MALANGTODAY.NET - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyatakan sangat mengharapkan alokasi dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) yang berasal dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, M Hidayat mengatakan, Bosda itu sangat penting sebagai pendamping dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang selama ini sudah rutin dikucurkan pemerintah pusat. [irp] "Untuk SD jumlahnya Rp 800 ribu per siswa per tahun. Untuk SMP Rp 1 juta per siswa per tahun. Keberadaan BOS selama ini untuk Kabupaten Malang itu belum mampu memenuhi standar minimal sekalipun, untuk operasional lembaga sekolah. Dari jumlah yang segitu itu tidak bisa, walaupun seminim mungkin itu, jadi tidak memenuhi syarat," kata pria yang akrab disapa Dayat itu saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (30/1/2019). Masih kata Dayat, sejumlah daerah sudah mendapat alokasi dana Bosda sebagai pendamping dana BOS. Dayat menilai, seluruh daerah di Indonesia juga seharusnya mendapat kucuran dana Bosda itu. "Permasalahannya, di beberapa daerah ada Bosda, khususnya di pemerintah kota. Sedangkan di pemerintah kabupaten jarang sekali yang ada Bosda, termasuk di Kabupaten Malang. Kalaupun ada, hanya tertentu saja, yang PAD-nya tinggi," terangnya. [irp] Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang ini menambahkan, dibandingkan Pemkot Malang, Batu ataupun Surabaya, yang PAD-nya tinggi, Kabupaten Malang masih belum mampu menutupi atau mencukupi dana di sektor pendidikan serta pelayanan dasar lainnya. "Kalau belum mampu memenuhi pelayanan dasar itu seharusnya ada pengampunan dari Mahkamah Agung, seharusnya itu dilakukan. Tapi itu tidak pernah terjadi dan dilakukan seluruh kepala daerah di Indonesia. Beda kalau pemerintah Kota Malang, Kota Batu dan Surabaya, itu PAD-nya tinggi. Jadi bisa ini (menutupi kekurangan) dana BOS," tegasnya. (DHI/HAM)
