#pemprovbali

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pemprov Bali melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menggelar acara SMK Fest untuk tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dr. KN. Boy Jayawibawa dalam keterangan persnya di Denpasar pada Minggu (28/1/2024). Dilanjutkannya dari tanggal 29 Januari hingga 31 Januari SMK Fest akan digelar untuk tingkat kabupaten/kota terlebih dahulu. “Kegiatan akan diadakan di 6 kabupaten/kota yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli, Jembrana dan Singaraja,” jelasnya seraya mengatakan untuk SMK Fest tingkat Provinsi akan digelar pada bulan Maret 2024 mendatang di Taman Budaya Denpasar. SMK Fest sendiri menurutnya adalah panggung berkarya dan berekspresi para peserta didik dan komunitas guru. Acara tersebut bertujuan mengkolaborasikan antara pembinaan kompetensi dan talenta para peserta didik dan komunitas guru. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa menuju profil Pelajar Pancasila,” imbuhnya. Acara yang turut dimeriahkan oleh siswa-siswi SMP, SMA dan SLB se-Bali, perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota, masyarakat umum, juga bentuk kolaborasi antara SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) serta masyarakat Bali yang peduli Vokasi. “SMK Fest diharapkan mampu memberikan gambaran, informasi dan referensi SMK/Pendidikan Vokasi kepada seluruh lapisan masyarakat Bali,” tutupnya. Sebagai informasi, lulusan SMK di dunia usaha cukup tinggi, karena mereka dianggap sangat kompeten dan siap bekerja. Hasil Tracer Study 2023 menunjukkan alumni SMK yang Bekerja (41.4%), Melanjutkan studi (31.0%), dan Berwirausaha (19.5%). Hasil serapan bekerja ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 38,8%.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya menyambut baik penjajakan kerjasama antara Pemprov Bali dan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Unit BUMN yang juga dikenal sebagai PTDI, merupakan salah satu perusahaan aerospace di Asia dengan kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat untuk sipil dan militer dari pesawat ringan dan menengah. Hal tersebut tercetus saat Pj Gubernur Bali menerima Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Gita Amperiawan beserta jajarannya, di Jayasabha, Denpasar pada Jumat (19/1/2024) sore. Rencananya, di Bali PTDI akan mengembangkan pesawat berkode N219 yang didesain untuk menjawab misi presiden dalam hal pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan menyediakan wahana konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, juga dapat mendorong penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang. Juga untuk mendukung industri jasa maintenance, repair and overhaul serta membangun ekosistem untuk menumbuhkan industri komponen pesawat karya anak bangsa tersebut. Selain itu, Bali dipilih karena potensinya akan industri pariwisata yang sangat potensial pula untuk pengembangan wisata dirgantara. Bali juga dipandang sebagai lokasi yang cocok untuk pembangunan sekolah kedirgantaraan, sebuah lembaga pendidikan dan industri dalam meningkatkan kemandirian teknologi dan local content. Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam kesempatan tersebut menyatakan akan mensupport penuh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat apalagi seiring dengan upaya pemerataan pembangunan di Bali. "Saya juga mengharapkan akan banyak putra-putri asal Pulau Dewata yang turut terlibat dalam fasilitas besutan PTDI nantinya,” tukasnya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kadis Perhubungan Provinsi Bali, I.G.W Samsi Gunarta.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menekankan, bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Bali selalu mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM di Bali. Karena UMKM membantu pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Gebyar UMKM Bali dengan tema “Sosialisasi Peraturan Obat dan Makanan Pelaku Usaha UMKM”, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama (WSU), Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (18/1/2024) pagi. Sekda Dewa Indra mengungkapkan, berbagai upaya pemerintah dalam membantu UMKM di Bali. “Salah satu program pemerintah dalam membantu permodalan UMKM adalah KUR. Nah jika UMKM kesulitan dalam penjaminan, Pemprov Bali membentuk Jamkrida Bali Mandara untuk membantu para UMKM yang terhalang penjaminan,” jelasnya. Selain itu, Pemprov Bali juga gencar serta mensosialisasikan para hotel dan restoran untuk menggunakan produk lokal yang diproduksi oleh UMKM Bali. Tidak hanya mensosialisasikan, bahkan hal itu sudah tertuang dalam Pergub Bali No. 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Untuk itu, ia pun memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada UMKM di Bali. Karena, salah satu tugas pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sudah dibantu oleh para pelaku UMKM. “Pelaku UMKM secara mandiri membuka usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah sangat terbantu,” ujarnya. Ia pun berujar, agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi yang baik tentang standar produksi bahan pangan dan kosmetik, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. “Para pelaku UMKM perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang peraturan obat dan makanan, serta bagaimana cara mengolahnya dan mengemasnya,” tutupnya. Sementara sebelumnya, Kepala BPOM Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt melaporkan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Instruksi Presiden bahwa seluruh kementerian dan Lembaga harus mendampingi UMKM. “Karena BPOM ranahnya mengawasi obat, kosmetik dan pangan maka kami mengundang UMKM yang berkecimpung di bidang itu untuk mendapatkan wawasan tentang peraturan Obat dan Makanan,” ujarnya. Lebih jauh ia mengatakan, bahwa secara nasional BPOM telah memberikan kemudahan kepada UMKM di bidang registrasi sarana produksi maupun produk, bahkan UMKM dibantu hingga bisa mengeluarkan produknya. “Kami memberikan diskon 50% registrasi produk, sampai uji laboratorium gratis bagi UMKM yang registrasi di BPOM,” imbuhnya. Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan semangat BPOM untuk membantu UMKM mengeluarkan produk dengan target 26 UMKM pada tahun ini. “Jikapun lebih yang mendaftar tetap kita dampingi,” tambahnya. Untuk mendukung hal tersebut ia mengatakan sudah merekrut lima fasilitator di Bali untuk membentuk sekitar 25 fasilitator di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. “Sehingga para fasilitator tersebut yang akan mendampingi para UMKM di Bali,” tutupnya.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih predikat "Sangat Baik" dalam evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan, melonjak dari 3,68 pada tahun 2021 menjadi 4,07 dari skala 5,0 poin tertinggi pada tahun 2023. Penetapan ini diumumkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, yang diumumkan pada Jumat (12/1/2024). Prestasi ini juga diikuti oleh tiga Pemerintah Daerah lainnya di Bali, yang turut meraih prestasi dengan predikat "Sangat Baik," yaitu Pemerintah Kota Denpasar (Indeks SPBE 3,80), Pemerintah Kabupaten Tabanan (Indeks SPBE 3,77) dan Pemerintah Kabupaten Badung (Indeks SPBE 3,66). Sementara itu, Pemerintah Buleleng (Indeks SPBE 3,45), Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Gianyar (Indeks SPBE 3,14), dan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Indeks SPBE 3,02) meraih predikat "Baik." Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bangli (Indeks SPBE 2,48) dan Kabupaten Karangasem (Indeks SPBE 2,30) mendapatkan predikat "Cukup." “Indeks SPBE yang tinggi merupakan indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Indeks ini juga erat kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam siaran persnya di Denpasar, Minggu (14/1/2024). Evaluasi ini mencakup empat domain utama, yaitu Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan, yang terdiri dari delapan aspek dan 47 indikator penilaian. Delapan aspek dimaksud mencakup Kebijakan Tata Kelola dan Perencanaan Strategis SPBE, Tata Kelola TIK dan Penyelenggara SPBE, Manajemen Penerapan SPBE dan Audit TIK serta tingkat penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. “Keberhasilan ini mencerminkan kolaborasi yang erat antar instansi di Pemerintah Provinsi Bali, serta adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan,” ujar Sekda Dewa Indra Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mengintegrasikan layanan dengan berbagai entitas, termasuk Layanan Pemerintah Pusat, seperti Satu Data Indonesia, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Selain itu, layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan platform digital manajemen ASN (SI ASN) juga menjadi bagian dari capaian ini. Bali juga menjalin kerjasama dengan Pusat Data Nasional (PDN) untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur dan layanan yang ada. Penerapan Layanan Single Sign-On (SSO) di Pemerintah Provinsi Bali juga diakui sebagai best practice, bahkan menjadi acuan bagi beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Saat ini, telah ada 57 layanan digital yang terintegrasi ke dalam SSO, dengan lebih dari 33 ribu pengguna yang terdaftar, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Bali, 1.500 Desa Adat di Bali, sejumlah fasilitas kesehatan di Bali, serta beberapa Instansi Pusat/Vertikal di Bali. Penerapan ini telah menarik perhatian sejumlah instansi lain di Indonesia untuk melakukan studi tiru di Bali. Diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertarik untuk menerapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan mekanisme Layanan SSO di Bali untuk diterapkan di wilayah mereka. Bahkan, program Happy Digital X oleh Tsinghua University di United in Diversity Bali Campus (UIDBC) memasukkan penerapan Layanan SSO yang terintegrasi dengan Layanan Kepegawaian di Bali sebagai salah satu benchmarking dalam penerapan layanan serupa di Pemerintah Daerah lain, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumedang. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2023 melibatkan 621 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tahapan evaluasi yang dimulai sejak Juni 2023. Prosesnya mencakup sosialisasi, penilaian mandiri, penilaian interviu, dan penilaian visitasi secara selektif. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan intensitas tinggi yang melibatkan seluruh unit Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya, penilaian interviu dilaksanakan secara daring pada 26 September 2023 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bertempat di Ruang SPBE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan partisipasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Sekda Dewa Indra mengatakan prestasi dengan Indeks SPBE sebesar 4,07 bukan hanya merupakan apresiasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi seluruh Unit Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah lainnya. “Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan kebijakan, tata kelola yang lebih efisien, manajemen SPBE yang berkualitas, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan demikian, Indeks SPBE diharapkan akan menjadi alat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel bagi seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia,” pungkasnya.