BPJS (Badang Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan UU No.40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial1. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. X/ MPR RI Tahun 2001 butir 5.E.2, dihasilkan keputusan untuk menugaskan Presiden RI membentuk sistem jaminan sosial dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu2. Keputusan ini berkiblat pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang disusun oleh PBB pada 10 Desember 1948 tepatnya pada artikel ke-22 dan dalam rangka mempersiapkan Indonesia akan diberlakukannya Universal Health Coverage (UHC) di tahun 20193. Dana BPJS berasal dari iuran peserta (seluruh WNI serta WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari enam bulan) dan dikembalikan dalam bentuk dana pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Telah beroperasi sejak 1 Januari 2014, BPJS ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dan WNA yang berada di Indonesia minimal 6 (enam) bulan. Hampir tiga tahun  berjalan, mustahil BPJS tidak memiliki kendala dalam pelaksanaannya.

Diberitakan oleh situs detik.com pada 22 Maret 2015, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mengadakan Bulan Penampungan Keluhan BPJS yang diselenggarakan mulai Desember 2014. Tercatat 80 pengaduan soal BPJS sampai berita ini diunggah. Terdapat 4 masalah umum yang paling sering ditemui, salah satunya adalah pelayanan kurang memuaskan yang adalah akibat dari budget operasional yang diberikan oleh BPJS tidak mencakup seluruh treatment pada normalnya4.

Pembagian dana BPJS untuk fasilitas kesehatan sendiri dibagi menjadi dua1, yaitu sistem kapitasi untuk pelayanan primer (diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program JKN) dan sistem paket untuk pelayanan rujukan (diatur oleh aplikasi pengajuan klaim INA-CBGs). Sistem paket yang diterapkan pada fasilitas kesehatan rujukan dengan aplikasi INA-CBGs dinilai masih kurang mendukung efektivitas BPJS. Pada prinsipnya, sistem ini mendorong fasilitas kesehatan untuk melayani seefisien mungkin sehingga tidak ada dana yang terhambur percuma namun, pada praktiknya di lapangan tidak jarang ditemui kesenjangan antara biaya klaim INA-CBGs dengan biaya riil meskipun hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan coding yang dimodifikasi. Lain halnya dengan sistem kapitasi yang sering juga disebut borongan. Fasilitas kesehatan primer mendapat dana sesuai dengan jumlah penduduk yang menjadi tanggungannya, bukan jumlah pasien yang berobat. Maka dari itu, sistem ini menguntungkan bagi fasilitas kesehatan yang penduduk di sekitarnya sehat karena pengeluaran untuk operasional lebih sedikit daripada pemasukan. Sistem ini mendorong pelaksanaan tindakan preventif oleh fasilitas kesehatan agar pasien yang berobat berkurang. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi—lingkungan yang kurang sehat sehingga pasien berobat membludak, pun dengan dana pengobatan yang tinggi—akan sulit bagi fasilitas kesehatan untuk bertahan dengan banyak pengeluaran namun sedikit asupan dana.

Kekurangan dana ini—meski iuran telah wajib dibayarkan oleh seluruh peserta yang akhirnya pun marak ditunggak karena minimnya tingkat kepuasan peserta—berpangkal dari anggaran kesehatan yang persentasenya hanya 5% dari APBN tahun 20165. Itu pun sudah dinilai meningkat secara signifikan dari yang asalnya hanya 3,75% (APBN tahun 2015). Sebagai perbandingan—negara yang GDP-nya selisih sedikit dengan Indonesia—Belanda (Indonesia menghasilkan 861.934 juta USD sedangkan Belanda 752.547 juta USD) memiliki anggaran kesehatan sebesar 10,9% dari total GDP ketika Indonesia jauh tertinggal dengan 2,9% saja6.  Hal ini seharusnya menjadi refleksi betapa Indonesia masih tertinggal dalam pendanaan biaya kesehatan, yang berujung pada turunnya kualitas pelayanan dalam berbagai wujud mulai dari terlantarnya pasien karena keterbatasan fasilitas hingga sikap protes tenaga kesehatan sebagai bentuk tuntutan akan tarif yang layak.

Di sisi lain tentu tenaga medis diharapkan memiliki jiwa sosial yang tinggi—tidak meributkan hal yang bersifat materiil—namun, ini bisa menjadi tanda sebuah sistem yang tidak sehat. Masyarakat maupun fasilitas kesehatan sama-sama tidak puas. Lantas, adakah penyelesaian dari rantai masalah ini?

Penerapan BPJS di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa diandalkan sebagai program jaminan sosial yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tetapi bukan berarti BPJS harus dihapuskan. Bukan merupakan hal yang bijak jika hanya memaparkan masalah tanpa menjabarkan solusi. Masih ada usaha-usaha yang dapat dilakukan guna mencapai tujuan dari BPJS ini, yaitu :

1.      Peningkatan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya. Sumber daya memiliki cakupan yang luas sekali yang mana manusia, dana, hingga fasilitas termasuk di dalamnya.

2.      Peningkatan anggaran kesehatan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pada kesehatan bangsa. Sejalan dengan poin nomor satu, persen anggaran merupakan bias dibilang merupakan cerminan skala prioritas suatu negara terhadap suatu masalah.

3.      Transparansi anggaran BPJS. Merupakan suatu keharusan bagi BPJS untuk melaporkan secara terbuka segala penggunaan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab atas anggaran tersebut.

4.      Sosialisasi yang menyeluruh mengenai BPJS kepada masyarakat tentang sistem dan mekanisme BPJS agar tercipta masyarakat yang kooperatif sehingga memperlancar pelaksanaan BPJS yang akan mendukung pencapaian tujuan program ini.

Sebenernyaaaa sih ya masih banyak solusinya tapi ngantuk luar biasaaaaa besok aja dilanjutin sama yg lain. Hiks.