#dalung

Selamat Telah Berhasil Membantu Klien Mendapatkan Rumah Idaman Di Mudutaki Dalung Badung Sumber: https://www.brightonair.id/1872

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Bertepatan Hari Raya Pagerwesi, Buda Kliwon Wuku Sinta, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menghadiri upacara Melaspas, Ngelinggihang dan Pujawali Ratu Gede Sedahan Banjar sekaligus peresmian Balai Banjar Dawas, Rabu (20/12/2023) bertempat di Balai Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kuta Utara. Turut hadir dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kab. Badung, I Putu Parwata, anggota DPRD Badung, I Wayan Sandra, Camat Kita Utara, I Putu Eka Parmana, Perbekel Tibubeneng, I Made Kamajaya, Lurah Kerobokan,  Lurah Kerobokan Kaja, unsur Tripika Kecamatan Kuta Utara, Bendesa Adat Padonan, I Made Mitarja, Kelian Adat Banjar Dawas, A.A. Sandi Putra, Kelian Dinas Banjar Dawas, A.A. Oka Pawana Suta serta Krama Banjar Dawas. Dalam kesempatan tersebut Bupati menyerahkan dana punia pribadi sebesar Rp20 juta untuk Banjar Dawas, Rp5 juta untuk Sekaa Gong Semar Pegulingan dan Rp3,6 juta untuk 18 orang penari Pendet Penyambutan. Sedangkan untuk pembangunan Balai Banjar Dawas dibantu melalui dana hibah anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp2,7 miliar. Dalam sambutannya Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menyampaikan, balai banjar merupakan simbol budaya yang perlu dilestarikan dengan pembangunan, sehingga kreativitas akan muncul dan masyarakat pun akan sadar bagaimana Mekrama (Bersaudara di Masyarakat). Maka dari itu juga pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat sekaligus untuk meringankan beban masyarakat. “Karena kita semua adalah umat sedharma dimana agama Hindu ini banyak sekali waktu habis di adat, banyak uang habis untuk meyadnya karena banyaknya upacara. Maka dari itu untuk meringankan beban masyarakat seperti melestarikan adat, agama, tradisi, seni dan budaya seperti sekarang ini membangun balai banjar agar masyarakat tidak terbebani, pemerintah hadir untuk membantu sepenuhnya pembangunan balai banjar sampai rampung seperti saat ini untuk pembangunan fisik Hibah pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 kami berikan bantuan Rp2,7 miliar," ujarnya. “Di banjar semua adalah keluarga, tidak memikirkan warna, kasta, atau yang lainnya, sehingga kita bersatu menjadi krama banjar, disinilah pemuda bisa berkumpul melaksanakan  kegiatan adat, agama, seni dan budaya untuk mendukung kreativitas dalam belajar berorganisasi di lingkungan generasi muda sebagai penerus bangsa kedepan,” imbuh Giri Prasta. Sementara Itu Kelian Dinas Banjar Dawas, A.A. Oka Pawana Suta yang pada kesempatan tersebut juga sebagai Prawartaka Karya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bupati Badung bersama undangan lainnya untuk meresmikan serta menyaksikan pelaksanaan upacara melaspas Ngelinggihan kan Pujawali Ratu Gede Sedahan Banjar, Banjar Dawas.  "Atas nama krama Banjar Dawas mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang sudah banyak memberikan bantuan antara lain pembangunan Balai Banjar yang kita plaspas, Balai Tempekan Parahyangan, jalan baik aspal maupun pemavingan serta pada anggaran perubahan Tahun 2023 juga sudah cair permohonan anggaran untuk perluasan lahan Pura Ratu Gede dan Ratu Ayu Banjar Dawas sebesar Rp1,2 miliar," jelasnya.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRIN-15/SITA/WPJ.17/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 40/Khusus/Pen.Pid/2023/PN Dps tanggal 6 Oktober 2023 menyita rumah milik tersangka yang berada di wilayah Dalung, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat (13/10/2023). Tersangka NKW merupakan penanggung jawab pada PT DMSM yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan legal (jasa pengurusan perijinan, SIUP, IMB dan lainnya). NKW diduga kuat telah  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  berupa ‘Dengan  sengaja  tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP). “Atas tindakan yang dilakukan oleh Tersangka, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp463.890.000,- (terbilang empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah),” ungkap Nurbaeti Munawaroh. “Dalam melakukan penanganan perkara pidana pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak selalu mengedepankan asas ultimum remedium yakni hukum pidana akan dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum,” jelasnya. Sebelumnya Kanwil DJP Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur telah menyampaikan himbauan pada NKW terkait pelaporan kewajiban perpajakannya. Selama proses pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan), NKW juga telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (3) UU KUP namun sampai dengan dilakukan proses penyidikan NKW diketahui tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Nurbaeti Munawaroh juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Polda Bali selaku Pembina Korwas PPNS beserta jajaran dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya tugas penegakan hukum pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Bali serta seluruh PPNS yang telah bekerja secara profesional dan bersinergi. “Saya mengharapkan dengan adanya proses penegakan hukum ini dapat menimbulkan efek gentar (deterrent effect) terhadap Wajib Pajak lainnya agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak diharapkan agar patuh dalam pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan apabila terdapat tunggakan pajak agar dapat segera melunasinya dan berkoordinasi dengan KPP terkait,” tutup Nurbaeti Munawaroh.(bpn) Read the full article

View On WordPress

View On WordPress

View On WordPress