#jongpurwakarta

Hari ini Hari Akbar Muharamsyah Hendratno dan Meizar Assiry mewakili Jong Purwakarta menyerahkan sumbangan buku untuk ‪#‎PerpusMini‬ Desa Cilingga, Kecamatan Darangdan kelompok KKN UPI Purwakarta. Terima kasih banyak bagi para penyumbang buku dan Frista Nuary bersama teman-teman atas sambutannya. That was fun! :)

Definisi

Untuk memudahkan semua pihak dalam membaca tulisan ini, mari kita berangkat dari pengertian kata “trotoar”. Ada beberapa pengertian dari kata “trotoar”: • Menurut KBBI Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki.

• Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/PRT/M/2014 Trotoar adalah lajur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

• Menurut Kamus Merriam-Webster Sidewalk: a usually concrete path along the side of a street for people to walk on; a usually paved walk for pedestrians at the side of a street.

Jika merujuk pada pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya, secara visual sebuah trotoar berwujud tumpukan konkret yang lebih tinggi dari permukaan jalan. Trotoar dirancang sedemikian rupa dalam upaya menjaga keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

Beberapa hari yang lalu, saya diperlihatkan sebuah foto oleh admin akun Instagram @jongpwk, berikut gambarnya:

Gambar tersebut merupakan area luar Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta. Sekitar 5-10 tahun yang lalu, jajaran tumbuhan hijau di gambar itu merupakan trotoar yang melingkari ruang terbuka publik (yang sudah tidak sepenuhnya terbuka bagi publik lagi).

Namun, baru-baru ini ada sebuah pengubahan yang cukup signifikan oleh pemerintah daerah dengan membuat lajur pejalan kaki menjadi mirip dengan lajur sepeda di beberapa kota di dunia. Hal itu mungkin dianggap cukup Istimewa karena dirasa menjadi suatu terobosan baru.

Ada hal yang membuat foto itu jadi menarik untuk dikaji, yaitu tanggapan atas foto yang menjelaskan bahwa marka garis cat putih solid lurus menandakan tidak boleh ada yang masuk selain pejalan kaki. Sementara di Bandung, marka garis putus-putus di trotoar—yang bisa dilihat pengertiannya di atas—menandakan itu boleh dilalui oleh sepeda.

Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah apakah—mengadopsi istilah di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/PRT/M/2014—Prasarana Jaringan Pejalan Kaki di foto tersebut dapat digolongkan sebagai trotoar? Jika “Ya”, maka pembahasan marka garis putus atau tidak putus akan menjadi relevan. Jika “Tidak”, maka pembahasannya akan berada di ranah yang berbeda.

Regulasi Regulasi yang jelas mengatur Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Uumum No.03/PRT/M/2014. Ada beberapa poin menarik dari Permen PU tersebut:

Pasal 1, butir 3

“Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.”

Lajur pejalan kaki di foto atas akan kredibel menjadi Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki sesuai dengan Permen PU jika sudah dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Dengan tidak adanya pembatas atau dibuatnya trotoar sesuai pengertian di awal dan atau mengikuti pedoman di Permen PU, akankah lajur pejalan kaki Situ Buleud menjadi lajur yang aman untuk berjalan?

Pasal 16

“Perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat”.

Terdapat juga beberapa pengertian yang mengacu pada kutipan pasal tersebut yang bisa kita jabarkan:

1. Prasarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas utama berupa jaringan yang disediakan untuk pejalan kaki.

2. Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas pendukung pada jaringan pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi maupun alat penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

3. Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus adalah pejalan kaki dengan keterbatasan fisik, termasuk diantaranya penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, ibu hamil, dan pengguna kursi roda.

Poin 1 dan Poin 2 menjelaskan bahwa prasarana sebagai fasilitas utama pejalan kaki yang dimaksud adalah trotoar; sementara yang dimaksud dengan sarana atau bangunan lain sebagai penunjang agar pejalan kaki merasa aman dan nyaman adalah jembatan penyebrangan, zebra cross, lampu merah, dan lain sebagainya.

Selain itu, sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak mengenai Poin 3, yaitu kelompok pejalan kaki berkebutuhan khusus.

Apakah lajur pejalan kaki di atas dapat mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki berkebutuhan khusus dengan rasa aman dan nyaman?

