#beritapolitik

View On WordPress

Belum tuntasnya kasus pembunuhan Brigadir J membuat Pengamat Politik Ricky Gerung ikut angkat bicara dan mengatakan banyak pihak yang was-was dengan Ferdy Sambo. Ia menilai bahwa kasus Ferdy Sambo ini mengancam banyak pihak lantaran akan membuka fakta-fakta lainnya yang mengejutkan. “Ferdy Sambo membuat kita bening melihat kerapuhan institusi itu sampai ke tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” ujar Rocky gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selengkapnya www.halodayak.com #ferdysambo #rockygerung #beritapolitik #beritaterkini #halodayakdotcom #halodayak   https://www.instagram.com/p/Ci1-SL-LWqr/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengakui penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum sepenuhnya jujur dan adil (jurdil). Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Itu kan pendapat pak SBY, sah-sah aja orang berpendapat. Memang pemilu kita belum sepenuhnya jurdil dari pemilu ke pemilu kalau menurut saya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9). Pemilu selama berjalan di Indonesia selalu dipenuhi masalah dan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut sampai yang terjadi secara sistematik, terstruktur dan masif. #fadlizon #gerindra #partaipolitik #beritapolitik #halodayak #halodayakdotcom https://www.instagram.com/p/Ci10T8oLyJf/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan konstitusi sudah tegas menyatakan bahwa jabatan presiden hanya dua periode. Jika ada usulan penambahan masa jabatan, maka hal itu jelas akan melanggar konstitusi. Begitu tegas politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menanggapi pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin Presiden Joko Widodo kembali memimpin untuk periode ketiga, jika tidak ada hambatan konstitusi. "Kalau tidak melanggar tentu UUD harus direvisi. Artinya kalau menurut UUD yang ada, maka 3 periode itu melanggar dong logikanya,” ujar Deddy saat berbincang dengan wartawan, Jumat (12/11). Anggota Komisi VI DPR RI ini berpandangan bahwa apa yang disampaikan Surya Paloh tersebut hanya gimmick untuk mencari perhatian para pendukung Presiden Jokowi. "Saya melihat ini sekadar manuver politik untuk meraih simpati pendukung Jokowi. Karena secara konstitusional tidak dimungkinkan, kecuali UUD diamandemen,” ucapnya. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana agar pemerintahan berjalan dengan efektif dan meninggalkan warisan terbaik di masa jabatannya yang akan berakhir 2024 nanti. "Presiden Jokowi itu juga sudah tegas, keras berulang kali menolak gagasan presiden 3 periode, bahkan menyebutnya sebagai upaya menampar muka beliau. Jadi tolong dihargai sikap beliau yang sudah final,” tutupnya. Read the full article

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei Sufmi Dasco, Ketua Harian DPP Gerindra Pemerintah mengusulkan pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 15 Mei 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan dukungan dan menyambut baik. “Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei,” ujar Dasco kepada wartawan, Senin (4/10). Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, pertimbangan Gerindra mendukung wacana pemungutan suara pada 15 Mei itu adalah demi efektifitas dan efisiensi Pemilu 2024. “Saya pikir, pada prinsipnya begini, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan efektif dan efisien, artinya, seluruh tahapan Pemilu harus dipastikan berjalan dengan baik,” katanya. Namun demikian, lanjut Dasco, kebutuhan anggaran juga perlu diperhatikan. Mengingat porsi anggaran negara untuk Pemilu yang memang terbatas. “Jadi, kalau toh pencoblosan Pemilu tanggal 15 Mei 2024 ini disepakati, maka pelaksanaan waktu kampanye baik Pileg maupun Pilkada relatif pendek. Sehingga diharapkan kebutuhan Pemilu dapat lebih efisien dan tidak terlalu membebani anggaran negara,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Mahfud setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. “Sehingga kemudian pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei 2024,” ujar Mahfud. Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku pihaknya bakal memberikan usulan tanggal Pemilu 2024 tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI dalam waktu dekat. “Tanggal 15 Mei 2024 adalah tanggal yang paling dianggap rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober 2021. Tidak bisa mundur lagi, soalnya tahapannya harus ditentukan,” katanya. Mahfud mengatakan usulan dari pemerintah ini lantaran pihaknya telah melakukan simulasi berbagai kegiatan Pemilu 2024. Misalnya mempependek kegiatan Pemilu supaya efisiensi waktu dan biaya. Kemudian masa kampanye juga diperpendek, jarak antar pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama. Read the full article

Rangkuman berita politik hari ini dan juga berita politik indonesia yang sarat dengan informasi yang berisi data dan fakta sehingga berita politik hari ini yang kami sajikan adalah sebuah dengan kejadian yang benar-benar terjadi di Indonesia dan juga berita terbaru hari ini di seluruh dunia

Hasto menyatakan yang paling penting adalah bagaimana mengatasi tindakan korupsi tersebut dan bukan sekedar retorika belaka. "Apapun yang namanya pemimpin itu tugasnya harus berpolitik dengan bangga terhadap tanah air nya dan membangun martabatnya, tidak bisa di luar, cerita tentang hal yang kurang pas," tutur Hasto Hasto menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam penanganan kasus korupsi dan didukung sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. "Kami berikan pemecatan bagi mereka yang terkena kasus korupsi. Caleg Gerindra kan terbanyak yang kena kasus korupsi," kata dia. Sebelumnya pada acara The World 2019 Gala Dinner di Singapura, Selasa (27/11), Prabowo Subianto menilai Indonesia telah masuk kategori darurat korupsi. Sebab banyak pejabat pemerintah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari mulai pejabat negara, anggota dewan, hingga menteri. Prabowo diundang dalam acara itu sebagai salah satu kandidat calon presiden RI. Di sana dia juga berbicara soal ketimpangan ekonomi di Indonesia. (din/ptr) Read the full article