#mahendradatta

New Post has been published on https://www.intelijen.co.id/ngeri-media-yang-bungkam-soal-penolakan-rakyat-pada-ahok-dicatat-dalam-catatan-revolusi-rakyat/

Ngeri! Media yang Bungkam Soal Penolakan Rakyat pada Ahok Dicatat dalam Catatan ‘Revolusi Rakyat’

intelijen – Jangan meremehkan media massa baru yang belum terkenal, kadangkala mereka lebih jujur dalam mengungkap fakta.

Penegasan itu disampaikan tokoh Tim Pembela Muslim (TPM) Mahendradatta menyikapi netralitas pemberitaan media-media mainstream. “Agak janggal, beberapa media propaganda mulai menyelipkan kata ‘mengaku dan mengklaim’ keberhasilan sebagai insinuasi seakan realitanya tidak demikian,” tegas Mahendradatta di akun Twitter ‏@mahendradatta.

Jika pernyataan Mahendradatta cenderung sebagai sindiran, musisi kondang Ahmad Dhani bersuara keras soal media partisan. Telunjuk Dhani mengarah kepada media-media yang mendukung pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017.

“Media yang bungkam terhadap reaksi nyata rakyat menolak Ahok sudah dicatat dalam catatan revolusi rakyat – ADP,” tulis Dhani di akun ‏@AHMADDHANIPRAST.

Dalam tulisan panjang yang dirilis suarajakarta.co, Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim menegaskan bahwa Ahok telah memanfaatkan media secara massif untuk membangun opini yang menguntungkan Ahok.

“Ahok memanfaatkan media secara massif sebagai sarana membangun opini bahwa dirinya adalah ‘pahlawan APBD’. Ayat-ayat konstitusi yang pada awalnya diyakininya berada di atas ayat-ayat kitab suci mulai tak lagi memenuhi ruang keimanannya. Perlahan Ahok menjerumuskan dirinya kepada kemurtadan terhadap ayat-ayat konstitusi dan mengalihkan imannya kepada ayat-ayat opini yang sesat,” demikian tulis Lutfi Hakim.

New Post has been published on https://www.intelijen.co.id/pengacara-prabowo-semprot-pimpinan-kpk-faham-gak-teori-perbuatan-melawan-hukum/

Pengacara Prabowo Semprot Pimpinan KPK: Faham Gak Teori ‘Perbuatan Melawan Hukum’?

intelijen – Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM), Muhammad Mahendradatta, menyesalkan kesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut “tidak ditemukan perbuatan melawan hukum (PMH)” dalam kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

“Sejak awal Pimp @KPK_RI sekarang sdh berkilah dgn teori ‘Niat’, spt sdh diduga sekarang berkilah tdk temukan Perbuatan Melawan Hukum. Faham ga teori PMH?” tanya Mahendradatta melalui akun Twitter @mahendradatta.

Pengacara Prabowo-Hatta ini juga menyoal pernyataan Pimpinan KPK yang menyatakan belum menemukan “niat jahat” dalam kasus RSSW yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Di masa-masa lalu yg dicari @KPK_RI adalah alat bukti (cukup 2) sekarang nambah kerjaan jadi menilai niat dan perbuatan. Numpang tanya, dasar hukumnya apa ya?” tulis @mahendradatta.

Menurut Mahendradatta, dalam putusan perkara pidana tidak ada kata “ditemukan ada perbuatan melawan hukum atau niat jahat”. “Putusan Perkara Pidana selalu ‘TERBUKTI secara sah dan meyakinkan’ tidak ada kata ‘ditemukan ada Perbuatan Melawan Hukum /Niat Jahat’. Dimana Pimpinan KPK belajar praktek hukumm? Tegas @mahendradatta.

Mahendradatta menambahkan, penyidik dan penuntut umum mencari, menemukan dan mengajukan alat bukti. Sementara penilaian perbuatan melawan hukum itu wewenang hakim. Untuk itu ada ketentuan vrijspraak dan ontslag vr Pasal 191 KUHAP.

@mahendradatta pun menulis: “Siapa ahli-ahli hukum @KPK_RI yang katanya memberi pendapat ‘tidak ditemukan perbuatan melawan hukum’. Teori baru tuh. Kalau KUHAP kenalnya bukan peristiwa pidana.”

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK (29/03), sempat mengungkapkan bahwa KPK masih melakukan penyelidikan kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meski demikian, KPK belum menemukan adanya niat jahat pejabat negara dalam kasus tersebut. “Kami harus yakin betul di dalam kejadian itu ada niat jahat. Kalau hanya kesalahan prosedur, tetapi tidak ada niat jahat, ya susah juga,” ujar Alexander.

Menurut Alex, meski Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut, KPK tetap perlu membuktikan apakah ada niat jahat seseorang dalam kasus tersebut.

New Post has been published on https://www.intelijen.co.id/ini-dia-target-kubu-ahok-hancurkan-bpk-ri/

Ini Dia Target Kubu Ahok Hancurkan BPK RI

intelijen – Tokoh Tim Pembela Muslim (TPM), Mahendradatta membeberkan skenario “penghancuran” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Mahendradatta mengutip skenario “blaming game” yang dijalankan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Mahendradatta, yang menjadi target awal blaming game kubu Ahok adalah Eddy Mulyadi Soepardi, anggota BPK periode 2014-2019, dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.

