#anggotadprri

Pernyataan anggota DPR RI yang baru dilantik Lora Fadil menuai kontroversi terkait Rp 5 juta saja bisa berpoligami asalkan istri tak bergaya hidup mewah. . Hal ini dirasa mustahil #pelawak Kiwil yang juga berpoligami. Ia mengungkapkan biaya kebutuhan dua istrinya. . "Ya sebenernya bahasa lisan aja, bahasa lisan itu tidak sesuai dengan apa yang dihadapi padahal lebih, nggak mungkin lah Rp 5 juta. Pasti Lebih, gue ajaa sebulan harus Rp 30 juta," beber Kiwil kepada detikcom. . Kiwil mengaku baru tahu sosok Gus Lora Fadil dari Partai NasDem yang jadi anggota DPR periode terbaru. . Menurutnya tetap tak masuk akal menjalani hidup poligami hanya dengan Rp 5 juta. Kiwil menilai Lora Fadil mungkin hanya merendah dengan analogi biaya rendah untuk menjalani rumah tangga dengan lebih satu istri. . "Mungkin itulah sifat rendah diri merendah. 5 juta itu mungkin 5 juta dolar nggak tahulah apa dolar Singapura atau apa kita kan nggak paham," cetus Kiwil. . Gus Lora Fadil punya tiga istri. Ketiganya dibawa saat pelantikan anggota DPR di Gedung Parlemen. Sumber : hot.detik.com #guslorafadil #poligami #kiwil #anggotaDPRRI #lorafadil #artispoligami #artis #selebriti #tahu_nggak https://www.instagram.com/p/B3VixzugNF1/?igshid=15pf45tjwauka

Ditengah kasus hukum yang menjeratnya, Ahmad Dhani dikabarkan digugat cerai istrinya, Mulan Jameela. Isu ini mencuat setelah sebuah portal memberitakan tentang hal ini. . Kabar ini pun ditanggapi Mulan Jameela lewat unggahan di Insta Story-nya. Dalam postingannya, Mulan membagikan tangkapan layar yang membagikan tautan berita mengenai perceraiannya. . Tertulis dalam judul berita itu, Mulan mengugat cerai Ahmad Dhani setelah terpilih menjadi #anggotaDPRRI. . Terkait hal ini, Mulan Jameela pun memberikan bantahan tegas. Ia menyatakan berita perceraiannya adalah bohong. Mulan merasa difitnah karena tidak pernah diwawancara tentang hal ini. . "Untuk sekian kalinya @tribunnews berita bohong alias fitnah tanpa wawancara sama sekali," tulis Mulan Jameela mengiringi unggahannya, Kamis (26/9). . Meski demikian, Mulan lebih memilih untuk tetap sabar dan malah berterima kasih serta mendoakan portal berita tersebut. "Terima kasih mudah-mudahan rezekinya barokah," tandas Mulan Jameela. Sumber : TABLOIDBINTANG.COM #mulanjameela #AhmadDhani #cerai #hoax #artis #mahluktuhanpalingsexy #republikcintamanagement #dhaniahmad #tahu_nggak https://www.instagram.com/p/B2-fBU3AXtW/?igshid=17a2ejq46vqxj

Inanews - Eko Patrio, mengklaim diri lolos menjadi anggota DPR RI dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Berdasarkan perhitungan dari internal Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta Timur, Eko mengaku berada di urutan keempat. "Insya Allah ke Senayan lagi. Saya di kursi keempat, dipastikan masuk," kata Eko saat dijumpai di Studio ANTV, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019). Pemilik nama lengkap Eko Hendro Purnomo tersebut bersyukur bisa lolos sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Eko berpendapat bahwa keberhasilannya itu lantaran kepercayaan masyarakat setempat yang memilihnya. Meskipun faktor popularitas Eko sebagai seorang figur publik berpengaruh, menurut Eko, masyarakat sudah cerdas memilih. Ia mengatakan, masyarakat akan memilih berdasarkan cara sang caleg bisa memecahkan permasalahan di dapilnya. "Popularitas memang peta awal. Sekarang warga sudah jago dalam memilih. Kalau si caleg enggak bisa memetakan permasalahan di daerahnya, dia akan selesai. Konsepnya si caleg harus mengerti permasalahannya," kata dia. Read the full article

