#ppjk

SURABAYA --PT Industri Kereta Api mendapat pembiayaan ekpor dari Indonesia Eximbank untuk ekspor gerbong kereta api ke Bangladesh.

Pembiayaan ekspor gerbong kereta api itu diperoleh sebelum Indonesia Eximbank mengucurkan pembiayaan ekspor untuk dua perusahaan yang bergerak di bidang perikanan serta furnitur.

Berdasar rilis yang diterima Kamis (10/12/2015), pembiayaan ekspor tersebut menggunakan skema penugasan khusus atau NIA (National Interest Account), karena ekspor ke negara non-traditional market ini secara komersial kurang feasible dan berisiko dalam pembiayaannya.

Alokasi dana untuk proyek tersebut mencapai Rp300 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai 31 Desember 2016.

Pemilihan Bangladesh sebagai negara tujuan ekspor industri kereta api Indonesia didasarkan kondisi bahwa Pemerintah Bangladesh memiliki proyek pembangunan perkeretaapian yang berkelanjutan di tengah kondisi makroekonomi yang relatif baik.

Dengan jumlah populasi yang tinggi (158 juta jiwa di tahun 2014, terbesar ke 8 di dunia), kebutuhan moda transportasi massal yang efisien, cepat dan aman seperti kereta api semakin dibutuhkan oleh negara tersebut.

Negara pesaing utama Indonesia dalam proyek ini adalah India dan China yang menawarkan harga kompetitif di mana keduanya didukung penuh oleh Eximbank masing-masing negara.

Untuk itu, dukungan Pemerintah melalui LPEI menjadi sangat penting karena sulit bagi Indonesia berkompetisi apabila melalui skim komersial.

PADANG—PT Semen Padang melakukan impor semen sebanyak 40.000 ton dari Thang Long Cement Vietnam, anak usaha Semen Indonesia Grup untuk memenuhi kebutuhan semen dalam negeri yang meningkat di penghujung tahun ini.

Direktur Pemasaran Semen Padang Pudjo Suseno menyebutkan penjualan semen di akhir tahun ini mengalami peningkatan setelah sebelumnya anjlok sepanjang paruh pertama.

“Permintaan tinggi, karena proyek infrastruktur sudah mulai jalan. Kami bahkan impor 40.000 ton dari Thang Long untuk memenuhi kebutuhan pasar Semen Padang,” katanya kepada Bisnis.com beberapa waktu lalu.

Pudjo meyakini penjualan semen pada tahun depan bakal melonjak tinggi, mengingat sudah mulai dibangungnya proyek-proyek infrastruktur strategis di Tanah Air.

Adapun, Penjualan Semen Padang per Oktober 2015 tumbuh 7,1% dari 659.236 ton periode yang sama tahun lalu menjadi 705.989 ton. Sedangkan, jika dihitung sepanjang Januari-Oktober tahun ini, masih ada koreksi 2,7% atau dari 5,64 juta ton menjadi 5,49 juta ton.

Data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatatkan konsumsi semen di Tanah Air mulai pulih terutama di Sumatra. Di pulau Andalas tersebut konsumsi semen tumbuh 16,6% per Oktober 2015 atau menjadi 1,42 juta ton dari periode yang sama tahun sebelumnya 1,22 juta ton.

Sepanjang Januari-Oktober, penjualan juga tumbuh 2,3% dari 10,17 juta ton menjadi 10,40 juta ton. Peningkatan itu, imbuh Pudjo, adalah sinyal membaiknya perekonomian dan pulihnya pasar semen dalam negeri.

JAKARTA— Indeks harga impor Jerman pada Oktober tahun ini turun dari periode yang sama tahun lalu. Sementara indeks harga ekspor mengalami peningkatan.

Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis) melansir, indeks harga impor turun 4,1% pada Oktober tahun ini secara year on year (YoY). Sementara itu indeks harga pembelian dari luar negeri, tidak termasuk minyak dan produk minyak mentah, melandai 0,5% secara yoy.  

“Pada September 2015 dan Agustus 2015 harga-harga secara tahunan masing-masing -4,0% dan -3,1%,” demikian tulis Destatis yang dikutip Bisnis, Senin (30/11/2015).

Berbeda dengan indeks harga impor, indeks harga pengiriman luar negeri Jerman pada Oktober naik 0,2% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu.

