#beritapajak

Ketentuan pungutan pajak atas transaksi aset kripto, baik Pph maupun PPN, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pph yang dipungut atas transaksi aset kripto adalah Pph Pasal 22 yang bersifat final. Bila perdagangan aset kripto dilakukan melalui platform yang terdaftar Bappebti, Pph Pasal 22 final yang dikenakan adalah sebesar 0,1 persen. Sementara apabila perdagangan dilakukan melalui platform ayng tidak terdaftar di Bappebti, tarif Pph Pasal 22 final yang berlaku atas transaksi tersebut adalahs ebesar 0,2 persen. Sedangkan untuk pengenaan PPN, penyerahan aset kripto melalui platform ayng terdaftar Bappebti dikenai PPN sebesar 1 persen dari tarif umum atas sebesar 0,11 persen. Serta, jika penyerahan dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPN dikenakan menjadi dua kali lipat yakni 2 persen dari tarif umum atau sebesar 0,2 persen. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Butuh bantuan mengelola laporan keuangan, sistem manajemen atau pajak di perusahaan kamu? Hubungan kami untuk konsultasi yang profesional. Iwan & Rekan Consultant 📞 : (021) 471 7017 📧 : @iwanrekan_consultant dan https://iwan-rekan.com 🏢 : Jl. Rukem I No. 19 RT. 009 RW. 009 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 Pajak untuk kemajuan kita bersama = = = = = = = = = = = = = = = = = = = #PajakCrypto #PajakAsetDigital #KonsultanPajakIndonesia #BeritaPajak #PajakBitcoin #ppn #pph22 #pajakkripto #pajakasetkripto #pajakterbaru #konsultasipajakindonesia #beritapajakhariini #pajaktransaksikripto #srimulyani #suryoutomo #duitologi #konsultasipajakonline #konsultanpajakkripto #pph #asetkripto #investasitrading #tradingonline #iwanrekan_consultant (di Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur) https://www.instagram.com/p/Cp1TZDZBrS6/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Bagi teman-teman @iwanrekan_consultant yang berinvestasi di aset kripto, PMK Nomor 68 menjadi salah satu yang harus kamu perhatikan. Aturan ini membahas tentang PPN dan Pph yang harus kamu bayarkan ketika melakukan transaksi kripto, maupun interkasi penambangan kripto. "Kami mengapresiasi dan akan mendukung Pemerintah dalam membuat dan menetapkan peraturan perpajakan terhadap aset kripto," ungkap Asih Kamengsih, CHairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia di Jakarta (30/6/2022). Artinya, kata Asih, pemerintah saat ini memperhatikan industri aset kripto karena memiliki potensi yang besar untuk dapat menyumbang pendapatnnya untuk negara. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Butuh bantuan mengelola laporan keuangan, sistem manajemen atau pajak di perusahaan kamu? Hubungan kami untuk konsultasi yang profesional. Iwan & Rekan Consultant 📞 : (021) 471 7017 📧 : @iwanrekan_consultant dan https://iwan-rekan.com 🏢 : Jl. Rukem I No. 19 RT. 009 RW. 009 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 Pajak untuk kemajuan kita bersama = = = = = = = = = = = = = = = = = = = #PajakCrypto #PajakAsetDigital #KonsultanPajakIndonesia #BeritaPajak #PajakBitcoin #ppn #pph22 #pajakkripto #pajakasetkripto #pajakterbaru #konsultasipajakindonesia #beritapajakhariini #pajaktransaksikripto #srimulyani #suryoutomo #duitologi #konsultasipajakonline #konsultanpajakkripto #pph #asetkripto #investasitrading #tradingonline #iwanrekan_consultant (di Trans Studio Cibubur) https://www.instagram.com/p/CpltzASSIcc/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Melalui aturan tersebut, pedagang online wajib memiliki izin usaha. . Adapun tujuan pemerintah meneken regulasi yang mengatur para pelapak online ini tak lain juga untuk mengejar pajak. Nantinya, pajak tersebut akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terkait perpajakan. . "Kalau perpajakannya nanti diatur di UU perpajakan. Nanti kan di Omnibus Law akan ada yang diatur, terutama untuk memastikan yang namanya subjek pajak luar negeri," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. . Suahasil mengatakan, setiap orang yang memiliki usaha dengan ketentuan tertentu, maka akan dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak atau wajib pajak. Termasuk untuk pelaku PSME. . Sementara bagi pelaku usaha yang memiliki pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, maka bisa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace. . "Kalau pajak kan sekarang sebenarnya sudah membuka, dia bisa pakai NPWP, bisa pakai NIK. Kalau seseorang itu jadi pengusaha kena pajak itu ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kalau dia beli input, kan dia sebenarnya bayar pajak. Karena yang jualan input itu, supplier-nya, itu pasti biasanya sudah ngecas pajak," katanya. . "Maka kalau saya itu punya NPWP, saya beli input, dan input saya bayar pajak, maka pajak yang saya bayarkan itu bisa saya kompensasi, bisa saya kreditin. Minta jadi pengurang dari pajak yang saya kenakan kepada pembeli. Jadi kan sebenarnya lebih baik," tutup Suahasil. . Sebagai informasi, aturan yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo ini mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui PMSE atau e-commerce, baik dari sisi pelaku usaha (merchant), konsumen, maupun produk. . Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha atau online shop yang selama ini berjualan di Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya wajib memiliki izin usaha. Pembuatan izin juga bisa diakses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). . #pajakitumudah #belajarpajak #beritapajak #tokoonline https://www.instagram.com/p/B5xGO3-pYXf/?igshid=11ob9grehgpmo

#Repost @yr.consultant (@get_repost) ・・・ Hak & Kewajiban Perpajakan Yang Tidak Boleh Dikuasakan Wajib Pajak . . . #infopajak #beritapajak #pajak #indonesia #bandung #yrconsultant

#Repost @yr.consultant (@get_repost) ・・・ SPT (SURAT PEMBERITAHUAN) . . . #infopajak #beritapajak #pajak #spt #indonesia #bandung #yrconsultant