#pph final

Dasar hukum PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPh Pasal 4 ayat (2) mengatur pajak final atas jasa/sumber tertentu (konstruksi, sewa tanah/bangunan, bunga deposito, hadiah undian, dll) Definisi Dasar Hukum PPh Pasal 4 ayat 2…

PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final, artinya pajak yang dipotong tidak dapat dikreditkan di akhir tahun. Pajak ini dikenakan pada bunga deposito/tabungan, transaksi saham, sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan hadiah undian. Tarif dan objeknya bervariasi tergantung jenis transaksi. Berikut adalah poin-poin penting PPh Final…

PPh Final adalah pajak yang langsung lunas saat penghasilan diterima, tidak digabung dalam SPT Tahunan, dan tarifnya diatur khusus (umumnya diatur dalam PPh Pasal 4 ayat 2). Objek utamanya meliputi bunga deposito/obligasi, hadiah undian, transaksi saham, sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan UMKM dengan omzet < Rp4,8 M. Berikut adalah jenis-jenis PPh Final yang umum PPh Final Pasal 4 Ayat 2…

PPh Final merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, PPh memang dibedakan menjadi dua, yakni PPh Final dan PPh Tidak Final. Pajak yang bersifat final artinya pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima…