekaligus mengisi ruang kosong yang belum tersentuh oleh aparat. Ada beberapa program kedepan yang akan dilakukan oleh GMPK Malang Raya. Abdul Aziz menyampaikan bahwa dirinya bersama pengurus yang lain telah merancang program-program yang bersifat menengah ataupun jangka panjang. "Kami ke depannya telah merancang 3 program utama yang menjadi perioritas," timpalnya. Program pertama adalah terkait pendidikan anti korupsi yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga publik semakin mengerti apa bentuk-bentuk korupsi yang sering dilakukan oleh aparat, serta bagaimana cara memeranginya. "Saya kira pendidikan anti korupsi ini wajib diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman akan hal tersebut," ujarnya. Melihat pengelolahan dana negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu berakhir dengan masalah korupsi, ia menambahkan bahwa akan memberikan pelatihan pengelolaan dana negara kepada pemerintah daerah Kota Malang. "Pelatihan ini jadi program kedua kami," timpalnya lagi. Tak lupa pula pemberian edukasi kepada pemerintahan desa terkait pengelolaan dana desa serta pengelolaan lainnya menurutnya juga sangat penting untuk dilakukan. "Banyak aparat desa akibat ketidaktahuannya, mendekam di balik jeruji, ini memacu kami untuk mengedukasi mereka," tuturnya. GMPK Malang Raya harapannya akan selalu mendorong untuk  membasmi pungli yang terjadi di Malang Raya. "Bagi GMPK untuk kasus korupsi dan narkoba, hanya ada dua hal, zero toleransi," tutupnya mengakhiri sambutannya. (Sem/end)

Dukung Pemberantasan Korupsi, UNISMA Adakan MoU dengan GMPK

MALANGTODAY.NET - Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) bersama dengan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) adakan memorandum of understanding (MoU) dalam bidang pemberantasan korupsi. Rektor Unisma dalam sambutannya menyampaikan bahwa UNISMA merupakan kampus yang menaruh fokusnya pada masalah-masalah pungutan liar (pungli), masalah kolusi, korupsi dan neotisme (KKN) lainnya. "UNISMA selalu fokus pada fenomena-fenomena ini," katanya. Adanya fokus yang perlihatkan oleh UNISMA disebabkan karena adanya pusat kajian korupsi yang telah lama dibentuk oleh UNISMA, sebagai laboratorium dalam mengkaji masalah-masalah korupsi dan nepotisme yang terjadi di Indonesia. "Dalam pusat kajian tersebut, kami terus mengkaji masalah KKN  baik yang sifatnya lokal (Malang) ataupun dalam skala nasional," tambahnya lagi. Tak hanya itu, ia juga berharap agar organisasi masyarakat, kelompok kepentingan khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, ataupun aparat negara agar dapat menjalin kerjasama lebih jauh lagi dengan UNISMA, terkait permasalahan korupsi yang semakin meresahkan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa sebagai langkah awal dalam memberantas korupsi adalah dengan memulai dari dalam diri sendiri. "Semuanya dari diri kita sendiri, Kita harus saling mengingatkan tentang hal yang bersifat kebenaran. Jangan takut untuk melakukan hal tersebut," katanya. Dengan adanya MoU tersebut ia berharap bahwa UNISMA dapat menjadi pelopor pembawa perubahan di tengah masyarakat. "Dengan adanya ini (MoU) Fakultas UNISMA menjadi pelopor perubahan untuk memanusiakan manusia," pungkasnya Ditambah lagi ia berharap agar para alumni dari UNISMA akan menjadi alumni yang hadir di tengah masyarakat yang kemudian mampu menjujung tinggi derajat manusia dengan menyampaikan salam anti korupsi. Ketika hal tersebut dilakukan menurutnya kesejahteraan masyarakat tentu akan semakin meningkat. "Ketika di tengah masyarakat sudah tidak ada korupsi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat," tutupnya. (Sem/end)

Ketua DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) yang juga mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto resmi melantik pengurus DPD GMPK Malang Raya di ruang Hasyim Asyari Universitas Islam Malang (Unisma), Rabu (30/8).