Sibernews

Kantor Pemasaran PT. BBL Siber.news - Program penjualan kavling tanah buah Lantaburro dengan konsep syariah yang dikembangkan oleh PT Buana Barokah Lestari (BBL) di dua kecamatan wilayah Kabupaten Bogor bagian timur lagi-lagi menuai masalah. Dari mulai Lantaburro tahap satu di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, yang tersandung status HGU, sampai Lantaburro tahap ke dua di Desa Karyamekar, Kecamatan Cariu seluas 35 hektare itu kembali memanen masalah karena terkendala pembayaran ke para pemilik tanah yang belum lunas. Investasi kavling tanah Lantaburro yang diklaim halal dan jauh dari riba dengan iming-iming keuntungan selangit saat ini tidak tanggung -tanggung meninggalkan sisa hutang kepada belasan para pemilik tanah yang nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih. Persoalan pembayaran muncul ketika PT. BBL tidak langsung melakukan pembayaran ke pemilik tanah, bahkan tidak langsung dilibatkan dalam proses akad jual beli, tetapi sistem pembayaran diwakilkan melalui Jaji yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Desa Karyamekar. Geram dengan sistem manajemen pembayaran PT BBL yang dinilai kurang profesional, para pemilik tanah terpaksa melakukan penyegelan terhadap kantor pemasaran PT. Buana Barokah Lestari yang dinilai ingkar janji dan tak kunjung melunasi sisa hutangnya. Selain menyalahi komitmen dengan para pemilik tanah, pihak PT BBL juga dituding telah mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB) palsu kepada ratusan konsumennya, karena dalam proses pembuatan AJB tidak pernah melibatkan para pemilik tanah. Hal itu diungkapkan oleh Suhadi Hiusnandar salah seorang tim kuasa yang ditunjuk oleh pemilik tanah Johanes Maluda yang terkena pembebasan lahan seluas 10 hektare di Blok Patenggeng dalam proyek kavling buah Lantaburro tahap dua. Ia menjelaskan selama setahun pihaknya dijanjikan akan dilunasi sisa pembayaran sebesar Rp600 juta. Namun janji-janji manis baik dari Sunaryo selaku direktur PT. BBL maupun Kades Jaji tetap tidak ada itikad baik untuk melunasinya. Sementara menurutnya tanah milik Johanes sudah dijual sold out kepada konsumen. "Sebelumnya kami sudah beberapa kali ketemu dengan Jaji untuk menagih sisa hutang dari hasil penjualan tanah kepada pihak PT. BBL, namun tetap tidak mau bayar, akhirnya atas inisiatif sendiri bersama pak Mulyana kami mendatangi kantor PT. BBL yang di Jonggol dan ketemu dengan Sunaryo, dari pihak PT. BBL berjanji akan melakukan pembayaran hari Senin (25/11/2019) kemarin. Namun tetap Naryo pun tidak bisa menepati janji. Karena sudah ilang kesabaran kami, makan kami terpaksa memasang kembali plang kepemilikan tanah dan melakukan penyegelan di cabang kantor PT. BBL. Kalau tetap tidak ada itikad baik, maka selanjutnya saya dengan pemilik tanah yang lainnya akan melaporkan PT. BBL dalam kasus penyerobotan tanah dan membuat AJB tanpa melibatkan pemilik tanah yang sah," jelas dia kepada wartawan, Selasa (26/11/2019). Senada dikatakan pemilik tanah lainnya, Mulyana menjelaskan dari luas tanah 7 hektare yang dimilikinya pihak Jaji belum membayar lunas, masih tersisa Rp250 juta lebih. Menurutnya sejak awal tidak ada perjanjian pembayaran per bulan, tetapi pada prosesnya dilakukan pembayaran sebulan sekali itu pun bayaranny dicicil dan tidak lunas. "Karena dari awal urusannya dengan pak Jaji, maka yang saya desek sudah pasti lurah jaji agar melunasi pembayaran. Sisa hutang sebesar Rp.250 juta lebih, luas tanah 7 hektare dengan per meter hanya dihargakan Rp.30 ribu. Setiap uang yang masuk, pembayaran langsung oleh pak Jaji, saya tidak tahu dan tidak pernah dipertemukan dengan pihak Lantaburro," jelas dia. Ia menambahkan, pernah mendatangi kantor Lantaburro di Jonggol beberapa waktu yang lalu, namun tetap saja harus menghubungi Jaji. Ia juga menyayangkan tidak ada ikatan jual beli dan tidak akad apapun dalam transaksi jual beli tanah dengan pihak Lantaburro. Termasuk belum adanya komitmen dan pembayaran, sementara tanahnya sudah mulai di kavling oleh pihak Lantaburro. "Saya tidak akan mengganggu proyek Lantaburro kalau pembayaran lancar, bahkan saya yang pertama kali memberikan akses jalan ke lahan yang lainnya, dengan syarat lahan saya jangan dulu dikavling sebelum pembayaran lunas. Namun, tiba-liba lahan saya sudah dikavling," bebernya. Bukan hanya itu saja, sambung dia, permasalahan terus mencuat karena tidak adanya transparansi dalam proses penjualan. Termasuk menjual lahan per meternya ke Lantaburro tidak dikasih tahu ke para pemilik tanah. "Yang saya ketahui para pemilik tanah menjual tanahnya dengan harga yang murah dikisaran harga Rp.29 sampai Rp.30 ribu per meternya. Sementara keuntungan yang diambil oleh pihak Lantaburro sangat besar, kalau dirinci mereka menjual tanah ke konsumen dengan harga Rp.200 hingga Rp.300 ribu per meternya, artinya harga per seratus meter dijual ke konsumen dengan Rp.29 juta hingga Rp.30 juta. Emang miris,mereka mengambil keuntungan sangat besar, sementara pembayaran ke pemilik tanah dicicil dan tidak lunas," tuturnya. Mantan lurah Jaji ketika hendak di konfirmasi susah untuk ditemui. ( Rizal ) Read the full article

