#islamsolution

Konflik Palestina bukanlah konflik kemarin sore. Ia adalah luka sejarah yang dibiarkan menganga terlalu lama. Untuk benar-benar memahaminya, kita perlu menoleh ke masa lalu, ke tahun 1917, saat sebuah pernyataan sederhana dari seorang tokoh Inggris bernama Arthur Balfour mengubah arah hidup jutaan manusia.

1917: Janji Tanah kepada yang Bukan Pemiliknya

Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengirim surat kepada Lord Rothschild yang berisi dukungan bagi pendirian “sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina”. Inilah yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour.

“His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people…” – Arthur James Balfour, 1917

Masalahnya, tanah itu sudah dihuni oleh mayoritas warga Arab Palestina yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Surat itu ditulis tanpa persetujuan rakyat Palestina, menjadikan mereka korban pertama dari permainan geopolitik global.

1948: Nakba – Bencana yang Belum Usai

Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelahnya, meletus perang antara pasukan Israel dan negara-negara Arab tetangga. Tapi tragedi sebenarnya menimpa rakyat Palestina.

Selama peristiwa Nakba (yang berarti “bencana”), lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka. Sekitar 500 desa dihancurkan, dan ribuan orang menjadi pengungsi yang hingga kini tak pernah bisa kembali ke tanah asal mereka.

“What Israel has done to the Palestinian people is not only a crime against humanity, it is a sin against history.” – Edward Said, intelektual Palestina

1967: Penjajahan Diperluas

Dalam Perang Enam Hari tahun 1967, Israel berhasil menguasai Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Pendudukan ini menandai awal dari ekspansi pemukiman ilegal Israel yang hingga kini terus meluas.

Menurut laporan PBB dan Amnesty International:

• Lebih dari 700.000 pemukim Israel kini tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

• Warga Palestina menghadapi pembatasan gerak, blokade ekonomi, dan perlakuan diskriminatif dalam sistem hukum militer.

Kini: Gaza, Penjara Terbuka Terbesar di Dunia

Jalur Gaza, dengan lebih dari 2 juta jiwa, telah berada di bawah blokade Israel sejak 2007. Krisis kemanusiaan di sana semakin memburuk dari tahun ke tahun:

• Lebih dari 97% air di Gaza tidak layak konsumsi (WHO)

• Rata-rata hanya tersedia 2-4 jam listrik per hari

• Sekitar 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan

Harapan dan Tanggung Jawab

Di tengah puing dan penderitaan, warga Palestina tetap berdiri. Mereka membesarkan anak-anak di tengah suara bom, mendidik generasi muda di separuh ruang hidup, dan menjaga martabat di hadapan dunia yang kadang pura-pura buta.

Mereka tidak membutuhkan belas kasihan, tapi solidaritas. Kita mungkin tak bisa datang ke Gaza, tak bisa melindungi anak-anak dari peluru, tapi kita bisa memilih untuk tidak diam.

Suara kita penting. Narasi kita punya kekuatan. Berbicara tentang Palestina bukanlah kebencian, melainkan bentuk cinta: cinta kepada keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

• Sebarkan kesadaran: Bagikan informasi yang benar tentang Palestina di media sosial, blog, dan percakapan sehari-hari.

• Doa, dukungan moral dan material: Tidak ada bentuk solidaritas yang terlalu kecil ketika disertai niat tulus.

• Dan terpenting: membuka kunci peradaban. Mengetuk hati nurani manusia dan menggebrak tirani penguasa boneka yang pura-pura buta.

Bukan Sekadar Cuaca: Ini Tentang Cara Kita Hidup

Banjir dan longsor sangat dipengaruhi oleh faktor meteorologis. Namun, ketika bencana terjadi serentak dan masif di ratusan wilayah hanya dalam hitungan minggu, ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih dalam daripada sekadar intensitas hujan.

Model pembangunan yang cenderung mengeksploitasi ruang hidup—termasuk alih fungsi hutan, pembukaan lahan secara masif, serta pembangunan di kawasan resapan air—telah memperburuk daya dukung lingkungan. Tanah yang seharusnya menyerap air justru menjadi beton dan jalur drainase yang tersumbat, mempercepat limpasan air dan risiko longsor. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola ruang hidup dan sumber daya alam di banyak daerah.

Alam dipaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang menjaga kelangsungan alam. Ini lebih tepat disebut bencana ekologis—akumulasi dari kerusakan yang kita bangun perlahan.

Negara, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab yang Bocor

Dalam konteks kebijakan publik, persoalan ini juga berkaitan dengan paradigma pembangunan yang lebih mengutamakan produktivitas ekonomi sesaat daripada keberlanjutan ekologis jangka panjang. Selama pengelolaan wilayah tetap permisif terhadap eksploitasi dan abai terhadap daya dukung lingkungan, siklus bencana akan terus berulang (BNPB, 2026). Status darurat diperpanjang, bantuan digelontorkan, tetapi akar masalah jarang disentuh. Rakyat akhirnya terjebak dalam pola yang sama: mengungsi, kembali, membangun ulang, lalu terdampak lagi. Harapan akan rasa aman dan kesejahteraan perlahan hanyut bersama arus banjir.

Kapitalisme Merenggut Harapan Rakyat

Tak bisa dipungkiri, paradigma kapitalisme sekuler punya andil besar. Dalam logika ini, alam dipandang sebagai komoditas: hutan adalah potensi ekonomi, sungai adalah saluran teknis, bukit adalah sumber material. Selama menghasilkan keuntungan, eksploitasi dianggap sah.

