#dprdbuleleng

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Insiden Nyepi yang terjadi di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng beberapa waktu lalu akhirnya berakhir damai dan laporan dicabut. Diketahui dua keputusan tersebut disepakati dalam sebuah Paruman Agung yang diadakan Prajuru Desa Adat Sumberklampok bersama warga pada Kamis (26/10/2023). Penyampaian permohonan penyelesaian kasus dugaan penistaan agama secara damai dilakukan langsung Kelian Desa Adat Sumberklampok, Jro Putu Artana bersama Pendamping Warga Sumberklampok, Agus Samijaya, Anggota Komisi IV DPRD Buleleng dari Dapil Gerokgak, Mulyadi Putra, serta beberapa warga usai mendatangi Polres Buleleng dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Jro Putu Artana menjelaskan permohonan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan adalah hasil dari kesepakatan bersama dalam paruman agung. Keputusan diambil lantaran pihaknya ingin menjaga toleransi antar umat beragama di Desa Sumberklampok. "Perwakilan umat Hindu dan Muslim di Desa kami sudah sepakat berdamai,” singkat dia saat ditemui usai melakukan proses pencabutan laporan di depan lobi Mapolres Buleleng, Jumat (10/11/2023). Kemudian untuk meminimalisir kasus serupa terjadi kembali, pihaknya akan segera membuat perarem (aturan) Nyepi berlaku untuk seluruh masyarakat dan umat yang ada di desa tersebut. Dalam pembuatan perarem nanti nanti akan diatur sanksi apabila ada yang melanggar. “Kami akan atur lewat perarem dan disosialisasikan kepada seluruh umat, karena akan diberlakukan untuk semua orang. Jadi nanti ada sanksi jika ada yang melanggar,” terang dia. Sementara itu, salah satu perwakilan warga Desa Sumberklampok, Agus Samijaya berharap adanya kasus ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bersama oleh seluruh pihak untuk menghormati hari raya umat beragama. Agus juga berharap lembaga hukum bisa memenuhi keinginan masyarakat Desa Sumberklampok. Terlebih situasi di Desa Sumberklampok saat ini diklaim olehnya sangat kondusif. "Kita saat ini sedang menghadapi tahun politik yang sangat sensitif dengan stabilitas keamanan. Jadi harapan warga untuk menyelesaikan kasus ini secara restorative justice diharapkan bisa terwujud," harapnya. Disisi lain, Humas sekaligus Kasi Intel Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada menerangkan penanganan kasus dugaan penistaan agama ini baru tahap satu, atau penyerahan berkas perkara dari penyidik Polres Buleleng kepada JPU. Beberapa waktu lalu berkas perkara itu dikembalikan oleh JPU karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil. Artinya, kasus penistaan agama ini masih menjadi ranah Polres Buleleng. Apabila kasus tersebut telah resmi dilimpahkan ke Kejari Buleleng, pihaknya pun masih akan mempelajari permohonan restorative justice tersebut, apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Selain itu upaya restorative justice juga harus mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung. "Untuk perkara dugaan penistaan agama ini apakah termasuk ringan atau tidak, nanti akan kami kaji dulu dengan mempertimbangkan dampaknya seperti apa," terangnya. Berita sebelumnya, sejumlah warga Desa Sumberklampok nekat menerobos portal Taman Nasional Bali Barat (TNBB) saat hari raya Nyepi, Rabu (22/3/2023) sekitar pukul 10.00 WITA. Padahal portal tersebut dijaga sejumlah pecalang. Akan tetapi warga menerobos pintu masuk dengan alasan ingin berwisata di Pantai Pura Segara Rupek yang masih ada di kawasan TNBB desa setempat. Aksi ini pun viral di sosial media, hingga dilaporkan oleh prajuru Desa Adat Sumberklampok dan hasilnya Polisi menetapkan Achmad Zaini (51) dan Muhammad Rasyad (57) sebagai tersangka lantaran kasus buka paksa portal itu diduga diinisiasi oleh keduanya.(dar/bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna berharap masyarakat Buleleng tidak ragu untuk berdialog dengan jajarannya bila ada aspirasi yang ingin disampaikan. Sebab, sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Di hadapan para pemirsa Talkshow Buleleng Development Festival (BDF) 2023 yang berlangsung pada Senin (22/8/2023), Gede Supriatna menjelaskan pintu Sekretariat DPRD Buleleng terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan di daerah. "Tinggal mengajukan dengan surat untuk audiensi, kemudian bisa langsung datang ke sekretariat baik perorangan maupun kelompok, kami sangat welcome untuk berdiskusi, bahkan kami siapkan minuman dan cemilan," kelakarnya. Tidak hanya di kantor, DPRD Buleleng juga berkeliling langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Program kerja tersebut dilaksanakan pada masa reses. DPRD Buleleng akan turun langsung menerima aspirasi dan memantau situasi di masyarakat. "Kita manfaatkan betul untuk menyerap aspirasi di masyarakat, khususnya dilakukan anggota di masing-masing dapil, di sanalah kita bisa temukan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat di Buleleng ini," jelasnya. Aspirasi yang sampai kata Gede Supriatna akan ditampung dan menjadi pokok pikiran dalam perencanaan APBD Pemkab Buleleng selanjutnya. APBD itulah yang memotori program kerja Pemkab Buleleng sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diaspirasikan. "Tentunya hal itu telah melalui pembahasan bersama dengan kepala daerah dan jajaran Pemkab Buleleng, kita diskusikan bersama untuk hasil yang terbaik bagi masyarakat Buleleng," tandasnya. (sri/bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng pada Sabtu (19/11/2022) melaksanakan Sosialisasi tentang penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Dalam acara yang melibatkan beberapa perwakilan dari elemen masyarakat dan partai politik (Parpol) itu digelar di Hotel Sunari Lovina, Singaraja dan dirangkai dengan tahapan pembentukan badan Adhoc. Pada pembahasan itu ada tiga opsi penataan Dapil yang diberikan KPU untuk dibahas bersama, ketiga opsi ini diakui bahwa sudah melewati sejumlah kajian-kajian akademik namun masih membutuhkan pandangan tambahan dari perwakilan sejumlah elemen masyarakat serta partai politik. Adapun opsi untuk rancangan Dapil pertama yakni ada 6 Dapil dimana Kubutambahan dan Tejakula menjadi satu Dapil, Gerokgak dan Seririt menjadi satu Dapil, Busungbiu dan Banjar menjadi satu Dapil, dan tiga Kecamatan lainnya seperti Buleleng, Sawan, Sukasada masing-masing satu Dapil. Kemudian untuk opsi rancangan Dapil kedua yakni ada 7 Dapil dimana Busungbiu dan Seririt digabung menjadi satu dapil, Tejakula dan Kubutambahan satu dapil, sedangkan sisa lima Kecamatan masing-masing satu Dapil. Lalu opsi ketiga yakni dari jumlah sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng masing-masing ada satu Dapil. Dari ketiga opsional itu jumlah kursi legislatif yang diperebutkan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang jumlahnya 45 kursi. "Kami memohon saran dan masukan untuk ketiga opsi tersebut sehingga kami bisa melanjutkan ke Pusat (KPU-RI) dan akan disingkronkan dengan DPR-RI sebelum ditetapkan pada 9 Januari 2023 sebagai Dapil Kabupaten Buleleng tahun 2024," jelas Ketua KPU Kabupaten Buleleng Komang Dudhi Udiyana saat ditemui usai kegiatan. Menyikapi ketiga opsi yang paparkan langsung oleh KPU Buleleng terkait penataan Dapil, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD II Golkar Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi menyampaikan bahwa setelah mencermati ketiga opsi yang dipaparkan. Nampaknya dirinya lebih dominan untuk memilih opsi ketiga dengan beberapa alasan logis. "Saya kira opsi ini (ketiga) paling ideal apalagi sudah sesuai dengan kaidah-kaidah KPU dan sesuai perhitungan mestinya masing-masing Kecamatan bisa memiliki 3 wakil di DPRD. Apalagi sekarang peran anggota DPRD di Kabupaten sangat berpengaruh dan ini akan berdampak kepada tersampaikannya program-program yang ada ke masing-masing kecamatan," terangnya. Sejalan dengan Wandira, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Buleleng, Made Suparjo mengatakan pihaknya memilih opsi ketiga, pilihan itu disebabkan Nasdem mencoba melihat situasi sekarang. Sebab secara realistis opsi ketiga dengan masing-masing kecamatan menjadi Dapil maka akan tercipta sebuah keadilan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat akan bisa tersampaikan lebih optimal. "Jadi kami lebih ke opsi ketiga sehingga ada asas keadilan yang diwujudkan secara nyata dan segala aspirasi masyarakat akan sampai secara optimal dan hak politiknya bisa tercapai. Namun jika keputusan untuk opsi ketiga tidak bisa, minimal ada 7 Dapil dan jangan sampai 6 Dapil," ucapnya. Sementara itu, Ketua DPC PKB Buleleng, Haji Mulyadi menyebutkan bahwa dirinya memilih opsi kedua dan ketiga. Dimana opsi kedua menurutnya akan menjadikan Kecamatan Gerokgak dan Seririt masing-masing jadi satu Dapil. Sedangkan jika hal itu tidak bisa maka dirinya memiliki satu opsi lagi yakni opsi ketiga dengan masing-masing satu Dapil per-Kecamatam untuk Pemilu 2024. "Kita memandang perlu adanya perubahan Dapil di 2024 ini, kemudian opsi yang paling proporsional kami melihat ada di opsi kedua sedangkan opsi ketiga kami lihat memang bisa mewakili suara masing-masing Kecamatan tapi itu terlalu luas," sebutnya.