JAKARTA -- Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai rencana pemerintah melarang ekspor rumput laut mentah pada 2020 justru akan memberi dampak negatif pada sektor tersebut. Penyerapan dalam negeri belum mampu mengimbangi produksi.

KetuaAsosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis mengatakan saat ini penyerapan maksimal komoditas rumput laut kering untuk pasar di dalam negeri hanya mencapai 120.000 ton. Sementara pemerintah menargetkan produksi sampai dengan 2019 mencapai 2 juta ton. Terdapat selisih yang amat jauh dari dua sisi tersebut.

Apakah ini berbanding lurus terhadap penyerapan dalam negeri? Kemudian apakah nanti bisa menjualnya ? kata Safari kepadaBisnis,Senin (2/11/2015).

Wacana larangan ekspor mentah tersebut menurutnya akan menimbulkan dampak yang sama dengan wacana pemberlakuan bea keluar (BK) terhadap rumput laut pada awal tahun ini. Hasilnya, para pembeli memborong hingga pertengahan Juni untuk menghindari pengenaan BK, kemudian permintaan menurun pada periode selanjutnya.

Menurut Aziz, seharusnya pemerintah benar-benar melakukan pengkajian secara mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan tertentu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para petani rumput laut di Indonesia tidak keberatan apakah rumput laut yang mereka hasilkan terserap pasar luar negeri melalui ekspor, atau pasar dalam negeri.

Yang penting pembelian lancar, dan bisa hidup dengan rumput laut. Ini perlu dikaji benar-benar secara komprehensif. Tidak bisa asal mengeluarkan pernyataan.

Azis mengkhawatirkan, program penghiliran yang diwacanakan oleh pemerintah pada akhirnya tidak bisa menghasilkan produk yang bisa dijual, karena daya saing industri di dalam negeri masih kurang kompetitif. Produk yang dihasilkan kebanyakan memiliki harga yang lebih tinggi, kendati kualitas produk lebih rendah.

Sementara itu di sisi lain, beberapa proyek yang telah dilakukan oleh beberapa Kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian belum ada yang berjalan. Pengolahan-pengolahannya pada mangkrak semua.

Larangan ekspor rumput laut mentah, menurutnya justru dikahwatirkan akan menyebabkan pengalihan negara pemasok untuk komoditas tersebut dari Indonesia ke negara-negara lainnya. Beberapa negara kompetitor a.l. Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Papua Nugini, India, dan Brazil.

Kemungkinan buruk lainnya, permintaan rumput laut yang digunakan sebagai bahan campuran bisa dialihkan ke bahan campuran lainnya seperti bahan pengenyal dari jagung atau tapioca, atau bahan pengenyal hewani lainnya. Peralihan tersebut sebenarnya cukup mudah dilakukan. Sayangnya, menurut Aziz, masalah seperti ini tidak disadari oleh pemerintah.

Menurut Azis, sebenarnya penyerapan rumput laut di dalam negeri bukan hal yang mustahil dilakukan. Tetapi seharusnya pemerintah tidak perlu memaksakan penghiliran rumput laut dengan kondisi saat ini, dan melarang ekspor bahan mentah. Menurutnya kedua hal tersebut bisa dilakukan bersamaan.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunggu penjelasan Kementerian Perdagangan (Kemdag) terkait dengan penghapusan mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam pengaturan ekspor produk kehutanan.

"Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sudah keluar. Tentunya kami di KLHK akan meminta penjelasan Kemdag terkait dengan mekanisme pengaturan lebih lanjut ekspor produk kehutanan, karena ada beberapa implikasi," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumberdaya Dlam KLHK Agus Justianto di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Menurutnya, terdapat poin-poin penting yang perlu penjelasan lebih lanjut dari Kemdag mengingat selama ini ketentuan menyebutkan dokumen V-Legal yang menyatakan produk kayu tujuan ekspor tersebut memenuhi standar verifikasi legalitas kayu yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).

Namun ada salah satu pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan menyebutkan bahwa produk ekspor yang masuk kelompok B terdiri dari 15 nomor pos tarif tidak perlu memiliki V-Legal, namun produk tersebut harus berasal dari bahan baku legal.

"Ini perlu penjelasan, karena nanti di bea cukai, mereka harus bisa memastikan apakah produk tersebut disertai dokumen yang berasal dari SVLK atau tidak. Selama ini untuk memastikannya ada dokumen V-Legal, nah kalau dihilangkan untuk mengetahui bahan baku legal atau tidak siapa yang verifikasi," ujar dia.

