#gubernurbi

Liputanviral - Gejolak ekonomi global, seperti perang dagang hingga normalisasi perekonomian Amerika Serikat (AS) mendorong era suku bunga tinggi. Bank sentral dunia berlomba menaikkan suku bunga acuan untuk menarik dana asing yang mayoritas kembali ke AS. Kondisi ini mempengaruhi Indonesia, dan sebagai langkah antisipasi, Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 175 basis poin sejak awal tahun. Kini BI 7 days reverse repo rate berada di level 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan kebijakan pengetatan suku bunga tak berpengaruh negatif terhadap kondisi pasar keuangan dalam negeri. Menurutnya naiknya suku bunga acuan sejauh ini masih bisa diimbangi dengan sejumlah relaksasi yang dikeluarkan BI. "Waktu kami menaikkan suku bunga, itu semua sudah diperkirakan. Kebijakan suku bunga itu baru berdampak kepada ekonomi kurang lebih setelah sekitar 6-8 kuartal. Jadi kami sudah tahu, waktu suku bunga naik tidak serta merta suku bunga deposito atau kredit naik," ujar Perry dalam acara diskusi bersama pemimpin redaksi media di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin malam (7/1/2019). Di sisi lain, Perry tak menampik BI akan melakukan relaksasi terhadap suku bunga acuan, terutama setelah adanya tanda-tanda melunaknya kebijakan Pemerintah AS dan Bank Sentral AS atau The Federal Reserve. "Moga-moga kebijakan Trump bisa selesai, Fed Fund rate tidak terlalu tinggi. Kalau kita lihat memang tanda-tandanya fed fund rate sudah peak dan inflasi rendah tentu ada room untuk menggali lagi kebijakan suku bunga," kata Perry. Dia menambahkan BI akan terus memperhitungkan dengan matang mengenai kebijakan bunga acuan. Bunga acuan yang ditekanpun juga akan diimbangi dengan sejumlah relaksasi yang membuat kredit masih bisa tetap tumbuh. "Jadi ini time matter. Masalah timing. Mumpung suku bunganya belum berdampak, kami kasih obat manis yang lebih banyak supaya dampaknya ke kredit tidak terlalu. Pertumbuhan kredit masih 12-13% secara nasional,   Read the full article

 Liputanviral - Bank Indonesia (BI) mengaku implementasi kontrak perdagangan mata uang berjangka domestik (Domestic Non-Deliverable Forward/DNDF) memang belum berjalan, karena persiapan teknis transaksi belum rampung. Padahal, Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menargetkan transaksi DNDF bisa efektif pada pertengahan Oktober 2018. Sebab, payung hukum berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) sejatinya sudah dirilis sejak akhir September lalu. Perry menjelaskan transaksi ini belum diimplementasikan karena pihak yang terlibat masih perlu mempersiapkan teknis transaksi. Mulai dari sistem informasi untuk perdagangan, standarisasi kontrak, kesiapan bidang treasury, hingga keseluruhan manajemen. "Kami terus melakukan persiapan dengan bank maupun pelaku yang lain. Saat ini progresnya sudah 75 persen siap, kami terapkan sebelum pertengahan November," ucap Perry di Kompleks Gedung BI, Jumat (19/10). Sebelumnya, bank sentral nasional telah merilis aturan ini pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi September 2018. Beberapa hari berselang, aturan main resmi berlaku sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. DNDF merupakan instrumen valas derivatif yang diperdagangkan over the counter (OTC). Kontrak forward valas pada dasarnya adalah kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang pada suatu waktu tertentu di masa mendatang, dengan tingkat harga yang telah ditentukan dalam kontrak. Transaksi DNDF merupakan alternatif instrumen yang memungkinkan bank dengan nasabah atau pihak lain untuk melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas risiko nilai tukar. Ada beberapa aturan main dalam transaksi ini. Pertama, transaksi DNDF wajib dilakukan oleh mereka yang memiliki underlying, seperti perdagangan barang/jasa, investasi, pinjaman dalam bentuk valas, kredit modal kerja. Kedua, nominal yang ditransaksikan tidak lebih besar dari jumlah underlying-nya. Ketiga, jangka waktu transaksi DNDF tidak lebih lama dari jangka waktu underlying.   Read the full article