#lapangankerja

Sorbansantri.com - Penceramah kondang Ustad Abdul Somad (UAS) kembali menjadi sorotan publik usai pernyataannya yang diduga mengkritik program makan gratis bergizi viral di media sosial X. Dalam sebuah video yang diunggah akun @kegblgnun****, UAS terlihat menyampaikan ceramah di sebuah majelis. Ia menekankan bahwa tugas negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan memastikan orang tua mereka memiliki pekerjaan agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. "Negara itu menyediakan lapangan kerja, bapaknya punya gaji ngasih makan anaknya bergizi, begitu konsepnya," ujar UAS dalam ceramahnya. Ia juga mempertanyakan bagaimana anak-anak diberi makan menggunakan anggaran APBN, sementara para orang tua justru masih banyak yang menganggur. "Tugas negara itu bukan kasih makan anak, tugas negara itu ngasih kerja kepada bapaknya, anaknya ya diurusin bapaknya," tegasnya lagi. Pernyataan UAS ini kemudian menuai berbagai respons dari warganet. Banyak yang sepakat dengan kritik tersebut, menilai bahwa kebijakan negara seharusnya lebih berfokus pada penyediaan lapangan pekerjaan ketimbang sekadar program bantuan makanan. "Kasih kerjaan bapaknya, cerdas kan anak-anaknya, itu lebih penting dari sekadar kasih makan gratis," tulis akun @mdns***. "Pak ustad ini gimana, kalau bapaknya dikasih kerjaan nanti keluarganya bisa kaya, anak-anaknya bisa sekolah tinggi sampai pinter. Kalau udah pinter nanti kerjaannya kritik penguasa terus. Penguasa itu nggak suka dikritik, Pak Ustad," cuit @masterjamet dengan nada satire. "Masa sekelas pemerintah gitu aja nggak ngerti dan mesti dikasih tahu dulu caranya sama rakyatnya?" ujar akun @FadhliAshif. Hingga kini, video ceramah UAS tersebut terus menjadi perbincangan dan memicu diskusi publik terkait kebijakan sosial pemerintah. (AI SorBan) @beritasorban Ustad Abdul Somad kembali jadi sorotan publik usai pernyataannya yang diduga mengkritik program makan gratis bergizi viral di media sosial. Dalam sebuah ceramah, UAS menegaskan bahwa tugas negara seharusnya adalah menyediakan lapangan kerja, bukan memberi makan anak-anak. Menurutnya, jika orang tua punya pekerjaan dan penghasilan, mereka bisa mencukupi kebutuhan gizi anak dengan baik. Pernyataan ini langsung menuai beragam respons dari warganet. Ada yang setuju, ada juga yang menyindir kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat sasaran. Gimana menurut kalian? Setuju dengan UAS? #UstadAbdulSomad #KritikPemerintah #ProgramMakanGratis #LapanganKerja #SorbanSantri #BeritaViral #KebijakanPublik #fyp ♬ suara asli - Sorban Santri Read the full article

Lulusan Banyak, Kerja Susah? Dilema Lapangan Kerja di Sumbawa Barat #edi...

Tujuan ... #katabijak #wisewords #pekerjaan #lapangankerja #goal #destination #Soreangku #PrintOnDemand (di Print on Demand Soreangku) https://www.instagram.com/p/BwdabaRDH1A/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=8tyazae20yco

Liputanviral - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membantah pernyataan bahwa penurunan tingkat kemiskinan RI yang mencetak rekor terendah sepanjang sejarah karena bantuan sosial (bansos) pemerintah. Toh, ia menilai pemerintah juga berupaya meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Misalnya, ia menyebutkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek itu berhasil menyerap tenaga kerja. "Ini berperan menyerap tenaga kerja, gini ratio turun, kemiskinan turun. Walaupun, ada juga bansos. Tapi jangan salahkan kalau kami buat kombinasi kebijakan yang hasilnya menurunkan kemiskinan itu," ujarnya, Selasa (15/1). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Tanah Air turun sekitar 280 ribu orang menjadi 25,67 juta orang pada September 2018 dibanding Maret 2018. Kemiskinan tercatat turun menjadi 9,66 persen dari populasi penduduk Indonesia. Sebelumnya, Ekonom UI Telisa Aulia Falianty menilai penurunan tingkat kemiskinan Indonesia terasa semu karena cuma bergantung pada banjir bansos yang diberikan pemerintah. Meskipun, hal itu tidak sepenuhnya salah. Namun, menurutnya, pemerintah seharusnya perlu juga membangun konsep dan strategi penurunan tingkat kemiskinan yang lebih menyeluruh dan bersifat berkelanjutan, seperti memunculkan sumber-sumber pendapatan mandiri bagi masyarakat. "Misalnya, fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal khawatir penurunan tingkat kemiskinan yang hanya bergantung pada banjir bansos membuat masyarakat ketergantungan. Kekhawatirannya, ketika bansos dicabut, maka tingkat kemiskinan berpotensi membengkak lagi. "Padahal, seharusnya pemerintah memberikan lapangan pekerjaan dan gaji. Sehingga, masyarakat juga berperan aktif dan mandiri untuk keluar dari kemiskinan. Kalau bansos, takutnya masyarakat terus-terusan ketergantungan," terang dia. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai minim mendata ulang orang-orang yang berhasil naik kelas dari program bansos tersebut. Tak heran penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahun tak sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk yang menerima bansos. Justru jumlahnya sama saja. Contoh, pada 2018 pemerintah memberikan bansos kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, pada tahun ini juga ditargetkan 10 juta KPM yang bakal menerima bansos. Bedanya, jumlah dana bansos yang diterima justru lebih tinggi, naik hampir dua kali lipat. Read the full article