#anggrahwarsono

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyerahkan tersangka IKW dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Bali pada Senin (17/10/2022). IKW melalui PT BDM merupakan wajib pajak yang bergerak di bidang konstruksi gedung untuk tempat tinggal. ”IKW diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2012 sampai dengan masa pajak Desember 2013,” ujar Anggrah Warsono. Anggrah menyampaikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka IKW tersebut telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp832 juta. IKW terancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang. Namun demikian, untuk kepentingan penerimaan negara sesuai Pasal 44B ayat (1) UU KUP jo UU HPP, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud di atas hanya dilakukan setelah IKW melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Dalam melakukan penanganan perkara pidana pajak, Kanwil DJP Bali selalu mengedepankan asas-asas ultimum remedium. Sebelumnya, Kanwil DJP Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur telah menyampaikan imbauan pada IKW terkait pelaporan kewajiban perpajakannya. Selama proses pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan), IKW juga telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP jo UU HPP namun sampai dengan dilakukan proses penyidikan serta pelaksanaan P-22, IKW diketahui tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Kepala Kanwil DJP Bali, Anggrah Warsono menyampaikan agar terhindar dari proses penegakan hukum wajib pajak diimbau untuk senantiasa melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) mengadakan kegiatan Pajak Bertutur Tahun 2022 yang mengangkat tema ‘Generasi Sadar Pajak, Muda Berkreasi Membangun Negeri’. Kali ini, Kanwil DJP Bali mengadakan Patur Tahun 2022 kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Bali. Acara dilaksanakan secara langsung di Aula ITEKES Bali pada Kamis (18/8/2022). Acara ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen di ITEKES Bali. Kepala Kanwil DJP Bali, Anggrah Warsono bersama dengan Rektor ITEKES Bali, I Gede Putu Darma Suyasa turut hadir dalam kegiatan tersebut. ”Jadi adik-adik sekalian, para mahasiswa, pemahaman tentang pajak itu penting, kalau kalian dari mahasiswa sudah paham tentang pajak, itu modal yang bagus. Nantinya tahun ini, tahun depan ketika kalian bekerja, ketika kalian punya bisnis, kalian sudah paham, oh untuk urusan ini tidak terutang pajak, dan untuk urusan lain terutang pajak, jadi kesadaran gotong royong ini menjadi hal yang sangat penting,” ujar Anggrah. Anggrah Warsono juga menyampaikan jika pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 nanti, Indonesia menjadi salah satu negara maju, indikasinya bahwa saat ini Indonesia sebagai tuan rumah G20 yang kegiatannya banyak dilakukan di Bali, Indonesia sudah berada di peringkat 10 besar dari sisi penghasilan perkapita. Ini menunjukkan bahwa uang yang ditanam dalam bentuk infrastruktur membantu kita menggerakkan sektor perekonomian dan sektor riil sehingga persediaan lapangan pekerjaan juga banyak. ”Karena pentingnya pajak tersebut, maka kami mengadakan kegiatan Pajak Bertutur ini. Pajak Bertutur ini juga dilakukan secara serentak oleh seluruh kantor di Indonesia, bukan hanya kami. Karena ini merupakan komitmen kami, satu sisi kami melayani, mengawasi wajib pajak, di sisi lain kami juga mengajarkan kepada kita semua terutama kepada generasi muda agar sadar pajak,” imbuhnya. Acara Pajak Bertutur dilanjutkan dengan penyampaian materi kesadaran pajak yang disampaikan oleh Fungsinal Penyuluh Kanwil DJP Bali yaitu Mozes D.F. Nangi dan Dedik Herry Susetyo. Selama acara berlangsung, mahasiswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan dengan diberikan kuis dan tanya jawab. Kanwil DJP Bali juga memberikan hadiah kepada mahasiswa yang sudah turut aktif dan berpartisipasi dalam lomba yang diadakan yaitu lomba desain poster pajak dan lomba kreativitas video reel instagram. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ida Ernawati mengharapkan dengan adanya kegiatan Pajak Bertutur ini, mahasiswa tidak hanya yang dari jurusan akuntansi, manajemen, dan perpajakan yang mengerti tentang pajak, tapi seluruh mahasiswa dari jurusan apapun sudah sadar dan paham tentang pajak. “Seperti tagline kegiatan ini ‘Sehari Mengenal, Selamanya Bangga’, kami harapkan mahasiswa bisa mengerti apa itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, hingga hak kewajiban perpajakan sehingga ketika sudah masuk dunia kerja sudah tidak bingung lagi tentang pajak,” ucap Ida.(tis/bpn) Read the full article