Inanews -  Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Rofi’ Munawar menilai, pembatalan kenaikan harga BBM jenis Premium oleh pemerintah sesungguhnya menunjukan kegagalan dalam pengelolaan tata niaga (mis management) BBM. Di sisi lain menunjukkan bahwa pengelolaan BBM Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif, namun lebih pada pertimbangan non teknis dan konsideran dadakan. "Rencana kenaikan kemarin, yang kemudian dibatalkan dalam waktu kurang dari satu jam, menunjukkan mis-koordinasi dan buruknya tata kelola energi selama ini,” ujar Rofi’ dalam keterangan pers pada hari Kamis (11/10/2018). Pemerintah sebelumnya telah berjanji tidak menaikan harga BBM Premium sampai dengan tahun 2019. Pada Rabu (10/10/2018) di Bali, Menteri ESDM Ignatius Jonan menyatakan bahwa harga BBM Premium akan dinaikan pemerintah, dari Rp6.550 per liter menjadi Rp7 ribu per liter. Klaimnya saat itu, langkah kenaikan harga Premium diambil pemerintah karena mempertimbangkan lonjakan harga minyak mentah dunia. Kemudian, dalam waktu tidak lama ia menarik ucapannya dan berdalih bahwa kenaikan Premium ditunda dalam waktu tidak ditentukan. Harga minyak mentah dunia saat ini berada di kisaran 80 dolar AS per barel, jauh dari patokan harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2018 sebesar 48 dolar AS. Patokan harga yang jauh berbeda dengan perkembangan riilnya semakin berat dengan mengetahui kondisi rupiah yang saat ini tengah tertekan terhadap dolar AS, hingga menyentuh level Rp15.200. Sementara, total kuota untuk Premium pada 2018 yang ditetapkan pemerintah untuk dipenuhi Pertamina sebanyak 11,8 juta kilo liter (KL). "Dengan angka sebesar itu sudah sepantasnya Pemerintah memiliki perhitungan yang cermat dan kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan naiknya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Namun apa yang ditunjukan kemarin sungguh telah mengabaikan aspek-aspek mendasar di atas," ungkapnya. Menurutnya, salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam mengelola energi nasional sesungguhnya dapat tercermin dalam kematangan mengelola tata niaga BBM bersubsidi maupun penugasan. Mengingat BBM ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. "Kebijakan sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa,” ucapnya. Saat ini, ia menilai bahwa pengelolaan harga BBM, khususnya Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif lapangan. Namun lebih pada pertimbangan non-teknis dan subjektif. "Seperti alasan pembatalan menunggu kesiapan Pertamina dan memperhatikan daya beli masyarakat. Nampak tidak relevan dengan pola kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selama ini, sehingga cenderung membingungkan. Saya khawatir akhirnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diukur dan dikaitkan dengan tahun politik” ujarnya mewakili suara kubu fraksi PKS. Read the full article

Kemudian, dalam waktu tidak lama ia menarik ucapannya dan berdalih bahwa kenaikan Premium ditunda dalam waktu tidak ditentukan. Harga minyak mentah dunia saat ini berada di kisaran 80 dolar AS per barel, jauh dari patokan harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2018 sebesar 48 dolar AS. Patokan harga yang jauh berbeda dengan perkembangan riilnya semakin berat dengan mengetahui kondisi rupiah yang saat ini tengah tertekan terhadap dolar AS, hingga menyentuh level Rp15.200. Sementara, total kuota untuk Premium pada 2018 yang ditetapkan pemerintah untuk dipenuhi Pertamina sebanyak 11,8 juta kilo liter (KL). "Dengan angka sebesar itu sudah sepantasnya Pemerintah memiliki perhitungan yang cermat dan kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan naiknya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Namun apa yang ditunjukan kemarin sungguh telah mengabaikan aspek-aspek mendasar di atas," ungkapnya. Menurutnya, salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam mengelola energi nasional sesungguhnya dapat tercermin dalam kematangan mengelola tata niaga BBM bersubsidi maupun penugasan. Mengingat BBM ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. "Kebijakan sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa,” ucapnya. Saat ini, ia menilai bahwa pengelolaan harga BBM, khususnya Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif lapangan. Namun lebih pada pertimbangan non-teknis dan subjektif. "Seperti alasan pembatalan menunggu kesiapan Pertamina dan memperhatikan daya beli masyarakat. Nampak tidak relevan dengan pola kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selama ini, sehingga cenderung membingungkan. Saya khawatir akhirnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diukur dan dikaitkan dengan tahun politik” ujarnya mewakili suara kubu fraksi PKS. Read the full article

