#laporspt

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pengadilan Negeri Denpasar pada Selasa (11/4/2023) telah menjatuhkan vonis penjara selama dua tahun dan denda dua kali jumlah kerugian negara sejumlah Rp2.185.460.140 kepada Kamim Tohari atau KT (50) setelah sebelumnya dituntut penjara selama tiga tahun dan denda dua kali jumlah kerugian negara atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya. KT merupakan penanggung jawab pada CV RJ yang bergerak dalam bidang usaha Cut and Fill yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut pada kurun waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) dalam kurun waktu 1 Januari 2015 s.d. 31 Maret 2016 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp1.092.730.070 (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah). Kasus ini sebelumnya ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali. Dalam melakukan penanganan perkara pidana pajak, selalu dikedepankan asas ultimum remedium. Sebelumnya Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Badung Selatan telah menyampaikan himbauan pada KT terkait pelaporan kewajiban perpajakannya. Selama proses pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan), KT telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Selama proses penyidikan, KT telah diberikan hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sebagaimana Pasal 44B ayat (1) UU KUP namun hak tersebut tidak digunakan dan KT diketahui tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Penyidik lalu menetapkan KT sebagai tersangka dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Badung pada 18 Januari 2023 lalu. Ia kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar selama 20 hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023. “Sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Dps dinyatakan bahwa terdakwa KT terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” ungkap Nurbaeti Munawaroh selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Bali. Dalam putusan tersebut, dinyatakan pula bahwa jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama tiga bulan. Keberhasilan Kanwil DJP Bali dalam menangani tindak pidana tersebut menjadi bukti keseriusan penegakan hukum dalam bidang perpajakan dan menjadi wujud koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum yang telah dilakukan Kanwil DJP Bali, Polda Bali, dan Kejaksaan Tinggi Bali. “Diharapkan dengan adanya proses penegakan hukum ini dapat menimbulkan efek gentar (deterrent effect) terhadap wajib pajak agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada wajib pajak agar patuh dalam pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan apabila terdapat tunggakan pajak agar dapat segera melunasinya dan berkoordinasi dengan KPP terkait,” tutup Nurbaeti.(bpn) Read the full article

Apa itu SPT? SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan, yaitu surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi rincian terkait pendapatan yang diterima selama satu tahun pajak. Laporan ini wajib dilaporkan oleh seluruh wajib pajak, baik itu individu maupun badan usaha. Saya harus melaporkan SPT? Mengapa? Ya, Anda harus melaporkan SPT. Melaporkan SPT secara benar adalah kewajiban setiap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan pajak yang tepat. Selain itu, tidak melaporkan SPT atau melaporkannya dengan salah dapat mengakibatkan sanksi dan denda dari Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, penting untuk melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu. Apa itu DJP Online? DJP Online adalah sistem pelaporan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara online dan memeriksa data pajak mereka dengan mudah. Apa yang harus dilakukan jika saya lupa kata sandi DJP Online? Jika Anda lupa kata sandi DJP Online, Anda dapat mengklik tombol "Lupa Password" di halaman login dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan untuk mereset kata sandi Anda. Bagaimana saya memperbarui profil saya di DJP Online? Anda dapat memperbarui profil Anda di DJP Online dengan mengikuti langkah-langkah berikut: - Login ke akun DJP Online Anda. - Klik menu "Profil Saya". - Perbarui informasi profil Anda sesuai kebutuhan. - Klik tombol "Simpan" untuk menyimpan perubahan. Bagaimana saya memeriksa dan memperbarui data pajak saya di DJP Online? Anda dapat memeriksa dan memperbarui data pajak Anda di DJP Online dengan mengikuti langkah-langkah berikut: - Login ke akun DJP Online Anda. - Klik menu "SPT Tahunan". - Pilih tahun pajak yang ingin Anda periksa atau update. - Periksa data pajak Anda yang tertera. - Jika ada kesalahan atau perubahan yang perlu dilakukan, klik tombol "Ubah" dan lakukan perubahan yang diperlukan. - Klik tombol "Simpan" untuk menyimpan perubahan. Apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki masalah dengan koneksi internet atau perangkat keras? Jika Anda memiliki masalah dengan koneksi internet atau perangkat keras saat melaporkan SPT secara online di DJP Online, pastikan untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum melanjutkan. Jika masalah tersebut tidak dapat diatasi, cobalah untuk menghubungi layanan pelanggan DJP Online untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Bagaimana saya mengetahui jenis SPT yang harus saya laporkan? Jenis SPT yang harus dilaporkan dapat dilihat di Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima oleh wajib pajak. SPT terdiri dari beberapa jenis, termasuk SPT Tahunan Pribadi, SPT Tahunan Badan, dan SPT Masa. Bagaimana jika saya membuat kesalahan saat mengisi formulir SPT secara online? Jika Anda membuat kesalahan saat mengisi formulir SPT secara online, jangan khawatir. Anda dapat mengedit data yang telah dimasukkan sebelum SPT Anda dikirim secara online. Namun, pastikan untuk memeriksa dan memverifikasi data dengan benar sebelum mengirimkan SPT. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat mengirimkan SPT secara online di DJP Online? Jika Anda mengalami kesulitan dalam mengirimkan SPT secara online di DJP Online, cobalah untuk memeriksa koneksi internet Anda atau hubungi layanan pelanggan DJP Online untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Bagaimana saya mengetahui apakah SPT saya telah diproses oleh DJP? Setelah SPT Anda terkirim secara online, Anda akan menerima konfirmasi bahwa SPT Anda telah diterima oleh DJP. Selanjutnya, DJP akan memproses SPT Anda dan mengirimkan laporan pembayaran atau pengembalian sesuai dengan hasil pelaporan Anda. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menerima pengembalian pajak setelah SPT terkirim secara online? Waktu pemrosesan pengembalian pajak tergantung pada jumlah dan kompleksitas data yang diberikan dalam SPT. DJP akan memproses pengembalian pajak dalam waktu 3 bulan sejak SPT diterima. Namun, dalam beberapa kasus, waktu pemrosesan pengembalian pajak bisa lebih lama. Bagaimana jika saya menemukan kesalahan dalam SPT yang telah saya laporkan secara online? Jika Anda menemukan kesalahan dalam SPT yang telah Anda laporkan secara online, Anda dapat memperbaiki kesalahan tersebut dengan mengajukan SPT perbaikan melalui DJP Online. Pastikan untuk mengajukan SPT perbaikan secepat mungkin untuk menghindari denda atau sanksi pajak yang mungkin dikenakan. Read the full article