#dp0rupiah

Sejak janji program rumah DP 0 rupiah dikampanyekan oleh Anies Sandi, pasangan calon Pilkada DKI Jakarta 2017, isu perumahan rakyat ramai menjadi perdebatan, baik di media sosial maupun di media arus utama. Setelah dinyatakan menang oleh quick count, sebagian netizen langsung ramai-ramai menagih janji tersebut agar segera terealisasi. Bahkan, ada pula yang ingin menjadi pindah menjadi warga DKI Jakarta –fenomena yang bukan hal baru sebenarnya.

Saya melihat ada polarisasi yang tidak proporsional dalam perdebatan dan tagih janji program tersebut. Di satu sisi, ada yang memandang program tersebut tidak realistis dan menagih dengan cara agak meremehkan. Di sisi lain, ada yang sepertinya berharap sesuatu yang sebenarnya belum atau bahkan tidak mampu ditawarkan oleh program DP 0 rupiah tersebut, setidaknya berdasarkan dokumen deskripsi program yang dirilis oleh tim kampanye Anies-Sandi.

Program Rumah DP 0 rupiah: Terobosan Branding

Dalam deskripsi tentang program perumahan, Anies-Sandi sebenarnya sudah menyebutkan kredit rumah murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Baru pada tengah masa kampanye-lah, Anies-Sandi menemukan program DP 0 rupiah sebagai sebuah branding yang terbukti menjadi bahan perbincangan dan pro-kontra hingga sekarang. Padahal, kredit rumah murah berbasis tabungan sebenarnya bukan kebijakan baru. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) telah membuat kebijakan bantuan uang muka dan tabungan sebagai pengganti DP untuk TNI, Polri, dan PNS Kemenhan. KemenPUPR dengan dukungan Bank Dunia juga membuat program sejenis untuk pekerja informal.

Tidak hanya melalui campur tangan pemerintah, warga dan pengembang juga telah berupaya secara mandiri untuk menyiasati kewajiban menyiapkan DP rumah (tapak dan vertikal) yang cukup besar di awal tersebut. Ada warga yang kebetulan memiliki orang tua atau anggota keluarga lain yang bisa meminjamkan mereka uang tanpa bunga untuk DP. Ada juga pengembang yang memberikan kesempatan untuk mencicil DP sebelum mengurus KPR dengan Bank.

Jadi, menyiapkan uang dengan jumlah besar untuk DP memang menjadi salah satu kendala bagi warga untuk memiliki rumah. Menurut riset rumah123.com, butuh menabung sekitar 3 tahun untuk menyediakan uang untuk DP. Namun, jika dilihat secara lebih menyeluruh, program rumah dengan DP 0 rupiah Anies-Sandi ini sebenarnya adalah terobosan branding. Tidak baru, tetapi kehadirannya memungkinkan banyak pihak untuk terlibat, entah untuk mengkritik (baca: melengkapi) konsepnya, mengawal realisasinya, hingga ikut serta juga mengambil manfaat atasnya. Siapa yang tahu KemenPUPR sudah punya program sejenis sebelum DP 0 rupiah ala Anies-Sandi ramai jadi perbincangan?

Program ini pun berbeda dengan DP 0 rupiah dari pengembang yang biasanya hanya gimmick promosi. Rekan kerja saya di kantor pernah menjadi korban janji DP 0 rupiah dari pengembang yang kemudian mentok di Bank saat mengurus KPR. Rekan kerja saya itu tetap perlu menyediakan DP, meski saat itu pengembang sudah memberikan opsi untuk mencicil, rekan kerja saya tetap memilih untuk mundur. Kuncinya, DP itu tetap ada dan harus ada yang menalangi. Karena tidak semua warga lahir dari keluarga yang sejahtera, maka negara perlu hadir untuk mereka.

Namun, bagi generasi millenial dan kelas menengah, kesulitan menyediakan uang yang cukup banyak untuk DP memang satu persoalan, tetapi mereka masih memiliki persoalan lain. Lebih rumit dari dilema: trilemma.

Trilemma Generasi Millenial dalam Memilih Rumah

Saya ingin membatasi diskusi ini pada generasi millenial, sekelompok orang berusia 20an hingga 30an tahun yang tumbuh kembangnya beriringan dengan perkembangan internet dan teknologi informasi. Selain itu, generasi millenial yang saya maksud juga merupakan kelas menengah yang tinggal di Jakarta dan dicirikan dengan gaya hidup (konsumsi) tersebut yang membedakannya dengan kelas di bawahnya. Kategori ini mungkin problematik, tetapi akan membantu diskusi ini menjadi lebih spesifik.

Akses terhadap informasi dan kapasitas finansial yang dimiliki generasi millenial membuat mereka dipandang sebagai generasi yang banyak mau. Menurut Tapscott (2009), generasi millenial menyukai kebebasan (freedom) dan sesuatu yang bisa mereka sesuaikan sendiri (customization). Untuk urusan pangan dan sandang, karakter generasi tersebut relatif tidak menjadi persoalan. Mereka masih bisa menemukan titik temu dari dilema antara kapasitas finansial dan selera mereka.

