#programkeluargaharapan

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sebanyak 88 orang warga yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Denpasar, mengikuti kegiatan Sekolah Keluarga Harapan, pada Selasa (7/11/2023) di Gedung Wanita Santi Graha. Kegiatan ini sendiri diinisiasi untuk memfasilitasi pengembangan bantuan ekonomi bagi para warga tersebut. Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana, dan anggota Gatriwara Kota Denpasar, Ny. Ani Agustini Suteja Kumara hadir untuk meninjau pelaksanaan Sekolah Keluarga Harapan tersebut. Di sela kegiatan itu, Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa mengemukakan, PKH merupakan salah satu upaya baik untuk memberikan pelayanan sosial, yakni kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi termasuk untuk menghilangkan kesenjangan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada masyarakat kurang mampu. "Melalui pelaksanaan acara Sekolah Program Keluarga Harapan (PKH) ini, kami berharap setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, KPM PKH dapat membangkitkan naluri kreativitasnya menuju Denpasar Maju," ungkap Ny. Ayu Kristi. Kepala Dinsos Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menguraikan, PKH sendiri adalah program yang diupayakan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM, serta meningkatkan kesejahteraan dari kelompok rentan ekonomi. "Dalam hal ini, Pemerintah Kota Denpasar terus mengupayakan kreativitas dan inovasi agar dapat membawa KPM PKH untuk bangkit dan berdaya guna tinggi," katanya. Pada kesempatan itu, selain melakukan peninjauan Sekolah Keluarga Harapan, pada kesempatan itu Ny. Ayu Kristi juga berkesempatan menyerahkan secara simbolis paket bantuan kepada perempuan rawan sosial ekonomi yang juga merupakan perempuan single-parent di keluarganya. Laxmy Saraswati menambahkan, paket bantuan yang diberikan bagi para perempuan ini adalah program CSR bantuan dari Yayasan Bina Ilmu, Indonesia Power dan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Bali. "Total terdapat ada 315 orang perempuan rawan sosial ekonomi di Kota Denpasar, ini yang diberikan paket bantuan. Para perempuan ini adalah single-parent, sekaligus tulang punggung dalam keluarganya," pungkas Laxmy Saraswati.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kegiatan Penyaluran bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan Kelurahan Sanur kepada ratusan warga masyarakat setempat. Penyaluran itu dilakukan langsung oleh Lurah Sanur, Ida Bagus Raka Jisnu di kantor Kelurahan Sanur pada Senin (25/9/2023) pagi. Dalam keterangannya, Lurah Sanur, I.B Raka Jisnu menuturkan, bantuan beras dengan berat 10kg tersebut merupakan realisasi program bantuan beras yang dicanangkan oleh Bulog. "Hari ini kami mendistribusikan bantuan beras Bulog seberat 10kg kepada lebih dari 100 orang warga kami yang masuk dalam kategori PKH," katanya. Sebagai informasi, program bantuan beras ini dimulai dari bulan September, Oktober, dan berlanjut hingga November 2023. Bansos beras ini menjadi upaya pemerintah membantu keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya saat harga beras naik. Salah seorang warga penerima bantuan, Anak Agung Kompiang Sudiana mengaku bersyukur dengan adanya bantuan beras dari pemerintah tersebut. "Tiang merasa senang dan terharu karena bisa mendapat bantuan langsung berupa beras ini. Sehingga, dapat membantu kebutuhan sehari-hari kami di rumah," ungkapnya.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Kepedulian Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap penderita Gizi Buruk telah dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta penanganan kesehatan gratis. Salah satu warga yang menerima program ini adalah Balita atas nama Kadek Dwi Edi Pramana (9) asal Banjar Panti Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kadek Dwi yang merupakan putra kedua dari pasangan suami istri I Putu Suartawan dan Ni Komang Rinayanti masuk kategori keluarga kurang mampu. Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE., MM., mengatakan, Pemkab Tabanan akan melakukan atensi penuh terhadap kasus Stunting dan Gizi buruk di Kabupaten Tabanan, seperti halnya kasus Gizi Buruk yang terjadi pada keluarga I Putu Suartawan. Pihaknya mengajak seluruh OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan agar bergotong royong dan berkolaborasi menangani kasus Stunting dan Gizi Buruk ini. “Dalam menangani kasus seperti ini diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak terkait. Selain bantuan sosial penderita gizi buruk juga harus mendapatkan pengobatan yang intensif. Saya minta seluruh jajaran terkait agar cepat dan tanggap,” ungkapnya. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, Nyoman Gunawan, keluarga I Putu Suartawan telah menerima bantuan sosial PKH dari tahun 2020 sebesar Rp1.125.000 per tahapnya, dimana di tahun 2023 ini telah mendapatkan 2 kali tahapan. “Untuk di Tahun 2023 keluarga Putu Suartawan telah menerima dua kali tahapan, dimana tahap 3 dan 4 karena komponen berubah, kemungkinan besaran bantuan akan berubah juga,” ungkapnya. Ditambahkan, Dinas Sosial Kabupaten Tabanan juga telah melakukan pendampingan PKH yang dilaksanakan sejak tahun 2020. Kadek Dwi juga telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan bantuan pengobatan serta bantuan sembako bekerja sama dengan Yayasan terkait. “Selain bantuan sosial PKH kami bekerja sama dengan Yayasan terkait juga memberikan bantuan sembako kepada keluarga ini. Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban keluarga dan ke depan akan tetap mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya memang mereka dapatkan,” imbuhnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dr. Ida Bagus Surya Wira Andi mengungkapkan, Balita atas nama Kadek Dwi Edi Pramana menderita penyakit Mikrosefali (perkembangan otak tidak normal). Anak lahir dengan berat badan yang kurang dan di umur 1 bulan mengeluh sesak nafas. Menurutnya pemerintah telah melakukan beberapa penanganan seperti Puskesmas Kediri III melalui Bidan Desa Pandak Gede melakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan pasien. Selain itu Puskesmas juga memfasilitasi rujukan ke Rumah Sakit agar rutin mendapat pengobatan untuk mengedalikan gejala kejang dan hiperaktif serta edukasi dan konseling kepada orang tua. “Kondisi Balita ini telah bermasalah dari dalam kandungan, karena keadaan ibu yang kurang baik saat mengandung sehingga Kadek Dwi lahir dalam kondisi kelainan pada otak. Kami akan tetap berupaya meringankan beban keluarga dengan mengalihkan pengobatan ke Rumah Sakit Umum Tabanan mengingat jarak ke RS Sanglah yang lumayan jauh, sehingga kami bisa memantau nutrisi makanan yang dikonsumsi,” ungkapnya. Pihaknya juga menegaskan, Mikrosefali adalah kelainan yang dipengaruhi oleh faktor genetik, karenanya tidak bisa dicegah sepenuhnya. Namun konseling genetik tetap bisa dilakukan, terlebih bagi pasangan yang sedang merencanakan program kehamilan, hal ini untuk mengurangi resiko terjadinya Mikrosefali pada keturunan. “Kami berharap kasus Mikrosefali bisa diminimalisir, caranya dengan mengkonsumsi makanan sehat bergisi lengkap dan seimbang saat kehamilan. Dan yang terpenting hindari paparan asap rokok saat hamil,” tandasnya. Pemkab Tabanan akan selalu bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh mengawal dan menuntaskan kasus Stunting di Kabupaten Tababan untuk mensukseskan Program Presiden RI yakni Menuju Indonesia Emas 2045.