Kantor Pemasaran PT. BBL Siber.news - Program penjualan kavling tanah buah Lantaburro dengan konsep syariah yang dikembangkan oleh PT Buana Barokah Lestari (BBL) di dua kecamatan wilayah Kabupaten Bogor bagian timur lagi-lagi menuai masalah. Dari mulai Lantaburro tahap satu di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, yang tersandung status HGU, sampai Lantaburro tahap ke dua di Desa Karyamekar, Kecamatan Cariu seluas 35 hektare itu kembali memanen masalah karena terkendala pembayaran ke para pemilik tanah yang belum lunas. Investasi kavling tanah Lantaburro yang diklaim halal dan jauh dari riba dengan iming-iming keuntungan selangit saat ini tidak tanggung -tanggung meninggalkan sisa hutang kepada belasan para pemilik tanah yang nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih. Persoalan pembayaran muncul ketika PT. BBL tidak langsung melakukan pembayaran ke pemilik tanah, bahkan tidak langsung dilibatkan dalam proses akad jual beli, tetapi sistem pembayaran diwakilkan melalui Jaji yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Desa Karyamekar. Geram dengan sistem manajemen pembayaran PT BBL yang dinilai kurang profesional, para pemilik tanah terpaksa melakukan penyegelan terhadap kantor pemasaran PT. Buana Barokah Lestari yang dinilai ingkar janji dan tak kunjung melunasi sisa hutangnya. Selain menyalahi komitmen dengan para pemilik tanah, pihak PT BBL juga dituding telah mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB) palsu kepada ratusan konsumennya, karena dalam proses pembuatan AJB tidak pernah melibatkan para pemilik tanah. Hal itu diungkapkan oleh Suhadi Hiusnandar salah seorang tim kuasa yang ditunjuk oleh pemilik tanah Johanes Maluda yang terkena pembebasan lahan seluas 10 hektare di Blok Patenggeng dalam proyek kavling buah Lantaburro tahap dua. Ia menjelaskan selama setahun pihaknya dijanjikan akan dilunasi sisa pembayaran sebesar Rp600 juta. Namun janji-janji manis baik dari Sunaryo selaku direktur PT. BBL maupun Kades Jaji tetap tidak ada itikad baik untuk melunasinya. Sementara menurutnya tanah milik Johanes sudah dijual sold out kepada konsumen. "Sebelumnya kami sudah beberapa kali ketemu dengan Jaji untuk menagih sisa hutang dari hasil penjualan tanah kepada pihak PT. BBL, namun tetap tidak mau bayar, akhirnya atas inisiatif sendiri bersama pak Mulyana kami mendatangi kantor PT. BBL yang di Jonggol dan ketemu dengan Sunaryo, dari pihak PT. BBL berjanji akan melakukan pembayaran hari Senin (25/11/2019) kemarin. Namun tetap Naryo pun tidak bisa menepati janji. Karena sudah ilang kesabaran kami, makan kami terpaksa memasang kembali plang kepemilikan tanah dan melakukan penyegelan di cabang kantor PT. BBL. Kalau tetap tidak ada itikad baik, maka selanjutnya saya dengan pemilik tanah yang lainnya akan melaporkan PT. BBL dalam kasus penyerobotan tanah dan membuat AJB tanpa melibatkan pemilik tanah yang sah," jelas dia kepada wartawan, Selasa (26/11/2019). Senada dikatakan pemilik tanah lainnya, Mulyana menjelaskan dari luas tanah 7 hektare yang dimilikinya pihak Jaji belum membayar lunas, masih tersisa Rp250 juta lebih. Menurutnya sejak awal tidak ada perjanjian pembayaran per bulan, tetapi pada prosesnya dilakukan pembayaran sebulan sekali itu pun bayaranny dicicil dan tidak lunas. "Karena dari awal urusannya dengan pak Jaji, maka yang saya desek sudah pasti lurah jaji agar melunasi pembayaran. Sisa hutang sebesar Rp.250 juta lebih, luas tanah 7 hektare dengan per meter hanya dihargakan Rp.30 ribu. Setiap uang yang masuk, pembayaran langsung oleh pak Jaji, saya tidak tahu dan tidak pernah dipertemukan dengan pihak Lantaburro," jelas dia. Ia menambahkan, pernah mendatangi kantor Lantaburro di Jonggol beberapa waktu yang lalu, namun tetap saja harus menghubungi Jaji. Ia juga menyayangkan tidak ada ikatan jual beli dan tidak akad apapun dalam transaksi jual beli tanah dengan pihak Lantaburro. Termasuk belum adanya komitmen dan pembayaran, sementara tanahnya sudah mulai di kavling oleh pihak Lantaburro. "Saya tidak akan mengganggu proyek Lantaburro kalau pembayaran lancar, bahkan saya yang pertama kali memberikan akses jalan ke lahan yang lainnya, dengan syarat lahan saya jangan dulu dikavling sebelum pembayaran lunas. Namun, tiba-liba lahan saya sudah dikavling," bebernya. Bukan hanya itu saja, sambung dia, permasalahan terus mencuat karena tidak adanya transparansi dalam proses penjualan. Termasuk menjual lahan per meternya ke Lantaburro tidak dikasih tahu ke para pemilik tanah. "Yang saya ketahui para pemilik tanah menjual tanahnya dengan harga yang murah dikisaran harga Rp.29 sampai Rp.30 ribu per meternya. Sementara keuntungan yang diambil oleh pihak Lantaburro sangat besar, kalau dirinci mereka menjual tanah ke konsumen dengan harga Rp.200 hingga Rp.300 ribu per meternya, artinya harga per seratus meter dijual ke konsumen dengan Rp.29 juta hingga Rp.30 juta. Emang miris,mereka mengambil keuntungan sangat besar, sementara pembayaran ke pemilik tanah dicicil dan tidak lunas," tuturnya. Mantan lurah Jaji ketika hendak di konfirmasi susah untuk ditemui. ( Rizal ) Read the full article