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Di penghujung Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 yang digelar Kementerian PANRB di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Rabu (6/12/2023). Ketiga penghargaan tersebut yaitu raihan Pemerintah Provinsi Bali atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023 dan dua penghargaan lainnya dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas kepada Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka, Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha dan Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM di tahun 2023. Anas berharap peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan predikat WBK/WBBM tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Dari hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda. Sementara itu, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin yang hadir menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi pemerintah, dalam sambutannya menyampaikan meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan. Wapres juga menambahkan bahwasannya pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital. “Menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “BAIK” ke atas semakin meningkat. Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” imbuhnya. Untuk diketahui dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin. Acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience. RBXperience meliputi kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi, serta coaching clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan kementerian/lembaga di level meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB di instansinya. Turut hadir pada kesempatan pagi ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya, Jajaran Forkompimda Provinsi Bali serta Gubernur, Bupati/Wali Kota peraih penghargaan.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyelenggarakan market day and colaboration week mengambil tema Kenal Lokal, bertempat di Living World Mall Denpasar, Jumat (10/11/2023). I Putu Gatot Adiprana selaku Manager Inkubator Bisnis Pemprov Bali menyampaikan para peserta yang hadir saat ini sudah mengikuti berbagai tahapan. "Peserta yang hadir di sini sudah mengikuti penggodokan kurang lebih selama enam bulan sebelum ikut dalam acara hari ini," ujarnya. Lebih lanjut Gatot menambahkan alasan mengambil tema kenal lokal bertujuan untuk memperkenalkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Provinsi Bali. Pengelolaan sektor lokal jika dikelola dengan baik tidak akan kalah dengan sektor lainnya, jadi pemberdayaan usaha lokal sangat penting dilakukan," sambungnya. Selain pembinaan serta monitoring kepada UMKM Gatot mengungkap sedang melakukan pendampingan kepada tiga koperasi baru. "Proses pembinaan sedang dilakukan dengan tiga koperasi baru, yang akan didampingi dan dikenalkan kepada mitra strategis yang kami miliki," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, I Wayan Ekadina menyebut kegiatan market day sudah sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan wirausaha nasional 2024. "Kegiatan market day ini sudah sejalan dengan pemerintah dalam upaya menghasilkan pembangunan wirausaha nasional 2024," terangnya. Dalam acara tersebut turut hadir bergai tenant yang menarik dimana salah satu tenant yang hadir adalah tuna netra yang lolos dan karyanya dipajang dalam pameran tersebut. (aar/bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali mendapat apresiasi dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor. Apresiasi itu disampaikan perwakilan kementerian/lembaga saat melaksanakan joint visit SP4N Lapor ke Provinsi Bali pada Selasa (10/10/2023). Tim joint visit yang terdiri dari Ombudsman RI, Kementerian RB, Kemendagri, Kantor Staf Kepresidenan, UNDP dan Country Director - KOICA (Korea International Cooperation Agency) diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Madya Kantor Inspektorat Provinsi. Apresiasi terhadap pengelolaan SP4N Lapor di Provinsi Bali diutarakan Team Leader Democratic Governance and Poverty Reduction Unit (DGPRU) UNDP, Siprianus Bate Soro. Menurut penilaiannya, dari enam daerah yang dijadikan pilot project, Provinsi Bali menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan sistem layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan secara online yang terintegrasi secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik ini. Keseriusan itu telah diimplementasikan dalam aksi nyata seperti penyusunan roadmap hingga pembentukan tim. Selain itu, ia juga memuji langkap Pemprov Bali melalui Diskominfos yang mendukung infrastruktur aplikasi SP4N Lapor dengan memasang WiFi gratis di 2.307 titik. “Dukungan teknologi menjadi bagian penting dalam optimalisasi pengelolaan SP4N Lapor. Dengan adanya WiFi gratis, masyarakat memiliki akses yang lebih luas dalam menyampaikan berbagai pengaduan terkait layanan publik,” ujarnya. Ia berharap, apa yang sudah dilakukan Pemprov Bali bisa dicontoh oleh daerah lainnya dalam pengelolaan layanan pengaduan ini. Apresiasi senada juga disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Rega Tadeak Hakim. Dijelaskan olehnya, keberhasilan Bali tercermin dari antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan ruang pengaduan ini. “Pada tahun 2023, ditargetkan 200 pengaduan dan hingga saat ini telah masuk 102 pengaduan. Capaian itu sudah sangat baik,” ujarnya. Selain itu, Pemprov Bali juga telah membentuk tim serta merespon dengan baik setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N Lapor. “Respon yang diberikan tak hanya bersifat normatif, namun secara substansi telah menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat,” sebutnya. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari tim SP4N Lapor yang terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga. Menurutnya, kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan dan bentuk pengakuan terhadap keseriusan Bali dalam pengelolaan SP4N Lapor. Lebih jauh ia menambahkan, besarnya atensi yang diberikan pemerintah pusat terhadap program ini mengindikasikan, bahwa kanal pengaduan yang dikelola secara terintegrasi merupakan kebutuhan yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah sebagai lembaga pelayan publik. “Kami di daerah merasa sangat terbantu karena mendapat dukungan teknis dalam menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait program yang sedang kita laksanakan,” ucapnya. Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra menyinggung tentang manfaat kanal pengaduan yang menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. “Bisa saja kita sudah merasa baik, padahal yang dirasakan masyarakat belum tentu demikian. Birokrasi punya standar yang mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan masyarakat,” cetusnya. Ditambahkan olehnya, sistem pengaduan ini bisa menjadi kanal penyambung antara masyarakat dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Oleh sebab itu, Pemprov Bali menaruh perhatian pada SP4N Lapor yang merupakan kanal pengaduan terintegrasi buah kerjasama enam kementerian/lembaga dengan organisasi internasional yaitu UNDP dan KOICA. “Saya mengajak seluruh OPD memberi perhatian dengan melakukan monitor dan tindak lanjut secara intensif,” sambungnya. Berikutnya, Dewa Indra juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SP4N Lapor. Kendala tersebut antara lain belum optimalnya sosialisasi sehingga masih banyak pengaduan yang masuk melalui kanal selain SP4N Lapor. “Kami masih banyak menerima pengaduan di luar kanal ini. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan lembaga lain. Sebenarnya tak masalah jalur manapun yang ditempuh, tapi tetap harus menjadi bahan evaluasi untuk kesinambungan SP4N Lapor,” terangnya. Ke depan, Pemprov Bali berkomitmen mendukung optimalisasi pengelolaan SP4N Lapor dengan mengintensifkan sosialisasi serta optimalisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat. Menambahkan penjelasan Sekda Dewa Indra, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana menegaskan komitmennya mendukung pengelolaan SP4N Lapor. Selain pemasangan WiFi gratis di 2.307 titik, jajarannya juga gencar melakukan sosialisasi antara lain melalui literasi digital. Pertemuan juga dihadiri Wakil Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, Asisten Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan, RB Yanuar Ahmad, Kepala Sekretariat Kepala Staf Presiden RI, Yan Adi, Deputy Country Director of Korean International Cooperation Agency (KOICA), Park Sooyoung, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali, Ni Wayan Sri Widhiyanti, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka dan Irbanwil V Inspektorat Provinsi Bali, Wayan Suparta.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - BRI Regional Office Denpasar melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali, di Kediaman Gubernur Bali Jayasabha, Senin (4/9/2023). Penandatanganan dilakukan oleh Regional CEO BRI Denpasar, Recky Plangiten dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Kerja sama meliputi tata cara pembayaran pungutan bagi wisatawan asing yang terintegrasi dengan sistem Love Bali. Regional CEO BRI Denpasar, Recky Plangiten mengungkapkan, BRI siap men-support Pemerintah Provinsi Bali dalam penerimaan retribusi bagi wisatawan mancanegara yang berwisata ke Bali. “Kami telah menyiapkan online banking system yang terintegrasi dengan Love Bali dan memastikan pelaksanaan dilapangan berjalan lancar. Nantinya setiap wisatawan yang datang ke Bali akan dipungut retribusi sebesar Rp150.000,” ucap Recky. Recky menjelaskan, secara teknis pembayaran retribusi wisatawan asing ini dapat diakses pada Website atau Mobile App Love Bali, maupun pembayaran secara langsung pada counter yang telah disediakan di bandara kedatangan Internasional. “Apabila proses pembayaran telah berhasil, Sistem Love Bali akan memberikan pemberitahuan telah dibayar (paid notification). Bukti pembayaran tersebut bisa di scan oleh wisatawan untuk dapat melewati pintu otomatis di Bandara Kedatangan Internasional,” jelas Recky. Dengan adanya retribusi wisatawan asing ini, diharapkan dapat melindungi kebudayaan, lingkungan alam, serta pembangunan infrastruktur Bali yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian Bali secara keseluruhan.(*/bpn) Read the full article