#beritapalsu

Bayangkan! Seorang jenderal Amerika yang berpendidikan tinggi pun tak kebal berita bohong yang buntutnya memicu penembakan di restoran Comet Ping Pong itu.

Konsekuensi nyata yang mengerikan akibat berita palsu untuk menjatuhkan pihak lawan di Amerika malah sudah pernah merenggut nyawa.

Setahun lalu, sebuah rekaman video rahasia yang telah diedit oleh sekelompok orang untuk menunjukkan dokter-dokter organisasi nirlaba Planned Parenthood memperjualbelikan jaringan embrio telah memicu Robert Dear menyerbu klinik mereka di Colorado.

Dia meneriakkan kata “no more baby parts” setelah membunuh 3 orang dan melukai 9 lainnya dengan tembakan membabi buta.

Rekaman gambar yang sudah diedit habis-habisan itu ternyata digunakan untuk memperkuat kesaksian anggota Kongres AS yang ingin menghapus dana pemerintah untuk penyedia layanan kesehatan reproduktif itu karena dituduh memfasilitasi aborsi.

Mengapa berita bohong di internet sulit dibasmi?

Sebelum era internet, kita lebih mudah mencurigai berita bohong karena biasanya diterbitkan oleh koran kuning atau majalah gosip.

Tapi kita mungkin tidak tahu  berita bohong atau hoax jika kita melihatnya di Google atau Facebook.  Google mencantumkan cerita paling populer dengan jelas di Google News. Cerita-cerita bohong itu muncul tanpa ada yang memeriksa di Facebook, di mana cerita itu menuai banyak ‘like’, disebarkan dan dibaca.

Ini menjadi masalah karena Facebook dan Google sekarang merupakan dua situs terbesar dan paling populer di internet. Mereka juga rakus akan iklan digital yang menghasilkan dolar. Mereka menarik miliaran pengunjung per hari. Jadi jika Facebook dan Google memiliki masalah berita palsu, ada argumen yang mengatakan internet itu sendiri memiliki masalah berita palsu yang meracuni masyarakat.

Keprihatinan akan berita palsu ini mencapai puncaknya sejak 8 November, ketika Donald Trump, calon Partai Republik, memenangkan kursi kepresidenan AS dalam kemenangan yang mengejutkan. Sebagai buntut dari pemilihan itu, lawan Trump menuduh bahwa berita palsu yang beredar di Facebook dan situs lainlah yang membantunya menang.

Tuduhan ini langsung dibantah Mark Zuckerberg, CEO Facebook, yang mengaku telah menerbitkan pedoman untuk hal-hal yang ingin dilihat atau tidak dilihat di Facebook. Ini saja tidak cukup, kata para pakar media yang merasa frustrasi dengan sulitnya memahami algoritma yang digunakan kedua raksasa internet itu untuk mempromosikan dan membagi cerita.

Google sendiri sudah mengakui bahwa mereka membuat kesalahan dengan membiarkan cerita bohong bertengger di jajaran Google News dan kabarnya akan berusaha memperbaiki algoritmanya.

Kesulitan untuk memverifikasi atau menunjukkan pembuktian berita yang tak masuk akal juga membuat penyebarannya tidak terhambat, seperti pernyataan terkait serangan terhadap Comet Ping Pong.

Verifikasi, yang merupakan persyaratan minimum yang mutlak untuk mempublikasi berita, tidak hanya dicampakkan tapi dikutuk oleh situs berita palsu. Jurnalis yang terlatih untuk mencari dan mempromosikan kebenaran yang  diverifikasi untuk pembacanya sekarang malah dituntut untuk membuktikan firasat para pembaca. Dan ketika jurnalis gagal, mereka tanpa sadar memberikan kredibilitas kepada konspirasi yang berusaha mereka runtuhkan.

Masalah lain adalah sejarah berita palsu di Amerika sendiri.

Benih berita palsu, kata NPR, sudah ditanam sejak dahulu kala oleh kaum konservatif yang terperanjat mendapati bintang realitas televisi berhasil menguasai partai mereka. Selama bertahun-tahun, Partai Republik telah menanamkan rasa tidak percaya kepada media, mengejek statistik dan ilmu pengetahuan, dan umumnya memperlakukan informasi yang diverifikasi sebagai bias.

Ada juga situs berita palsu yang khusus dibuat untuk pemirsa/pembaca sayap kiri atau liberal, tapi menurut beberapa pencipta berita palsu, kaum konservatif jauh lebih rentan terhadap berita palsu, umumnya karena mereka lebih banyak yang tidak percaya pada berita yang sebenarnya.

Pada era informasi digital ini, berita-berita bohong atau hoax diciptakan bukan hanya untuk menjatuhkan lawan politik atau orang yang dibenci tetapi untuk mencari uang, dengan kata lain menarik minat pembaca/pembeli/pelanggan untuk suatu produk tertentu.

Pembuat berita palsu atau pabrik hoax di internet ini tidak peduli dengan etika jurnalistik dan ketenteraman masyarakat karena tujuannya hanya untuk mendapatkan ‘klik’ sebanyak mungkin di website mereka.

Harian Wall Street Journal kemarin menurunkan laporan yang menyebut merek-merek terkenal serang kali, secara tidak sengaja, ikut mendanai situs-situs yang membuat berita bohong di internet.

Iklan dari perusahaan seperti Hotels Choice, SoundCloud dan Bose Corp muncul di situs dengan berita palsu atau menyesatkan. Perusahaan-perusahaan itu termasuk di antara ribuan merek yang bisa muncul di situs tersebut berdasarkan riwayat browsing pengguna atau demografi. Eksekutif industri itu mengatakan beberapa situs berita palsu bisa menghasilkan pendapatan bulanan puluhan ribu dolar dari iklan online.

Kalau urusan uang, siapa yang ingin mundur atau menghentikan aktivitas yang menghasilkan uang.

Bagaimana kalau pemerintah membuat aturan keras dan denda besar terhadap berita bohong, seperti yang baru-baru ini diterapkan Tiongkok?

Mantan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton  hari Kamis  dalam acara perpisahan dengan Pemimpin Minoritas Senat Harry Reid kembali mengingatkan tentang bahaya berita bohong atau hoax, seperti insiden "Pizzagate" di Washington, D.C. dan harus ditangani dengan cepat. Menurut Clinton, undang-undang yang didukung kedua partai  sedang dibahas di Kongres untuk meningkatkan respons pemerintah terhadap  propaganda asing, dan dunia internet yang sudah menghadapi ancaman gelombang berita palsu.  

Belum jelas bagaimana bentuknya, tetapi kebanyakan orang Amerika tidak menginginkan sensor ketat pemerintah. Umumnya orang berpendapat kebijakan yang mengendalikan media sosial akan melanggar hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.

Para pendukung amandemen pertama konstitusi Amerika telah mengkritik negara-negara yang menutup internet mereka selama pemilu karena kontrol media hanya akan menyusutkan ruang politik seperti di Rusia dan Turki. Pemerintah di sana menutup LSM, menindas warga jurnalis, dan berusaha menguasai Twitter dan Facebook.

Mungkin akan lebih baik kalau warga sendiri yang belajar mencerna berita untuk mengetahui mana yang palsu mana yang sah, mencari informasi tentang situs-situs mana saja yang diketahui sebagai pabrik hoax atau mau meluangkan waktu untuk memeriksa sebelum mengklik “share.”

Tapi bagaimana kalau dia tahu bahwa berita itu bohong tapi tidak peduli?

Mungkin ada saatnya jalur hukum perlu ditempuh.

 Adriana Sembiring