(dar/bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengapresiasi kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan rapat paripurna DPRD dengan agenda Laporan Badan Anggaran DPRD dan Pendapat Akhir Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Buleleng yang dimpimpin oleh Ketua DRPD Buleleng Gede Supriatna, Kamis (22/9/2022). Pj Bupati Lihadnyana dalam kesempatan tersebut menjelaskan saran dan masukan yang disampaikan dewan melalui pendapat akhir fraksi akan menjadi catatan yang berharga. Hal tersebut penting karena menurutnya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan mendorong SKPD merealisasikan kegiatan dan anggaran dengan target yang terukur. Ia juga menyampaikan agar kerjasama dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah terus ditingkatkan. “Hal ini penting, karena untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng,” ucapnya. Lihadnyana pun berkomitmen setelah Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka seluruh SKPD segera melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan. “Anggaran yang dialokasikan dalam Ranperda perubahan tahun 2022 adalah anggaran maksimal, untuk itu diharapkan mengedepankan disiplin anggaran efektif dan efisien,” katanya. Untuk struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disepakati Pendapatan daerah sebesar Rp2,163 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp84 miliar lebih dari target yang direncanakan pada APBD induk sebesar Rp2,079 triliun lebih. Sedangkan Belanja daerah disepakati menjadi sebesar Rp2,220 triliun lebih. Meningkat sebesar Rp91 miliar lebih dari target yang direncanakan pada APBD induk sebesar Rp2,128 triliun lebih. Dengan membandingkan pendapatan dan belanja daerah maka rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 mengalami defisit sebesar Rp56 miliar lebih. Sementara untuk menutupi defisit anggaran, diambil dari pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp72 miliar lebih dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16 miliar.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bali Utara. Pada Jumat (16/9/2022) mendatangi Gedung Dewan Buleleng untuk audiensi dan menyampaikan aspirasi hasil kajian soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Kehadiran BEM gabungan dari mahasiswa dari Universtitas Panji Sakti, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dan STIKES Rana Wijaya ini disambut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna didampingi Sekretaris DPRD Buleleng, I Gede Sandhiyasa. Koordinator aksi sekaligus Presiden BEM Undiksha, Putu Febry Sugiantara menyebut jika berdasarkan hasil dari turun kelapangan untuk menanyakan dampak kenaikan BBM kepada masyarakat, ternyata tidak ada kata sepakat dari masyarakat melainkan nada resah sangat kuat namun pasrah. “Maka dari itu kita sadar keluhan dari masyarakat ini perlu didengarkan pemerintah melalui DPRD Buleleng. Setelah kita menerima keluhan tersebut, kami dari BEM Bali Utara meminta DPRD Buleleng untuk menyampaikan aspirasi hasil kajian kami ke presiden atau pemerintah pusat”, ujarnya. Adapun tuntutan BEM Bali Utara yakni meminta Pemerintah agar lebih terbuka dalam menyampaikan penyebab dari kenaikan harga BBM, selanjutnya agar Pemerintah memberantas mafia migas, Pemerintah perlu mengoptimalkan BLT BBM agar tepat sasaran, serta mahasiswa juga meminta agar kenaikan BBM memperhatikan situasi dan kondisi saat ini dan memprioritaskan kesejahtraan masyarakat. Disamping menyampaikan tuntutan, BEM Bali Utara juga memberikan solusi kepada Pemerintah agar memberikan pernyataan secara terbuka dan membagikan data terkait BBM kepada masyarakat, menggencarkan pemberantasan mafia migas melalui kontribusi pihak-pihak terkait, mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT BBM secara optimal agar tepat sasaran dan terakhir menunda anggaran kegiatan atau pembangunan yang tidak berpihak kepada kesejahtraan masyarakat. Menanggapi itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengaku sangat mengapresiasi apa yang disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Bali Utara tersebut. Apresiasi diberikan lantaran mereka secara tertib dalam menyampaikan apa yang menjadi hasil kajian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. "Tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa akan diteruskan dan difasilitasi ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI," singkatnya.(dar/bpn) Read the full article