#richjustitia

Oleh: Harlinton Simanjuntak, S.H.

“Hakikatnya manusia adalah mahkluk ‘paling’ adaftif, yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara cepat dan mampu survive untuk beberapa waktu lamanya”

 Dunia sedang memasuki era baru pasca mengalami sebuah wabah yang penyebarannya terjadi secara masif dan melampaui batas benua. Era yang mana, mau tidak mau, harus dihadapi dengan rasa rasionalitas dan kewaspadaan dengan tetap mengusahakan terciptanya produktifitas yang survive dan berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memang telah memberikan banyak dampak sosial dalam masyarakat. Penerapan Social Distancing atau Physical Distancing tentu menghasilkan budaya baru dalam masyarakat secara global. Covid-19 yang disebabkab oleh virus corona SARs-Cov2 secara nyata telah membuat global menjadi terguncang akibat dari proses penularan yang begitu cepat/masif dan akibat infeksinya yang mengancam nyawa begitu cepat.

Meskipun dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 secara kesehatan sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi virus ini tetap dapat dikendalikan dan bisa dibilang dikalahkan dengan daya tahan tubuh yang kuat. Imunitas tubuh menjadi kunci penting dalam bertahan dan melawan reaksi dari virus corona itu sendiri.

Budaya Baru Pasca Covid-19

Secara khusus, pemerintah Indonesia telah membuat pernyataan publik yang pada intinya pemerintah Indonesia meminta dan mengajak masyarakat Indonesia untuk ‘berdamai’ dengan Covid-19 dan dapat hidup ‘berdampingan’ dengan Covid-19 dengan melakukan pola hidup baru atau yang dikenal dengan istilah ‘New Normal’.

Sampai pada titik ini, mungkin saja sebagian kita melihat bahwa pemerintah Indonesia kesannya menyerah dengan keadaan pandemi ini, dan tidak mau mengambil suatu kebijakan yang berisiko tinggi pada perekonomian tetapi dapat menolong keselamatan masyarakat dalam konteks kesehatan masyarakat.

New normal itu adalah pola atau gaya hidup baru yang melakukan penyesuaian perilaku di tengah kondisi pandemi Covid-19 dengan cara menjalankan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Protokol kesehatan yang telah disosialisasikan dan diaplikasikan pada masa awal pandemi hingga saat ini yaitu kebiasaan yang selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, menggunakan masker saat keluar rumah, melakukan jaga jarak dengan sesama minimal 1 meter, menjaga kebersihan fasilitas umum, dan menjaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi seimbang dan olahraga.

Tentu saja, arahan pemerintah ini tidak sepenuhnya disambut positif oleh masyarakat Indonesia, dikarenakan, tidak semua orang memiliki daya tahan tubuh yang baik dan hak untuk hidup atau hak untuk sehat adalah hak asasi manusia yang mana pelaksanaannya menjadi tanggung jawab utama negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi yang dimaksud.

Sampai disini kita melihat hal ini terkesan bahwa negara tidak sanggup untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 ini.

Sudut Pandang

Pro dan kontra terhadap suatu wacana atau kebijakan dalam negara demokrasi sebenarnya wajar-wajar saja. Hal itu sangat lumrah terjadi. Tidak perlu risau atau gelisah berlebihan melihat fenomena tersebut.

Dalam negara demokrasi, berpendapat atau menyatakan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan aturan pelaksana lainnya. Dalam hal ini menarik jika kita dapat melihat dari sudut pandang yang lain.

Jika pro dan kontra itu timbul karena melihat dari satu sisi, dalam hal ini kita akan melihat sisi lainnya mengenai wacana kebijkan tersebut.

Kita tahu bahwa Covid-19 sangat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita juga tahu bahwa perekonomian yang hancur juga akan membawa dampak yang tidak kalah mengerikannya. Artinya semua potensi-potensi chaos yang disebabkan oleh Covid-19 ini memang bagai buah simalakama.

Salus Populi Suprema Lex (Keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Kita menyadari dan meyakini bahwa prinsip tersebut tetap menjadi acuan pemerintah dalam menyikapi setiap kondisi dan keadaan di tengah-tengah masyarakat.

Bila kita membiarkan kesehatan masyarakat terancam sebagai akibat penularan Covid-19 karena aktivitas sosial di masyarakat yang tidak dibatasi maka hal ini akan mengancam kedaulatan negara itu sendiri, karena prinsip suatu negara dikatakan sebagai sebuah negara ialah adanya rakyat atau masyarakat, bila semua ‘mati’ karena Covid-19 tentu saja hal ini akan mengganggu kedaulautan negara itu sendiri.

