Muatan Lokal Sebagai Fondasi Full Day School
Full Day School atau Program Sekolah Sehari Penuh yang sudah diujicobakan di beberapa daerah kembali ramai dibicarakan setidaknya selama beberapa pekan terakhir, setelah muncul pemberitaan bahwa Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang menjadi dasar aturan dari program tersebut akan diperkuat dengan Peraturan Presiden yang memuat PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). PPK itu sendiri merupakan amanat dari program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla di dalam mempersiapkan generasi emas 2045, dengan lima nilai karakter utama yang menjadi target penguatan yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa keputusan untuk mengevaluasi Permendikbud dan memperkuatnya dengan Perpres didorong oleh banyaknya pro dan kontra dari daerah yang merasa belum siap untuk menerapkan kebijakan lima hari sekolah tersebut. Khususnya, mengenai keberadaan Madrasah Diniyah yang sebenarnya telah mengisi posisi waktu kosong dengan pendidikan berbasis moral dan keagamaan. Maka, evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah berupa pendalaman dan pematangan, agar ketika gagasan tersebut diterapkan secara nasional nanti tidak lagi menimbulkan pro dan kontra. Jadi, ke depannya, dapat dipastikan bahwa Full Day School akan diterapkan di dalam versi yang paling terbaiknya.
Lalu, program seperti apa sebenarnya Full Day School tersebut, yang mengharuskan siswa bersekolah selama lima hari dan menghabiskan delapan jam setiap hari di luar rumah, yang diniatkan untuk mencapai sistem pendidikan yang dapat membentuk identitas bangsa yang berbudaya, beradab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama. Apa-apa saja yang akan didapat dan ditemui siswa-siswi selama delapan jam di sekolah. Forum 27an di Galeri Jatiwangi art Factory pada bulan Januari 2017 lalu sempat membahas isu pendidikan, termasuk di dalamnya mengenai Full Day School ini. Sebagai pembicara, forum ini mengundang Kepala Dinas Pendidikan Majalengka Drs. H. Iman Pramudia Subagja, M.M yang secara kebetulan baru saja kembali dari menghadiri rapat temu dengar dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan perwakilan dari daerah-daerah lainnya terkait implementasi Full Day School. Dengan diundangnya Iman Pramudia sebagai pihak pemangku kebijakan bidang pendidikan bagian dari sistem pemerintahan, informasi dan pemahaman yang komperehensif dengan demikian dapat diakses oleh banyak warga yang hadir di forum.
Pertama-tama yang ditekankan oleh Iman Pramudia adalah bahwa konsep FullDay School ini tidak diterapkan untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak yang di Majalengka berjumlah delapan ratus sekian. Sementara terkait dengan keberadaan Madrasah Diniyah yang selama ini mengambil peran besar di dalam pendidikan agama dan moral, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi meminta diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mensinergikan Madrasah dan Sekolah Formal untuk mendukung sistem Full Day School. Jadi, target utama dari Fullday School adalah sekolah dasar, menengah dan atas. Bagi Iman Pramudia pribadi, konsep Full Day School ini tidak terlalu spesial, dan kepentingannya mungkin lebih cocok untuk diterapkan di kota-kota besar yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangganya merupakan pekerja yang harus pulang malam. Program ini sendiri muncul dari kegelisahan terkait dengan pembinaan anak-anak setelah lepas dari kegiatan di sekolah sementara orangtua mereka sedang bekerja, sehingga terdapat ruang kosong yang lepas dari pengawasan orangtua. Kenyataan di lapangan pun tak bisa diacuhkan. Misalnya, di kota-kota khususnya, kenakalan remaja berupa geng-geng motor yang kebanyakan anggotanya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada beberapa kasus, anak-anak ini bahkan sudah saling bunuh. Belum lagi jenis kenakalan lainnya, seperti membolos sekolah, penggunaan Narkoba, dll. Keprihatinan pemerintah terhadap pembinaan mentalitas anak usia sekolah, posisi anak-anak yang di luar lepas kontrol orangtua, yang menyebabkan pemerintah mengagas Full Day School. Jadi, pendekatan yang digunakan adalah secara mental, spiritual, dan budaya.
Berdasarkan keterangan Iman Pramudia, Konsep dasar pendidikan Full Day School sekolah dasar ini rupanya berupa 20% kegiatan belajar mengajar (KBM) dan 80% sisanya kegiatan di luar sekolah. Oleh karena itu, pendidikan di luar kelas akan lebih dominan. Kebijakan ini akan terintegerasi dengan madrasah, komunitas, museum, dll. Beberapa kegiatan di luar sekolah yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah Majalengka adalah berupa paket kebudayaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal ini, Iman menjelaskan, budaya yang sesuai dengan struktur adat masing-masing. Untuk itu, nantinya penegak kebijakan di Kabupaten Majalengka akan mengembangkan muatan lokal dan kearifan lokal yang dirumuskan oleh praktisi pendidikan bekerjasama dengan beberapa elemen masyarakat. Muatan lokal tersebut bahkan nantinya akan berbeda di setiap kecamatan. Bisa jadi muatan lokal Kecamatan Sindangwangi dan Jatiwangi akan berbeda. “Mudah-mudahan dengan dibekali ilmu-ilmu budaya dan agama ini, tertanam di benak mereka sebuah pemahaman mana yang benar dan tidak”, tutur Iman Pramudia.