Prof. Dr. H. Duski Samad,M.Ag Refleksi Musda Persatuan Tarbiyah Islamiyah (TARBIYAH PERTI) Sumatera Barat 23-24 November 2019. Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad,M.Ag (Ketua Pimpinan Pusat Tarbiyah Perti Masa Khidmat 2016-2021)   On the track artinya "Berada pada jalurnya." Misalnya, "The train is on the track", Artinya; "Kereta itu berada pada jalurnya”. Dalam percakapan sehari-hari sering di dengar "You are on the right track", Artinya; "Kamu berada pada jalur yang benar." Pernyataan bahwa TARBIYAH - PERTI sudah on the track disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam pembukaan Musda (Musyawarah Daerah) Pasca Ishlah TARBIYAH - PERTI Provinsi Sumatera Barat dengan menegaskan TARBIYAH - PERTI adalah asset dan investasi Sumatra Barat yang wajib hukumnya dirawat bersama. Karya ulama dan tokoh Minang yang sudah menasional ini tentu harus diwariskan dengan lebih bernilai dan bermakna. Politik praktis yang mewarnai gerak ormas sebelum ini tentu tidak harus dinafikan, yang harus dilakukan adalah menempatkan kepentingan bersama secara tepat dan benar. Politik diperlukan dan tentu TARBIYAH - PERTI mengambil peran dalam makna sesuai khittah perjuangan dan aktivisnya diminta sadar dan paham ruang dan arena permainannya. Gubernur menegaskan bahwa TARBIYAH - PERTI satu - satu nya organisasi keagamaan sudah menasional yang lahir dari Sumatera Barat, 5 Mei 1928, namun perlu memperhatikan dengan hati-hati cara pikir untuk ikut dalam politik serta mewarnai gerakan politik. Politik itu kotor yang dipahami sementara tokoh umat, ini keliru, jika ini yang dipahami maka tentu Tarbiyah Perti dapat dikatakan anti politik. Sejarah umat menunjukkan bahwa politik adalah bahagian dari perjuangan. Sejarah juga mencatat justru berbeda dalam aspirasi politik itu TARBIYAH - PERTI bersimpang jalan mengikuti langkah berbeda soal penyaluran aspirasi aspirasi ke Golkar dan partai politik PPP, itu sudah selesai dan tinggal jadi sejarah. Tidak berlebihan bila disebut bahwa TARBIYAH - PERTI sudah on the track, dalam memelihara kekuatan umat, dengan adanya ishlah kedua kekuatan besar yang sudah sadar dan satu visi besar.   TARBIYAH-PERTI DAN PENDIDIKAN ULAMA Khittah awal dan visi besar pendirian TARBIYAH - PERTI oleh Inyiak Candung dan ulama sepaham di zamannya awal abad 20 lalu, adalah memperkuat dan memantapkan lembaga pendidikan Islam, ditandai dari pilihan nama organisasi dengan kata Persatuan Tarbiyah, fakta sejarah, bahwa pendidikan keulamaan yang berlangsung di Madrasah Tarbiyah Islamiyah ( MTI) perlu dukungan tambah dari lembaga organisasi sosial kemasyarakatan. Indikasinya jelas sekali bahwa pendidikan Islam, khususnya ulama adalah prioritas dari MTI dan tentu juga oleh ormas Tarbiyah Perti. Core institusi pada Pendidikan keulamaan menjadi misi utama MTI, dapat pula di amati dari kritik terhadap ulama di masa itu. Inyiak Candung dalam bukunya Nasihat Siti Boediman Menurut Garis Adat dan Syarak, terbit 1930, h 60 menulis tentang 7 (tujuh) realitas ulama, yaitu ulama matohari, ulama sumbu lampu, ulama nan pamacah, ulama lancah, ulama bak kancah, ulama ruok sabun dan ulama panguik. Ketujuh tipe ulama di atas adalah bentuk penjelasan menurut kearifan adat Minangkabau yang beliau dasarkan pada pembahagian ada ulama akhirat dan ulama al-su' yang ditulis Imam Al Ghazali. Hampir satu abad kritik Inyiak Candung terhadap kepribadian dan marwah ulama Minang lalu, baik yang dilahirkan surau, MTI dan Perguruan Thawalib, kini sulit menyebut ada perbaikan yang mendasar. Dalam batas tertentu justru bertambah ruwet dan rumit, saat "pabrik" ulama bergeser haluan dari yang semestinya. Satu di antara kawah candra di muka lembaga pendidikan keulamaan sejak awal abad 20 lalu adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Syekh, Tuanku dan Ulama pimpinan MTI kemudian mengokohkan pendidikan dengan mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan bersama di bawah bimbingan Syekh Sulaiman Ar Rasuli, yang disepakati bersama Persatuan Tarbiyah Islamiyah, itu terjadi awal abad 20 lalu, tepatnya 5 Mei 1928. Jejak sejarah, kesamaan paham dan tantangan bersama dari gerakan pembaharuan yang mengkritisi pemahaman moderat, dan penyesuaian pelaksanaan Islam dengan adat Minangkabau berdasarkan aqidah Ahlusunah wal Jamaah, bermazhab Syafii, bertarekat Mu'tabarah adalah pengikat kokoh ulama, mursyid, murid MTI dan jamaah Tarbiyah Perti dalam menjalan Islam dan adat Minangkabau yang saling menguatkan. Adat Basandi Syarat, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).   AKSELERASI ISHLAH ISHLAH artinya berdamai dan berbaikan kembali. Pengunaan kata islah itu pada penyatuan struktural dua organisasi Perti dan Tarbiyah adalah kesadaran kolektif mengakui adanya beda jalan dan beda strategi dalam mencapai tujuan. Sejak 26 November 2016 telah ishlah telah dibekukan dan dibukukan melalui piagam yang disaksikan Presiden Jokowi, Mentri Agama RI Pimpinan Daerah kedua ormas yang hadir pada Munas Muktamar bersama. Masa penyatuan psikologis, sosiologis dan emosi sektoral setelah ishlah ini perlu ikhtiar, usaha dan kearifan semua pihak dan perlu waktu. Kejadian masa lalu yang boleh saja setiap orang memiliki memori dan kenangan sendiri, tidaklah pada tempatnya diungkit - ungkit dan dibuka jika itu akan merusak silaturahim dan ishlah yang susah payah sudah diusahakan 15 tahun lalu. Ulama, aktivis dan jamaah Tarbiyah Perti harus bangkit menyatukan pandangan, mengendalikan emosi sempit, jangan merasa paling asli, merasa sangat kuat, dan bahasa lain yang merusak kebersamaan dan ishlah. Komitmen ulama, pimpinan MTI dan eksponen pada esensi Ishlah adalah akan menjadi tali pengikat kuat dalam melanjut kan Tarbiyah Perti, MTI, Pesantren, halakah dzikir, dan umat yang setia pada paham Ahlusunah wal Jamaah di tengah gempuran kaum takfiri, dan golongan anti sunnah. Ishlah yang terabaikan jelaskan akan menimbulkan kerugian bagi kemajuan bersama. Alqur'an mengajarkan tegaknya ishlah di tentukan oleh elitnya: (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9).   MASA DEPAN TARBIYAH PERTI Sejarah berulang, dinamika kehidupan sosial keumatan di millenium ketiga ini sepertinya mengulang keadaan di awal 20 lalu. Relasi agama dan negara, kini setelah 74 tahun merdeka, kembali ada ketegangan yang sering kali dipicu oleh faktor prilaku politik. Kecurigaan aparat negara terhadap gerakan keagamaan, pengunaan simbol agama oleh tokoh agama lalu kapitalisasi dengan muatan politik praktis, tuduhan terhadap kelompok ummat beragama, stigma negatif radikalis, fundamentalis, teroris, pada umat, tokoh, ulama, mubalig dan beragam issue negatif tentang umat dan kelompok umat yang di produk buzzer, adalah bentuk baru dari terganggunya hubungan mesra umat dengan aparat negara. Hal yang sama itu pula lah yang memotivasi ulama dan tokoh umat menghadapi pemerintah penjajah masa itu, dengan mendirikan organisasi sebagai wadah kolektif untuk mengimbangi tekanan negara. Pergeseran hubungan negara dengan umat Islam di masa demokrasi yang bebas dan terbuka saat seperti sekarang, langsung atau tidak telah juga membawa efek sosial yang luar biasa bagi pergerakkan keumatan dan tentu juga menjadi ajang terbuka yang kadang kala menimbulkan iklim tidak sehat. Perebutan pengaruh tokoh, institusi dan partai politik telah ikut menyumbang luar biasa terjadi pembusukan sosial yang akibat nya kepercayaan antar umat, antar institusi dan pemerintah sekalipun menjadi rusak (distrust). Dalam level paham keagamaan tidak kalah hebatnya pergesekannya. Keseimbangan polarisasi umat Islam dalam hal pengamalan dan pola pikir keagamaan antara mereka yang kuat berpegang pada teks normatif, dan mengakomodir adat budaya, kaum tradisionalis, berhadapan dengan paham dan pemikiran Islam yang cendrung tekstulis, anti mazhab. Realitas ini menjadi tantangan bagi Tarbiyah Perti di masa datang. Masa depan yang tidak mudah menghadapinya adalah jurang pemahaman dan pengertian tentang identitas, eksistensi, nilai, moral dan keadaban antara generasi tua (jadul) dengan generasi baru (now or milinial). Ideologi, spirit dan cita-cita moral "kaum tua" dengan "kaum muda" banyak yang berbenturan dan tidak selalu seiring sejalan dengan kebebasan, demokrasi, dan tindakan amoral. Keprihatinan bertambah dalam saat ormas Islam, bisa jadi Tarbiyah Perti, terjangkit virus hedonisme, materialisme dan transaksi. Sebagai bahagian akhir patut dipahami bahwa mengembali kan ormas dan semua stakeholder pada jalan kebenarannya, jalan yang sebenarnya dan terus membangun komitmen pada khittah dan ideologi yang kita jika yakini sebagai kebenaran. Editor : RICO ADI UTAMA Read the full article

Siber.News - Beberapa Elemen masyarakat yang tergabung dalam Presidium Ngo Banten, melakukan aksi unjuk rasa turun kejalan menuntut Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah agar mundur dari jabatannya karena diduga telah menerima aliran dana terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan. Menurut kordinator lapangan, Wahyudin Safei, Bupati Serang telah menciderai nilai-nilai reformasi yang menjunjung tunggi keterbukaan dan transparansi dalam bingkai seorang kepala daerah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Kita meminta Aparat penegak hukum segera mengusut tuntas Kasus TPPU TCW dan dugaan aliran Dana TPPU sebesar 4,5 miliar, kepada Calon Bupati Serang dalam Pilkada 2015. Karna jelas dalam Kutipan surat dakwaan berkas perkara TPU Wawan nomor 97/TUT01.04/24/10/2009, nama Ratu Tatu Chasanah disebut dalam surat dakwaan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) itu dibiayai sekitar Rp 4,5 miliar untuk keperluan pencalonannya pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2015 yang lalu. Untuk itu, kami dari Ngo Banten mendesak ibu Bupati Kabupaten Serang Tatu Chasanah mundur dari jabatannya," ungkap Wahyudin, Rabu (27/11/2019). Wahyudin juga mengingatkan pada Bupati Serang sebagai kepala daerah untuk berjiwa satria mengakui sejujurnya atas dugaan TPPU Wawan. "Harusnya Bupati Serang berjiwa satria, mengakui dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Wawan, karna kami akan mendesak KPK untuk mengatensikan dan memanggil bupati untuk diperiksa atas dugaan kasus ini," terangnya. Selain itu, Wahyudin juga menuturkan, dalam kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Cahsanah ada aroma yang tidak sedap dalam pembentukan anak perusahaan BUMN yaitu Argo Serang Berkah yang diduga telah mendapat suntikan dana dari BUMD Serang yaitu perusahaan Serang Berkah Mandiri sebesar Rp 3 miliar. "Ironisnya yang memegang kontek regulasi perusahaan BUMD itu rangkaian koloni, baik bupati dan wakil bupati tanpa melihat azas profesionalisme di bidang usaha dan ini sarat dengan nepotismenya. Maka kami mendesak pada para aparat hukum, baik kejaksaan dan kepolisian untuk segera memanggil para regulasi yang terlibat dalam pendirian anak perusahaan BUMD ini guna mempertanyakan aliran dana tersebut," tuturnya. Dan dalam kesempatan ini pula, lanjut Wahyudin, Ngo Banten mendesak Pemkab Serang untuk segera menutup PT. KMS (Kerta Mulia Sejahtera) yang berlokasi di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, karena diduga telah terjadi manipulasi data dalam proses pengajuan izin peternakan ayam yang diajukan. "Tutup PT KMS, karena itu ada indikasi perizinan yang tidak sah," pungkasnya. ( Red ) Read the full article

