Kewarganegaraan

A. Apa itu Korupsi?

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri Istilah korupsi berasal dari perkataan latin ‘coruptio’ atau ‘corruptus’ yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Sementara istilah korupsi di beberapa negara, seperti ‘Oshoku’ (Jepang) artinya kerja kotor, ‘gin moung’ (Thailand) yang berarti makan bangsa, dan ‘tanwu’ (China) berarti keserakahan bernoda.Inti makna korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyimpangan, mengkhianati kepercayaan, penggelapan, penipuan, penyuapan, dan sebagainya yang mengandung nilai penghinaan dan fitnah.

B. Bagaimana Cara Mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Generasi Muda?

The Struggle for Power and Peace, mengemukakan bahwa menurutnya ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil (stable factors), terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah (dinamic factors), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah.Indonesia terdiri atas delapan unsur yang dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra (tiga gatra) alamiah dan Panca Gatra (lima gatra) sosial. Unsur atau gatradalam ketahanan nasional Indonesia tersebut, sebagai berikut:

Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) yaitu: 1) Gatra letak dan kedudukan geografi 2) Gatra keadaan dan kekayaan alam 3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk LIma aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu: 1) Gatra ideologi 2) Gatra politik 3) Gatra ekonomi 4) Gatra sosial budaya (sosbud) 5) Gatra pertahanan dan keamanan (hankam) menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. a. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. Kemampuan ini akan sangat terbatas jika, misalnya ada kecenderungan kronis defisit fiskal yang besar atau tingginya tingkat pengangguran. Di sisi lain, kemampuan ini akan ditingkatkan ketika ekonomi memiliki alat kebijakan yang dapat melawan dampak dari guncangan negatif, seperti posisi fiskal yang kuat. Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan pengeluaran atau pemotongan pajak untuk melawan dampak negatif guncangan yang disebut netralisasi guncangan. b. Kemampuan untuk menahan guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari guncangan bisa diserap atau dilumpuhkan, sehingga dampak akhirnya dapat diabaikan. Jenis ketahanan ini terjadi jika ekonomi memiliki mekanisme reaksi endogen terhadap guncangan negatif dan mengurangi dampaknya, yang disebut sebagai peredam guncangan. Misalnya, keberadaan tenaga kerja yang fleksibel dan multi-terampil yang dapat bertindak sebagai instrumen penyerap guncangan negatif. Permintaan mendadak sektor ekonomi tertentu dapat relatif mudah dipenuhi oleh pergeseran sumber daya dari sektor lain. c. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat, dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dari kerentanan ekonomi.

Unsur - Unsur Kekuatan Nasional

A. Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Istilah Ketahanan Nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata “nasional” berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang–orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional yakni: 1. ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin 2. ketahanan nasional sebagai kondisi 3. ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran “Asta Gatra”. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan “Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra”. Ketahanan nasional sebagai kondisi, pengertian kedua, sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi, pengertian tiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa “survive” walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi “ketahanan nasional”. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekataan dengan menggunakan ajaran Asta Gatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.

B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (national outlook)bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasannasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungantempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri danlingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dankeberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia,Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsiberbangsa dan bernegara.

A. Apa Itu Wawasan Nusantara?

Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian yakni pengertian etiomologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata Wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya pandangan. Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata ”nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata ”nusa” berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata ”nusa” juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata ”nusa” dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu ”antara” memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. ”Antara” juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata ”antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata ”antara” mempunyai makna antar (antara), relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata ”nusa” dan ”antara” menjadi kata ”nusantara” dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Berdasar pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri anda sebagai individu.

