Setiawan Satria dan Rekan

Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain

Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat akhir-akhir ini menggemparkan seluruh warga Indonesia. Kasus ini melibatkan Ferdy Sambo beserta istrinya. Tapi tahukah apa definisi pembunuhan dan pasal pasal apa saja yang dapat menjerat tindak pidana ini? Definisi Pembunuhan  Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an yang mengandung makna mematikan,…

PHK – Pemutusan Hubungan Kerja dan aturannya

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apa pun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerjanya disebut dengan PHK. Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Pemutusan Hubungan Kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. PHK sering kali menimbulkan keresahan khususnya…

Somasi – Definisi dan Pelaksanaannya

Definisi Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Apa Tujuannya? Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Kapan diperlukannya? Tidak ada ketentuan yang mengatur berapa kali somasi harus diajukan, namun dalam…

DELIK : Pengertian dan Jenis – Jenisnya

Perbuatan yang dapat dihukum dapat disebut dengan beberapa istilah lain, yaitu: tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik (delict).Delik (delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang dilakukan dengan sengaja atau (salah atau “schuld”) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut…

Pengadilan Tinggi Bandung Luncurkan Aplikasi Pelayanan Konsultasi Hukum e-Peduli

Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membuat terobosan dengan meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mandiri dan aplikasi pelayanan publik e-Peduli. Sekretaris MA Hasbi Hasan (duduk) didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Herri Swantoro mencoba layanan di PTSP Mandiri yang baru diresmikan, Kamis, 6 Januari 2022./Lucky M Lukman/Galamedia / Kedua layanan dibuka untuk memberikan kemudahan…

HAKI – Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali para pelajar. Pelajar merupakan bagian dari generasi muda yang akan melanjutkan masa depan bangsa, lekat dengan media sosial dan terhubung dengan koneksi tanpa batas dunia maya. Di era internet yang serba mudah dan cepat, kesadaran dan pemahaman Kekayaan Intelektual sangatlah…

Satgas Mafia Tanah Telah Tangani 180 Kasus

Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang dibentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menangani 180 kasus pertanahan. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Hary Sudwijanto mengatakan mafia tanah merupakan sekelompok individu yang bergabung dalam satu kelompok, kemudian melakukan suatu kejahatan…

6 Cara Menghadapi Mafia Tanah | Modus Sindikat Menggunakan Notaris Palsu

Sebagai pemilik tanah, kamu harus bisa memiliki cara menghadapi mafia tanah, salah satu modus sindikat ini adalah menggunakan notaris palsu.  Pada pertengahan Februari 2021, Dino Patti Djalal sempat bercuit melalui akun media sosial Twitter. Penasihat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengisahkan kalau mafia tanah sudah mengubah sertifikat rumah milik ibunya. Situs berita…

Mafia Tanah Merajalela, Kenali Modus Operandinya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya dalam memberantas praktik-praktik mafia tanah. Kehadiran mafia tanah dianggap sebagai penyebab terjadinya kasus sengketa dan konflik pertanahan yang marak terjadi. Karena itu, mafia tanah tidak boleh semakin merajalela dan seluruh oknum yang terlibat di dalamnya harus diberantas hingga ke akar. Menteri…

Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Berikut adalah perbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum perdata menurut para ahli. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 2), memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu…

Lelang Hak Tagih? Mengapa TIdak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hak tagih (piutang, aset kredit) merupakan barang yang dapat dijual secara lelang. Namun demikian sejauh ini belum ada peraturan yang jelas tentang tata cara melelang hak tagih berikut dokumen persyaratan lelangnya. Padahal potensi lelang hak tagih cukup besar.…

Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial Internet

Akhir-akhir ini marak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan Tehnologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabakan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekpresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus…

Review Film Hukum: Devil’s Advocate (1997)

Film ini menceritakan tentang seorang pengacara pidana dari Florida; Kevin Lomax yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Dia adalah seorang perfeksionis yang berambisi untuk memenangkan setiap perkara yang ia tangani. Pada perkara Lloyd Gettys; guru yang dituduh melakukan pelecehan, dia tahu kliennya bersalah. Namun tetap berusaha untuk memenangkan kasus tersebut. Pada akhirnya Kevin Lomax…

TINDAKAN FRAUD SEBAGAI PELANGGARAN ETIKA BISNIS

Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan dilakukan untuk tujuan pribadi atau tujuan kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Dalam kata Fraud itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung didalamnya seperti Kecurangan, Kebohongan, Penipuan, Kejahatan,…

Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau biasa disebut dengan UU Kepailitan. Dalam aturan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit artinya ketika debitur (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditur (pemberi utang) tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (arti pailit).