Inanews -  Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Rofi’ Munawar menilai, pembatalan kenaikan harga BBM jenis Premium oleh pemerintah sesungguhnya menunjukan kegagalan dalam pengelolaan tata niaga (mis management) BBM. Di sisi lain menunjukkan bahwa pengelolaan BBM Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif, namun lebih pada pertimbangan non teknis dan konsideran dadakan. "Rencana kenaikan kemarin, yang kemudian dibatalkan dalam waktu kurang dari satu jam, menunjukkan mis-koordinasi dan buruknya tata kelola energi selama ini,” ujar Rofi’ dalam keterangan pers pada hari Kamis (11/10/2018). Pemerintah sebelumnya telah berjanji tidak menaikan harga BBM Premium sampai dengan tahun 2019. Pada Rabu (10/10/2018) di Bali, Menteri ESDM Ignatius Jonan menyatakan bahwa harga BBM Premium akan dinaikan pemerintah, dari Rp6.550 per liter menjadi Rp7 ribu per liter. Klaimnya saat itu, langkah kenaikan harga Premium diambil pemerintah karena mempertimbangkan lonjakan harga minyak mentah dunia. Kemudian, dalam waktu tidak lama ia menarik ucapannya dan berdalih bahwa kenaikan Premium ditunda dalam waktu tidak ditentukan. Harga minyak mentah dunia saat ini berada di kisaran 80 dolar AS per barel, jauh dari patokan harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2018 sebesar 48 dolar AS. Patokan harga yang jauh berbeda dengan perkembangan riilnya semakin berat dengan mengetahui kondisi rupiah yang saat ini tengah tertekan terhadap dolar AS, hingga menyentuh level Rp15.200. Sementara, total kuota untuk Premium pada 2018 yang ditetapkan pemerintah untuk dipenuhi Pertamina sebanyak 11,8 juta kilo liter (KL). "Dengan angka sebesar itu sudah sepantasnya Pemerintah memiliki perhitungan yang cermat dan kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan naiknya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Namun apa yang ditunjukan kemarin sungguh telah mengabaikan aspek-aspek mendasar di atas," ungkapnya. Menurutnya, salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam mengelola energi nasional sesungguhnya dapat tercermin dalam kematangan mengelola tata niaga BBM bersubsidi maupun penugasan. Mengingat BBM ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. "Kebijakan sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa,” ucapnya. Saat ini, ia menilai bahwa pengelolaan harga BBM, khususnya Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif lapangan. Namun lebih pada pertimbangan non-teknis dan subjektif. "Seperti alasan pembatalan menunggu kesiapan Pertamina dan memperhatikan daya beli masyarakat. Nampak tidak relevan dengan pola kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selama ini, sehingga cenderung membingungkan. Saya khawatir akhirnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diukur dan dikaitkan dengan tahun politik” ujarnya mewakili suara kubu fraksi PKS. Read the full article

Inanews -  Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Rofi’ Munawar menilai, pembatalan kenaikan harga BBM jenis Premium oleh pemerintah sesungguhnya menunjukan kegagalan dalam pengelolaan tata niaga (mis management) BBM. Di sisi lain menunjukkan bahwa pengelolaan BBM Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif, namun lebih pada pertimbangan non teknis dan konsideran dadakan. "Rencana kenaikan kemarin, yang kemudian dibatalkan dalam waktu kurang dari satu jam, menunjukkan mis-koordinasi dan buruknya tata kelola energi selama ini,” ujar Rofi’ dalam keterangan pers pada hari Kamis (11/10/2018). Pemerintah sebelumnya telah berjanji tidak menaikan harga BBM Premium sampai dengan tahun 2019. Pada Rabu (10/10/2018) di Bali, Menteri ESDM Ignatius Jonan menyatakan bahwa harga BBM Premium akan dinaikan pemerintah, dari Rp6.550 per liter menjadi Rp7 ribu per liter. Klaimnya saat itu, langkah kenaikan harga Premium diambil pemerintah karena mempertimbangkan lonjakan harga minyak mentah dunia. Kemudian, dalam waktu tidak lama ia menarik ucapannya dan berdalih bahwa kenaikan Premium ditunda dalam waktu tidak ditentukan. Harga minyak mentah dunia saat ini berada di kisaran 80 dolar AS per barel, jauh dari patokan harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2018 sebesar 48 dolar AS. Patokan harga yang jauh berbeda dengan perkembangan riilnya semakin berat dengan mengetahui kondisi rupiah yang saat ini tengah tertekan terhadap dolar AS, hingga menyentuh level Rp15.200. Sementara, total kuota untuk Premium pada 2018 yang ditetapkan pemerintah untuk dipenuhi Pertamina sebanyak 11,8 juta kilo liter (KL). "Dengan angka sebesar itu sudah sepantasnya Pemerintah memiliki perhitungan yang cermat dan kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan naiknya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Namun apa yang ditunjukan kemarin sungguh telah mengabaikan aspek-aspek mendasar di atas," ungkapnya. Menurutnya, salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam mengelola energi nasional sesungguhnya dapat tercermin dalam kematangan mengelola tata niaga BBM bersubsidi maupun penugasan. Mengingat BBM ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. "Kebijakan sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa,” ucapnya. Saat ini, ia menilai bahwa pengelolaan harga BBM, khususnya Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif lapangan. Namun lebih pada pertimbangan non-teknis dan subjektif. "Seperti alasan pembatalan menunggu kesiapan Pertamina dan memperhatikan daya beli masyarakat. Nampak tidak relevan dengan pola kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selama ini, sehingga cenderung membingungkan. Saya khawatir akhirnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diukur dan dikaitkan dengan tahun politik” ujarnya mewakili suara kubu fraksi PKS. Read the full article