BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster akan bertindak tegas terhadap semua Warga Negara Asing (WNA) yang berulah dan terindikasi melanggar Undang-undang dengan memberikan sanksi berupa pendeportasian hingga denda miliaran rupiah, dimana hal tersebut diungkapkannya langsung dalam konferensi pers di Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (28/5/2023) kemarin. Didampingi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali dan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Gubernur Koster menyebut, pihaknya juga telah melakukan pendeportasian terhadap perilaku Warga Negara Asing (WNA) atau wisatawan mancanegara yang melakukan tindakan tidak pantas dan aktivitas tidak sesuai izin visa. “Melalui Kemenkumham Bali, kita telah mendeportasi wisatawan mancanegara dari Bulan Januari sampai dengan Mei berjumlah 129 orang. Polda Bali telah memproses tindak hukum pidana berjumlah 15 orang, dan menindak pelanggaran terhadap lalu-lintas yang sudah diproses kurang lebih sejumlah 1.100 orang,” ungkapnya. Selanjutnya, dirinya juga telah menyikapi WNA yang tidak memakai busana sopan, dan tak pantas pada saat berkunjung ke tempat suci, daya tarik wisata, tempat umum, dan selama melakukan aktivitas di Bali. Selain itu, Gubernur juga menanggapi adanya pemberitaan terkait dengan Kripto sebagai alat transaksi pembayaran di hotel, restoran, destinasi wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat lainnya. "Kami akan bertindak tegas terhadap setiap WNA yang berkelakuan yang tidak sopan di tempat suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya, hingga bekerja atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Terkait kripto, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang terdapat sanksi bagi penggunaan mata uang selain rupiah dan alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta," tandasnya. (aar/bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kasus dugaan penipuan dan penggelepan senilai Miliaran Rupiah yang menimpa korban bernama Fannie Lauren, mantan Puteri Indonesia Persahabatan 2002, selaku Direktur PT. Indo Bhali Makmurjaya kini memasuki babak baru. Tak main-main, Fannie Lauren didampingi kuasa hukumnya Dr. Togar Situmorang, SH., MH., MAP., CMED., CLA., pada Kamis (8/9/2022) kembali melakukan pelaporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali, setelah sebelumnya diketahui mereka juga sempat melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri, pada Senin (29/8/2022) lalu. Saat ditemui langsung oleh awak media pada Kamis (8/9/2022) di Markas Komando (Mako) Polda Bali, kuasa hukum Fannie Lauren, Dr. Togar Situmorang, SH., MH., MAP., CMED., CLA., menjelaskan, bahwa pelaporan yang dilakukan bersama kliennya tersebut merupakan bentuk simulasi tanggung renteng dari laporan sebelumnya di Mabes Polri ke Polda Bali dengan harapan agar cepat ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian. "Ini adalah simulasi tanggung renteng dari laporan kita terdahulu di Bareskrim yang kita harapkan cepat bergerak agar kita tahu bahwa pelaku ini bukan satu kali atau dua kali melakukan hal-hal yang diduga melakukan tindakan melawan hukum," terang Advokat berbadan besar yang akrab disapa Bang Togar tersebut. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa laporan tersebut telah diterima langsung oleh AIPDA I Ketut Sumerta dan diketahui oleh IPDA I Dewa Putu Artana dengan nomor STTL/534/IX/2022/SPKT/POLDA BALI, atas nama seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial LS asal Swiss dengan dugaan pidana Pasal 263 dan Pasal 372 serta juncto Tindak Pidana Pencucian Uang. 'Harapan kita sesungguhnya apa yang dia punya, usahanya dia, ya dikembalikan haknya. Artinya disini ada satu kerugian yang dialami yaitu berupa nominal. Diajak selesai baik-baik tidak, dikasi somasi tidak dijawab, diajak ngomong berunding tidak dijawab, otomatis kita sebagai warga negara ya kita lapor ke pihak kepolisian. Itu intinya," tegas Togar. Sementara itu, Fannie Lauren saat diwawancarai awak media menambahkan, dirinya berharap pihak Kepolisian Republik Indonesia dapat memproses laporannya, dimana dirinya mengaku telah mengalami kerugian mencapai Miliaran Rupiah dalam bentuk mata uang dolar dalam kasus yang menimpanya tersebut, sehingga pihak kepolisian bisa dapat segera memproses kasus tersebut secara transparan. "Tolong bantu warga negara kita sendiri. Jangan sampai orang yang bersangkutan malah sudah kabur sebelum proses itu terjadi. Ini yang sangat-sangat kami takuti. Artinya Hukum itu janganlah dikangkangin, hukum itu harus tegak setegak-tegaknya, pedang itu harus tajam setajamnya. Jangan sampai pedang itu tajam kebawah dan tumpul keatas," tambahnya. (aar/bpn) Read the full article