Disisi lain bila kita melihat dari sektor perekonomian, kita dapat melihat bahwa perekonomian suatu negara yang hancur lebur juga akan membuat negara itu mengalami chaos. Kesehatan sangat disokong oleh perekonomian. Perekonomian yang hancur dapat dipastikan juga akan mengancam kesehatan masyarakat itu sendiri, karena fasilitas dan layanan kesehatan juga memerlukan biaya dalam operasionalnya, jika perekonomian masyarakat hancur maka kesehatan masyarakat pun akan terancam juga.

Keputusan ini memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Pertimbangan yang matang adalah wajib hukumnya. Ketidaktepatan dalam menganalisa dampak dan risiko yang mungkin ditimbulkan dalam suatu kebijakan akan menghasilkan masalah baru yang menambah beban permasalahan.

Pembangunan bangsa dan negara ini harus tetap dilanjutkan. Hal ini adalah mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Negara ini harus terus berjalan maju, menapaki setiap langkah demi langkah ke arah pembangunan yang seutuhnya.

Pembangunan berkelanjutan sangat disokong oleh perekonomian yang terus bertumbuh dan grafik melangkah naik (idealnya) supaya proses pembangunan tersebut dapat terus dilakukan. Di masa pandemi ini tentu dengan kebijakan Social Distancing atau Physical Distancing sangat berpengaruh dalam laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan tersebut, dibeberapa sektor perekonomian mengalami dampak yang sangat sigifikan, sebut saja di sektor pariwisata dan kuliner, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor industri dan jasa, semua mengalami dampak ekonomi yang menurun sangat drastis. Bilamana hal ini berlangsung dengan waktu yang sangat lama atau bahkan tidak dapat ditentukan waktunya, tentu saja akan berdampak kepada seluruh sektor perekonomian dan kesehatan masyarakat. Yang ada kekacauan semakin bertambah dan masalah semakin rumit dan sulit untuk diatasi.

Asa Di Era New Normal

Saya dalam hal ini sangat setuju dengan wacana New Normal. Wacana yang mengajak masyarakat untuk kembali kepada aktifitas normal sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19 namun dengan gaya atau pola hidup yang baru. Pola atau gaya hidup yang mengedepankan kerjasama dan kegotongroyongan seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan dan saling mendukung dalam penerapan pola dan gaya hidup baru.

Sebagai negara yang berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Leluhur bangsa ini telah menaruh pondasi diatas kekuatan supranatural yang diyakini sebagai sumber kekuatan utama yang menaungi bangsa ini dalam segala perjalanan pembangunan bangsa.

Keyakinan yang dibangun atas kepercayaan akan suatu Pribadi atau Kuasa yang dibangun dalam relasi yang pribadi dan transenden memberikan asa akan adanya harapan untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan bangsa dengan kembali kepada kehidupan norma seperti biasanya dengan mengaktifkan kembali berbagai aktifitas produksi di seluruh sektor perekonomian masyarakat.

Sembari menunggu ditemukannya vaksin yang dapat menangkal reaksi dari virus corona itu sendiri, negeri ini memang sudah seharusnya kembali kepada kehidupan normal.

Proses pembangunan bangsa dan negara ini harus terus dikerjakan dan dikejar. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan tetapi kita harus bangkit bagaimana seharusnya menyikapi kondisi yang ada. Manusia sejatinya adalah makhluk yang paling adaftif, ia mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan secara cepat dan mampu bertahan ditengah lingkungan yang sulit sekalipun asal ada niatan dan kemauan untuk terus berjuang dan bertahan.

Masyarakat sudah seharusnya menyikapi pandemi ini dengan memadukan rasionalitas dan keyakinan transenden untuk tetap melanjutkan proses kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kabar baik mengenai virus corona yang dapat dilawan dengan imun tubuh kiranya memberikan asa yang besar untuk kembali melanjutkan aktifitas ekonomi demi memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh yang pada dasarnya mampu melawan reaksi virus corona tersebut.

Asa ini harus terus digaungkan dan pemerintah sebaiknya membuat program yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dengan menyediakan sarana edukasi dan sarana daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat.

Sebelumnya kita telah melihat materi hukum pidana mengenai pengertian hukum pidana. Untuk materi selanjutnya ini kita akan melihat mengenai pengertian dari tindak pidana.

Hal ini sangat perlu kita pahami, sebagai modal dasar bagi kita untuk memahami tentang hukum pidana. Sebagai seorang yang terjun langsung dalam mempelajari ilmu hukum, bagian ini merupakan konsep dasar yang wajib dipahami.

