#raperda

PRABUMULIH,TOPIKBERITA.CO – DPRD Kota Prabumulih menggelar rapat koordinasi untuk membahas pembentukan kelompok pakar atau tim ahli, Kamis (22/1/2026), di Ruang Rapat Pimpinan DPRD. Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, memimpin langsung rapat tersebut bersama Wakil Ketua Aryono dan Wakil Ketua Ir. Dipe Anom, serta pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Perkuat Fungsi Legislasi dan…

Lampung, CINEWS.ID – Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi mengatakan, pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perizinan Pertambangan guna menghadirkan payung hukum pengelolaan tambang di daerah. Garinca menjelaskan, Raperda tersebut diarahkan untuk menertibkan praktik pertambangan ilegal yang selama ini marak dan merugikan daerah. Selain itu, regulasi…

BNews-MAGELANG— Bupati Magelang Grengseng Pamuji melalui Wakil Bupati, Sahid, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terkait dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan bupati pada masa sidang III tahun 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (10/12/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muhamad…

KAPOL.ID – Awasi pengumpulan donasi di Kota Bandung, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Regulasi ini disiapkan untuk memperbarui Perda Tahun 2012 yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terbaru. Raperda…

KAPOL.ID — Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bandung mulai mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Ketua Pansus 12, H. Iman Lestariyono, menyebut, revisi perda ini sudah mendesak. Alasannya, aturan pusat terutama Peraturan Menteri Sosial (Permensos) banyak…

KAPOL.ID — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual. Empat Raperda yang dibahas meliputi: 1. Raperda tentang Grand Design Pembangunan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025–2045, 2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 24…

KOALISI Sidoarjo Maju yang terdiri dari tujuh fraksi partai di DPRD Sidoarjo menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Mereka menilai pelaksanaan anggaran tidak realistis dan belum berdampak nyata bagi masyarakat.

Koalisi ini terdiri dari Gerindra, Golkar, PDIP, PAN, NasDem, PKS, dan PPP. Pernyataan sikap disampaikan Ketua DPC Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, dalam konferensi pers di Kantor DPC Golkar, Rabu (16/7).

“Kami menghargai capaian yang ada, tapi dampaknya ke masyarakat masih jauh dari harapan. Masalah banjir, jalan rusak, pengangguran, hingga pungutan sekolah belum terselesaikan,” ujar Adam.