Merujuk pada poin-poin dalam Permen PU tersebut, sebetulnya regulasi dari pemerintah pusat sudah sangat mendetail dan jelas. Simak saja:

Dengan jelasnya regulasi dari pemerintah pusat, apakah ada regulasi daerah yang mengatur perwujudan ‘trotoar’ seperti foto di Situ Buleud? Perbup atau Perda mungkin?

Hingga tulisan ini diterbitkan, belum didapatkan akses ke aturan daerah tersebut. Jika memang ada, dengan senang hati tulisan ini akan segera direvisi.

Mengapa kemudian regulasi menjadi elemen yang penting untuk dijelaskan?

Berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Ada dua macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1.    Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau 2.    Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Contoh kasus: Jika Anda sedang berjalan di lajur pejalan kaki (bukan trotoar) di area Situ Buleud kemudian terserempet angkutan kota yang sedang melaju kencang, maka siapakah yang paling bertanggungjawab? Apakah pejalan kaki yang salah? Apakah angkutan kota yang salah? Siapa yang harus dipenjara/didenda? Apakah trotoar tersedia? Apakah pejalan kaki sedang berjalan di atas trotoar? Apakah mobil yang menyeruduk trotoar sehingga menyerempet pejalan kaki? Apakah pejalan kaki yang berjalan condong ke tengah jalan raya dan bukan di trotoar?

Lajur Sepeda

Foto yang dimuat di akun Instagram @jongpwk di atas akan menjadi lebih masuk akal jika dirancang untuk dijadikan lajur sepeda, karena jika kata kunci bicycle lane diketik, kemungkinan besar yang akan tampil adalah gambar-gambar sebagai berikut:

Benar. Lajur sepeda yang hampir semua ditandai oleh cat berwarna putih solid sebagai pembatas. Gambar hasil pencarian Google itu tidak jauh berbeda dengan apa yang hari ini bisa dilihat di Situ Buleud, Purwakarta.

Menurut riset yang dilakukan oleh TransLink di Hornby St, Vancouver, Kanada, perbedaan antara lajur sepeda yang hanya sekedar dicat dengan lajur sepeda yang diberi pembatas konkret adalah yang terakhir lebih memberi rasa nyaman dan keselamatan bagi pengendara sepeda. Pembatas juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi pejalan kaki mengetahui bahwa pengendara sepeda tidak akan menggunakan trotoar sebagai lajur mereka.

Untuk negara maju seperti Kanada di mana para pengendara sepeda diyakini telah sadar akan pentingnya perlengkapan keselamatan saat bersepeda, ternyata masih dianggap lebih ideal lajur yang diberi pembatas konkret dibanding hanya sebatas cat berwarna putih solid sebagai pembatas. Berikut ilustrasinya (PREVIOUS: saat hanya dibatasi cat; CURRENT: setelah diberi batas konkret):

Dari ilustrasi di atas juga dapat terlihat tidak ada ambiguitas antara sidewalk (trotoar) dan bicyle lane (lajur sepeda).

Bagaimana kemudian ceritanya dengan berjalan kaki di Situ Buleud di hari biasa—bukan Car Free Day—tanpa kita menggunakan alat keselamatan?

Pada akhirnya, harus disadari bahwa usaha untuk memanusiakan pejalan kaki di Kabupaten Purwakarta masih jauh dari ideal, belum lagi berbicara tentang pejalan kaki berkebutuhan khusus.

Pertanyaan penting muncul dari sebuah foto lajur pejalan kaki Situ Buleud yang diambil oleh rakyat biasa dari @jongpwk itu:

Apakah aspek fungsi, kenyamanan, keselamatan dan ketaatan dalam aturan dalam pengadaan  fasilitas publik telah dipandang penting oleh pemegang kekuasaan di Kabupaten Purwakarta?

Hal ini boleh jadi dianggap sebagai hal yang sepele bagi sebagian orang. Namun, tentu tidak ada yang ingin segala kemungkinan terburuk menimpa sanak saudara terdekat terlebih dahulu dan kemudian barulah kesadaran akan pentingnya hal itu muncul.

