#menteriesdm

Inanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebagai saksi untuk dua tersangka, Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir dan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan. Pemanggilan dijadwalkan pada Rabu (15/5/2019). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK sudah mengirimkan surat panggilan untuk Jonan ke alamat kantor dan rumah dinasnya. "Untuk jadwal pemeriksaan pada hari Rabu pekan depan. Direncanakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir) dan SMT (Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan)," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/5/2019). Sofyan Basir dan Samin Tan merupakan dua tersangka dalam dua perkara yang berbeda. Sofyan Basir merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau. Sementara, Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kasus yang menjerat Samin Tan merupakan pengembangan dari kasus yang juga menjerat Sofyan, kasus PLTU Riau 1. "Kami harap tentu saja saksi bisa hadir dan memberi keterangan sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Karena yang dipanggil sebagai saksi, kami memandang yang bersangkutan mengetahui sebagian atau pada bagian tertentu dari peristiwa yang sedang dilakukan penyidikan saat ini," kata Febri. Dalam kasus PLTU Riau 1, Sofyan diduga bersama-sama membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Hal itu terkait kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Dalam kasus dugaan suap terkait terminasi PKP2B, Samin Tan diduga memberikan Rp 5 miliar kepada Eni. Uang tersebut terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Read the full article

Liputanviral - Guna memeratakan pasokan listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berjanji akan menggelontorkan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membantu masyarakat miskin yang belum menikmati listrik. Menurut Jonan alokasi APBN untuk penyambungan listrik gratis ke rumah tangga yang kurang mampu sekitar Rp 6 Triliun. "Ada alokasi APBN untuk sambungan gratis, sekitar Rp 6 triliun untuk tahun 2019. Jadi kita bagi-bagi,"terangnya, saat melakukan Kunker (Kunjungan Kerja ke PLTU Paiton), Selasa (08/01/2019). Menurut Jonan masyarakat miskin yang masuk golongan daya listrik 450 Volt Ampere bisa melakukan pembayaran tarif listrik, namun terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan. "Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp 15 ribu, tapi kalau pasang itu sekitar Rp 500 ribu. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi yang membantu," lanjutnya. Sebagaimana informasi, hingga akhir tahun 2018, rasio elektrifikasi Nasional adalah 98,3%, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5%. Dalam kunjungannya ke PLTU Paiton, Jonan mengapresiasi peran PLTU Paiton dalam menjaga pengelolaan lingkungan. Dimana PLTU Paiton melakukan beberapa inovasi diantaranya, efisiensi energi, penurunan emisi dengan mengganti pola bukaan continuous blow down pada proses produksi tenaga listrik, efisiensi air, pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3 dan Non-B3 serta pengelolaan lingkungan     Read the full article

Liputanviral - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memperkirakan kontribusi produksi minyak PT Pertamina (Persero) mencapai 60% di 2021. Kontribusi tersebut ditopang oleh produksi Blok Rokan. "Di 2021 nanti, kami ekspektasikan bahwa kontribusi produksi minyak Pertamina bisa meningkat 60% termasuk Rokan di 2021 besok. Produksi minyak dikelola oleh perusahaan dalam negeri termasuk Medco hampir 70%. Soalnya di 2017, masih 23%," ujarnya di kantornya, Jumat (4/1/2018). Jonan mengatakan untuk perjanjian kontrak pengelolaan Blok Rokan bakal diteken dalam dua pekan ke depan. "Memang ada yang tanya tanda tangan perjanjian kapan pak? Kan sudah bayar signature bonus dan komitmen, ya ini kan banyak sebagian yang masih cuti dan sebagainya. Mulai minggu depan dibahas, kalau mulai hari ini, ya dalam dua pekan ke depan sudah bisa tandatangan," ujarnya. Sementara, pemerintah menargetkan lifting migas tahun 2 juta barel setara minyak per hari di tahun 2018, sedangkan realisasinya 1,917 juta barel per hari atau 96%. Jonan meminta agar SKK Migas mendorong lifting migas. "Lifting saya sudah minta di SKK Migas, karena lifting ini penting sekali, bisa produksi nggak lifting nggak jadi uang. Capaian rata-rata lifting migas tahun 2018 96% dari target APBN. Jadi 1,9 juta barel setara minyak," terangnya. "Ini naik turun, naik turun, memang, 2018 juga sedikit turun. Produksi sih, kurang lebih naik ya, saya minta liftingnya diperbaiki," tutupnya.   Read the full article