#pholosopher

Tepat memasuki ruang makan, aku melihat ayahku sedang mengetik di meja makan. Entah apa yang sedang dikerjakanya, namun ia sudah mulai mengetik di ruang makan ini sejak tadi malam. Aku kemudian duduk dan menyalakan TV, masih ku ingat acara yang tadi pagi aku tonton adalah tayangan OK-JEK di NET TV. Aku kemudian memulai makan nasi goreng.

Hingga tayangan di TV tadi berubah menjadi iklan, ayahku masih berfokus pada layar laptopnya. Kami tidak berbicara sama sekali. Sampai kemudian ada suatu tayangan di televisi yang mengatakan kata ".. ini dapat merubah hidupmu!" ayahku kemudian berkata, "Itu seharusnya diucapkan mengubah, bukan merubah.". Ayah berpendapat bahwa kata ‘ubah’ haruslah menjadi ‘Mengubah’ bukan ‘merubah’ karena merubah berarti memiliki kata dasar rubah (animal).

Aku mengingat perkataan guru bahasa indonesiaku, bahwa perbendaharaan kata dapat sewaktu-waktu berubah beringian dengan bagaimana masyarakat yang menggunakannya. Kurang lebih guruku berkata bahwa “Aspek kebahasaan itu berkaitan dengan masyarakat, oleh karena itu bahasa adalah suatu hal yang mengikuti perkembangan masyarakat.” Aku menafsirkan perkataan guruku itu dengan mengatakan bahwa kata “mengubah” itu benar, dan “Merubah” juga benar. Karena, ya pada faktanya memang kata “Merubah” itu sudah menjadi bahasa yang populer di masyarakat, artinya masyarakat lah yang menentukan bahwa suatu kata itu menjadi benar, karena penggunaanya yg sudah umum di masyarakat, acuku pada ucapan guru bahasa indonesiaku tadi.

Namun ayah berkata, jika kebenaran kata dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menggunakannya, alias kata itu dapat berubah-ubah, alias bahasa terus mengikuti perkembangan masyarakatanya, lalu untuk apa ada seorang ahli bahasa? Untuk apa kita mempelajari EYD jika pada akhirnya kita mengikuti ‘mayoritas pemakaian yang digunakan’?

Betulkah kebenaran itu hanya mengikuti perkembangan masyarakat? Jika tidak, apakah kebenaran dapat dirumuskan pada suatu hal yang menjadi acuan?

***

Aku berfikir sejenak tentang sistem negara ini, Demokrasi. Dalam sistem ini, masyarakat disuruh untuk ikut andil dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai berbagai hal, dari pemilihan yang paling terkecil seperti pemilihan ketua kelas, sampai pemilihan Kepala Negara beserta dengan seluruh peraturan-peraturan yang mana hasil dari ‘Musyawarah, Mufakat’ yang berasaskan pada voting suara terbanyak. Seperti itukah kita merumuskan kebenaran? Ketika semua orang mengangkat tangan untuk menyetujui satu hal, maka disitulah kebenaran disematkan. Ayahku menyanggah, “Tidak, kebenaran tidak bisa dilihat dari jumlah orang yang mengangkat tangan.” Lalu bagaimanakah dengan negara kita ini?

Negara kita terdiri dari beribu-ribu kepulauan, ada lebih dari 250 juta jiwa penduduk indonesia. Masalahnya, tentu kita tidak dapat merumuskan sesuatu dengan cara kualitatif, berdialog atau saling berpendapat satu sama lain. Tentunya sangatlah ‘mustahil’ untuk melakukan itu. Maka dibuatlah sistem voting, tiap orang menyuarakan apa yang ‘menurut mereka benar’. Sistem voting ini, membuat nilai satu voting dari hasil pemikiran seorang ahli atau pakar, sebanding dengan nilai satu voting tukang becak, atau pedagang swalayan. Bukan maksud diskriminasi, tapi tentulah hasil pemikiran antara seorang pakar itu lebih memiliki nilai kualitatif daripada tukang becak, dan dalam sistem voting ini, hal tersebut tidak dianggap. Semua dianggap sama. Jumlah lah yang kemudian menjadikan pemenangnya. Aku ingin kalian membayangkan, jika ada 1 orang ahli berpendapat tentang A namun 3 orang yang bukan ahli berpendapat B, lalu dalam hal keberanan, siapakah yang menang? 

