#kemenkopmk

Berita Video Sorbansantri.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, telah menimbulkan kontroversi dengan usulannya agar korban judi online dapat menerima bantuan sosial (bansos). Muhadjir berpendapat bahwa banyak korban judi online yang jatuh miskin dan memerlukan dukungan pemerintah. Ia bahkan mengusulkan agar data korban judi online dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mempermudah pemberian bansos. Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi usulan tersebut saat berada di Pandeglang pada Jumat (14/6). Rismaharini menyatakan bahwa siapapun, termasuk korban judi online, berhak menerima bantuan sosial selama mereka memenuhi kriteria kemiskinan. Namun, ia menekankan pentingnya akurasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, menggarisbawahi perlunya verifikasi yang ketat untuk menghindari penyelewengan. Usulan ini memicu diskusi mengenai siapa yang layak disebut sebagai korban judi online dan apakah mereka benar-benar pantas menerima bansos. Ada kekhawatiran bahwa bantuan ini bisa saja disalahgunakan oleh para pelaku judi, sementara keluarga yang terdampak, seperti ibu rumah tangga yang suaminya berjudi, mungkin lebih membutuhkan bantuan tersebut. Kontroversi ini menyoroti tantangan dalam kebijakan sosial pemerintah untuk menjangkau dan membantu masyarakat miskin dengan cara yang tepat dan efektif. (AI Sorban) @beritasorban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengusulkan agar korban judi online mendapat bantuan sosial. Usulan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pejabat. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyatakan bahwa siapapun yang memenuhi kriteria kemiskinan berhak menerima bansos, termasuk korban judi online. #BansosJudiOnline #KorbanJudiOnline #PemerintahPeduli #Kemiskinan #BantuanSosial #IndonesiaMaju #foryoupage #fypnews #fypage ♬ suara asli - Sorban Santri Read the full article

Liputanviral - Ada peristiwa lucu saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Surakarta, Jumat (9/11). Pada kesempatan tersebut, Puan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat di sana. Salah satunya adalah jaminan pendidikan yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Puan menyuruh salah satu anak yang hadir dalam acara yang digelar di Pendopo Kantor Walikota Solo tersebut. Salah satu anak penerima bantuan yang hadir, ada yang terlihat sangat antusias dengan kehadiran Puan di sana. Ketika Puan meminta salah satu anak untuk berdiri ke depan, ada salah satu anak yang loncat-loncat sambil teriak. Kemudian Puan pun langsung memanggil anak yang diketahui bernama Muhammad Lukman Al Hakim tersebut. Kemudian anak yang bernama Lukman itu maju ke depan untuk menghampiri Puan. Lukman ini merupakan siswa kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Surakarta. "Tadi kenapa kamu pengen ke depan. Sampai loncat-loncat kayak gitu," ucap Puan dengan logat bahasa Jawa. Kemudian anak kelas 2 SMP yang bernama Lukman itu pun menjawab, "Pengen kenalan saja sama ibu," kata anak tersebut dengan malu-malu. Lalu Puan pun mengulurkan tangannya mengajak anak tersebut untuk bersalaman, sambil berkata, "Ya boleh kalau mau kenalan. Tapi kamu hafal Pancasila?," ucap Puan. Anak bernama Lukman itu kemudian mengangguk. Namun, terlihat anak tersebut grogi. Ketika disuruh mengucapkan Pancasila anak tersebut tampak salah tingkah. Lalu Puan pun berkata lagi. "Ayo kamu ke depan situ ucapin Pancasila," tutur Puan. Melihat perintah tersebut, meski grogi anak bernama Lukman tersebut berusaha menyebutkan satu persatu dari sila Pancasila. Untuk sila pertama sampai keempat lancar. Namun pada sila ke-5, anak tersebut salah mengucapkan. "Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia," ucap anak tersebut. Kemudian hadirin pun langsung berteriak serempak. "Salah!" lalu anak bernama Lukman itu tampak semakin grogi dan mukanya memerah. Beberapa kali mencoba memperbaiki tapi apa yang diucapkan tetap sama yakni "Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia." Kemudian Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo yang hadir dalam acara tersebut akhirnya maju ke depan dan membisiki anak bernama Lukman itu. Akhirnya Lukman mengucapkan dengan benar "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Pada kesempatan ini, Puan Maharani memberikan secara simbolis bantuan kepada para penerima manfaat. Secara keseluruhan bantuan yang diberikan berupa Kartu Indonesia Pintar (500 orang penerima), SK TPG (100 orang guru penerima), bantuan PAUD dan Dikmas, bantuan 500 Kg PMT Ibu Hamil dan 500 kilogram PMT Balita, serta bantuan bibit pada 15 kelompok tani. Kemudian selain berbincang dengan, Muhammad Lukman Al Hakim, Kelas 2 SMP di Solo. Puan juga menyempatkan untuk berdialog langsung dengan penerima SK PTG Nurul Hidayati, Guru SMP N 14 Surakarta, Binyati Mustifah, Bunda PAUD Pelita Hati Bangsa. Read the full article

