TINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM PENANGANAN TIPIKOR, BPKP KALSEL KIRIM 5 AUDITOR IKUTI PELATIHAN BERSAMA KPK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menghadiri pembukaan Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tipikor Pidana Korupsi Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap hadir sebagai salah satu narasumber yang akan memberikan materi tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dibuka oleh Deputi Bidang Koodinasi dan Supervisi, KPK RI Nurul Gufron SH MH melalui zoom serta dihadiri secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejagung, Inspektur Kalsel, Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Kepala BPK RI Kalsel. Kegiatan yang berlangsung tanggal 13 s.d 16 Juni 2022 di Galaxy Hotel Banjarmasin ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan penegak hukum serta auditor dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor). Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koodinasi dan Supervisi, KPK RI Nurul Gufron SH MH menyatakan keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tercermin dari adanya lembaga APH Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Ketiga lembaga tersebut yang didukung oleh BPK, BPKP serta Inspektorat, harus selalu bersinergi dan harmonis secara bersama-sama dalam spirit, motivasi dan komitmen memberantas korupsi. “APH harus memiliki standar dan prosedur penanganan perkara yang sama serta memiliki pemahaman yang sama atas peraturan perundang-undangan perkara yang ditanganinya dan aturan keuangan negara, dengan menerapkan teknik dan profesionalisme hukum yang sama,” kata Nurul Gufron. Sedangkan Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dalam sambutannya berharap melalui pelatihan bersama ini bisa memiliki sumber daya manusia penegak hukum yang berkualitas dan auditor yang handal dalam kemajuan pembangunan melalui penanganan tipikor. 𝓛𝓪𝓷𝓳𝓾𝓽 𝓭𝓲 𝓴𝓸𝓵𝓸𝓶 𝓴𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽𝓪𝓻... 𝓡𝓮𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 @bpkp_kalsel #KabarBanua #MerilisKalimantanSelatan #BPKP #BPKPKalsel https://www.instagram.com/p/CevYCkevxyu/?igshid=NGJjMDIxMWI=

BPKP: PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERJALANAN DINAS HARUS SESUAI ATURAN Banjarmasin (30/5/2022). PA/KPA, Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ketika menjadi salah satu narasumber dalam Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala di Pyramide Suites Hotel Banjarmasin. Rudy juga menegaskan bahwa “Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus menerapkan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi penggunaan belanja daerah, serta akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.” “Komponen biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD diatur menggunakan metode pembayaran lumpsum untuk uang harian dan uang representative serta sesuai biaya riil (at cost) untuk transportasi dan penginapan,” tambahnya. Dalam paparannya, Rudy menjelaskan bahwa “Sistem lumpsum merupakan pembayaran untuk semua biaya, lumpsum uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, dan transport lokal, sedangkan lumpsum uang representative merupakan pengganti biaya tips porter, tips pengemudi dan sebagainya. Sedangkan biaya riil (at cost) untuk transportasi dan penginapan dibayarkan sebesar nilai yang benar-benar diserahkan kepada penyedia jasa transportasi dan penginapan sesuai bukti yang diterima.” Artinya, pelaku perjalanan dinas wajib menyampaikan semua kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang lengkap dan sah. “Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar Pengeluaran Riil (jika bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh), bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota, serta bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya,” detail Rudy dalam paparannya. .... 𝓡𝓮𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 @bpkp_kalsel #KabarBanua #MerilisKalimantanSelatan #BPKP #BPKPKalsel https://www.instagram.com/p/CeL2dyBv88V/?igshid=NGJjMDIxMWI=

⠀ BPKP: Lima Pemerintah Daerah Belum Punya Tindakan Nyata Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri Hasil monitoring BPKP Kalimantan Selatan dan pendataan yang melibatkan seluruh Inspektorat Daerah di Kalimantan Selatan menemukan lima Pemerintah Daerah belum mempunyai strategi dan tindakan yang nyata dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Padahal, Presiden Joko Widodo telah berulang kali mengingatkan pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri ini, terutama dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Kelima pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Kotabaru, Tapin, Tanah Bumbu, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Hal ini tampak dengan belum jelasnya pengelola e-katalog lokal dan belum adanya kebijakan kepala daerah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri. Sementara itu, empat daerahnya lainnya hanya mempunyai pengelola e-katalog lokal atau hanya memiliki kebijakan mendorong penggunaan produk dalam negeri, yaitu Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 telah memerintahkan dengan tegas semua Pemerintah Daerah mempunyai strategi, tindakan, dan target yang jelas dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri ditekankan kembali oleh Presiden karena tekanan kuat kompetisi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Jika anggaran Pemerintah Daerah tidak diarahkan untuk produk lokal, maka akan banyak usaha lokal yang bangkrut, meningkatnya pengangguran dan kriminalitas, dan konflik sosial di dalam negeri. Anggaran pemerintah daerah berpotensi besar menjadi penyangga ekonomi lokal di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki anggaran Rp6,4 triliun yang dapat dikucurkan untuk menguatkan industri dalam negeri. Karenanya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus serius dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. .... 𝓡𝓮𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 @bpkp_kalsel #KabarBanua #MerilisKalimantanSelatan #BPKP #BPKPKalsel #Kalsel #KalimantanSelatan https://www.instagram.com/p/CeAjNDRP3nM/?igshid=NGJjMDIxMWI=

⠀ BPKP HASILKAN 79 LAPORAN HASIL AUDIT KASUS KORUPSI SENILAI RP 98,38 MILIAR   Banjarmasin (18/3/2022). Selama tahun 2017-2021, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan 79 laporan hasil audit atas kasus tindak pidana korupsi, berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Hasil Audit Investigasi. Jumlah kerugian yang disampaikan ke kepolisian dan kejaksaan senilai Rp98,38 miliar. Hal itu diungkapkan Rudy M. Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama-sama dengan KPK, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Pengadilan Tinggi Kalimatan Selatan. Rapat Koordinasi berlangsung di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan jajarannya, Kepala Kepolisian Daerah  Kalimantan Selatan dan jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin, Hakim Tipikor, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Temanya adalah “Penguatan Sinergitas Penegakan Hukum Tipikor”. Rapat Koordinasi memiliki tiga tujuan. Pertama, penyamaan visi, persepsi dan mindset para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terkait Tipikor. Kedua, saling memahami dan menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Ketiga, kolaborasi dan saling mendukung antar instansi, berbagi kelebihan, dan mencari solusi bersama. Diungkapkan oleh Rudy, “Area penyimpangan yang ditemukan dominan Dana Desa, yang menempati urutan teratas” Ini diikuti dengan pengadaan Barang/Jasa, perjalanan dinas, hibah, perusahaan negara/daerah, pendidikan, pembebasan lahan, dan pajak daerah/PNBP.  “Berdasarkan nilai kerugian negara, kasus pengadaan Barang/Jasa menempati urutan teratas,” katanya. Ini diikuti dengan kasu hibah, perjalanan dinas, perusahaan negara/daerah, Dana Desa, pembebasan lahan, pendidikan, dan pajak daerah/PNBP. 𝓛𝓪𝓷𝓳𝓾𝓽 𝓭𝓲 𝓴𝓸𝓵𝓸𝓶 𝓴𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽𝓪𝓻... 𝓡𝓮𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 @bpkp_kalsel #KabarBanua #MerilisKalimantanSelatan #BPKP #BPKPKalsel #Kalsel https://www.instagram.com/p/CbRRw_LPCxX/?utm_medium=tumblr