***

Jika kita berkaca pada masa Yunani kuno, demokrasi ini sudah mendapat kritik tajam dari Aristoteles (348-322 SM) dengan menyebut demokrasi sebagai Mobocracy atau The rule of Mob (Kebijakan Rakyat Jelata). Menurutnya, kebijakan yang diputuskan oleh rakyat banyak akan sangat rentan terhadap anarkisme.

Demokrasi pula lah yang telah membunuh Socrates. Ketika Socrates sedang gencar gencarnya melakukan perubahan revolusioner, namun masyarakat menentangnya. Raja kemudian membuat voting eksekusi terhadap Socrates, apakah ia harus dihukum mati, atau tidak. Dan ketika masyarakat banyak mengangkat tangan untuk eksekusi mati socrates, maka ia diputuskan untuk mati. Padahal buah hasil dari pemikiran socrates saat itu sangatlah berguna untuk masyarakat. Plato bahkan menyebut Socrates sebagai ‘Langau Kuda yang sulit tergantikan’ dalam buku berjudul ‘Apologia’.

 Bukan berarti bahwa sistem demokrasi yang kita terapkan sangatlah buruk secara total. Sistem demokrasi ini cukup menjadi solusi dalam pengambilan kebijakan, yang berasal dari hati nurani masyarakat, keinginan mereka. Hal ini menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Sehingga kedamaian dalam negara ini dapat terjaga. Logikanya, masyarakatlah yang memutuskan sesuatu, maka pastilah mereka yang patuh terhadap apa yg mereka putuskan. Jika tidak begini, maka apakah kepemimpinan yang OTORITER itu baik? Tidak begitu, karena logikanya, ketika kita diatur oleh aturan yang  kebanyakan orang tidak menyetujuinya, maka akan terjadi kekacauan, pemberontakan, demo dimana-mana.

Kesimpulan dari pembicaraan ini adalah, bahwa Kebenaran itu relatif, ya benar. Negara ini memberlakukan sistem yang sangat tepat, melihat jumlah penduduk dari ujung timur sampai ujung barat yang sangat banyak. Namun perlu diketahui, bahwa kebenaran dalam sistem ini akan terbagi menjadi dua. Kebenaran politis, yang menjadikan voting sebagai caranya, dalam rangka memuaskan masyarakat banyak, mengurangi peluang kekacauan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Juga ada Kebenaran Ahli, yang mana kebenaran ini didasarkan pada ilmu pengetahuan, tidak dipungkiri bahwa keberanan ini akan lebih baik dampaknya jika diterapkan. Tugas para intelektual lah yang mensosialisaikan kepada common people atau masyarakat awam untuk mengetahui kebenaran secara ilmu pengetahuan. Hal seperti ini dapat kita analogikan seperti Sebuah segitiga; Para ahli dan intelektual berada di paling atas, Jumlahnya paling sedikit namun pendapatnya sangat berkualitas. Sedangkan common people berada diposisi paling bawah, Jumlahnya paling banyak namun pendapat mereka tidak lebih baik dari para ahli. Dan sebagai posisi di yang paling atas, para ahli memiliki kewajiban untuk ‘memberikan cahaya’ kepada rakyat-rakyat yang mayoritas berada di dasar segitiga.

Dengan sejalannya para ahli dan rakyat mayoritas, maka kebenaran akan tampak lebih baik, dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

Aku kemudian pergi kedapur untuk mengambil segelas air karena makanan di piringku ini sudah mulai habis.