Namun, untuk urusan papan atau rumah, generasi millenial berhadapan dengan trilemma: antara kapasitas finansial, selera (kriteria), dan ketersediaan rumah. Hipotesis tersebut berangkat dari refleksi pribadi saya dan wawancara singkat dengan beberapa teman saya yang baru menikah atau usia pernikahannya di bawah 3 tahun.

Teman saya yang pertama, punya kriteria rumah harus rumah tapak, entah di komplek atau perkampungan. Lokasinya di Jakarta atau yang terjauh di Depok. Teman saya yang kedua ingin membeli rumah tapak di Depok atau paling jauh di Bogor dengan kriteria lahan yang luas dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Saya dan istri saya pun akhirnya lebih cenderung kepada rumah tapak di komplek setelah melakukan perbandingan dan survei. Depok pun menjadi pilihan lokasi saya dan istri saya.

Akankah saya dan kedua teman saya tersebut berhasil mendapatkan rumah impian kami? Pengalaman teman saya yang ketiga bisa menjadi pembelajaran. Pada akhirnya, beberapa kriteria memang perlu dikorbankan. Teman saya yang ketiga itu kini telah memiliki rumah di Kabupaten Bogor. Hanya 30 menit menggunakan motor ke tempat kerjanya di Depok dan berada di tengah antara rumah orang tua dan mertuanya. Rumahnya tidak terlalu jauh dari jalan utama dan harganya pun bisa dijangkau oleh dirinya dan suaminya. Namun, teman saya yang ketiga itu harus berkorban untuk mau tinggal di perkampungan yang kondisi air, drainase, dan pengelolaan sampahnya kurang baik.

Millenial lain bisa jadi punya selera dan kriteria yang berbeda dengan saya dan ketiga teman saya tersebut. Namun, kapasitas finansial dan ketersediaan rumah pada akhirnya membatasi kebebasan millenial untuk memilih rumah sesuai dengan selera dan kriteria idealnya.

Riset rumah123.com menggambarkan trilemma yang dialami millenial ini dengan cukup baik. Bagan di bawah ini menggambarkan sebagian besar rumah (tapak dan vertikal) yang tersedia justru berada di sisi yang lain dari mayoritas kapasitas mencicil (30% dari penghasilan bulanan) dari millenial di Jakarta. Potret serupa bahkan juga terjadi di daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta.

Dengan rerata peningkatan harga rumah yang lebih tinggi daripada rerata peningkatan penghasilan, millenial bisa jadi akan menghadapi situasi yang lebih buruk dari sekadar mengorbankan kriteria rumah impiannya: menyewa tanpa memiliki rumah seumur hidup.

Millenial Butuh Lebih dari Sekadar DP 0 rupiah

Walaupun dalam dokumen deskripsi program rumah DP 0 rupiah, Anies-Sandi telah menegaskan bahwa program tersebut hanyalah satu satu dari program besar hunian terjangku. Millenial tetap perlu sadar bahwa program yang dijanjikan Anies-Sandi di Jakarta nanti itu belum bisa menjawab seluruh kebutuhan dan harapan mereka soal rumah.

Pertama, pilihan rumah yang bisa disediakan di Jakarta untuk millenial hanyalah rumah vertikal dan rumah tapak dengan akses motor. Ini situasi riil di Jakarta yang membuat banyak pihak awalnya sempat sangsi dengan program rumah dengan DP 0 rupiah. Hal ini karena rumah yang dibayangkan oleh mereka adalah rumah tapak di komplek dengan akses mobil. Anies-Sandi juga punya kontribusi dalam “menyembunyikan” pilihan rumah yang tersedia di Jakarta tersebut. Dalam trilemma millenial, program DP 0 rupiah ini lebih banyak fokus pada sisi kapasitas finansial. Di satu sisi, kampanye soal hak warga atas perumahan memang penting, tetapi menyampaikan secara jelas rumah seperti apa yang bisa dimiliki juga tidak kalah penting. Apalagi untuk millenial yang banyak mau.

Kedua, program ini nanti hanya akan berlaku dalam wilayah kewenangan Anies-Sandi, yakni Jakarta. Padahal sebagian millenial, misalnya saya dan ketiga teman saya di atas, justru lebih rela berkorban tinggal di luar Jakarta, dibandingkan harus berkorban tinggal di rumah vertikal misalnya. Seperti yang disampaikan rumah123.com dalam risetnya, pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat harus menyadari bahwa persoalan akses terhadap perumahan ini bukan hanya persoalan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga millenial kelas menengah berpenghasilan nanggung. Kabar dari KemePUPR bahwa mereka bersama World Bank akan membuat program skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan nanggung adalah kabar baik yang juga harus ditagih. Bisa jadi scaling-up dan adaptasi program DP 0 rupiah ala Anies-Sandi ini menjadi program nasional akan mampu mengakselerasi upaya Pemerintah mengurangi backlog (kekurangan) perumahan yang setiap tahun kinerjanya cenderung stagnan.

Selagi Anies-Sandi masih belum on board dan KemenPUPR juga belum meluncurkan program pembiayaan perumahan terbarunya, sambil menunggu dan tetap menagih janji, millenial tetap harus berjuang dan berkorban untuk memiliki rumah.

Mohon bersabar, ini ujian.