#rpjpd

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan bahwa Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 secara makro sudah tercapai, bahkan banyak angka yang berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya pada acara Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI, dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (16/1/2024). “Target makro pertumbuhan ekonomi selama 19 tahun dikurangi masa Covid-19 ini relatif tercapai. Kecuali masa Covid karena itu di luar kontrol manusia,” jelasnya pada kesempatan yang turut dihadiri oleh Pimpinan DPD RI, Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M, Pimpinan MPR RI, Prof. Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komite IV, Fernando Sinaga, S.Th., serta Koordinator Tim/Prov. Bali, Dr. Made Mangku Pastika, M.M. Secara umum, birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng, tersebut menjabarkan inflasi di Bali selama hampir 20 tahun ini cukup terkendali. “Pengecualian terjadi pasca (pandemi, red) Covid-19, karena pariwisata baru dibuka dan daya beli masyarakat tiba-tiba melejit sehingga berdampak inflasi. Namun, tahun 2023 inflasi kembali terkendali,” imbuhnya. Selain itu, angka baik juga diikuti oleh Indeks Gini Ratio, yang bisa dilihat ketimpangan di Bali jauh di bawah Nasional. Lebih lanjut, ia juga menambahkan, bahwa tingkat kemiskinan di Bali jauh di bawah Nasional. Menurutnya, kemiskinan tidak bisa dinihilkan karena ada aspek fisik yang menentukan seperti disabilitas dan demografi. Tentang kemiskinan ekstrem yang mencuat akhir-akhir ini juga menurutnya masih sangat rendah di Bali. Mengenai beberapa penurunan seperti di bidang peternakan, perikanan dan pertanian, ia tidak menampik memang ada produksi yang turun. Namun, ada indikator lain yang harus dilihat seperti nilai tukar petani yang cukup naik. “Produksi menurun tapi dibarengi dengan kenaikan nilai tukar petani, sehingga hal itu bisa diimbangi,” tutupnya. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun yang bertujuan untuk merancang sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Menurutnya, RPJPN juga menjadi acuan Kepala Daerah dalam Menyusun RPJPD. Ia juga menambahkan, permasalahan yang terjadi di Indonesia yang menjadi fokus DPD RI Komisi IV yaitu tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, pendapatan negara yang masih menengah serta kesenjangan pembangunan dalam daerah. Pimpinan DPD RI, Mahyudin menekankan, RPJPN harus bisa memperjuangkan kepentingan daerah yang belum terwakili, sehingga dalam kesempatan ini diharapkan aspirasi daerah Bali bisa diserap sebanyak-banyaknya. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota DPD Dapil Bali, Made Mangku Pastika yang berharap pertemuan ini bisa menyerap aspirasi komprehensif untuk pembangunan Bali.(bpn) Read the full article

#BappedaGowa #PemkabGowa #RPJPD

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemkot Denpasar menggelar forum konsultasi publik untuk saring aspirasi dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025-2045, Selasa (19/12/2023) di Kantor Wali Kota Denpasar. Konsultasi publik diikuti melalui daring oleh seluruh unsur perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok ahli (Pokli) dari Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD dipimpin Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana yang digelar untuk menjaring aspirasi dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dibahas bersama pemangku kepentingan. Hasil forum konsultasi publik ini selanjutnya akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak terkait. Sekda, IB Alit Wiradana mengatakan dalam merealisasikan rencana pembangunan Kota Denpasar, khususnya untuk mewujudkan harapan kita bersama yaitu Denpasar yang Maju dan Berkelanjutan. Melalui RPJPD, dibentuk pondasi yang kuat untuk melangkah menuju tujuan yang direncanakan menuju tahun 2045. “Pada Forum Konsultasi Publik kita menjaring aspirasi dan masukan seluruh pihak sehingga RPJPD yang tersusun nantinya adalah tujuan kita bersama, cita-cita kita bersama dan kita kawal bersama,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan ada beberapa pokok pembahasan yang harus dibahas. Di antaranya pembahasan penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengentasan kemiskinan dan penyediaan rumah serta tata kelola birokrasi pemerintah. “Masukan yang konstruktif yang diberikan kepada kami dengan diskusi terbuka ini menandakan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat mewujudkan Kota Denpasar yang lebih baik untuk generasi mendatang,” ujarnya. Ketua Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM, Bambang Hari Wibisono, mengatakan apa yang sudah dituangkan di dalam rancangan awal RPJPD ini, merupakan cerminan dari apa yang menjadi kebutuhan yang diharapkan dalam 20 tahun mendatang dapat direalisasikan bersama. “RPJPD Kota Denpasar harus sinkron dengan Provinsi Bali. Karena kita juga harus mengacu pada RPJPD di tingkat provinsi. Rumusan visi yang sudah dituangkan dalam RPJPD Kota Denpasar ada kaitannya dengan yang sudah dirumuskan di tingkat provinsi. Bahkan kalau kita lihat ke atas lagi, dalam proses perumusan RPJPD ini kita pun merujuk pada apa yang dituangkan dalam RPJP Nasional,” ujar Bambang Hari yang juga selaku pendamping penyusunan dokumen rancangan awal RPJPD Denpasar Tahun 2025-2045.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng tengah bersiap menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Buleleng Tahun 2025 - 2045 dalam rangka merencanakan program peningkatan pembangunan Buleleng selama 20 tahun ke depan. Terkait itu, Bappeda Buleleng menggelar Rapat Orientasi RPJPD bersama Pimpinan SKPD terkait di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Rabu (11/10/2023). Kepala Bappeda Buleleng, Rieka Nurhaeni melaporkan bahwasannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJPD dalam tenggang waktu 2 tahun sebelum RPJMD berakhir. Sesuai dengan jadwal penyusunan, pihaknya menerangkan Tim RPJPD telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor. 100.3.3.2/HK/2023 dan ditetapkan pada tanggal 4 September 2023 lalu. Kaban Rieka Nurhaeni menjelaskan tahap selanjutnya usai pembentukan tim adalah orientasi RPJPD yang digelar hari ini dengan mengundang seluruh tim dari SKPD terkait dengan tujuan menyampaikan masukan-masukan dalam penyusunan RPJPD 2025–2045. Menanggapi laporan itu, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana meminta Tim RPJPD Buleleng untuk segera menelaah hal-hal yang menjadi skala prioritas dalam perencanaan pembangunan Buleleng. Berbagai permasalahan dan potensi yang nantinya masuk dalam rencana diminta untuk dikaji dengan baik, terutama pada penyusunan visi dan misi. Pihaknya mengarahkan agar penyusunan RPJPD nanti tidak keluar dari bingkai visi dan misi pembangunan Gubernur Bali. Hal itu dinilai penting agar visi dan misi Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah terhubung dengan baik demi memaksimalkan program pembangunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa menambahkan agar Tim RPJPD Buleleng bergerak cepat dan tepat serta menyusun rencana rapat berikutnya dengan mengundang pihak dari Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) dan juga pihak yang membidangi dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal itu juga penting demi menyelaraskan penyusunan RPJPD Buleleng. (adv/bpn) Read the full article