#bpk.

Inanews - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sedang mempelajari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek-proyek penyediaan air minum di Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan dengan memanggil auditor BPK Janu Hasnowo. Janu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. "Kami dalami tadi bagaimana proses dan hasil pemeriksaan BPK yang pernah dilakukan untuk proyek-proyek penyediaan air minum ini," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Hal itu mengingat KPK menemukan dugaan aliran dana kepada pejabat pada Kementerian PUPR terkait kepentingan proyek air minum ini. Sejauh ini, sebanyak 75 orang pejabat pada Kementerian PUPR telah menyerahkan uang ke KPK dalam proses penyidikan kasus ini. Uang yang sudah disita KPK dari 75 orang itu diduga diterima dalam rupiah dan berbagai bentuk mata uang asing. KPK menerima sekitar Rp 33,4 miliar, 481.600 dollar Amerika Serikat (Rp 6,8 miliar), 305.312 dollar Singapura (Rp 3,19 miliar), 20.500 dollar Australia, (Rp 206 juta) 147.240 dollar Hongkong (Rp 265 juta) dan 30.825 euro (Rp 490 juta). Kemudian, 4.000 poundsterling (Rp 73 juta), 345.712 ringgit Malaysia (Rp 1,19 miliar, 85.100 yuan (Rp 179 juta), 6.775.000 won Korea (Rp 84,1 juta), 158.470 baht Thailand (Rp 70,1 juta), 901.000 yen Jepang (Rp 113 juta), 38 juta dong Vietnam (Rp 23 juta), dan 1.800 shekel Israel (Rp 7,1 juta). KPK menduga masih ada pihak lainnya yang turut menerima uang. "Ada puluhan orang yang diduga mendapatkan aliran dana. Tentu kami perlu tahu juga bagaimana sebenarnya hasil pemeriksaan BPK terkait dengan proyek-proyek tersebut di Kementerian PUPR," kata Febri. Dalam kasus ini, KPK menjerat delapan orang sebagai tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo. Empat tersangka yang diduga penerima suap adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kasatker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin. Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. Read the full article

Inanews - Badan Pemeriksa Keuangan menyebut, PT Freeport Indonesia harus menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan terkait dengan persoalan lingkungan berupa izin peminjaman kawasan hutan dan perubahan ekosistem akibat limbah hasil olahan tambang. Auditor Utama Keuangan Negara IV Laode Nusriadi menyebutkan bahwa merujuk hasil pemeriksaan BPK, PT FI memang belum menuntaskan kewajibannya terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sehingga kementerian atau lembaga terkait harus memastikan bahwa rekomendasi BPK dijalankan. "Itu terserah kementerian lembaga, apakah itu juga bagian dari proses itu wewenang mereka," kata Nusriadi di BPK, Selasa (23/10/2018). Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan mencatat potensi kehilangan pendapatan negara akibat pengelolaan pertambangan mineral PT Freeport Indonesia (PTFI) yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan. Akibat ketidakpatuhan tersebut, potensi kebilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2009-2015 senilai US$445,96 juta. Saat memaparkan hasil pemeriksaan tahun lalu, BPK menemukan banyak kewajiban PTFI yang dibayar di luar ketentuan, misalnya royalti tembaga yang seharusnya dalam regulasi dibayarkan senilai 4%, justru hanya 3,5%, emas hanya 1% padahal dalam aturannya 3,75%. Adapun regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dan PP No.9 Tahun 2012 tentang tarif PNBP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturan itu menetapkan bahwa tarif royalti tembaga sebesar 4%, emas 3,75%, dan perak 3,25%. Sementara itu, tarif dalam kontrak karya tembaga 3,5%, emas 1%, dan perak 1%. Padahal, apabila merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, seharusnya ketentuan tarif dalam KK segera disesuaikan dengan PP paling lambat 1 tahun. Berdasarkan temuan BPK, hal itu baru diperbaiki dalam kesepakatan tanggal 25 Juli 2016. BPK juga memaparkan bahwa keberadaan regulasi yang berlaku selama ini memang memberikan semacam kelongaran kepada PTFI. Kontrak Karya, kata dia, juga mengindikasikan adanya kejanggalan, karena proporsi tarif royalti tembaga malah lebih tinggi dibandingkan dengan emas yang hanya 1%. Padahal, potensi tambang di perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebagian besar adalah emas. Dari kasus tersebut, dia menganggap ada skema pelonggaran aturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu termasuk di Kementerian ESDM. Kesepakatan yang dilakukan pada 25 Juli 2014 menurut mereka justru meringankan kewajiban Freeport Indonesia kepada pemerintah. Selain persoalan itu, BPK juga menyebutkan bahwa PTFI sejak 2012 juga belum membayarkan dividennya kepada pemerintah Indonesia. Alasan Freeport Indonesia, dividen itu tak dibayarkan untuk menambah modal . Namun demikian, sampai saat ini BPK belum menemukan indikasi kerugian negara dari tak dibagikannya dividen tersebut. Temuan lembaga auditor negara itu juga mencakup pengawasan dan pengendalian Kementerian ESDM terhadap pemasaran produk hasil tambang PTFI yang masih lemah. Apabila melihat UU No.4 Tahun 2009 PTFI wajib membangun smelter paling lambat 5 tahun sejak berlaku, artinya seharusnya tahun 2014 PTFI sudah membangun smelter. Namun sampai kini realisasi smelter tak kunjung diwujudkan. Selain itu, ternyata pada saat pelarangan ekspor konsentrat diterapkan PTFI tetap mengekspor konsentrat sebanyak 7 invoice sebanyak 10.122,186 ton. PT FI juga belum mengajukan IPPKH kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akibatnya pemerintah kehilangan potensi PNBP penggunaan kawasan hutan. Temuan lainnya yakni kelebihan pencairan jaminan reklamasi PTFI senilai US$1,43juta yang seharusnya masih ditempatkan pada pemerintah Indonesia. Read the full article

