#uuite

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kasus doksing yang menimpa wartawan senior Bali, Ngurah Dibia memasuki babak baru. Pasalnya AKBP Nanang Prihasmoko selaku Kasubdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, akan melakukan digital forensik untuk membongkar kasus ini. "Kami akan berupaya melakukan proses digital forensik dalam membongkar kasus ini, agar prosesnya lebih cepat dalam membongkar dalang semua ini," ungkapnya di gedung Ditreskrimsus Polda Bali, Selasa (3/10/2023). Lebih lanjut dirinya menjelaskan dalam proses penyelidikan ini ada beberapa hal yang sudah ditemukan, guna mempermudah dalam memecahkan kasus ini. "Ada beberapa hal yang sudah internal kami temukan tapi, saya tidak bisa menyampaikannya sekarang, tunggu saja," jelasnya. Ia menambahkan bahwa pelaku kejahatan siber atau online bukanlah orang yang bodoh, mereka sangat licin dalam menjalankan aksinya. "Mereka bukan orang bodoh, mereka memalsukan identitasnya dan bersembunyi di balik akun palsu," imbuhnya. AKBP Nanang menjelaskan bahwa kejahatan siber diancam dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Kejahatan dengan memosting informasi pribadi seseorang, melakukan illegal access, mencemarkan nama baik diancam dengan UU ITE, serta dengan mudah dilaporkan cukup dengan bukti tangkapan layar diserahkan saat membuat laporan kepolisian pelaku sudah bisa dijerat UU ITE," tegasnya. Tak lupa ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. "Saya mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial karena aktivitas di dunia maya diawasi dengan UU ITE," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya wartawan kompetensi utama Bali, I Gusti Ngurah Dibia melaporkan akun facebook Info Jagat Maya dan Opini Bali ke Ditreskrimsus Polda Bali, Kamis (21/9/2023). Kedua akun tersebut diduga telah memfitnah, menyebarkan hoaks, dan menuduh dan mencatut foto dan nama korban (I Gusti Ngurah Dibia) tanpa hak disebut sebagai admin FB Global Dewata Bali yang sama sekali tak ada hubungan dengan yang bersangkutan. (bpn) Read the full article

View On WordPress

TIMES Indonesia Abdul Kharis mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan membahas revisi tersebut dengan mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat luas. Namun, sebelum revisi dibahas di DPR, ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui, yaitu memasukkan UU ITE dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. "Komisi I DPR siap membahasnya dan melibatkan masukan masyarakat untuk bisa menghindari 'pasal karet'. Namun, kami tidak tahu dari sisi pemerintah sampai sejauh mana rencana merevisi UU ITE," ujarnya. Klik selengkapnya di bio!! #uuite #ruuite #ite #dprri #uuitepasalkaret #uuited #dpr #dprrikhianatirakyat #pasaluuite (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CQLVzq6Llqj/?utm_medium=tumblr

TIMES Indonesia Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Mulanya Presiden Jokowi berpesan agar implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika hal itu tak dapat dipenuhi, ia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut. klik selengkapnya di bio!! #uuite #uuiteam #uuitepasalkaret #uuited #perjalananuuite #jokowi #jokowidodo #jokowi2periode #jokowipresidenku #revisiuuite #revisiuuitesekarangjuga #inforevisiuuite (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CP96LklrvMs/?utm_medium=tumblr

(Am not including any images, but one can refer to Tara Basro's case as an example, back in 2020)

Sumbarlivetv, - Presiden Joko Widodo mengusulkan agar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar direvisi. Menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo tersebut,tiga kementerian,yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan,Kementerian Komunikasi dan Informatika,dan Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim pelaksana kajian UU ITE. Pembentukan tersebut tertuang dalam SK Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE. Menteri Kominfo,Johnny G Plate mengatakan,salah satu prinsip yang dikedepankan dalam kajian ini adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. "Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi,kualitas kebebasan pers,kualitas berserikat,kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat,"jelas Johnny Senin (22/2/2021). “Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-Undang ITE," imbuh Johnny. Lebih lanjut,Johnny mengatakan adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau "pasal karet," telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Review. Menurut Johnny, sudah ada 10 kali pengajuan keberatan dan mendapatkan penolakan. Namun demi kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial,maka selalu terbuka kemungkinan menambah,mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang. Dalam Read the full article