“Blaming Game ke @bpkri mulai jalan, semula Prof Edi (pj audit investigasi) krn akademisi lurus, cari-cari nemu Harry Azhar yang tidak ikut-ikut RSSW,” beber Mahendradatta melalui akun Twitter ‏@mahendradatta.

Selanjutnya, jika blaming game berjalan, kata Mahendradatta kubu Ahok berharap BPK RI hancur. “Terus kalau @bpkri hancur (padahal gak mungkin) LHP tentang Kerugian Negara RSSW diubah gitu? Mimpi !!,” tegas ‏@mahendradatta.

Sebelumnya, desakan pendukung Ahok untuk mencopot Harry Azhar Azis dari kursi Ketua BPK menguat setelah dikait-kaitkan dengan dokumen Panama Papers, di mana nama Harry tercantum.

Namun demikian, hari ini (15/04), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan bahwa soal Panama Papers, Harry Azhar Azis bersih. Hal itu disampaikan Ken setelah Harry melakukan klarifikasi pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak di jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (15/04).

Dalam kesempatan itu, Dwi meminta publik untuk tidak terprovokasi pemberitaan mengenai penyebutan nama Harry dalam dokumen ‘Panama Papers’. “Nggak ada masalah. Hanya itu tugas Dirjen Pajak mengklarifikasi. Apakah di SPT (Surat Pajak Tahunan) beliau bayar pajak apa nggak. Kalau kurang ya dibayar, kalau lebih tak kembalikan,” ujar Dwi seperti dikutip teropongsenayan (15/04).

New Post has been published on http://www.intelijen.co.id/media-propaganda-pro-jokowi-tulis-hutan-dibakar-bukan-terbakar/

Media Propaganda Pro Jokowi Tulis “Hutan Dibakar” bukan “Terbakar”

intelijen – Pengacara senior Mahendratta terus mengecam media massa di Indonesia yang “tidak berimbang” dalam memberitakan “kinerja” Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kali ini tokoh “Tim Pembela Muslim” itu menyoal pemberitaan media massa soal kebakaran hutan yang berujung pada bencana kabut asap. Media massa “propaganda” pemerintah memakai kata “hutan dibakar”, bukan “hutan terbakar”.

“Media propaganda memakai Hutan Dibakar bukan Terbakar, untuk pengalihan beban tanggungjawab. Faktanya apa yang di Pulau Jawa juga dibakar?” tulis Mahendradatta di akun Twitter ‏@mahendradatta.

Mahendradaat menyodorkan fakta terbakarnya sejumlah hutan di lereng gunung di wilayah Pulau Jawa, salah satunya lerang Gunung Lawu. “Hutan Tawangmangu terbakar…. Semoga segera padam dan bukan karen mau dibikin perkebunan sawit juga,” sindir @mahendradatta.

Diberitakan sebelumnya, di saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Amerika Serikat, bencana kebakaran hutan di lerang Gunung Lawau semakin meluas. Bahkan, kebakaran di lereng Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur, tersebut sudah mendekati area pemukiman.

New Post has been published on http://www.intelijen.co.id/ini-dia-pesan-penting-bagi-pihak-yang-berseberangan-dengan-jokowi/

Ini Dia Pesan Penting Bagi Pihak yang ‘Berseberangan’ dengan Jokowi

intelijen – Pengacara senior M. Mahendradatta meminta agar pihak-pihak yang dianggap “berseberangan” dengan Presiden Joko Widodo dan pendukungnya untuk tidak melakukan hal-hal yang memancing propaganda sehingga berpotensi menjadi pengalihan isu dari masalah ekonomi di Indonesia.

“Saudara-saudara yang dianggap berseberangan dengan Jokowi, tidak usahlah bikin kegiatan yang mancing propaganda plintiran yang bisa jadi pengalihan masalah ekonomi,” tulis Mahendradatta melalui akun Twitter @mahendradatta.

Secara tidak langsung, anggota tim penasehat hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ini menyindir ‘pendukung’ Jokowi yang menyerang lawan politik dengan tujuan agar masyarakat lupa pada kondisi faktual pelambatan ekonomi.

“Taktik pemuja salah kaprah, serang lawan politik agar masyarakat lupa akan pelambatan ekonomi. Padahal kalau politik kacau, ekonomi juga kacau, yang tanggungjawab Presiden,” tegas @mahendradatta.

Sebelumnya, politisi PDIP Adian Napitupulu meminta dua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon, dinonaktifkan untuk sementara waktu. Adian menegaskan, penonaktifan ini penting untuk menjaga independensi Mahkamah Kehormatan Dewan saat bekerja menelusuri dugaan pelanggaran etik keduanya.

“Semua yang ikut ke acara Donald Trump harus dinonaktifkan dari anggota Dewan sampai ada putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Mengapa? ini untuk menjaga keadilan dalam pengambilan keputusan dalam kehormatan dewan. Dia tidak boleh ada kewenangan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan,” kata Adian dalam konferensi pers bersama empat anggota DPR lainnya, di Jakarta (05/09).

Di sisi lain, seperti dirilis Bloomberg Dollar Index, pada pembukaan pasar hari ini (07/09) rupiah melemah 53 poin atau 0,37% ke Rp14.225/USD.