Inanews - Badan Pemeriksa Keuangan menyebut, PT Freeport Indonesia harus menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan terkait dengan persoalan lingkungan berupa izin peminjaman kawasan hutan dan perubahan ekosistem akibat limbah hasil olahan tambang. Auditor Utama Keuangan Negara IV Laode Nusriadi menyebutkan bahwa merujuk hasil pemeriksaan BPK, PT FI memang belum menuntaskan kewajibannya terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sehingga kementerian atau lembaga terkait harus memastikan bahwa rekomendasi BPK dijalankan. "Itu terserah kementerian lembaga, apakah itu juga bagian dari proses itu wewenang mereka," kata Nusriadi di BPK, Selasa (23/10/2018). Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan mencatat potensi kehilangan pendapatan negara akibat pengelolaan pertambangan mineral PT Freeport Indonesia (PTFI) yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan. Akibat ketidakpatuhan tersebut, potensi kebilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2009-2015 senilai US$445,96 juta. Saat memaparkan hasil pemeriksaan tahun lalu, BPK menemukan banyak kewajiban PTFI yang dibayar di luar ketentuan, misalnya royalti tembaga yang seharusnya dalam regulasi dibayarkan senilai 4%, justru hanya 3,5%, emas hanya 1% padahal dalam aturannya 3,75%. Adapun regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dan PP No.9 Tahun 2012 tentang tarif PNBP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturan itu menetapkan bahwa tarif royalti tembaga sebesar 4%, emas 3,75%, dan perak 3,25%. Sementara itu, tarif dalam kontrak karya tembaga 3,5%, emas 1%, dan perak 1%. Padahal, apabila merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, seharusnya ketentuan tarif dalam KK segera disesuaikan dengan PP paling lambat 1 tahun. Berdasarkan temuan BPK, hal itu baru diperbaiki dalam kesepakatan tanggal 25 Juli 2016. BPK juga memaparkan bahwa keberadaan regulasi yang berlaku selama ini memang memberikan semacam kelongaran kepada PTFI. Kontrak Karya, kata dia, juga mengindikasikan adanya kejanggalan, karena proporsi tarif royalti tembaga malah lebih tinggi dibandingkan dengan emas yang hanya 1%. Padahal, potensi tambang di perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebagian besar adalah emas. Dari kasus tersebut, dia menganggap ada skema pelonggaran aturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu termasuk di Kementerian ESDM. Kesepakatan yang dilakukan pada 25 Juli 2014 menurut mereka justru meringankan kewajiban Freeport Indonesia kepada pemerintah. Selain persoalan itu, BPK juga menyebutkan bahwa PTFI sejak 2012 juga belum membayarkan dividennya kepada pemerintah Indonesia. Alasan Freeport Indonesia, dividen itu tak dibayarkan untuk menambah modal . Namun demikian, sampai saat ini BPK belum menemukan indikasi kerugian negara dari tak dibagikannya dividen tersebut. Temuan lembaga auditor negara itu juga mencakup pengawasan dan pengendalian Kementerian ESDM terhadap pemasaran produk hasil tambang PTFI yang masih lemah. Apabila melihat UU No.4 Tahun 2009 PTFI wajib membangun smelter paling lambat 5 tahun sejak berlaku, artinya seharusnya tahun 2014 PTFI sudah membangun smelter. Namun sampai kini realisasi smelter tak kunjung diwujudkan. Selain itu, ternyata pada saat pelarangan ekspor konsentrat diterapkan PTFI tetap mengekspor konsentrat sebanyak 7 invoice sebanyak 10.122,186 ton. PT FI juga belum mengajukan IPPKH kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akibatnya pemerintah kehilangan potensi PNBP penggunaan kawasan hutan. Temuan lainnya yakni kelebihan pencairan jaminan reklamasi PTFI senilai US$1,43juta yang seharusnya masih ditempatkan pada pemerintah Indonesia. Read the full article