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mengajak Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bantu menyukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan ini dilakukan guna mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa saat ditemui usai mewakili Penjabat Bupati Buleleng dalam membuka kegiatan Sosialisasi Program Satu Data Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Rabu (21/9/2022). Dalam sambutan Penjabat Bupati Ketut Lihadnyana yang dibacakan Suyasa, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat masih memiliki banyak ruang perbaikan. Hambatan dan kendala yang dihadapi, utamanya adalah aspek ketepatan sasaran penerima program. Ketepatan data tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan data yang belum akurat. "Maka dari itu, pemerintah melaksanakan upaya terobosan untuk menciptakan data yang akurat dan valid sehingga mampu dijadikan dasar bagi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," ujar Lihadnyana. Upaya untuk memiliki data yang lebih akurat, berusaha diwujudkan dengan program satu data. Program ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, dan dilaksanakan oleh BPS melalui Regsosek tahun 2022. Kegiatan sosialisasi ini adalah wujud kita memberi kontribusi dalam mewujudkan satu data yang akurat dan valid. "Sehingga program-program pemberdayaan sosial menjadi tepat sasaran. Saya berharap kepada semuanya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada petugas di lapangan," papar Lihadnyana. Ditemui usai membuka sosialisasi, Suyasa menambahkan bahwa Pemkab Buleleng melalui Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam kegiatan sosialisasi ini mengundang beberapa relawan, pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Buleleng, untuk membantu Regsosek. Karena data yang lebih valid dan akurat sangat penting kaitannya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. "Data yang lebih valid dan realistis akan sangat bermanfaat bagi kita ke depan. Mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial, maupun ekonomi, maupun masalah pembangunan lainnya. Karena sumbernya dari database yang kuat," tegas Suyasa.(bpn) Read the full article

#SobatSosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Bantuan Tunai milik @kemensosri yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Untuk mengetahui seperti apa kriteria penerimanya, berapa besaran skema bantuannya, berapa kali pencairannya, dan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penerimanya, simak dalam infografis berikut yuk ⬆️ #ProgramKeluargaHarapan #PKH2021 #KemensosHADIR #IndonesiaMaju (di Jakarta, Indonesia) https://www.instagram.com/p/CKYSUsbJWzf/?igshid=spx7s09g0mft

Liputanviral - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah akan melipatgandakan bantuan kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) hingga hampir Rp 10 juta nilainya. Hal itu diungkapkannya saat memberi bantuan sosial (bansos) PKH di Ciracas, Jakarta Timur. "Sekarang di 2019 penerima PKH dulunya kan semuanya sama Rp 1.800.090, sekarang ada yang dapat ini yang paling maksimal bisa dapat Rp 9.600.000 karena ibu hamil anaknya ada, lansia ada, bisa dapat Rp 9 juta," kata Jokowi di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). Jokowi juga mengatakan, bahwa setiap penerima manfaat mendapat jumlah bantuan yang berbeda-beda nilainya. "Tadi saya lihat saya ada yang dapat Rp 3,7 juta, ada yang Rp 2,7 juta, ada yang Rp 2,6 juta ya memang beda-beda. Tapi yang paling penting adalah bahwa penerima manfaat PKH ini betul-betul saya tekankan lagi untuk penggunaannya ini tepat," jelasnya. Jokowi meyakini, dengan adanya tambahan bantuan PKH ini, pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan dengan cepat. Hal itu menjadi tujuan utamanya. "Kalau tepat sasaran, kita meyakini karena ada pendampingan kita meyakini insyaAllah yang namanya kemiskinan akan bisa turun dengan sangat cepat. Arahnya ke sana," kata dia. Dia juga menambahkan, penerima manfaat PKH ini diharapkan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik agar nantinya tak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. "Ya jadi yang penerima PKH ini yang sudah lulus kayak tadi ada yang sudah lulus ya harus lepas, dari program ini. Kita ini kan akan meluluskan sebanyak-banyaknya bukan membantu sebanyak-banyaknya, tapi sekarang ini memang prosesnya baru membantu sebanyak-banyak nya agar yang lulus semakin banyak," tutur Jokowi.     Read the full article