B. Mengapa Wawasan Nusantara Diperlukan?

Tujuan WawasanNusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia, yang telah lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang per orangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah. Selain itu tujuan Wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu : • Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. • Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara

Ada sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep Wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatarbelakangi berkembangnya konsepsi Wawasan nusantara. 1. Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. 2. Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara Seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan nusantara juga dilatarbelakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa, telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. 3. Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yang menyatakan, tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja, tidak ada masalah. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau yang kedua? Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan “Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2) memajukan kesejahteraan umum 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

LEMBAGA PENEGAK HUKUM

a. Kepolisian Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang: 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana; 2) mencari keterangan dan barang bukti; 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa: a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; b) pemeriksaan dan penyitaan surat; c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

b. Kejaksaan Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Jadi, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh: 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 3) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. Tugas dan wewenang Kejaksaan bukan hanya dalam bidang Pidana, tetapi juga di bidang Perdata dan Tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

c. Kehakiman Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 UU 197 Nomor 8 tahun1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

LEMBAGA PERADILAN

a. Peradilan Agama Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah. b. Peradilan Militer Wewenang Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang diakukan oleh:

1) seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI; 2) seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI; 3) seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang; 4) orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

c. Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. d. Peradilan Umum Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum.

C. Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

A. Sumber HIstoris, Sosiologis, dan Politik Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Sumber Nilai Berasal Dari Demokrasi Desa Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, olehrakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lamadi Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad XIV sampai XVkekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan.Ada istilah yang cukup tekenal pada masa itu bahwa “Rakyat ber-raja padaPenghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur (Logika) dan patut (Keadilan)”. tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaanbermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secaramufakat (kata sepakat). Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau:“Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” (Bulat air karenapembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat). Selanjutnya Hatta menjelaskan: Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong royong, hakmengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaanraja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yangkuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahanIndonesia merdeka di masa datang (Latif, 2011). 2. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya.Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa(Tauhid, Monoteisme).Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunyawujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yangmelahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid(Latif, 2011) Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prisip Tauhid itudicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. sejak awal pertumbuhankomunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakandasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa (nation).Sebagaimanatermaktub dalam Piagam Madinah, “negara-bangsa” didirikan atas dasarpenyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu(ummatan wahidah) tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan yangada. Robert N. Bellah menyebutkan bahwa contoh awal nasionalismemodern mewujud dalam sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan parakhalifah Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistemkemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatanyang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikapkejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam,dalam dunia Melayu berkembang peribahasa, “Melayu pantangmembantah”. Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi “Rajaadil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah”. Nilai-nilai egalitarianismeIslam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem“kasta” baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial (Wertheim, 1956).   3. Sumber Nilai yang Berasal Dari Barat Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawadua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dansisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomioleh imperialisme dan kapitalisme, yang tidak jarang bekerjasama dengankekuatan-kekuatan feodal bumi putera, menumbuhkan sikap antipenindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintiskemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi 162politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus darigagasan-gagasan humanisme-demokratis Eropa (Latif, 2011) Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosiodemokrasi Barat, memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segalakeragaman ideologi-politik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaanmaupun sekuler, semuanya memiliki titik-temu dalam gagasan-gagasandemokrasi sosialistik (kekeluargaan), dan secara umum menolakindividualisme. Budiardjo (2008) menyatakanbahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampaimasa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu: a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masademokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen danpartai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer, b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa DemokrasiTerpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusionalyang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapaaspek demokrasi rakyat. c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasiPancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yangmenonjolkan sistem presidensiil. d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yan menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksiterhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa RepublikIndonesia III.

B. Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Demokrasi Pancasila

Pancasila Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 (I), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap fungsi dan peran lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat diantaranya :

1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat. Ketentuan mengenai MPR dlam naskah asli UUD 1945 terdiri atas dua pasal, kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat, pasal 3 tanpa ayat.dan terjadi beberapa perubahan. Akibatnya perubahan mendasar dalam sistem ketetanegaraan kita adalah dari sistem vertical hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balances

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasan dan menerpakan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai dpr dilakukan perubahan yaitu penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota dpr. Dua ketentuan lainnya yakni, susunan dan masa siding DPR tetap tidak berubah.menerut ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 fungsi DPR ada tiga, yaitu legislasi,anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 DPR memiliki hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat.

3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu 

pasal 22C  Ayat 1 ***)Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.Ayat 2 ***)Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Ayat 3 ***)Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.Ayat 4 ***)Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.  pasal 22 D  Ayat 1 ***) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.Ayat 2 ***) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.Ayat 3 ***) Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.Ayat 4 ***) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

C. Esensi dan urgensi demokrasi pancasila

1. demokrasi

Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD

kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional

MembangunArgumententangDinamikadanTantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

A. Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

konstitusi perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya. Berikut disajikan sejumlah fungsi konstitusi :

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).