Liputanviral - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung program sertifikasi Economic Dividends for Gender Equality (EDGE). Sekarang ada lima perusahaan yang menjadi pelopor penerima sertifikasi tersebut. Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra berharap soal sertifikasi EDGE ini dapat diikuti perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya. "Sertifikasi EDGE merupakan lompatan yang membuat kesempatan perempuan Indonesia semakin maju, saya berharap lima perusahaan ini dan IBCWE menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya," ucap Ghafur, Kamis (18/10). Ghafur mengatakan, harapan Menko Puan Maharani yang saat itu sedang berada di Nusa Tenggara Barat, bahwa perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesetaraan gender. Seperti kesetaraan kesempatan karir, pemenuhan hak-hak cuti bagi perempuan dan ketersediaan fasilitas day care bagi anak-anak yang orangtuanya bekerja. Tak hanya itu, ia memaparkan bahwa upaya meningkatkan kesetaraan gender menjadi kewajiban kita bersama. Tidak hanya pemerintah, namun juga dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas. "Menurut laporan World Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat ke-88 dari 144 negara. Untuk level ASEAN, posisi kita pada peringkat ke-6 dari 10 negara. Indonesia masih harus mengejar peringkat yang lebih baik di bidang kesetaraan gender," ucap dia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Shinta W Kamdani menyampaikan bahwa isu kesetaraan gender sudah menjadi isu global dan menjadi isu prioritas nasional. Dia menambahkan, sebagai koalisi dari sejumlah perusahaan, IBCWE berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender. Misi IBCWE adalah mendukung kalangan bisnis agar berperan secara optimal dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender. IBCWE juga didukung oleh Investing in Women, yang merupakan inisiatif dari pemerintah Australia. Wakil Duta Besar Australia, Allaster Cox menyatakan bahwa sertifikasi EDGE adalah cerminan janji perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan potensinya secara penuh. Lima perusahaan penerima adalah PT Tira Austenite Tbk, PT Pan Brothers Tbk, PT Adis Dimension Footwear, PT Accenture Indonesia dan PT Jones Lang Lasalle (JLL). Read the full article

Liputanviral - Memasuki hari keempat High Level Week United Nations General Assembly ke-73, Menteri Koordinator Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani selaku Head of Delegation Indonesia menyampaikan pernyataan pada Plenary High-Level Meeting on Non-Communicable Diseases, Kamis (27/9) waktu setempat. Hingga saat ini, lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia meninggal karena penyakit tidak menular. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius pada penyakit tidak menular dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah dan mengendalikannya. Salah satu usahanya melalui advokasi dan kemitraan; pomosi kesehatan dan pengurangan faktor-faktor risiko penyakit tidak menular; penguatan sistem layanan kesehatan, dan pengawasan, evaluasi, serta penelitian. Sebelumnya pada 2017, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan gerakan nasional yang dikenal sebagai Gerakan Masyarakat Sehat yang bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik, hidup sehat, serta pencegahan dan deteksi dini penyakit. Selain itu, dilakukan pula penetapan kebijakan di bidang kesehatan melalui Standar Layanan Minimum. Sebanyak 12 layanan kesehatan dasar seperti layanan kesehatan untuk diabetes mellitus dan hipertensi, dan layanan untuk ibu hamil, bayi, dan balita diwajibkan sebagai langkah pencegahan. Kebijakan untuk menampilkan informasi kandungan gizi makanan olahan dan siap saji juga akan dilakukan untuk memajukan gaya hidup sehat masyarakat. Pemerintah sedang mengkaji untuk penerapan cukai pada penggunaan gula dalam produk makanan. Dalam pertemuan pleno tingkat tinggi ini, Menko PMK mengajak seluruh negara yang hadir untuk memperkuat kolaborasi global dalam hal menghadapi industri makanan dan tembakau, penguatan pola hidup sehat di tengah masyarakat, pengembangan obat baru yang lebih efektif dan terjangkau, peningkatan kapasitas pekerja kesehatan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman penanganan risiko penyakit. "Kami akan terus memperkuat kolaborasi yang lebih baik dengan aktor-aktor non-negara dan masyarakat sipil untuk memerangi penyakit tidak menular," ujar Puan. Menko PMK berharap target (Sustainable Development Goals) SDGS pada 2030 untuk menurunkan sepertiga kematian dini karena Penyakit Tidak Menular (PTM) dapat tercapai. Di sela-sela High Level Meeting on Non-Communicable Diseases, Menko Puan juga menyampaikan pidato sambutan pada acara High Level Side Event on Breaking TB Barriers. Acara yang bertujuan untuk menggalang dan menguatkan kemitraan global Eliminasi TB ini merupakan acara yg diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dan dihadiri oleh Menteri, Wakil Menteri dan pejabat tinggi negara-negara PBB. Read the full article