#wanitamerdeka

Bahan (untuk 2 porsi): 250 gram spaghetti kering 200 gram udang jerbung kupas (jangan buang cangkangnya) 50 ml minyak zaitun/minyak sayur 6 siung bawang putih, iris halus 3 buah cabai merah besar, iris tipis 1 sendok teh peterseli cincang 1 sendok teh bubuk paprika 1 sendok teh merica hitam (ground pepper) keju parmesan bubuk secukupnya garam secukupnya Cara membuat: Rebus pasta dengan sedikit minyak dan garam hingga tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah itu tiriskan dan sisihkan. Rebus sisa kulit dan kepala udang dengan segelas air, kemudian saring dan sisihkan kaldunya. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih hingga harum. Masukkan cabai, bubuk paprika, dan udang kupas. Tumis sebentar sampai udang berubah warna. Masukkan pasta, kemudian bumbui dengan beberapa sendok makan kaldu udang, garam, dan sedikit parmesan bubuk. Aduk hingga bumbu-bumbu tercampur rata, kemudian angkat dari kompor. Sajikan spaghetti aglio olio dalam keadaan hangat. Read the full article

Liputanviral - World Congress of Gynecology and Obstetrics (FIGO) yang dilangsungkan di Rio de Janeiro, Brasil menghasilkan sebuah pernyataaan yang resmi disepakati para peserta. Kongres menganggap tes keperawanan sebagai pengujian yang tidak ilmiah dan termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pernyataan ini didukung oleh UN Human Rights Office (OHCHR), UN Women, dan World Health Organization (WHO) dalam kesempatan tersebut. Mengutip UN News pada Jumat (19/10/2018), praktik yang secara medis tidak perlu, sering kali menyakitkan, memalukan, dan traumatis tersebut haruslah diakhiri. Tes keperawanan merupakan cara pemeriksaan ginekologis pada alat kelamin perempuan. Hal itu dipercaya menentukan apakah seorang wanita atau anak perempuan sudah melakukan hubungan seks atau belum Praktik ini masih ditemukan paling tidak di 20 negara dunia. Perempuan, terutama anak-anak, sering dipaksa untuk menjalani tes keperawanan karena berbagai alasan. Termasuk permintaan orangtua atau pasangan, untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah pernikahan ataupun majikan. Organisasi-organisasi dunia tersebut menjelaskan bahwa tes keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah atau klinis. "Tidak ada pemeriksaan yang dapat membuktikan seorang gadis atau wanita telah berhubungan seks karena penampilan selaput dara perempuan tidak dapat membuktikan apakah mereka telah berhubungan seksual atau aktif secara seksual atau tidak," jelas pemaparan mereka. Tes keperawanan juga dikecam PBB karena menjadi bagian dari pelanggaran hak-hak perempuan yang dapat merugikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial. Selain itu, hal tersebut juga meningkatkan ketidaksetaraan gender dalam sebuah kasus seperti pelecehan. "Hasil tes tidak ilmiah ini berdampak pada proses peradilan, seringkali merugikan korban dan mendukung pelaku, terkadang mengakibatkan para pelaku dibebaskan," papar mereka. Sehingga, peran pelaku kesehatan profesional menjadi sangat penting karena bisa menjadi agen perubahan yang hebat. "Dengan dukungan dari sistem kesehatan dan pemerintah, mereka dapat mengenali bahwa tes keperawanan tidak memiliki dasar medis atau klinis, menolak melakukan praktik berbahaya dan mendidik masyarakat tentang hal ini," ujar Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Kesehatan Keluarga, Wanita, Anak-anak, dan Remaja, Dr. Princess Nothema Simelela. Read the full article