AMPP : Intoleransi dan Radikalisme Juga Dapat Bertumbuh Pada Sektor Swasta
Siber.news, Jakarta - Ketua Angkatan Muda Protestan Pluralistik (AMPP), Arbie Haman mengatakan di tengah komitmen bersama memberantas radikalisme yang telah dicanangkan pemerintahan Jokowi, serta SKB 11 kementerian dan lembaga untuk menanggulangi radikalisme dalam lingkup ASN, ternyata polemik terkait hal ini juga muncul dari sektor swasta/privat. "Misalnya yang terjadi di Tous les Jours beberapa hari lalu di Jakarta. Kasus ini dapat menjadi sebuah notifikasi bagi pemerintah dan segenap elemen masyarakat, termasuk AMPP", jelasnya. Arbie juga mengatakan, bahwa intoleransi dan radikalisme juga dapat bertumbuh pada sektor privat/swasta, khususnya pada hospitality industry (F&B, tourism, travel, dll) yang berinteraksi langsung dengan konsumen serta masyarakat luas Ia menambahkan, DKI Jakarta saat ini menduduki peringkat ke-2 sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia dengan 113 kasus pada lima tahun terakhir menurut rilis dari Setara Institute Minggu (24/11). "Kami mendorong para pelaku usaha, khususnya di Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara, agar cermat dan selektif dalam proses rekrutmen karyawan. Selain soal integritas, modul soal toleransi dan pluralisme perlu dipertajam pada proses seleksi calon karyawan", imbuh Arbie yang juga pegiat kerukunan antar umat beragama. "Masuknya oknum-oknum intoleran (apalagi jika sudah terpapar radikalisme) tentunya akan merugikan perusahaan itu sendiri dan para konsumen. Jika ditarik lebih jauh lagi, hal ini dapat mengusik integritas nasional dan persatuan Indonesia", tandasnya. "Sektor privat/swasta yang beroperasi di bumi Nusantara harus berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan merawat Bhinneka Tunggal Ika", tegas Ketua AMPP Arbie Haman. "Salah satu aplikasi nyatanya adalah dalam bentuk pelaksanaan rekrutmen karyawan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralisme", tutup alumni Ilmu Politik UI ini. (Heri) Read the full article