Bupati Purwakarta telah mengajarkan apa itu arti cinta sejati. Beliau mengajarkan bahwa cinta sejati adalah menerima; menerima segala jenis kejenuhan, segala kekurangan, kemalangan ataupun kesusahan yang sedang dialami.

  Setelah ditelaah lebih jauh, selama bertahun-tahun ternyata warga Purwakarta pada umumnya telah hidup dalam berbagai jenis kemalangan yang berpotensi menyeret mereka secara dramatis ke dalam jurang keterbelakangan. Tulisan ini akan mencoba merefleksikannya.

  1. Toko Buku

Ketersediaan toko buku merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan minat baca dan keberaksaraan masyarakat.

  Dengan adanya toko buku, masyarakat dapat lebih mudah mengkases segala macam bacaan tanpa batas, dari mulai komik hingga novel fenomenal seperti Fifty Shades of Grey.

  Anda bayangkan, kota Purwakarta, tempat di mana Danau Juanda berada, tidak memiliki satu pun toko buku sekelas Gramedia, Toga Mas, dan Gunung Agung.

Tidak perlu dilanjutkan membahas Periplus, Books & Beyond atau Kineruku seperti yang dimiliki kota modern.

  Bagi kepala daerah yang percaya bahwa buku dapat menyebabkan terhambatnya sambungan energi, terlebih Ruh yang dipancarkan guru saat mengajar kepada muridnya, hipotesis dapat ditarik bahwa ketiadaan toko buku yang disebutkan di atas bukanlah hal yang esensial. Namun, hal ini bisa kemudian menjadi masalah yang serius bagi orang-orang yang percaya bahwa kultur Iqra amat sangat memengaruhi kemajuan peradaban manusia dan menghindarkan dari jurang kebodohan.

  Lalu bagaimana situasi ini dapat disikapi? Ada dua alternatif solusi untuk ini:

  Pertama, lakukan hal yang paling rumit seperti mendatangkan para investor; yakinkan bahwa iklim investasi di Purwakarta penuh dengan kejelasan hukum maupun kepastian bisnis, pastikan dana CSR perusahaan tidak akan semena-mena diatur dan dipakai demi kepentingan politik pribadi maupun golongan, pastikan bahwa tidak akan pernah sekalipun mereka mendapati pungutan liar dari para preman (berseragam maupun tidak) saat mengurusi perijinan maupun saat menjalankan usahanya, dan jaminan infrastruktur dasar mereka seperti listrik yang cukup juga stabil.

  Kedua, lebih sederhana. Libatkan masyarakat dalam memperkaya dan mengembangkan penyebaran buku bacaan ke penjuru Purwakarta dengan pembuatan perpustakaan desa ataupun perpustakaan mini gratis. Bupati Purwakarta adalah sosok yang dicintai dan dipuja-puji oleh warganya, besar keyakinan jika beliau meginisiasi program semacam ini—setidaknya dengan berpesan kepada admin akun Twitternya untuk menyebarkan gerakan tersebut—akan terjadi kehebohan positif yang tidak artifisial dari warganya. Kemudian, tinggal biarkan warganya yang bergerak saling membahu menjalankan kampanye itu.

  2. Ruang Terbuka Publik

Pernahkan Anda datang ke ruang terbuka publik yang dijadwal untuk diakses? Seluruh penghuni galaksi Bima Sakti ini tahu kalau Situ Buleud penuh wibawa yang membuat bangga kita semua dapat diakses secara bebas. Namun, tempat itu tidak lagi bebas diakses oleh warga kapanpun mereka mau seperti saat 15 tahun lalu, ketika kartun Minggu masih menjadi salah satu bagian terindah dalam hidup kita yang kini agak mendatar seperti TTS.

  Bertolak belakang dengan Ridwan Kamil—Walikota Bandung yang biasa saja itu—yang selain membangun banyak ruang terbuka publik tematik, ia juga istiqomah memegang teguh makna kata “terbuka” untuk publik 24 jam lengkap dengan WiFi yang gratis diakses seluruh warganya.

  Sebagian orang berpikir bahwa membatasi akses publik terhadap ruang terbukanya adalah hal sepele. Namun, tidak sedikit orang juga beranggapan sebaliknya.