Masalahnya, alam tidak mengenal neraca laba-rugi. Ketika keseimbangan rusak, yang membayar harganya bukan pemilik modal, melainkan rakyat kecil—mereka yang rumahnya paling dekat dengan sungai, lereng, dan lembah.

Naluri untuk Mengubah Arah: Menemukan Kembali Hikmah Alam

Dalam Islam, alam bukan sekadar objek. Ia adalah amanah Allah yang dipinjamkan kepada manusia untuk dirawat sebagai kemaslahatan hidup, bukan dirusak. Allah berfirman bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baik ukuran — bukan untuk dibongkar sesuka hati demi keuntungan sesaat. Manusia harus menjadi khalifah di muka bumi: bukan penguasa yang semaunya sendiri, tapi pelindung yang sadar akan batas, etika, dan tanggung jawab.

Ketika kebijakan pengelolaan alam mengambil arah yang bertentangan dengan prinsip ini — saat keputusan dibuat hanya berdasarkan logika pasar — bencana pun datang sebagai konsekuensi. Ini bukan semata soal takdir; ini soal tiadanya relasi seimbang antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Karena itu, kebijakan berbasis paradigma kapitalisme sekuler yang mengabaikan amanah pengelolaan alam perlu diubah. Bukan dengan tambal sulam, tetapi dengan perubahan paradigma—menuju tata kelola yang berpijak pada syariat, keadilan ekologis, dan perlindungan nyawa manusia.

Khatimah

Kita boleh bergulat dengan rasa takut dan duka. Tapi kita tidak boleh menyerah. Harapan rakyat tak boleh hanyut dibawa arus hujan deras dan longsor. Banjir dan longsor hari ini bukan hanya soal air dan tanah. Ia adalah cermin tentang cara kita memperlakukan bumi dan sesama. Selama alam terus dipaksa tunduk pada logika untung-rugi, harapan rakyat akan selalu berada di posisi paling rentan.

Fenomena ini bukan cuma terjadi di film thriller Korea atau kasus penembakan sekolah di Amerika yang horor itu. Di Indonesia, tensinya nggak kalah panas. Kita masih ingat kasus di Sampang yang berujung duka, sampai gesekan-gesekan kecil di daerah kita sendiri, kayak di Banyumas atau Purbalingga.

Di sini, "kekerasan" itu nggak cuma fisik. Ada cyberbullying dari murid ke guru lewat grup WhatsApp, atau guru yang burnout terus ngasih tugas nggak masuk akal sebagai bentuk pelampiasan stres. Ruang kelas yang harusnya jadi tempat paling aman, malah berubah jadi arena survival of the fittest.

Kenapa bisa se-toxic itu? Jawabannya: Pendidikan Sekuler-Kapitalistik.

Sadar nggak sih, sekarang pendidikan itu kayak transaksi di marketplace. Murid (dan Orang Tua) adalah pembeli: "Gue udah bayar mahal, anak gue harus dapet nilai bagus dan pelayanan bintang lima!". Guru adalah buruh: ditekan target kurikulum, dikejar administrasi yang numpuk, tapi kesejahteraan seringnya "seadanya".

Efeknya? Hubungan guru-murid jadi transaksional. Ilmu nggak lagi dianggap cahaya, tapi komoditas. Guru nggak lagi dilihat sebagai orang tua spiritual, tapi cuma "penyedia jasa". Begitu ada gesekan, nggak ada lagi adab yang ngerem, yang ada cuma tuntutan "hak konsumen".

Masalahnya, negara selama ini seringnya cuma jadi "EO" buat industri. Kurikulum disusun cuma buat nyetak ‘mesin-mesin ATM’ berbentuk manusia. Anak-anak kita dididik buat pinter cari cuan, tapi nggak diajarin gimana jadi manusia yang punya empati dan takwa.

Kalau negara cuma fokus pada link and match dengan industri tanpa mikirin link and match dengan hati dan akhlak, ya jangan kaget kalau hasilnya adalah manusia-manusia robot yang pinter secara otak tapi nol secara adab.

Islam punya cara main yang beda total. Di sini, negara bukan sekadar makelar, tapi raa’in (pengurus). Negara wajib menjamin pendidikan gratis dan gaji guru yang fantastis dari hasil pengelolaan SDA. Biar apa? Biar guru nggak pusing mikir cicilan dan bisa fokus tulus menyayangi muridnya. Negara menyusun kurikulum berbasis takwa: belajar fisika atau ekonomi bukan cuma buat cari kerja, tapi supaya makin mengenal Sang Pencipta. Outputnya bukan cuma "lulusan siap kerja", tapi manusia yang punya Syakhshiyyah Islamiyyah (Kepribadian Islam).

Rasulullah SAW bersabda, "Aku bagi kalian kedudukannya seperti orang tua kepada anaknya." (HR. Abu Dawud).

Dalam Islam, guru itu orang tua. Murid memuliakan guru bukan karena takut nilai jelek, tapi karena rasa hormat pada sumber ilmu.

Kalau cermin pendidikan kita retak, jangan cuma nyalahin bayangannya (guru atau murid). Saatnya kita ganti cerminnya—dari sekuler-kapitalistik yang dingin dan transaksional, ke sistem Islam yang memanusiakan manusia.