Dalam mempelajari ilmu hukum, seorang mahasiswa tidak dituntut untuk menghafal istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu hukum, melainkan untuk memahami konsep yang terkandung dalam suatu pembelajaran tentang ilmu hukum.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar feit atau Delict. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

a.       Strafbaar feit adalah peristiwa pidana;

b.       Strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman;

c.        Criminal act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu Straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

a.       Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;

b.       Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;

c.        Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah memberikan definisi delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit adalah suatu kelakukan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Jonkers mengartikan Strafbaarfeit sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrchttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pompe mengartikan Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Simons mengartikan Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Harlinton Simanjuntak (Penulis) mengartikan Strafbaarfeit adalah suatu keadaan yang mana telah telah ada sejak permulaannya melanggar suatu ketentuan dalam peraturan yang hidup dalam masyarakat yang olehnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (pidana).

Referensi:

Dalam mempelajari Ilmu Hukum, kita pasti akan melihat terlebih dahulu apa-apa saja yang dimaksud dalam sebuah istilah hukum dalam suatu pengertian dasar. Hal ini sangat penting sebagai pondasi bagi setiap orang yang mempelajari ilmu hukum agar memiliki konsep dasar yang jelas tentang suatu pembelajaran ilmu hukum.

Berikut ini adalah pengertian hukum pidana menurut para ahli dan pengertian hukum pidana menurut pendapat penulis:

1. Menurut Soedarto : Hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; dan pidana. Perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Menurut Lamaire : Hukum pidana yaitu norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

3. Menurut Moeljanto : Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hokum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

4. Menurut Simon : Hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

5. Menurut Van Hamel : Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hokum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hokum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Harlinton Simanjuntak, S.H. (Penulis) : Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang hidup dalam masyarakat mengenai larangan dan atau perintah untuk ditaati dan dilaksanakan, bilamana peraturan tersebut dilanggar diancam pidana bagi yang melakukannya.

Referensi :

Oleh : Harlinton Simanjuntak, S.H.

Setiap Negara pasti memiliki konstitusi nya masing-masing sebagi hukum dasar dan dasar hukum dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan sistem kenegaraannya. Demikian hal nya dengan Indonesia, Indonesia sebagai sebuah Negara yang berbentuk republik juga memiliki konstitusi. Dalam konstitusinya Indonesia menganut negara hukum hal ini tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam Bab XA Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena konstitusi menyebutkan kualifikasi hak akan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal ini memberikan konsekuensi langsung terhadap negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam pemenuhan hak konstitusional tersebut.

Oleh karenanya, negara hadir untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum.

UU Bantuan Hukum merupakan dasar hukum bagi negara untuk melaksanakan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konteks bantuan hukum. Hadirnya UU Bantuan Hukum sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat konstitusi merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum saat ini diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, dalam artiannya bahwa UU Bantuan Hukum ini hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau kelompok orang yang tidak mampu memperoleh akses terhadap keadilan karena keterbatasan ekonomi.

Penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum bertujuan untuk:

1.       menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

2.       mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

3.       menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

4.       mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian penyelenggaraan bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan akses keadilan dan persamaan hukum bagi masyarakat miskin serta penyelenggaraan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dan tanggung jawab penyelenggaraan bantuan hukum ini tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk mendorong pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam menjalani proses hukum. Bantuan hukum didorong untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusi individu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum internasional. Pengaturan bantuan hukum dalam undang-undang yang berdiri sendiri merupakan penegasan terhadap hak warga negara atas bantuan hukum dan pengaturan lebih lanjut jaminan hak konstitusional warga Negara.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam rangka peningkatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Advokat atau organisasi bantuan hukum harus terus bergerak maju dan berinovasi dalam mengembangkan program-program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Meskipun UU Bantuan Hukum tidak secara eksplisit menyebutkan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum tetapi dalam praktik, pribadi Advokat merupakan pilar utama bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum.

Kolaborasi harus terus dibangun antara Advokat dengan organisasi bantuan hukum agar terus membangun sinergitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Sehingga cita-cita luhur dalam penyelenggaraan bantuan hukum dapat terwujud-nyatakan.

Saat ini telah banyak lahir organisasi bantuan hukum dan para Advokat muda yang memiliki semangat yang mulia dalam penegakan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Fakta positif ini harus terus didukung oleh negara dalam mewujudnyatakan penyelenggaraan sistem hukum yang berkeadilan dan menyeluruh.

Referensi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;