Kadaster merupakan suatu sistem informasi pertanahan dengan penyajian secara spasial, dimana unit data spasial terkecil adalah persil dan setiap persil tersebut terhubung dengan data atribut mengenai kepentingan yang melekat pada persil tersebut. Persil merupakan suatu bidang tanah yang dimiliki oleh orang-perorangan, badan hukum dan suku adat atau merupakan suatu lahan dengan hak pengelolaan tertentu, atau wilayah administrasi pemerintahan, dengan batas-batas yang jelas secara geometris dan akurat terhadap persil-persil lain di sekitarnya.
Data atribut mengenai kepentingan yang melekat pada suatu persil terdiri dari:
· Hak-hak kepemilikan atau hak-hak pemanfaatan atas suatu persil;
· Data orang, badan hukum atau kelompok masyarakat yang memiliki hak atas persil tersebut;
· Jenis tata guna lahan pada persil; dan
· Nilai pajak dan nilai harga dari persil tersebut.
Berdasarkan kepentingannya, kadaster terdiri dari kadaster fiskal (fiscal cadastre), kadaster hukum (legal cadastre) dan kadaster multiguna (multipurpose cadastre). Sedangkan berdasarkan matranya, kadaster terdiri dari kadaster laut (marine cadastre) dan kadaster darat (land cadastre).
3.2 Hubungan Kadaster dengan Proses Delimitasi Batas
Proses delimitasi batas dilakukan untuk memberikan batas-batas persil yang jelas secara geometris, yang dilakukan melalui pengukuran dengan cara surveying dan stake out batas dengan sepengetahuan pemilik persil yang bersebelahan pada arah utara, timur, selatan dan barat dengan persil yang sedang diukur.
Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan berlangsung secara terus-menerus dan teratur. Kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari proses pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data, baik data fisik maupun yuridis. Data fisik terdiri dari lokasi, batas dan luas sedangkan data yuridis terdiri dari jenis hak, identitas pemegang hak dan ada tidaknya pihak lain.
Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan atau benda lain yang ada di atasnya. Berikutnya adalah data yuridis mengenai jenis hak, identitas pemegang hak dan ada tidaknya hak pihak lain. Terus menerus berarti setiap ada pengurangan, perubahan, penambahan maka harus dilakukan pendaftaran ulang yang akan membuat sertipikat tersebut mengalami perubahan, misalnya perubahan tipe rumah.
Berdasarkan PP No.24/1997 dan PMNA/KPBN No.3/1997, rincian kegiatan pengukuran dan pemetaan terdiri dari:
· Pengukuran dan pemetaan titik dasar teknik;
· Pembuatan peta dasar pendaftaran;
· Pemetaan indeks grafis;
· Pengukuran bidang dan pembuatan gambar ukur;
· Pembuatan peta pendaftaran;
· Pembuatan surat ukur; dan
Dasar hukum pendaftaran tanah diatur dalam PP No.10 Tahun 1961, yang kemudian diganti oleh PP No.24 Tahun 1997. PP No.24 Tahun 1997 mempertahankan sejumlah substansi yang diatur dalam PP 10/1961, yaitu sebagai berikut:
1. Tujuan sistem pendaftaran tanah dan
2. Cara pendaftaran tanah
Penyempurnaan yang dilakukan pada dasarnya adalah mengenai penegasan tentang hal-hal berikut yang terdapat pada PP No.24/1997:
1. Pengertian pendaftaran tanah;
2. Asas-asas, tujuan serta sistem penyelenggaraan pendaftaran tanah;
3. Penegasan, penyederhanaan serta penyingkatan tata cara pendaftaran tanah;
4. Penggunaan teknologi modern dalam pengukuran dan pemetaan;
5. Pembukuan bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya masih disengketakan;
6. Adanya kekuatan pembuktian lewat sertipikat; dan
7. Peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
3.4 Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Terdapat empat organ yang berperan sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah sebagai berikut:
1. Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diatur sesuai ketentuan pasal 19 UUPA dan pasal 5 PP No.24 tahun 1997.
2. Kepala Kantor Pertanahan, yang diatur sesuai ketentuan pasal 6 PP No.24 tahun 1997. Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana pendaftaran tanah mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 24 PP No.24 tahun 1997. Kegiatan PPAT adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendaftaran tanah, khususnya kegiatan pemeliharaan data pendaftaran.
4. Panitia Ajudikasi, yang diatur dalam pasal 8 PP No.24 tahun 1997.
Pelaksanaan pendafaran tanah meliputi:
1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan pada objek pedaftaran tanah yang belum didaftar, diatur dalam pasal 13 PP No 24 tahun 1997, dengan ketentuan:
· Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakn melalui pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis
· Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
· Dalam suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksudkan pada ayat sebelumnya, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah sporadis.
· Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, yang meliputi pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur;
2. Pembuktian hak dan pembukuannya, yang meliputi pembuktian hak baru, pembuktian hak lama dan pembukuan hak;
3. Penerbitan sertipikat;
4. Penyajian data fisik dan data yuridis; dan
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, daftar surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, diatur dalam pasal 1 angka 12 PP No. 24 tahun 1997.
Berdasarkan pasal 36 PP No. 24 tahun 1997, pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan fisik terjadi bila diadakan pemisahan, pemecahan atau penggabungan bidang - bidang tanah yang sudah terdaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya jika diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis tersebut kepada Kantor Pertanahan dan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah.
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terdiri atas:
1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, yang meliputi:
a. Pemindahan hak melalui lelang;
b. Peralihan hak karena pewarisan;
c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;
e. Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, yang meliputi:
a. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;
b. Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
c. Pembagian hak bersama;
d. Penghapusan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun;
e. Peralihan dan penghapusan hak tanggungan;
f. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; dan
3.5 Hubungan Delimitasi Batas dengan Proses Pendaftaran Tanah
Delimitasi batas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendaftaran tanah pertama kali. Delimitasi batas dilakukan bersamaan dengan saat pengumpulan dan pengolahan data fisik, dimana dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh petugas ukur dengan sepengetahuan oleh pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang sedang diukur. Tanda patok batas ditentukan lebih dahulu sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang tanahnya bersebelahan bila patok belum ada atau menunjukkan patok pada petugas ukur sehingga tanda batas bisa diketahui posisinya.
3.6 Metode Pengukuran Persil dan Delimitasi Batas dalam Proses Pendaftaran Tanah
Sebelum proses pengukuran dilakukan, pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah bersebelahan dengan objek tanah yang akan diukur terlebih dulu menyatakan kesepakatan atas objek atau penanda batas. Objek tersebut biasanya berupa cor, batang pohon atau objek kokoh lainnya yang terlihat jelas. Setelah objek penanda batas jelas, pengukuran dapat dilakukan.
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran titik detail dengan kerangka poligon terbuka. Titik detail yang dimaksud adalah titik sudut dari bentuk geometri persil itu sendiri, sehingga bentuk ukuran detail yang diperoleh pada sketsa pengukuran langsung menunjukkan bentuk persil dan titik-titik yang menjadi batas dengan persil yang bersebelahan. Titik ikat poligon ditetapkan pada persil yang sebelumnya sudah memiliki sertifikat. Data ukuran yang diperoleh adalah data ukuran planimetris (x,y), sehingga tidak memerlukan informasi ketinggian (z).
Persil bersertifikat digunakan untuk melakukan pengukuran pada persil yang berbentuk lahan kosong atau kebun. Untuk persil yang merupakan komplek perumahan, detil sudut persil yang diukur adalah 3 dari 4 titik detil yang ada. Sisi lainnya diukur dengan menggunakan pita ukur untuk memudahkan proses pengukuran. Dikarenakan bentuk geometri hasil pengukuran tersebut sangat sensitif terhadap kasus tumpang tindih (overlapping) antar persil, maka penggambaran pada autocad harus dimulai dari titik ikat (persil yang sudah didaftarkan) sehingga batas-batas yang ditunjukkan secara digital dapat menjadi patokan penggambaran.
3.8 Staking Out Tanda Titik Batas
Staking out merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik di lapangan. Prinsipnya berbanding terbalik dengan konsep pengambilan data lapangan. berbeda dengan pengambilan data lapangan dimana data diperoleh dilakukan dengan mengukur titik koordinat dari lapangan, staking out berfungsi mengembalikan titik koordinat dari desain/gambar rencana ke lapangan. Sesuai dengan tujuannya, maka implementasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan center line, pembuatan shop drawing, rencana pembebasan lahan, pengukuran batas persil dan monitoring pelaksanaan pekerjaan.
Bilamana ditemui keadaan di mana tanda patok batas suatu sisi tidak jelas keberadaannya, maka setelah masing-masing pemegang hak atas tanah yang bersangkutan menyepakati panjang ukuran suatu sisi persil dapat dilakukan proses pematokan (staking out) batas. Pengukuran dari staking out ini dilakukan sesuai dengan ukuran kesepakatan tersebut, bersamaan dengan saat melakukan pengukuran persil. Dengan demikian, pada saat ukuran sudah diperoleh maka pematokan tanda titik batas dapat dilakukan.
3.7 Peran Juru Ukur dalam Proses Pendaftaran Tanah
Juru ukur sudah sejak dulu berhubungan dengan kepemilikan, hak dan batas dalam sistem kadaster. Perkembangan teknologi selama beberapa tahun terakhir sangat mempermudah proses pengukuran persil. Juru ukur harus mengerti semua proses yang dilalui dalam penentuan dan pendefinisian objek tanah yang sah. Selain itu, juru ukur juga harus mengerti proses ajudikasi dan mengerti prinsip dari penilaian tanah, termasuk mampu mengatur sistem administrasi tanah yang merekam status tanah dengan semua aspek fisik dan hukumnya untuk menyediakan informasi bagi warga, pihak yang berkepentingan dan pemangku keputusan.
http://migas.bisbak.com/1606.html, diakses pada pukul 09.08 WIB tanggal 08 Juni 2016.
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-1081, diakses pada pukul 09.21 WIB tanggal 08 Juni 2016.
https://ami23.wordpress.com/2012/05/12/pendaftaran-tanah/, diakses pada pukul 12.40 WIB pada tanggal 08 Juni 2016.
http://www.hukumproperti.com/2012/02/27/kegiatan-pendaftaran-tanah/, diakses pada pukul 13.05 WIB pada tanggal 18 Juni 2016.
http://news.kucari.com/review-produk/cara-pengukuran-lahan-dengan-metode-stake-out.html, diakses pada pukul 13.05 WIB pada tanggal 19 Juni 2016.
tangentwithtanner
titsay
jbbartram-illu
yousharknotpass
baratheonpilled