Siber.news, Jakarta - Ketua Angkatan Muda Protestan Pluralistik (AMPP), Arbie Haman mengatakan di tengah komitmen bersama memberantas radikalisme yang telah dicanangkan pemerintahan Jokowi, serta SKB 11 kementerian dan lembaga untuk menanggulangi radikalisme dalam lingkup ASN, ternyata polemik terkait hal ini juga muncul dari sektor swasta/privat. "Misalnya yang terjadi di Tous les Jours beberapa hari lalu di Jakarta. Kasus ini dapat menjadi sebuah notifikasi bagi pemerintah dan segenap elemen masyarakat, termasuk AMPP", jelasnya. Arbie juga mengatakan, bahwa intoleransi dan radikalisme juga dapat bertumbuh pada sektor privat/swasta, khususnya pada hospitality industry (F&B, tourism, travel, dll) yang berinteraksi langsung dengan konsumen serta masyarakat luas Ia menambahkan, DKI Jakarta saat ini menduduki peringkat ke-2 sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia dengan 113 kasus pada lima tahun terakhir menurut rilis dari Setara Institute Minggu (24/11). "Kami mendorong para pelaku usaha, khususnya di Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara, agar cermat dan selektif dalam proses rekrutmen karyawan. Selain soal integritas, modul soal toleransi dan pluralisme perlu dipertajam pada proses seleksi calon karyawan", imbuh Arbie yang juga pegiat kerukunan antar umat beragama. "Masuknya oknum-oknum intoleran (apalagi jika sudah terpapar radikalisme) tentunya akan merugikan perusahaan itu sendiri dan para konsumen. Jika ditarik lebih jauh lagi, hal ini dapat mengusik integritas nasional dan persatuan Indonesia", tandasnya. "Sektor privat/swasta yang beroperasi di bumi Nusantara harus berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan merawat Bhinneka Tunggal Ika", tegas Ketua AMPP Arbie Haman. "Salah satu aplikasi nyatanya adalah dalam bentuk pelaksanaan rekrutmen karyawan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralisme", tutup alumni Ilmu Politik UI ini. (Heri) Read the full article

Siber.news, Jakarta - Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman bekerja sama dengan komunitas seni yaitu Institut Teater Cinangka menyuguhkan sebuah kampanye cagar budaya yang dikemas melalui pementasan teater di Taman Ismail Marzuki, Selasa (26/11). Pementasan teater ini mengangkat sebuah cerita tentang Tutut Suhartini, salah seorang gadis asal Desa Sukasari, yang telah berjanji untuk mengubah nasibnya sendiri menuju ke suasana hidup yang lebih baik, setelah ditinggal Ibu dan Bapaknya mangkat ke langit. Hanya dengan cara meminta saran kepada seorang Dukun, yang kesaktiannya tidak perlu dikhawatirkan dan dicemaskan lagi. Melalui lakon ini, akan dikisahkan perjalanan seorang Tutut, yang ingin menggapai kesenangannya dengan tidak menghadirkan sebuah jalan yang panjang. Nilai sebuah benda tinggalan masa lalu yang dihargai hanya dengan beberapa lembar. Benda yang dilindungi oleh undang-undang dan menjadi aset negara, sebuah arca emas sebagai representasi cagar budaya ikut bermain peran dalam pementasan teater ini. Benda berharga ini dijual oleh Tutut demi menjadi kaya raya. Tanpa ia sadari, hal itu telah menjerumuskannya ke sebuah lubang yang amat dalam. Sekaligus telah mencederai suatu nilai yang tidak bisa diukur hanya dengan sejumput materi. Pertunjukan ini merupakan refleksi dari kegelisahan sebuah kondisi negatif serta dorongan untuk memperbaiki hubungan tingkah laku manusia dengan lingkungannya termasuk lingkungan budaya dan cagar budaya. Di tengah arus peradaban yang penuh dengan rasa ketergantungan akan hal-hal yang bersifat materi, membuat siapa saja akan mudah takluk dan tunduk, ketika pancangan kuda-kuda tidak segera dipasang untuk bisa menyeimbangkan nafsu yang ada di dalam diri. Inilah tema yang diangkat ke dalam panggung teater, bahwa dalam nafsu dipengaruhi oleh keinginan berkuasa, harta dan rupa. Ketika manusia telah terlingkupi nafsu semu, segala budi pekerti musnah, abai pada sang pencipta apalagi sejarah perjalanan bangsanya. Rela melakukan apapun untuk mewujudkan keinginan termasuk mencederai peraturan undang-undang. Dengan digelarnya pementasan teater ini diharapkan dapat menggerakkan pemangku kepentingan maupun masyarakat untuk turut peduli dan memahami tentang pelestarian serta mengambil bagian dalam upaya pelestarian sesuai dengan porsinya. Hal ini sudah barang tentu sejalan dengan semangat pemajuan kebudayaan. Mustahil tercapai tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat. Masyarakat melalui komunitas-komunitasnya. Direktorat Pelestarian sedang giat melakukan kolaborasi dengan komunitas, di antaranya komunitas cagar budaya, sejarah, fotografi, komunitas seni rupa, komunitas peduli lingkungan dan lain sebagainya. Penguatan ekosistem pelestarian cagar budaya sudah saatnya dilakukan dimulai dengan tahap penyebarluasan informasi, penguatan pemahaman masyarakat tentang pelestarian cagar budaya. Oleh karenanya sebagai lembaga pemerintah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki kewenangan untuk menyebarluaskan informasi pelestarian cagar budaya baik melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik dan pementasan seni, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 39, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010, Untuk itu Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama segenap keluarga Institusi Teater Cinangka (ITC), mengajak bapak/ibu/saudara dan teman-teman untuk menyaksikan pertunjukan sarat makna dan pesan-pesan pelestarian cagar budaya yang akan dipentaskan pada tanggal, 26 November 2019, di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Pertunjukan ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya. (Heri) Read the full article