2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).

3. Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abadke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Konstitusi atau Undang-undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Miriam Budiardjo mengatakan:“Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasikonstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas,yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehinggapenyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengandemikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.”(Budiardjo, 1978: 96).

Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, Kusnardi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni membagi kekuasaan dalam negara, dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagai di antara beberapa lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagaialat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan.Mengingat pentingnya konstitusi dalam suatu negara ini, Struycken dalam bukunya “Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlander ” menyatakan bahwa Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

a.) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. ·      

b.) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.  ·

c.)Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan dating.

C. Membangun Argumententang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang- undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut

1. Masa Berlakunya UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan) 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi

2. Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950

3. UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959

4. UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) 5 Juli 1959 sampai dengan 1965

5. UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru) 1966 sampai dengan 1998

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

1. Makna Integrasi Nasional  Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.

2. Jenis - jenis Integrasi 1. ASIMILASIA similasi merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru yang sifatnya melebur, sehingga kebudayaan yang baru terbentuk tidak memeiliki ciri-ciri kedua atau lebih kebudayaan pembentuknya.Dalam hal ini, negara berusaha meleburkan beberapa kebudayaan agar dijadikan menjadi satu kebudayaan yang sifatnya lebih mudah diterima oleh semua masyarakat. Pastinya hal itu bertujuan untuk mewujudkan integrasi nasional di tengah keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Cara ini cukup efektif untuk mencegah adanya saling klaim ataupun sifat etnosentrisme yang berlebihan. 2. AKULTURASI Akulturasi adalah percampuran dua macam atau lebih kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru denga tidak menghilangkan sifat atau ciri-ciri budaya yang asli pembentuknya. Hal ini bisa diterapkan dalam suatu negara untuk menciptakan integrasi nasional di tengah keragaman budaya masyarakat.Pemerintah atau negara bisa menjadikan cara ini sebagai suatu hal yang cukup inovatif dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Meskipun demikian juga tetap menghargai dan memelihari nilai-nilai budaya tertentu dengan baik sebagai bentuk identitas budaya maupun sosial. 3. PLURALIS Pluralis merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat ataupun negara. Paham ini berusaha mewujudkan integrasi nasional dengan cara memberi kesempatan bagi semua unsur perbedaan yang ada di masyarakat untuk lebih maju dan berkembang.Bisa dikatakan paham ini sangat demokratis dan sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia. Usaha pemberian kesempatan untuk setiap unsur keragaman yang ada tersebut didasarkan pada hak masing-masing komponen, sehingga semua bebas melakukannya dengan baik dan tidak melanggar norma dan nilai persatuan dan kesatuan. 4. NORMATIF Integrasi normatif ini terwujud karena adanya norma-norma tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat. Dengan berlakunya norma tersebut artinya masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaatinya. Jadi, adanya norma tertentu bisa mempersatukan masyarakat yang beragam di suatu negara.

5. INSTRUMENTAL Integrasi nasional dalam bentuk instrumental ini terlihat sangat nyata karena memang dari fisik orang atau masyarakat. Hal itu bisa terbentuk karena adanya kesamaan atau keseragaman antar individu atau kelompok dalam lingkungan hidup. 6. FUNGSIONAL Integrasi fungsional terbentuk karena adanya kesamaan fungsi tertentu dalam suatu masyarakat. Mereka yang merasa mempunyai kesamaan fungsi atau peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Mengapa Integrasi Nasional dibutuhkan?

Intergrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia,dimana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia, misal menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan bagi setiap negara, salah satunya Indonesia. Sebab masyarakat yang terintegrasi dapat mencapai tujuan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaraganm suku,budaya dan agama. 

Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang trend walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalilasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi dimana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan.

Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboya bhinneka tunggal ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka integrasi nasional berfungsi sebagai suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada sehingga tiap-tiap ancaman yang menghadang dalam pembangunan nasional dapat ditangkal dengan baik.

C. Tantang dalam Membangun Integrasi

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. 

Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.

Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mangabaikan batas-batas negara- bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan- ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara- bangsa. Negara-bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Lalu apa esensi, urgensi serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara-bangsa Indonesia? Apa sajakah identitas nasional Indonesia itu?

