#hapsafkmui

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia masih mengalami beberapa tantangan baik dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal yang dihadapi adalah  rendahnya pemahaman  masyarakat Indonesia mengenai MEA, ketidaksiapan daerah  menghadapi MEA, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi dan kondisi SDM dan ketenagakerjaan Indonesia.

Bagi Indonesia, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Tantangan bagi Indonesia dalam mengahapi MEA, seperti:

- Adanya competition risk Hal ini desebabkan karena banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan  mengancam  industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. 

- Memunculkan exploitation risk Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

- Risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Menurut pengamat pasar modal Yanuar Rizky, perhatian pemerintah terhadap sektor usaha kecil dan menengah utuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dianggap belum memadai, mengingat belum adanya kebijakan ekonomi pemerintah yang benar-benar mendukung dan mengarah kesektor usaha kecil dan menengah. Kebijakan masih bersifat ekonomi makro. Untuk menyikapi beragam tantangan tersebut, perlu adanya langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain peningkatan daya saing SDM, peningkatan laju ekspor, peningkatan efisiensi pasar barang dan tenaga kerja, reformasi regulasi, perbaikan infrastruktur, reformasi kelembagaan dan pemerintah, peningkatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan, penciptaan entreprenerurship society, serta membangun institusi keuangan modern.

Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi MEA dilakukan dengan melakukan langkah-langkah Strategis, diantaranya : (Kementrian Sekretariat Negara, 2016).

1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi); 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun profesional; 3. Penguatan posisi usaha skala menegah, kecil, dan usaha pada umumnya; 4. Penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta; 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, yang juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program reformasi komprehensif di berbagai bidang seperti perpajakan, kepabeanan, dan birokrasi; 6. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan; 7. Peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengimplementasikan AEC Blueprint; 8. Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan. Pada hakikatnya AEC Blueprint juga merupakan program reformasi bersama yang dapat dijadikan referensi bagi reformasi di Negara Anggota ASEAN termasuk Indonesia; 9. Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala; 10. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi, dan restrukturisasi industri.

Bagi tenaga kesehatan sendiri, harus banyak berbenah dalam menghadapi MEA. Peluang dan tantangan yang menghadang harus diterobos (breakthrough) dengan peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Profesinya.

Standar Profesi sebagai acuan oleh tenaga kesehatan merupakan persyaratan yang mutlak harus dimiliki. Mengukur kemampuan tenaga kesehatan dapat diketahui dari standar profesi yang harus dipatuhi terlebih lagi apabila dalam penyusunan standar profesi tersebut disusun setelah mengadakan bedah buku dengan profesi yang sama dari negara lain yang berstandar internasional.

Jadi dari paparan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bisa dikatakan belum siap. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Seperti penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi sehingga adanya kejelasan standarisasi di tingkat ASEAN; memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan Negara lain dengan menstardarisasi pendidikan dan keterampilan; menumbuhkan budaya wirausaha sehingga dapat menguatkan kualitas Usaha Kecil Menegah; dan lebih gencar mensosialisasikan MEA dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan merupakan peminatan yang mempelajari tentang manajemen kesehatan.

S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat Departemen AKK terdiri dari 3 peminatan yaitu:

Peminatan Manajemen Rumah Sakit mempelajari Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit, Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit, Manajemen Keuangan Rumah Sakit, Manajemen Logistik Rumah Sakit. Prospek kerja Manajemen Rumah Sakit: manager Rumah Sakit.

Peminatan Manajemen Asuransi Kesehatan mempelajari Aktuaria, Dasar Hukum Asuransi, Asuransi Komersial, Asuransi Sosial. Prospek kerja Manajemen Asuransi Kesehatan: Perusahaan Asuransi Swasra, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan

Peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan mempelajari Manajemen Sumber Daya Manusia di Pelayanan Kesehatan, Manajemen Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sekunder, Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia. Prospek kerja Manajemen Pelayanan Kesehatan: Departemen Kesehatan.

Departemen AKK didukung oleh 9 Profesor, 11 Doktor, 6 Magister dan 2 Calon Doktor.

Info lebih lanjut: http://www.fkm.ui.ac.id/tentang-kami/departemen/administrasi-dan-kebijakan-kesehatan-akk/

STRENGTHNESS

Memiliki sifat kepersertaan yang WAJIB untuk seluruh penduduk Indonesia. Hal ini akan  membuat JKN menjadi sebuah asuransi kesehatan yang menjamin  seluruh penduduk Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menggunakan prinsipnya gotong royong (yaitu semua golongan wajib ikut tergabung baik kaya-miskin, sehat-sakit, ataupun muda-tua) sehingga tidak terlalu membebankan suatu pihak untuk tergabung dalam program JKN.

Diatur oleh undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya, JKN tidak mengejar profit.

JKN menjamin premi yang murah untuk setiap paket pelayanan yang sama. Tidak seperti asuransi komersial yang akan menghitung premi sesuai risiko tiap peserta, yang mana jika risiko sakit semakin tinggi, maka premi di setting lebih mahal.

Manfaat jaminan menyeluruh mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

  WEAKNESSES

Pasal 14 ayat 2 UU SJSN menyebutkan bahwa “ Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu” namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur kategori fakir miskin, miskin, dan hampir miskin. Aturan mengani hal tersebut diperlukan karena setiap orang mempunai persepsi berbeda terhadap kategori miskin tersebut, ditambah lagi sebagian besar orang Indonesia lebih suka bertingkah “memiskinkan” diri.

Semakin meningkatnya animo masyarakat yang ingin ikut tergabung dalam JKN tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai di BPJS Kesehatan. Minimnya SDM akan membuat para pekerja kelimpungan ketika memberikan pelayanan kepada peserta JKN yang menumpuk dengan antrian yang panjang sehingga berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan.

Kelemahan JKN dari segi pelayanan kesehatan (menurut peserta):

Pasien dengan penyakit kronis hanya diberikan obat kurang dari 30 hari (hanya untuk 3-7 hari) sehingga pasien harus berulang kali ke RS

Terdapat beberapa RS yang masih mengenakan urun biaya bagi pasien

Peserta belum memahami hak dan kewajibannya

Rujukan berjenjang belum dapat berjalan secara optimal

Kelemahan dari segi faskes

Penggunaan aplikasi  P-Care di Puskesmas belum berjalan secara optimal, kebanyakan puskesmas masih menggunakan SIMPUS

E-Catalog belum tersedia, sehingga mempengaruhi pelayanan obat di RS

Tarif INA CBG’s belum memadai, khususnya bagi RS Swasta

Penerapan iur biaya di klinik rawat jalan di RS Swasta

  OPPORTUNITIES

Masyarakat Indonesia yang ingin memiliki jaminan kesehatan meningkat drastis. Hal ini dikarenakan adanya hukum ekonomi, dimana jika harga menurun, maka permintaan akan naik. Sama halnya dengan JKN ini, karena harga pelayanan kesehatan menjadi terjangkau dan dijamin oleh pemerintah, maka permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga akan meningkat.

Untuk mencapai target terwujudnya seluruh masyarakat Indonesia yang terjamin oleh JKN, dilakukan secara bertahap sejak tahun 2014 -2019. Kepesertaan JKN dimulai dengan menggabungkan peserta Askes Sosial, Jamkesmas, Jamkesda, dan Jamsostek.

Program JKN didukung oleh berbagai pihak, seperti AUSAID dan GIZ.

  THREATS

Belum semua instansi dan komponen yang terkait dengan pelaksanaan JKN memiliki kesadaran penuh dan peduli terhadap pelaksanaan JKN yang lebih baik.

Terdapat beberapa regulasi/kebijakan penting terkait pelaksanaan JKN yang belum diterbitkan. Contohnya adalah regulasi tentang pemanfaatan kapitasi dan juknis/manlak/pedoman INA CBG’s. Ketiadaan regulasi/kebijakan ini dapat menimbulkan dampak seperti ketidakseragaman pemahaman, sehingga implementasinya pun menjadi berbeda-beda. Selain itu, ketidakjelasan prosedur akibat belum adanya regulasi yang mengatur juga dapat memicu konflik antar pemangku kepentingan.

Risiko adverse selection, yaitu masyarakat menjadi peserta JKN hanya karena ingin mendapatkan manfaat karena memiliki risiko tinggi terhadap penyakit. Risiko ini biasanya pada peserta mandiri (voluntary)

Pemahaman kebijakan/regulasi yang belum merata. Peserta JKN terdiri atas penduduk dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, akses terhadap media dan teknologi, serta geografis yang berbeda-beda. Diversifikasi tersebut membuat pemahaman tentang regulasi yang berbeda-beda sehingga akan menimbulkan ekspektasi yang berbeda pula.

Sistem pembayaran INA CBG’s belum dipahami oleh seluruh stakeholders

Perubahan pola pelayanan obat akibat perubahan sistem pembayaran, selain itu ketersediaan obat juga menjadi terkendala akibat E-catalog tidak diterbitkan bersamaan dengan formularium nasional dan beberapa RS tidak memiliki cukup dana operasional untuk menjamin ketersediaan obat sehingga menyebabkan terjadinya blocked account pleh distributor obat.

Peningkatan cakupan peserta JKN tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah faskes. Dampaknya, beban kerja faskes bertambah sehingga antrian pelayanan bertambah panjang. Selain itu distribusi nakes belum merata di seluruh Indonesia, terutama daerah rural

Kualitas faskes belum terstandardisasi.

Memicu terjadinya morale hazard (perubahan perilaku seseorang akibat telah merasa dijamin asuransi), sehingga dapat menyebabkan klaim JKN yang tinggi.