Selama 20 tahun menjalani usaha di bidang perikanan, saya mempunyai kesempatan untuk keluar masuk pabrik yang mungkin jumlahnya sudah ratusan kali baik itu di dalam negeri ataupun di manca negara seperti Thailand, Vietnam, China, Malaysia, Singapura, Myanmar, Philippine, India, New Zealand, Amerika Serikat dan Belanda. Dengan demikian saya dapat membandingkan satu pabrik dengan lainnya dan satu negara dengan negara lainnya. Pada awal tahun 2000 an , pabrik-pabrik perikanan di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan pabrik di negara lain , begitu pula dengan di Vietnam yang kondisinya tidak lebih baik daripada Indonesia. Namun demikian pembangunan dan kemajuan serta pertumbuhan bidang perikanan di Vietnam melesat bak sebuah meteor dengan kecepatan yang luar biasa sehingga menjadi salah satu negara penghasil laut terbesar di Asia yang memberikan dampak kemajuan ekonomi bagi rakyatnya. Alhamdulilah di Indonesia pun sudah ada pabrik pabrik perikanan yang sangat besar dengan menggunakan teknologi dan fasilitas yang tidak kalah dengan negara maju seperti misalnya KML ( Kelola Mina Laut( Group ,BMI ( Bumi Menara Internusa), Toba Surimi Industries tetapi sayangnya jumlahnya hanya bisa dihitung dengan jari. Pabrik pabrik yang ada di Indonesia relatif tidak terlalu banyak perubahan walaupun ada perbaikan disana sini tetapi sifatnya memang masih konvensional dan belum ada terobosan yang cukup significant. Pergantian kepemimpinan KKP ( Kementerian Kelautan dan Perikanan) sejak Rokhmin Dahuri – Freddy Numberi – Fadel Muhammad – Sjarif Tjitjip Soetardjo- Susi Pudjiastuti belum membawa nama Indonesia menjadi produsen terbesar di bidang hasil laut di Asia padahal luas wilayah laut Indonesia sangatlah besar dengan potensi ekonomi yang harusnya bisa mengalahkan Vietnam dan Thailand. Daya saing produk hasil laut Indonesia semakin hari semakin menurun yang disebabkan oleh banyak hal mulai dari efisiensi, harga bahan baku, labour cost, kebijakan pemerintah sampai kepada terlalu banyaknya biaya siluman yang menyebabkan harga ekspor lebih mahal dibandingkan dengan dari negara lain. Produk udang yang pernah menjadi primadona Indonesia dan dijual ke Jepang, Amerika Serikat dan Eropa , saat ini negara negara tersebut lebih memilih India, Vietnam dan Thailand dibandingkan Indonesia. Terlalu mahal….begitu alasannya. Bukan cuma produk udang tetapi produk hasil laut lainnya juga kondisinya kurang lebih sama. Hasil perikanan yang biasanya diekspor ke luar negeri belum bisa diserap untuk kebutuhan dalam negeri karena pastinya juga mahal sekali untuk rakyat kita dan kebutuhan ikan masyarakat Indonesia justru saat ini banyak impor dari negara lain dengan masuknya ikan dori, gindara bahkan juga ikan kembung dan teri nasi yang banyak kita jumpai di pasar adalah juga diimpor dari negara lain. Saat ini tantangan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan kita yang baru yaitu Edhy Prabowo mewujudkan cita cita Indonesia sebagai negara maritim yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia melalui hasil laut sebagai salah satu sumber daya alam yang kita miliki. Sebagai masukkan yang mungkin bisa dikaji dalam implementasinya, saya ingin menyampaikan beberapa poin : Mengevaluasi kinerja BUMN seperti Perinus dan Perindo khususnya unit kerja pabrik pabrik yang ada agar dapat menjadi pioneer percontohan bagi pabrik pabrik yang lain baik dari sisi produktivitas maupun keuntungan dari hasil sebuah usaha yang menambah pemasukkan bagi negara dan bukan sebaliknya membebani anggaran negara. Di Thailand BUMN perikanan bahkan bisa go public dan menjadi perusahaan yang besar dan menguntungkan bagi negara. Pengelolaannya harus dilakukan secara professional dengan orientasi dagang tetapi juga mencapai tujuan idealis sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika ingin mencontoh apa yang dilakukan di China adalah pelaku-pelaku usaha perikanan diberikan kemudahan dalam membangun pabrik. Mereka mempunyai tanah dan untuk pembangunannya diberi pinjaman modal melalui bank pemerintah 100% sesuai dengan kebutuhan. Bunga pinjaman sangat kecil bahkan di tahap awal ada yang 0%. Dalam pengelolaannya pemerintah mengawasi ketat perkembangan dari pabrik tersebut dan secara berkala orang orang yang ditugaskan oleh pemerintah melakukan inspeksi. Saat pabrik tersebut performs sesuai dengan target maka pemerintah memberikan bonus atau insentif. Pola seperti ini berdampak terhadap pertumbuhan usaha di bidang perikanan dan membuat pengusaha kreatif karena ada dukungan dari pemerintah. Sebuah pabrik di China bisa mengeskpor ikan tilapia ke Amerika Serikat sebanyak 500 – 1.000 container per bulan adalah hal yang biasa. Produksi tilapia China sekitar 1.750.000 tons per tahun dan 62% nya di ekspor ke USA. Jumlah tersebut kurang lebih 87.500 containers 40ft per tahun nya. Angka yang fantastis. Kolaborasi pemerintah dan pengusaha menjadikan China sebagai produsen terbesar tilapia di dunia. Lain di China lain pula di Vietnam. Perusahaan-perusahaan BUMN yang dimiliki oleh pemerintah pada zaman dahulu ditawarkan kepada para pegawai untuk bisa memiliki perusahaan tersebut. Awalnya mereka hanya diberi sedikit saham tetapi dengan berjalannya waktu dan saat perusahaan tersebut performs well, saham pemerintah dijual sedikit demi sedikit sampai akhirnya kepemilikannya berubah menjadi swasta. Pemerintah melakukan support seperti itu dengan harapan pembangunan dan perdagangan meningkat . Dukungan penuh kepada usaha di bidang perikanan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Hanya dalam kurang lebih 10 tahun Vietnam sudah melesat melampaui Indonesia. Begitu pula hal yang sama terjadi pada komoditi kopi. Thailand yang sudah lama menjadi kompetitor Indonesia dulu di produk udang terus meningkatkan produk hasil laut mereka melalui value added baik untuk makanan beku maupun kemasan kaleng. Perusahaan perikanan di Thailand bisa menjadi salah satu perusahaan besar di dunia bahkan mengakuisisi perusahaan perusahaan di Amerika Serikat. Pepatah mengatakan “Banyak Jalan Menuju ke Roma”. Dibawah kepemimpinan bapak Edhy Prabowo, semoga ada banyak jalan untuk memajukan dan memberdayakan secara maksimal hasil laut dari perairan Indonesia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber penghasilan rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sehingga keluarga Indonesia dapat merasakan pangan, sandang, papan dan pendidikan yang layak. Read the full article