A. Konsep dan Urgensi Identitas Nasional

Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari kata “identity” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary berarti: (1) (C,U) who or what sb/sth is; (2) (C,U) the characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others; (3) the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth. Dalam kamus maya Wikipedia dikatakan “identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's conception and expression of their individuality or group affiliations (such as national identity and cultural identity). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh sesorang, pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam Kartu Tanda Penduduk, ID Card, Surat Ijin Mengemudi, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa.

Kata nasional berasal dari kata “national” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary berarti: (1) connected with a particular nation; shared by a whole nation; (2) owned, controlled or financially supported by the federal, government. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakeristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

B. Mengapa Identitas Nasional Dibutuhkan? Identitas nasional Indonesia sangat diperlukan adalah karena kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat beragam dengan banyak suku bangsa di dalamnya. Setiap suku bangsa memiliki bahasa, agama, kebudayaan tersendiri dan berbeda satu sama lain. Keberagaman yang sangat tinggi tersebut menjadikannya ada identitas yang dapat berfungsi sebagai pemersatu dari setiap penduduk suku bangsa sebagai warga negara Indonesia. Banyaknya suku bangsa dapat menjadi tantangan dalam menentukan karakteristik identitas nasional.

C. Sumber Historis, Sosiologi, dan Politik tentang Identitas Nasional

Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa). Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis (Etiche Politiek). Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional.

Identitas nasional bersifat buatan, dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antaretnis, antarbudaya, antarbahasa, antargolongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antarindividu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah/muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain.

Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno (2013) sebagai berikut: (1) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia; (2) Bendera negara adalah Sang Merah Putih; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar falsafah negara adalah Pancasila; (7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

D. Apa Saja Identitas Nasional yang Dimiliki Bangsa Indonesia?

1. Bendera negara Sang Merah Putih Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (lingua franca) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. 3. Lambang Negara Garuda Pancasila Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila.  Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila.

Menurut sejarah, lambang negara Indonesia merupakan rancangan Sultan Hamid II, terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Setelah mendapat masukan, perbaikan dan penyempurnaan, rancangan lambang negara itu akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. 

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan.

5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti halnya sebuah lukisan mozaic yang beraneka warna namun karena tersusun dengan baik maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapa pun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

6. Dasar Falsafah Negara Pancasila Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional.

Mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik ? Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapa pun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila.

Belajar tentang kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang ke Indonesian, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang Sarjana atau Profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu memahami tentang kewarganegaraan.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara.

Apabila PKn memang penting bagi suatu negara, apakah negara lain memiliki PKn atau Civic (Citizenship) Education? Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winataputra (2006) dan diperkaya oleh Sapriya (2013) sebagai berikut:  Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)  Civics, Civic Education (USA)  Citizenship Education (UK)  Ta’limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah (Timteng)  Educacion Civicas (Mexico)  Sachunterricht (Jerman)  Civics, Social Studies (Australia)  Social Studies (USA, New Zealand)  Life Orientation (Afrika Selatan)  People and Society (Hongaria)  Civics and Moral Education (Singapore)  Obscesvovedinie (Rusia)  Pendidikan Sivik (Malaysia)  Fuqarolik Jamiyati (Uzbekistan)  Grajdanskiy Obrazavanie (Russian-Uzbekistan)

Adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam.

B. Alasan Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pruralisme yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. C. Sumber Historis, Sosiologi, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pada subbab ini, Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan, serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan.

Pada kurikulum 1975 pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal Civics. Adapun sekarang ini, berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKn. Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka.

Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1994. Selanjutnya nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang- undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan Agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.

Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni: (1) Periode I (1945 s.d. 1949); (2) Periode II (1949 s.d. 1950); (3) Periode III (1950 s.d. 1959); (4) Periode IV (1959 s.d. 1966); (5) Periode V (1966 s.d. 1998); (6) Periode VI (1998 s.d. sekarang).

PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.

E. Mendeskripsikan Esesnsi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan

Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 Tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 Tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud (2013) bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi (demographic bonus) sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030- 2045 akan mempunyai usia produktif (15-64 tahun) yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan.