#menpanrb

Indikator Kinerja Polri Jadi Acuan Evaluasi Kepolisian dalam Arsitektur Pembangunan Nasional. Polri Bukan Sekadar Penegak Hukum

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M dalam upaya bersinergi dengan pemerintah pusat, terima dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025-2125) yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) kepada Bupati/Wali Kota & Ketua DPRD se-Bali, Senin (4/9/2023). Berlangsung di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pertemuan tersebut berisi Pengarahan MenPAN-RB tentang Reformasi & Manajemen ASN yang dirangkaikan dengan penyerahan dokumen oleh MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas, S.Pd, S.S, M.Si, yang dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dan dihadiri oleh Sekda Bali, Bupati/Wali Kota se-Kabupaten/Kota di Bali, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda dan para OPD di lingkungan Pemkab Tabanan. Pengarahan yang dipimpin oleh Menpan RB, Azwar Anas, merupakan langkah penting dalam upaya reformasi dan peningkatan kualitas ASN di Indonesia. Dalam sambutannya, Menpan RB menekankan pentingnya peran ASN dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan efisien. Pihaknya juga menyampaikan, bahwa reformasi ASN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam penjelasannya siang itu, Menpan Anas tekankan tiga arahan Presiden Joko Widodo untuk reformasi birokrasi. “Dalam waktu yang pendek, kami membuat deadline, bedasarkan arahan Bapak Presiden, kami buat rumusan, dalam satuan jumlah, bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak,” ujar Anas. Di mana dari ketiga arahan tersebut, yang pertama adalah birokrasi yang berdampak, yang kedua reformasi birokrasi bukanlah tumpukan kertas semata dan yang ketiga, birokrasi harus lincah dan cepat. Sementara itu, dalam penyerahan Dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, Menpan Anas tegaskan agar dokumen ini ke depannya mampu menjadi pedoman bagi para Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pembangunan yang saling berintegrasi. Apresiasi juga diberikannya kepada Pemerintah Provinsi Bali karena menjadi daerah pertama yang mampu menciptakan landasan Pembangunan bedasarkan Bali dari masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Terkait Reformasi Birokrasi, Gubernur Koster juga menyatakan upayanya dalam menjalankan program tersebut. “Kami sudah berupaya seoptimal mungkin sesuai arahan bapak Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi, mulai dari reformasi perangkat daerah yang ada di birokrasi Pemerintah Provinsi Bali. Saya masuk jadi Gubernur 2018 akhir, jadi saya langsung mematangkan semula ada 49 perangkat daerah kita sederhanakan menjadi 36 perangkat daerah. Tapi kami menambah 2 perangkat daerah sesuai kebutuhan di Bali. Yang pertama adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan yang kedua adalah Badan Riset Birokrasi Daerah,” ujar Gubernur Koster. Menanggapi sinergitas yang dilakukan pemerintah pusat dalam menerapkan reformasi birokrasi, Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya, menyatakan keseriusannya dalam mendukung upaya yang dilakukan agar program dapat berjalan dengan optimal. “Kami di Tabanan sangat mendukung upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan sesuai dengan arahan, sudah barang tentu akan kami aplikasikan dan terapkan di Pemerintahan Kabupaten,” ujarnya singkat.(bpn) Read the full article

View On WordPress

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Sambut Kehadiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka Mengajar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., tuntut ASN sebagai SDM yang mampu menerapkan birokrasi yang cepat, cerdas dan tuntas, serta berfokus pada dampak kinerja, Jumat (7/7/2023). Berlangsung secara hybrid di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan dan ditayangkan melalui siaran virtual zoom, Pemaparan materi dan diskusi yang dipimpin oleh Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., Selaku Menpan RB, dihadiri oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RI beserta jajaran, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, selaku Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Sekda Tabanan beserta Para Asisten, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dan seluruh ASN Tabanan. Dengan tagline ‘Bergerak Untuk Reformasi Birokrasi Terdampak’, Menpan RB Anas paparkan terkait pentingnya Reformasi Birokrasi yang menjadi engines of development dan sangat penting untuk diperbaiki. Hal ini sesuai dengan penjabaran arahan dari Presiden RI Joko Widodo, yang menginginkan birokrasi berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat. Diumpamakan dengan kendaraan, birokrasi merupakan mesin dari pemerintahan. Mesin yang baik maka jalannya pemerintah juga akan baik. “Engines of Development sangat penting untuk kita perbaiki, dengan orientasi program yang lebih berdampak, birokrasi yang hebat, maka layanan di Tabanan juga akan hebat,” jelasnya. Pihaknya juga meminta kepala daerah untuk memangkas langkah panjang yang harus ditempuh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan guna meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu juga menjelaskan, fokus reformasi birokrasi ditetapkan pada aspek hilir, dengan cara penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada dampak kinerja bukan administrasi laporan. Sebelumnya, proses evaluasi RB harus menempuh proses yang panjang, dan harus menjawab 259 pertanyaan, mengunggah ribuan dokumen yang perlu disampaikan. Namun kini hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai. “Ukurannya saat ini langsung ke dampak, inilah kita sebut dengan double track RB yang baru. Yang diukur di antaranya soal kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi dan sebagainya,” tambahnya. Anas menjelaskan, kehadirannya saat ini untuk mendorong bagaimana birokrasi di Tabanan ini bisa bergerak lebih berdampak. “Kita ini kadang sibuk tetapi dampak ke rakyatnya kurang, mudah-mudahan hari ini ada Pak Bupati, kita mendorong birokrasi kita berdampak, kenapa menjadi penting? Karena birokrasi menjadi engine perubahan di seluruh dunia, di Inggris, di Estonia dan beberapa negera, pertama yang di-reform adalah di birokrasi karna dia akan memberikan layanan baik yang bersifat langsung maupun administratif. Mudah-mudahan hari ini kehadiran Menpan RB mengajar ASN kedepannya akan berdampak,” tandasnya. Dalam menyambut baik kunjungan Menpan Anas di Tabanan pagi itu, Bupati Sanjaya juga berkesempatan menyampaikan nilai SAKIP Kabupaten Tabanan, sebagai barometer pengukuran kinerja dan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. “Dalam 3 tahun terakhir bernilai baik, sedangkan standar kepatuhan pelayanan publik Kabupaten masuk dalam 10 besar Nasional pada akhir tahun 2022,” ungkap Sanjaya. Sanjaya juga menyebutkan, dalam gerak langkahnya, masih banyak kendala dan tantangan yang harus dijawab guna mewujudkan performa birokrasi yang berwatak melayani sesuai dengan nilai-nilai Tabanan Era Baru, yaitu aparatur yang memiliki cara melihat, cara berpikir dan cara bergerak dengan nilai-nilai kebaharuan. “Semoga di tangan Bapak Menteri, ada solusi-solusi yang positif untuk kemajuan birokrasi kita bersama dan semoga kehadiran Bapak Menteri di tengah-tengah ASN Pemkab Tabanan mampu menjadi inspirasi untuk meningkatkan motivasi kerja para aparatur kita,” paparnya. Pihaknya juga berpesan kepada para ASN sebagai SDM yang mampu menerapkan birokrasi yang cepat, cerdas dan tuntas dan berfokus kepada dampak kinerja sesuai dengan arahan Menpan RB. (bpn) Read the full article