Siber.news - Pihak desa Sindangsari kecamatan Sajira kabupaten Lebak mangkir Lima kali persidangan di Komisi Informasi provinsi Banten dan berahkir di Pengadilan Tata Uasaha Negara (PTUN) Serang. Sangat disayangkan setiap panggilan Sidang di Komisi Informasi Provinsi Banten, Sekretaris Desa Sindangsari itu tidak pernah datang atau hadir di persidangan tersebut. Setidaknya jika hadir dipersidangan maka akan memahami tata cara mekanisme Unadang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebelumnya Solihin (pemohon), telah meminta prihal permohonan untuk memperoleh Informai dengan nomor surat 003/PPID/VII/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Desa Sindangsari selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, pemohon mengirimkan melalui jasa POS Indonesia dan surat permohonan tersebut tidak ada tanggapan atau jawaban selama 10 (sepulih) hari kerja, maka pemohon mengajukan surat yang kedua prihal Pernyataan Kebaratan Atas tidak Ditangapinya Permintaan Informasi Publik oleh Desa Sindangsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak pada tanggal 24 juli 2019. Selanjutnya pihak desa Sindangsari kecamatan Sajira menangapi surat prihal jawaban atas permohonan informasi dan Dokumentasi pada tanggal 01 Agustus 2019, dengab isi jawaban tersebut Kantor desa Sindangsari kecamatan Sajira pada jawabanya tidak keberatan. "Namun sampai pemahaman mereka belum menemukan aturan yang membolehkan untuk memberikan dokumen tersebut dalam bentuk Hard Copy kepada Pemohon Informasi Publik," ujar Solihin. Lebih jauh Solihin menambahkan kata, Setelah mendapatkan jawaban dari kantor desa sindangsari Kecamatan Sajira, Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten untuk penyelesaianya pada tanggal 05 Agustus dengan nomor surat 008/SLN/Pri-KIP/2019. "Permohonan itu dikirim langsung dan diterima oleh Ibu Ela Komalasari, pada tanggal 06 Agustus 2019, dan mendapatkan surat Akta Registrasi Sengketa 031/REG-PSI/VIII/2019," tambah Solihin. Masih kata Solihin, Pada tanggal 14 Agustus 2019 Komisi Informasi Provinsi Banten memangil dirinya selaku Pemohon pada agenda pemeriksaan awal untuk datang menghadiri Persidangan Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Agustus 2019 pada hari Kamis, namun Solihin tidak hadir dalam agenda sidang pemeriksaan awal, akhirnya sidang ditunda guna memangil kembali disidang kedua tetap pada agenda sidang pemeriksaan awal tanggal 03 September 2019, dan dilajutkan ke Sidang Mediasi dalam pelaksanaan mediasi tersebut, Pihak Termohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Pemohon. Pemohon meminta mediator Hilman, S.E., M.SI. untuk menunda kembali mediasi pada hari selasa, tanggal 10 September 2019 pukul 13.30 WIB. "Dalam pelaksanaan mediasi tersebut tanggal 10 September 2019, Termohon kembali tidak hadir, pihak kami menyatakan kepada Mediator, yakni Hilman, S.E., M.SI. untuk menarik diri dari mediasi secara tertulis, sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, karena dinyatakan Mediasi Gagal oleh Mediator," jelasnya. Pemohon mendapatkan kembali surat pangilan Sidang Pembuktian dari Komisi Informasi Provinsi Banten untuk datang menghadiri persidangan pada tanggal 18 September 2019 Pukul : 09.30 WIB dan Desa Sindang Sari Kecamatan Sajira (Pemohon) kembali tidak hadir, sidang pun ditunda. Hari kamis tanggal 19 September 2019 Komisi Informasi Provinsi Banten memangil kembali Pemohon melalui surat Pangilan Sidang Putusan, dan pada bacaan Putusan nomor 031/VIII/KI Banten-PS/2019 Komisi Informasi Provinsi Banten pada Amar Putusan Memutuskan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan terkait nota pembelanjaan bangunan jika didalam nota tersebut ada data yang dikecualika dapat dihitamkan 3. memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimin Read the full article

Siber.news, Pandeglang, - Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kabupaten Pandeglang mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang agar segera menutup tempat hiburan malam Carista yang berada di Kampung Pamatang, Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Pandeglang. Selain tempat hiburan di atas, Sakti Peksos juga mendesak agar seluruh tempat hiburan yang berkedok rumah bernyanyi di Kabupaten Pandeglang dilakukan razia, dan khusus Carista agar ditutup total atau dicabut izinnya, karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Desakan penutupan tempat hiburan malam itu buntut dari kasus pelanggaran yang dilakukan oleh tempat hiburan Carista yang mempekerjakan anak di bawah umur. Seorang Sakti Peksos Kabupaten Pandeglang, A. Subhan mengatakan, kasus itu harus ditanggapi serius oleh Pemda Pandeglang dalam hal ini bidang pekerja anak. Sebab tegasnya, kasus ini bukan kali pertama menimpa anak-anak di Kabupaten Pandeglang. “Masalah eksploitasi anak ini, harus dijadikan masalah yang serius. Jadi jangan dijadikan masalah sederhana. Hal ini memerlukan kontribusi lintas sektoral, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) harus lebih mengawal lagi dan menyikapinya untuk kedepannya,” jelasnya, Sabtu (23/11/2019). Selain di Carista tidak menutup kemungkinan di tempat hiburan lain juga ada yang mempekerjakan anak di bawah umur, oleh sebab itu ia juga meminta pada aparat penegak hukum menyisir semua tempat hiburan. “Kemungkinan ada lokasi lain yang memperkerjakan anak-anak, karena saya juga kerap mendapatkan informasi. Tentu ini harus segera ditindak oleh Pemda Pandeglang,” kata pria yang akrab disapa Aang ini. Menurutnya, selama ini Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah aktif dan strategis untuk menangani masalah pekerja anak. Salah satunya dengan meratifikasi konvensi ILO No. 138 Tahun 1973  dengan UU No. 20 Tahun 1999 mengenai batas usia minimum untuk bekerja. “Jelas Carista telah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anak. Maka dari itulah langkah tegas menutup Carista dari Pemda Pandeglang dibutuhkan. Kalau tidak tegas, sama saja mendukung mereka (pihak Carista),” tegas Aang. Terpisah, Kabid Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Pandeglang, Erik Widaswara mengatakan, jika izin yang dimiliki oleh pengelola Carista adalah rumah makan. Namun pihaknya akan mengecek data terlebih dulu. “Kalau gak salah Caritlsta itu izinnya rumah makan. Itu izin lama. Tapi begitu saja, hari Senin ke kantor saja kita ketemu langsung. Saya gak bisa komentar apa-apa,” tambahnya. (Rezqi Hidayat,S.Pd) Read the full article

Siber.news, JAKARTA - AKBP Benny Alamsyah kembali menghebohkan publik. Kali ini terjadi saat menjabat sebagai Kapolsek Kebayoran Baru. AKBP Benny Alamsyah terjerat kasus narkoba. Dia terjaring Bidang Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya. Sebanyak empat paket sabu di ruang kerjanya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono langsung mencopot jabatannya sebagai Kapolsek Kebayoran Baru. Kasus ini ditangani Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. "Itu sudah beberapa bulan lalu ya. Makanya saya perintahkan dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan kemudian jabatannya dicopot," kata Gatot Eddy di Polda Metro Jaya. Sementara, Ketua Umum GPAN Brigjen Pol Purn Drs. Siswandi memberikan apresiasi kepada tim Propam yang telah mengungkap oknum Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Benny, sehingga dapat mengungkap jaringannya yang memanfaatkan seorang Kapolsek di Jakarta. "Bukan sekedar oknum Kapolsek kedapatan Sabu, tetapi barang Sabu tersebut dari mana?" ungkap Ketua Umum GPAN Brigjen Pol Purn Drs. Siswandi, kepada media ini, Kamis (21/11/2019). Lanjutnya, dari hasil tangkapan yang barang buktinya dia ambil, atau sabu tersebut hasil bekingi Bandar Narkoba atau sudah rutinitas sengaja membelinya untuk dipakai. "Oknum tersebut sudah menghianati institusi Polri juga dan disinyalir masih banyak lagi oknum Polri yang menggunakan narkoba, hanya belum apes saja," beber Ketua Umum GPAN. Ketua GPAN juga berharap, Kapolri dengan mikir-mikir lagi untuk menindak oknum tersebut bila perlu pecat dahulu, baru proses Peradilan sehingga masyarakat yakin bahwa Polri komitmen tentang bersih-bersih terhadap oknum yang bermain-main dengan narkoba. "Terhadap oknum Polri yang masih menggunakan segera bertobat dan berobat, kalau tidak, tunggu waktu saja anda akan tertangkap," himbau Ketua Umum GPAN (ril/her) Read the full article

