Pengusaha Minta PPnBM 100 Persen Diperpanjang, Apa Dampaknya jika Ditolak? - JAKARTA, MEDIAINI.COM - Relaksasi PPnBM 100 persen akan habis pada akhir Agustus ini. Asosiasi perusahaan industri otomotif di dalam negeri, Gaikindo, berharap pemerintah memperpanjang kebijakan terssebut. Seperti diketahui, PPnBM 100 persen ditujukan untuk 21 mobil di bawah 1.500 cc yang produksi Indonesia dengan kandungan lokal minimal 70 persen. Kebijakan ini seharusnya diberlakukan pada Maret - Mei, namun pada Juni diperpanjang hingga Agustus. Menurut Gaikindo kebijakan PPnBM 100 persen telah efektif meningkatkan penjualan mobil dan berdampak positif pada berbagai hal lain. Pada Maret tercatat 84 ribu mobil terjual, naik dari Februari sebanyak 49 ribu unit. Kemudian pada April penjualan nyaris 79 ribu unit, lalu terjadi penurunan pada Mei 54 ribu unit, Juni 72 ribu unit, dan Juli 66 ribu unit. Penurunan pada tiga bulan terakhir disinyalir akibat masa libur Lebaran dan penerapan Pemberlakuan Pembarasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPnBM 100 persen Minta Diperpanjang Hingga Akhir Tahun Risen Institute for Strategic Initiatives (ISI) pada Mei-Juni dari Institute for Strategic Initiatives (ISI) memaparkan relaksasasi PPnBM 100 persen telah mendukung momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produk domestik bruto, meningkatkan pendapatan rumah tangga, menambah kesempatan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara. Luky Djani, salah satu peneliti ISI, menyampaikan, insentif PPnBM tidak hanya menguntungkan industri otomotif tetapi juga berdampak luas di sektor hulu dan hilir. "Di sini kami melihat bahwa kita perlu memikirkan terutama dari Kemenperin dan Kemenko Perekonomian agar kebijakan ini dilanjutkan," kata dia saat webminar Webinar "Evaluasi Dampak Program Relaksasi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor", Kamis (19/8/2021). Ketua Gaikindo, Yohannes Nangoi, mengatakan sejauh ini pihaknya belum meminta secara resmi kepada pemerintah untuk memperpanjang insentif PPnBM 100 persen, namun dia berharap hal itu bisa bisa terjadi. "Kami baru memberi isyarat-isyarat sedikit ke pemerintah, karena saya tau pemerintah lagi repot sekarang, ada kemungkinan tidak diperpanjang? Setelah melihat presentasi ISI ini kelihatannya kebijakan tersebut menguntungkan semua pihak," ujar Nangoi. Dampak Jika PPnBM 100 persen Tidak Diperpanjang Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, mengungkapkan beberapa hal yang akan terjadi jika PPnBM 100 persen tidak diperpanjang. Yang sudah pasti terjadi adadalah menurunkan penjualan mobil yang belakangan sedang mengalami kenaikan. "Kalau tidak diperpanjang bagaimana? Harga mobil naik, khususnya yang 21 jenis itu. Ya orang yang tadinya mau beli kan ga jadi mau beli. Bukan mustahil angka 75-85 ribu unit (penjualan bulanan semasa PPnBM 100 persen) bisa turun ke 60 ribu unit, ini perkiraan," ucap Jongkie. Tidak hanya berdampak pada pengusaha, penurunan minat masyarakat untuk membeli mobil diyakini juga bisa menurunkan pendapatan pemerintah dari pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Bea Balik Nama (BBN) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jongkie berharap PPnBM 100 bisa diperpanjang setidaknya sampai awal tahun depan. Gaikindo menargetkan penjualan mobil bisa mencapai 750 ribu unit hingga akhir tahun ini. Namun, target tersebut nampaknya sulit untuk tercapai melihat kondisi dalam negeri belum kondusif karena pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM yang masih berlangsung sampai saat ini. (Alfahri)

Sah, PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 31 Mei 2021 - JAKARTA, MEDIAINI.COM - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro kembali diperpanjang oleh pemerintah mulai dari 18 hingga 31 Mei 2021 untuk 30 provinsi. PPKM Mikro terus diberlakukan sebagai bentuk upaya untuk menekan penyebaran kasus positif Covid-19. Pengumuman perpanjangan PPKM Mikro disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 bersama Presiden Jokowi, Senin (10/5). Dikutip dari channel YouTube Setkab, Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan PPKM Mikro ini nantinya menekankan pada evaluasi perkembangan kasus setelah Hari Raya dan 3T sehingga akan dilakukan monitoring dan evaluasi kasus COVID-19 pada masa peniadaan mudik dan pasca mudik. PPKM Mikro Diperpanjang Solusi Mengurangi Kasus COVID-19 Berdasar informasi yang diperoleh, dari 30 provinsi yang saat ini melaksanakan PPKM Mikro, 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian. “Lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat dan sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran,” terang Airlangga Hartarto. Peningkatan kasus harian tersebut, jelas Airlangga, mengakibatkan 7 provinsi mempunyai tingkat keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Ratio) Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut adalah Sumatra Utara (63,4 persen), Riau (59,1 persen), Kepulauan Riau (59,9 persen), Sumatra Selatan (56,6 persen), Jambi (56,2 persen), Lampung (50,8 persen), dan Kalimantan Barat (50,6 persen). Dari data tersebut, oleh karena itu Sumatra menjadi perhatian dari pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen, menjadi yang terendah sepanjang periode PPKM Mikro. Ditambahkan Ketua KPCPEN, BOR di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet juga relatif rendah yaitu 21,47 persen atau terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur. Ramadan dan Lebaran Faktor Pembuat Mobilitas Tinggi Airlangga juga tak memungkiri bahwa momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri membuat mobilitas penduduk nasional mengalami peningkatan sejak tujuh hari terakhir pada awal Mei 2021, terutama di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. "Dalam bulan Ramadan ini sektor retail, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ujar Airlangga. Tiga provinsi yang mengandalkan pariwisata dengan mobilitas terendah yaitu Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau sedangkan tiga provinsi lain dengan mobilitas tertinggi yakni Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Meski demikian, Airlangga menjabarkan tingkat kasus aktif dan kesembuhan di Indonesia masih lebih baik daripada global yaitu per 9 Mei 2021 tercatat 98.395 kasus dan tingkat kesembuhan 1.568.277 kasus. Sementara untuk tingkat kematian sebesar 47.012 kasus atau 2,7 persen dari total kasus global dan masih lebih tinggi daripada persentase global 2,08 persen. Airlangga menegaskan dalam pelaksanaan PPKM mikro kali ini pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan tidak berubah dari sebelumnya, namun dipertegas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat hiburan masyarakat. Sebelumnya PPKM Mikro berlaku dari 4 hingga 17 Mei 2021.(Ken)

Informasi Pelaksanaan layanan SIM Keliling (SIMLING) selama 2021. Untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi khusus pengendara dengan SIM A dan C.