Dia mengatakan jika verifikasi dibebankan ke bea cukai tentu tidak akan sanggup. Menurut dia, terkait SVLK belum sepenuhnya dipahami oleh Kemdag. Verifikasi hulu dan hilir perlu dilakukan, karena dalam satu sistem rantai pasokan kayu berarti dari hulu dan hilir yang semuanya harus dipastikan legalitasnya.

"Kalau di hilir ada produk yang dikecualikan, sistem ini tidak akan berjalan sempurna karena ada celah masuk kemungkinan terjadinya sumber-sumber kayu ilegal," katanya.

Dia mengingatkan bahwa semangat SVLK sejak awal adalah tata kelola kehutanan yang baik, tidak mengorbankan keberlanjutan hutan. Karena kondisi saat ini pun kayu-kayu dari aktivitas ilegal tidak bisa dipungkiri masih ada.

Sebelumnya diberitakan bahwa Pemerintah melalui Kemdag merelaksasi ketentuan ekspor produk industri kehutanan dengan tidak lagi mewajibkan dokumen V-Legal sebagai syarat dokumen kepabeanan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang akan berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan pada 19 Oktober 2015.

Selain pembebasan V Legal, regulasi tersebut juga menghapus ketentuan mengenai ekspor produk industri kehutanan yang berbahan baku kayu ulin, ketentuan mengenai deklarasi ekspor oleh industri kecil dan menengah (IKM), dan mengenai eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK).

Meskipun sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong mengatakan SVLK merupakan sistem yang canggih dan bagus sehingga akan terus mendapat dukungan dari Kementerian Perdagangan. Namun, kebijakan penghapusan mekanisme SVLK dalam pengaturan ekspor produk kehutanan tetap ditandatangani.

"Kami apresiasi kerja keras dari Kementerian LHK yang bekerja sama dengan negara destinasi ekspor kayu untuk menciptakan sistem itu, dan sekaligus memberikan nilai tambah terhadap ekspor kayu dan produk kayu dari Indonesia," kata Thomas.

PALEMBANG – Pemerintah kembali memastikan akan mengambil langkah impor beras jika kekeringan yang merupakan dampak El Nino terus terjadi hingga November mendatang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan impor merupakan salah satu opsi yang bakal diambil pemerintah manakala produksi padi tak bisa digenjot lagi karena kekeringan.

“ jadi salah satu opsi kalau memang tidak bisa lagi dan El Nino berkepanjangan,” katanya di sela peringatan Hari Pangan Sedunia, Sabtu (17/10/2015).

Menurutnya, perkiraan pemerintah terhadap fenomena El Nino yang melewati Indonesia meleset karena kekeringan diprediksi bakal berlanjut sampai November 2015.

“Kami tidak memprediksi sampai November, kalau sampai November dan Desember pasti tidak mungkin lagi ,” katanya.

Sebelumnya, kata wapres, pihaknya mengambil kebijakan yang berfokus untuk menggenjot produksi sawah namun kondisi tampaknya tidak membuat peningkatan produksi itu berjalan optimal.

Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan pihaknya siap mengimpor beras jika memang sesuai tugas yang diberikan pemerintah.

“Kalau diperintah beliau pasti iya, kami siap mengimpor beras,” katanya kepada Bisnis di sela peringatan HPS di Palembang.

Menurut Djarot, sebetulnya kondisi stok di gudang Bulog masih aman dengan asumsi sampai akhir tahun.

Dia mengemukakan impor dapat dijalankan untuk keperluan menyambut tahun depan karena dampak El Nino.

Dampak El Nino berupa kekeringan memang telah melanda sejumlah daerah, termasuk di Sumsel yang mana tercatat 20.000 hektare sawah di provinsi itu telah gagal panen.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Erwin Noor Wibowo mengatakan gagal panen atau puso tersebut memang paling banyak disebabkan karena sawah kering.

“Penyebab utamanya karena kekeringan di samping  ada juga yang puso akibat hama tikus,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurut Erwin gagal panen pada tahun ini cukup luas dibanding tahun lalu sebagai dampak El Nino yang melewati Sumatra Selatan.

Meski gagal panen akibat kekeringan ini cukup luas, namun pemprov tetap meyakini bahwa tidak akan mengganggu target produksi padi pada tahun ini.

Dia mengatakan hingga saat ini produksi padi masih diproyeksi meningkat jika dibandingkan tahun lalu.