#tower bts

KAPOL.ID – Keberadaan tower BTS PT Miratel di Desa Luragungtonggoh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendapat protes warga setempat yang mengeluhkan resiko-resiko atau dampaknya, seperti paparan radiasi elektromagnetik, memicu gangguan tidur, sakit kepala, hingga meningkatkan resiko kanker. Terlebih, saat cuaca buruk, misal saat hujan, angin kencang, dan petir. Sepanjang…

JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegur dengan keras pihak pengelola base transceiver station (BTS) yang membangun tower di lantai dua Masjid Al Ihsan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan Inggard pada saat rapat di Komisi A DPRD DKI bersama warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, dan pihak pemda Jakarta Utara. Awalnya,…

JAKARTA (Arrahmah.id) – Warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta untuk memprotes pembangunan tower base transceiver station (BTS) di atas Masjid Al Ihsan, Kelurahan Pegangsaan Dua. Wisnu Broto, Ketua RT 003 yang ditunjuk untuk mewakili warga, mengatakan bahwa pihak pengelola tower tidak memberikan informasi apa pun berkait pembangunan tower tersebut saat meminta izin…

Dugaan Banyak Tower Tak Berijin, Dewan Ingin Tindakan Tegas

MALANGTODAY.NET - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang ingin ada tindakan tegas dari pihak terkait soal tower tak berijin. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Rabu (23/5). Didik mengatakan jika banyak tower BTS (Base Transceiver Station) yang tidak berijin atau ijinnya sudah habis namun tetap beroperasi. Baca Juga: Hindari Penyelewengan Retribusi Pasar, E-Retribusi Siap Diluncurkan Bulan Depan "Hal ini tentu menimbulkan masalah. Mestinya, sebelum proses pembangunan tower dan pengoperasian tower, ijin dari pendirian tower sudah dikantongi oleh operator penyedia jaringan seluler," kata Didik. Akibat tidak transparannya pemilik operator, banyak upaya penentangan dari warga terhadap berdirinya tower di pemukiman sekitar mereka tinggal. Seperti yang terjadi di Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Turen. "Semestinya jika memang tidak ada ijin pendirian, maka Satpol PP bisa melakukan penyegelan dan memasang pengumuman yang memberitahukan bahwa tower tersebut belum ada ijinnya atau ijin operasinya sudah habis," imbuh Didik. Baca Juga: Penyortiran Surat Suara, KPU Bakal Libatkan Ratusan Petugas Menurut Didik, selain mendapat uang kontrak sewa dari lahan yang digunakan untuk pendirian tower, warga sekitar lokasi pembangunan tower dalam jarak atau radius tertentu seharusnya juga berhak mendapatkan jaminan berupa asuransi. "Jadi misalkan tinggi tower itu 100 meter, maka warga di sekeliling tower radius 100 meter harus mendapatkan asuransi dari pengelola tower sesuai dengan durasi kontrak BTS. Mengapa? Karena ini untuk menjaga jika sewaktu-waktu tower tersebut terkena bencana dan roboh menimpa masyarakat sekitar tower," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Reporter: Dhimas Fikri Editor: Annisa Eka Safitri

Camat Lowokwaru Benarkan Warganya Protes Soal Pendirian Tower BTS

MALANGTODAY.NET - Camat Lowokwaru, Imam Badar membenarkan warga Letjen Sutoyo Gang IV, RT. 05 / RW. 03, Kota Malang memprotes keberadaan tower Base Tranceiver Station (BTS) yang berdiri di atas bangunan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nur Madinah. Pasalnya, warga sekitar menilai bahwa pendirian tower milik PT. Centratama Menara Indonesia yang berkantor di Jakarta itu tidak sesuai dengan prosedur. "Sosialisasinya kurang, sehingga masyarakat sekitar pun tidak menyetujui adanya tower tersebut. Harusnya warga diajak bertemu dulu," ungkap Imam, sapaan akrabnya saat ditemui awak media, Selasa (29/08). Sebelumnya, perwakilan warga sudah menemui pihak perusahaan dengan kesepakatan segera dilakukan. Seiring berjalannya waktu, pembokaran tersebut urung dilakukan. "Seharusnya pembongkaran itu dilakukan 24 Juli lalu, namun gagal dilakukan. Kesepakatan berikutnya, 7 September nanti akan dibongkar," imbuhnya. [caption id="attachment_75171" align="aligncenter" width="696"] tower yang diprotes warga berdiri menjulang di tengah perkampungan @yoga[/caption] Ia menambahkan, sebenarnya saat awal pendiriannya bulan Mei lalu tidak ada permasalahan. Sebagian warga yang awalnya menyetujui, akhirnya sekarang ikut menolak karena mayoritas warga tidak menyetujui keberadaan tower di lantai 3 lembaga pendidikan itu. "Perizinan pembangunan berjalan begitu saja. Mungkin karena tower terlalu tinggi yakni 35 meter, akhirnya warga menolak. Lokasi tower itu di perbatasan antar RT, tapi hanya satu RT saja yang menerima sosialisasi," pungkasnya. Sementara itu, pihak pimpinan PAUD Nur Madinah saat didatangi awak media sedang tidak berada di tempat. Saat MalangTODAY.net mencoba untuk konfirmasi juga tidak membuahkan hasil. Salah seorang guru, Yeni juga menyatakan tidak mengetahui betul tentang permasalahan itu. Bahkan selaku penghuni sekolah, ia mengaku tidak pernah mendekat ke bangunan tower karena ada pagar pembatas. "Mohon maaf mas, yang lebih tahu pihak yayasan dan kepala sekolah. Kalau mau tanya lagi, silahkan menghubungi nomor telepon sekolah saja" jelas Yeni.(yog/zuk)

Dua Tower BTS di Taman Diponegoro Dipindahkan Karena Terlarang

SuaraJakarta.co, JAKARTA- Dua tower Base Transceiver Station (BTS) yang terpasang di areal Taman Diponegoro, Kenari, Senen, Jakarta Pusat dipindahkan dengan satu alat berat. Pemindahan dilakukan lantaran keberadaan tower tersebut berdiri di area terlarang. Pasalnya, lokasi tersebut akan dibangun taman interaksi.

Kasudin Komunikasi Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Tatik…