                          Kapal yang ditangkap Cilegon, Siber.news - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menangkap kapal muatan BBM ilegal sebanyak 35 ton di perairan Bojonegara, Banten. Kapal tersebut diduga tidak memiliki dokumen lengkap saat mengangkut BBM. Penangkapan dilakukan pada Rabu (20/11) malam sekitar pukul 23.00 WIB, kapal milik Bakamla KN Belut Laut yang sedang patroli mendapati kapal SPOB Noah 99 yang dianggap mencurigakan. Setelah ditelusuri, kapal tersebut ternyata kapal BBM. Hasil pemeriksaan awal, kapal SPOB Noah 99 mentransfer BBM jenis solar ke kapal tunda TB Momentum 8 di perairan Bojonegara. Saat hendak kembali ke pangkalan Pulau Kali, tim patroli Bakamla langsung mengamankan kapal tersebut. "Saat ini hasil yang kami sounding awal kurang lebih 35 ton. Untuk dokumen kapal mereka lengkap tapi berkaitan muatan beberapa dokumen tidak ada patut kita duga ilegal," kata Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla NS Embun saat memberi keterangan pers, Kamis (21/11/2019). Kapal tersebut kini diamankan di jetty Golden Key. 6 ABK ikut diamankan dan masih menjalani pemeriksaan. Ia melanjutkan, penyidikan lebih dalam akan ditangani oleh Polairud Polda Banten. "Itu makanya jadi kita ini hanya lakukan penyidikan awal nanti pendalaman akan dilajukan leh rekan-rekan kita entah dari Polair maupum PPNS ESDM," ujarnya. BBM diduga ilegal tersebut diperkirakan dipasarkan ke wilayah Banten. Guna penyidikan lebih lanjut, pihaknya akan melimpahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. "Diperkirakan diedarkan ke sekitar sini, tapi untuk lebih detail ke mana dipasarkan, dan motifnya apa kita serahkan ke rekan-rekan kita," tuturnya. Read the full article

Diduga Pelaku Pandeglang Banten, Siber.news - Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang Polda Banten, Berhasil mengungkap kasus tindakan pencurian alat Tower yang berada di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang, Rabu 20/11/2019. Kapolres Pandeglang AKBP Syofwan, melalui Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP DP Ambarita mengatakan, berdasarkan laporan dari para korban pemilik Tower, bahwa telah terjadi pencurian oleh beberapa orang tidak dikenal di wilayah kerja nya, mendapat laporan tersebut anggota kita langsung bergerak melakukan Lidik, dan mengumpulkan Bukti- bukti sehingga mengarah kepada para pelaku, dan anggota langsung melakukan penangkapan, semua pelaku berhasil kita tangkap di tempat yang berbeda, yaitu di rumahnya Masing-masing, pertama kita tangkap pelaku berinisial (MI) 49 tahun warga Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, (TI) 49 tahun, (AH) 43 Tahun, warga Kota Tanggerang dan satu pelaku berinisial (PRN) 50 tahun, warga Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. "Semua pelaku dan barang bukti dalam waktu singkat berhasil kita amankan, semua sudah kita amankan di Mako Polres Pandeglang, waktu penangkapan kita lakukan, Pada hari Hari rabu tanggal 20 november 2019 sekira jam 01.00 WIB Team Opsnal Res Pandeglang mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial (MO) selaku pelaku tindak Pidana pencurian, kemudian jam 05.00 wib, melakukan penangkapan terhadap tersangka (TI) dan (AH), selaku penadah, pada jam 07 00 wib kita tangkap lagi (PRN) selalu pelaku penadah hasil pencurian," Paparnya. Sementara Kapolres Pandeglang AKBP Sopwan Hermanto, membenarkan adanya pengungkapan kasus pencurian alat tower yang berada di wilayah Kecamatan Bojong. "Benar anggota kita telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian alat tower, sebagaiman di maksud dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman Hukuman 7 tahun Penjara dan pasal 480 KUHP dengan penjara 4 tahun penjara," tegas Kapolres Pandeglang. (Bidhum Pilda Banten / M. Irfandani) Read the full article

Siber.news, JAKARTA - Wartawan Koran Sinar Pagi, Haryawan melapor ke polisi atas kasus pengeroyokan dan perampasan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat kepolisian saat meliput di halaman Polda Metro Jaya (PMJ), pada Senin, 30 September 2019. Polisi diminta serius menindaklanjuti laporan ini. Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat Aminudin SH selaku Tim Kuasa Hukum Haryawan dari Kantor Hukum Rahmat Aminudin & Rekan kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (17/11/2019) siang. "Tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999," ujar Rahmat. Rahmat juga menegaskan, tekanan dan tindakan kekerasan terhadap jurnalis akan menghalangi hak publik untuk memperoleh berita yang akurat dan benar karena jurnalis tidak bisa bekerja dengan leluasa di lapangan. "Padahal jurnalis bekerja untuk kepentingan publik," katanya. Ditambahkan Rahmat, aparat kepolisian seharusnya tidak main hakim sendiri. Bila keberatan dengan keberadaan dan tugas jurnalis gunakan mekanisme dan prosedur yang jelas. Atas kejadian itu, korban sudah melakukan upaya Pelaporan di Polda Metro Jaya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/6259/X/2019/PMJ/Dit.Reskrimum. Kemudian pada Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Haryawan didampingi Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Rahmat Aminudin & Rekan mendatangi Polda Metro Jaya Ditreskrimum untuk memenuhi undangan permintaan keterangan Nomor : B/17166/X/RES.1.11/2019/Ditreskrimum. Selanjutnya melakukan Pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI (PROPAM) dengan Nomor : SPSP2/2780/XI/2019/BAGYANDUAN pada tanggal 5 November 2019. Kedepan, Rahmat selaku Tim Kuasa Hukum berencana akan melakukan upaya dengan menyurati dan mengunjungi Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Kapolri, Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dan Dewan Pers untuk permohonan perlindungan hukum. "Stop kekerasan terhadap Insan Pers. Jangan ada lagi Haryawan lainnya yang mengalami kejadian serupa. Oleh karena itu kami meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut," tandasnya. (ril/her) Read the full article

Siber.news, Denpasar, – Pemilik hotel Kuta Paradiso, Harijanto Karjadi (65) yang sempat menjadi buronan Polda Bali hingga berhasil diciduk di Malyasia (31/7) lalu, mulai duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (11/12). Sidang yang dipimpin langsung Kepala PN Denpasar, Sobandi itu dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikomandoi Jaksa I Ketut Sujaya. JPU mendakwa Harijanto dengan dakwaan alternatif, bahwa Harijanto Karjadi selaku Direktur PT Geria Wijaya Prestige/GWP (Hotel Kuta Paradiso) turut terlibat dan menyetujui pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham sehubungan peristiwa pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi dalam RUPS tanggal 14 November 2011. Akibat peristiwa tersebut, Tomy Winata selaku korban pelapor, dirugikan lebih dari 20 juta dolar AS. “Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, atau menyuruh memasukan keterangan palsu, ke dalam suatu akte outentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,” tuding Jaksa dalam dakwaan pertamanya. Diuraikan JPU, perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan kakaknya Hartono Karjadi (DPO) pada 14 November 2011 bertempat di Notaris I Gusti Ayu Nilawati yang beralamat di Jalan Raya Kuta No.87 Kuta, Badung. “Akibat perbuatan terdakwa (Harijanto Karjadi dan Hartono Karjadi), saksi korban mengalami kerugian sekitar 20.389.661,26 US Dollar,” sebut Jaksa. Atas perbuatannya ini, terdakwa yang menjabat Direktur PT Geria Wijaya Prestige (GWP) dijerat dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara dalam dakwaan kedua dan ketiga, Jaksa Sujaya memasang Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 ayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menanggapi dakwaan ini, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Berman Sitompul, Petrus Bala Pattyona dan Benyamin Seran akan mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan (18/11), dengan agenda pembacaan eksepsi penasihat hukum terdakwa atas dakwaan JPU. Kasus yang dilakukan oleh Hartono Karjadi (DPO) adalah melakukan pemalsuan akta otentik dan penggelapan. Akibatnya, pengusaha Tomy Winata (TW) mengalami kerugian USD 20.389.661 Kasus itu bermula ketika Harijanto Karjadi yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Geria Wijaya Prestige (GWP) dan Hermanto Karjadi selaku direktur menandatangani perjanjian pinjaman kredit dari Bank Sindikasi sebesar USD 17 juta. Bank Sindikasi tersebut terdiri dari PT Bank PDFCI (USD 5 juta), PT Bank Rama (USD 2 juta), PT Bank Dharmala (USD2 juta), PT Bank Indovest (USD 2 juta), PT Bank Finconesia (USD 2 juta), PT Bank Artha Niaga Kencana (USD 2 juta), dan PT Bank Multicor (USD 2 juta). Belakangan Bank Sindikasi mengalami restrukturasi perusahaan. Uang pinjaman itu dipakai PT GWP untuk pembangunan Hotel Sol Paradiso yang saat ini menjadi Hotel Kuta Paradiso. Dalam perjalanannya, salah satu bank tersebut diambil alih oleh pengusaha Tommy Winata (TW), termasuk piutang Harijadi. Pada saat TW akan menagih piutang tersebut Harijadi dinilai jaksa melakukan rangkaian perbuatan memalsukan akta sehingga dilaporkan TW ke polisi. (Rz/Her) Read the full article

Kios dan Awning Yang Dibangun DIpasar Ciruas Yang Pernah Di Bongkar "Hal tersebut di kemukakan Moc.Iskandar, Sekertaris Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Direktur PT.Karang Lewas Sejati. "Batasnya sampai dengan tanggal 28 November 2019 agar segera dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bila tidak di penuhi maka satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang akan melakukan penertiban sesuai aturan yang berlaku. Saat di hubungi awak media via WhatsApp, dikatakan Moc.Iskandar dugaan persoalan bangunan awning di pasar ciruas adanya keterlibatan oknum pegawai Dinas Pol PP," Ucapnya "Ada yang bermain mata, dan kini yang bersangkutan mulai gerah, kita lihat saja nanti jika terus membandel,"Tambahnya "Pihak Perwakilan PT. Karang Lweas Sejati Widodo saat di konfirmasi awak media, kita jangan bicarakan aturan pemerintah dengan kita menyediakan lahan parkir yang ijin parkirnya sudah lengkap itu saja sudah salah apalagi kita mendirikan bangunan kios dan awning trsebut." Ungkapnya "Intinya apapun yang kita lakukan resikonya akan kita pertanggungjawabkan" Tambahnya (Wen/Red) Read the full article

Jakarta, Siber.News – Tiga elemen bangsa yang memiliki semangat nasionalis sejati, yakni Loyalis Anak Negara Kesatuan Republik Indonesia (LA NKRI), Suara Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suara NKRI) dan Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika (Fornas Bhinneka Tunggal Ika) bekerjsama menyelenggarakan lomba menyanyi lagu kebangsaan bagi anak-anak. Acara tersebut berlangsung kemarin, Minggu, 17 Nopember 2019, bertempat di Aula RT 012 RW 011 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat. Turut hadir dalam acara ini yaitu Ketua LA NKRI Pusat Wikan Selur, Ketua Suara NKRI Agus Prakosa serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Lomba lagu kebangsaan ini disambut dengan antusias oleh warga sekitar dan juga orang tua anak-anak peserta lomba. Mereka sangat bersukacita dan bahagia, Terlihat dari setiap muka peserta lomba, warga sekitar juga panitia yang terlibat dalam acara ini sangat gembira dengan respon warga yang sangat baik dengan diadakannya lomba ini. Tak kurang sekitar 118 anak-anak dari Taman kanak-kanak, dan Sekolah Dasar dengan semangat mengikuti lomba ini. Setiap peserta lomba menyanyikan lagu kebangsaan, seperti Halo-Halo Bandung, Padamu Negeri, Garuda Pancasila, Bangun Pemudi-Pemuda, dan Ibu Kita Kartini. Tidak ketinggalan Karang Taruna dari lingkungan tempat lomba diadakan juga dilibatkan agar mereka dapat aktif berperan serta. Ketua LA NKRI Wikan Selur yang diwawancarai oleh awak media ini mengatakan bahwa LA NKRI akan terus bergerak dari satu kampung ke kampung lain untuk membantu Pemerintah memerangi intoleransi dan paham radikalisme di masyarakat. "Kita juga sadar bahwa ada yang mau memaksakan ideologi lain selain Pancasila, kita sadar bahwa telah terjadi krisis nasionalisme dan kebangsaan. Maka kami mengadakan lomba menyanyi lagu kebangsaan yang dimulai dari anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme harus dimulai dari anak-anak ini. Mereka (anak-anak) mempunyai fungsi yang strategis, penyambung kepemimpinan nasional yang akan datang, Maka kami akan terus bergerak dari satu kampung ke kampung yang lain," kata Wikan Selur kepada media di sela-sela acara. "Walaupun ada tawaran untuk membuat lomba menyanyi ini di Mall tetapi kami menolaknya. Kami akan terus bergerak dari satu kampung ke kampung dan ini merupakan salah satu cara kami untuk menanamkan nasionalisme dan patriotisme kepada anak-anak. Yang kami inginkan hanyalah agar negara ini aman, damai serta kami tidak menginginkan jabatan, tidak!" ujar Wikan Selur dengan semangat. Senada dengan LA NKRI, Ketua Umum Suara NKRI Agus Prakosa dan Sekjen NKRI Suyanto mengatakan hal yang sama. "Pemerintah tidak bisa langsung turun ke masyarakat, Maka kami merupakan perpanjangan Pemerintah ke masyarakat. Ke depannya acara seperti ini akan lebih rapi dan baik lagi. Kami berharap agar Pemerintah dapat memberi perhatian kepada kegiatan kami, Serta salah satu misi kami adalah menjaga Indonesia ini dengan Pancasilanya dan tidak ada ideologi lain, ataupun paham radikalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," Tutur Agus Prakosa. Tidak ketinggalan juga Sekjen Fornas Bhinneka Tunggal Ika yang dihubungi melalui pesan whatsapp mengatakan bahwa akan mendukung kegiatan seperti ini yang langsung masuk ke simpul-simpul masyarakat. Adapun Ketua Panitia dari acara lomba menyanyi ini yaitu Tommy Rusmandani mengatakan bahwa selama melangsungkan kegiatan-kegiatan seperti ini selalu mendapatkan sambutan positif dari warga sekitar dimana lomba diadakan. (JNY/Red) Read the full article

Siber.news, Jakarta - Direksi PT. Nusa Inti Energy Prima (NIEP) yang dikomandoi oleh Presiden Commusioner Ir. Didi Mokoginta, bersama Presiden Direktur Deddy Anas Mandagie, Bsc, melakukan Briefing Project Starting kepada ratusan staf. Bertempat di Ballroom Puri Mega Hotel, Sabtu, (16/11/2019) Siang. Presiden Direktur PT. NIEP Deddy Anas Mandagie, Bsc menyampaikan, bahwa giat briefing project starting ini dilakukan sebagai upaya pengenalan kerja bagi staff dalam pelaksanaan pekerjaan kedepan. "Kami berharap kedepan nanti, semua bisa berjalan dengan baik, terlebih dalam menangani 20 project, dan ini bisa dilakukan secara maksimal," ungkap Presiden Direktur PT. NIEP Deddy Anas Mandagie, Bsc. Sementara ditempat sama, Presiden Commusioner PT. NIEP Ir. Didi Mokoginta menyampaikan perihal Persiapan pekerjaan yang juga sebagai pemahaman dalam pelaksanaan awal kerja. "Tanpa perencanaan yang matang, tentunya pekerjaan kita akan sia-sia," demikian ungkap Presiden Commusioner PT. NIEP Ir. Didi Mokoginta dalam pemaparannya dihadapan ratusan staff. Selain itu, Presiden Commusioner, Ir. Didi Mokoginta juga menyampaikan tentang penataran atau training terkait keselamatan kerja, "Hal ini dilakukan agar karyawan dapat terlatih dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan," ungkapnya. (Tim/Heri) Read the full article