#kemenkum

JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan keberpihakannya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Kementerian Hukum. Meskipun terdapat penyesuaian tarif layanan hukum, biaya pendaftaran merek bagi UMKM dipastikan tidak mengalami kenaikan, yakni tetap sebesar…

IKATAN Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) periode 2024-2028 secara resmi mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah.

Organisasi ini menerima Surat Keputusan Akta Badan Hukum (SK AHU) dari Kementerian Hukum (Kemenkum) pada Rabu (8/10).

SK dengan nomor AHU-0007122.AH.01.07.2025 tersebut secara sah mengesahkan pendirian IKA Fikom Unpad sebagai badan hukum yang berwenang menjalankan kegiatan secara legal.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara Executive Breakfast Meeting ke-4 IKA Fikom Unpad di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

“Selamat atas terbitnya surat keputusan Dirjen AHU terkait pengesahan pendirian IKA Fikom Unpad,” ujar Supratman, Rabu.

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur mencatat  pendaftaran Koperasi Merah Putih atau lengkapnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) telah tuntas per 30 Juni 2025 malam.

Sebanyak 8.494 KD/KMP dari 8.494 desa dan kelurahan se-Jatim telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

“Dengan capaian tersebut, seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dinyatakan tuntas 100 persen mendaftarkan koperasi di daerahnya,” kata Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto, Selasa (1/7).

Haris menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam mewujudkan target nasional tersebut. Menurutnya, dinamika yang terjadi di lapangan sangat menguras tenaga dan pikiran banyak mitra kerja.

KANWIL Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta merespon cepat keberatan Pemkab Sleman terkait penggunaan nama Kaliurang dalam merek dagang minuman beralkohol.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum DIY Agung Rektono, Selasa menjelaskan pendaftaran merek anggur merah yang menyantumkan Kaliurang sebagai bagian dari merek, akan mendapat pmeriksaan dari berbagai aspek termasuk moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Nama merek Anggur Merah Kaliurang itu sendiri, jelasnya saat ini dalam posisi tahap pemeriksaan substantif yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

“Pemeriksaan ini juga untuk memastikan seluruh pendaftaran merek sesuai dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,” ujarnya.

KPK tangkap pejabat Kemenkum HAM dan seorang artis

BERITA TERKINI – Seorang pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM serta seorang artis ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber dalam KPK membenarkan perihal penangkapan tersebut.KLIK66

Mereka ditangkap pada Sabtu, (21/7/2018) dini hari. “Ya betul ada 6 orang,” kata sumber tersebut.

Namun, sumber tersebut belum merinci perkara apa yang menjerat 6 orang tersebut.

Bantu UKM, Surabaya Dukung Kemenkumham Permudah Izin Online

Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum (AHU) dan Umum, Daulat Pendapotan dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi narasumber seminar Mewujudkan Indonesia Menjadi Peringkat 40 Besar Dunia Dalam Hal Mempermudah Berbisnis, di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (29/3/2016) . foto : Arya wirara/enciety.co

Upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat ekonomi dengan meningkatkan daya saing bagi pelaku…