seen from Indonesia
seen from Sweden
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from Finland
seen from Peru
seen from United States
seen from Colombia
seen from United Kingdom
seen from Canada
seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from Canada
seen from China
seen from Netherlands
seen from Indonesia
KPK Panggil Bos PT Gading Gadjah Mada Terkait Kasus Cukai
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pada Senin (27/4/2026), tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi kunci dari pihak swasta, yakni Direktur PT Gading Gadjah Mada, Kamal Mustofa. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemanggilan tersebut merupakan bagian…
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Vessel Declaration Indonesia Customs: Complete Guide to Temporary Import of Foreign Tourist Vessels in Indonesia
Vessel Declaration (VD) Bea Cukai: Panduan Lengkap Impor Sementara Kapal Wisata Asing di Indonesia
PMK 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN: Perubahan Penting, Alur Proses, dan Dampaknya
Penerbitan Surat Paksa dalam Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai: Prosedur Lengkap dan Konsekuensinya
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
PER-21/BC/2025: Perubahan Kedua Tata Laksana Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang Dioptimalkan
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pejabat paj
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pejabat pajak di Banjarmasin serta Bea dan Cukai di Jakarta merupakan kewenangan komisi antirasuwah tersebut. Ia mengatakan jika pegawai tersebut bersalah silakan dilakukan proses hukum.
"Ya biar aja. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang Pajak dan Bea-Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang," kata Purbaya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia justru, masalahn itu justru bisa menjadi momen untuk memperbaiki instansi pajak dan bea cukai.
“Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus,” kata Purbaya lagi
Beri pendampingan
Meski begitu, Purbaya juga memastikan akan memberikan pendampingan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama proses penegakan hukum oleh KPK.
Ketentuan Pengajuan Pemesanan Pita Cukai (CK-1/CK-1A): Syarat, Jadwal, Batas Jumlah, dan Konsekuensi Administratif