  Anda sekalian diundang secara terbuka untuk mampir ke Situ Buleud Purwakarta dan membuktikan bahwa ruang tertutup publik itu juga benar-benar ada dan bukanlah khayalan belaka. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Dr. Kristen Malecki (2014) dari Universitas Wisconsin—Universitas yang menjadikan buku sebagai jendela dunianya—menyatakan bahwa semakin mudah diakses ruang terbuka publik, semakin bahagia warga kotanya.

    3. Festival, Festival, Festival, Festival, Festival, Festival, Festival, Festival

Seperti sebuah pasangan yang sudah 8.548.048 tahun menjalin kasih dan setiap hari terbiasa bertemu, setiap menit mengirim pesan, dan saling menelepon di malam hari, tentu saja rasa jenuh itu berpotensi besar terpupuk dengan subur. 

  Rasa rindu itu akan muncul lebih kuat ketika ada jarak yang memisahkan, ada kesenjangan frekuensi dalam bertemu. Sehingga, momen pertemuan yang lama telah dinanti akan memacu timbulnya antusiasme yang tulus. Mungkin ini memang bukanlah penjelasan yang ilmiah, namun memang dari awal, rasa jenuh ini adalah pandangan dan perasaan pribadi.

  Sebagai kota ber-APBD kecil yang sering dikeluhkan Bupatinya, Purwakarta termasuk kota yang cukup sering menyelenggarakan festival-festival bermodal ‘Kecil’. Sebut saja festival Cirebonan, festival ASEAN, dan yang festival Gianyar yang dihadiri selebriti yang paling dipuja oleh warga Purwakarta, Farhat Abbas.

  Tak lama lagi, kota berpenduduk 925.068 manusia ini akan mengadakan festival 5 benua…. 5.. Benua…

  Dalam konteks penjelasan rasa rindu yang tulus di atas, ada juga  warga Purwakarta yang ternyata merasa jenuh dengan festival-festival yang dirasa berlebihan itu. Tentu saja, pernyataan tersebut dapat diperdebatkan dengan data hasil survey pasca acara yang mendalam yang dilaksanakan dengan kredibel oleh para panitia—jika memang pernah terbesit untuk melakukannya—penyelenggara festival.

  Analogi sederhana penjelasan di atas adalah generasi 90an tidak akan merasa rindu dan mulai mencari kartun-kartun Minggu yang seru di masa lalunya jika mereka masih bisa dengan sering menonton acara-acara tersebut saat ini. Kejenuhan selanjutnya adalah masyarakat membutuhkan variasi hiburan untuk kepentingan mereka—jika memang setiap festival selama ini murni dilaksanakan demi kepentingan masyarakat—karena minat ratusan ribu warga Purwakarta itu beragam dan penting untuk diakomodasi.

  Mereka punya suara.

  Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi SH, akan tetapi telah mengajarkan warganya arti cinta yang sejati, yaitu dengan seolah dapat membuat mereka menerima semua keadaan di atas. Cinta sejati yang menerima, meskipun ketulusan cintanya itu hanya Tuhan dan warga yang tahu.

Click here to join us

ENGLISH

1. Jong Purwakarta is a place where Purwakartans and or people who care about Purwakarta can discuss about their ideas and have hopes to realize them.

2. Jong Purwakarta emphasizes civic engagement in making and doing the projects.

3. Jong Purwakarta is not a political-based voluntarily movement, but is not allergic in discussing local political issues. Furthermore, Jong Purwakarta encourages Purwakartans to grow more political awareness.

4. Jong Purwakarta’s scopes of work are Education, Sports, Tourism and Cultures, Social Campaign and Movement, and Arts and Media.

BAHASA INDONESIA

1. Jong Purwakarta merupakan tempat bagi siapa saja yang peduli akan terciptanya Purwakarta yang lebih baik. Setiap ide atau gagasan masyarakat adalah penting, dapat dibahas, dan berpotensi untuk diwujudkan.

2. Jong Purwakarta menekankan keterlibatan masyarakat di dalam setiap kegiatannya.

3. Jong Purwakarta bukan komunitas yang menjadikan politik sebagai tujuan utama. Namun, Jong Purwakarta tidak anti untuk membahas isu-isu politik karena dalam setiap aspek kehidupan pasti bersentuhan dengan politik. Jong Purwakarta bahkan mendukung penuh peningkatan kesadaran politik setiap warga.