Pendidikan dan Proyeksi Tenaga Kerja
Bandara Internasional Jawa Barat sudah pasti akan mengubah wajah Majalengka. Ke depannya, Majalengka akan bertumpu pada sektor industri dan pariwisata. Akan berkembang menjadi kota metropolitan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat. Hal-hal tersebut turut mempengaruhi dan membentuk bagaimana pendidikan diproyeksikan dan didesain oleh para pemangku kebijakan pendidikan. “Maka, pekerjaan Pemerintah Daerah sekarang adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia, di situlah pentingnya dunia pendidikan untuk menyiapkan calon pencari tenaga kerja”, Iman menjelaskan. Untuk itu, Pemerintah Pusat akan menambah sekolah menengah kejuruan. Namun untuk Majalengka, bagi Iman porsinya sudah ideal. Dari tujuh puluh empat Sekolah Menengah, lima puluh dua adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Menurut Iman, yang perlu dibenahi adalah kekurangan tenaga pendidik. Jumlah yang pensiun dan diangkat sebagai tenaga pendidik baru tidak seimbang. Bahkan tahun ini ada 200 guru yang pensiun sementara yang diangkat tidak ada. Untuk memenuhi standar nasional pendidikan di Majalengka dan mengatasi defisit tersebut maka pemerintah daerah Majalengka banyak mempekerjakan tenaga guru non-PNS. Untuk itu, Iman menyoroti persoalan pembiayaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kualitas layanan pendidikan.
Pada tanggal 30 Desember 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 75 yang mengatur mengenai Komite Sekolah. Isinya mendorong agar Komite Sekolah dapat memaksimalkan perannya di dalam melaksanakan layanan pendidikan, termasuk di dalamnya persoalan penggalangan dana. Artinya, pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau terkait dengan sumbangan kepada sekolah oleh pihak ketiga. Menurut uraian Iman, pihak ketiga tersebut adalah alumni dan Corporate Social Responsibility (CSR). “Barangkali pabrik-pabrik dan perusahaan yang ada di sekitar ingin menyumbang untuk sekolah-sekolah. Beruntung sekali dengan sekolah-sekolah yang dekat dengan pabrik. Saya juga bisa merekomendasikan jika memang Bapak Ibu punya program”, tangkas Iman Pramudia dengan mantap. Bahkan menurut Iman, beberapa perusahaan sudah menjalin kerjasama dengan sekolah berupa perekrutan pegawai langsung yang diambil dari lulusan sekolah-sekolah tersebut. Komitmen seperti ini, harap Iman, dapat menyebar di sekolah-sekolah lain. Terutama untuk menyangga kebutuhan pegawai Bandara Internasional ke depannya. BIJB sendiri sebetulnya sudah memberikan jatah sebesar 60% dari jumlah 12.000 pegawai yang dapat diisi oleh penduduk MaJalengka, namun dengan syarat memiliki kemampuan toefl sejumlah 450. Karena itu, kemampuan berbahasa Inggris menjadi prioritas pendidikan di tahun ajaran 2017 saat ini, diakui Iman Pramudia. Bahkan Bupati mencanangkan program Satu Hari Berbahasa Inggris, yang akan diujicobakan di beberapa sekolah.
Pendidikan yang diniatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja diafirmasi oleh Dosen Universitas Majalengka (UNMA) yang juga menjadi pembicara, Jaka Sulaksana, SP, M.Si, Phd. Saat ini, kampusnya tersebut sedang mencoba untuk mengimplementasikan Momerandum of Undertanding (MoU) antara Bupati dengan Universitas Majalengka. Salah satu isi MoU tersebut adalah bagaimana UNMA menciptakan lulusan-lulusan yang siap pakai, siap kerja, dan mampu mengisi kesempatan kerja ketika Bandara Internasional Jawa Barat sudah beroperasi. Mengenai pendidikan mental sebagai titik berangkat kurikulum Fullday School, Sulaksana mendukung dengan membandingkan sistem pendidikan di luar negeri dan Indonesia. Dibandingkan Indonesia di mana anak kelas 1 Sekolah Dasar sudah harus pintar bahasa Inggris, matematika, dan lainnya, di luar Indonesia, porsi terbesar Taman Kanak-Kanak adalah bermain. Justru dengan kelompok bermain yang diawasi, mental dan sisi humanisnya terbangun. Komunikasi mereka pun lebih bagus dengan teman-temannya. Sulaksana memberi contoh bahwa ketika terjadi tsunami di Jepang pada 2011, dirinya tidak melihat orang Jepang yang menangis tersedu-sedu di Televisi. Mereka justru segera bangkit. Hal tersebut, menurutnya, dikarenakan pembinaan mentalnya yang kuat.
Lalu bagaimana hubungan antara paket budaya yang bertumpu pada muatan lokal dengan konsep pemenuhan tenaga kerja sebagai target pendidikan yang begitu ditekankan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Arief Yudi, dari Jatiwangi art Factory, mengungkapkan bahwa sebenarnya wacana mengenai muatan lokal sangat baik karena dapat membangun identitas kita, terkait dengan otonomi daerah. Artinya, identitas tersebut membentuk posisi politis warga di dalam merespon pembangunan daerah beserta perubahan yang diakibatkannya. Pilihannya apakah mengikuti arus pembangunan tanpa memiliki daya tawar apa pun atau kita mampu untuk bahkan mengkritisinya. Di situ letak pentingnya pendidikan dibanding bidang-bidang lainnya, ujar Arief Yudi. Sayangnya, baik Pramudia maupun Sulaksana tidak mengelaborasi lebih jauh kontribusi muatan lokal tersebut.
Kritik lain disampaikan oleh Rahmat Kartolo, seorang pegawai dari Dinas Komunikasi dan Informasi Majalengka. Ia menyayangkan bahwa saat ini perguruan tinggi sudah seperti kehilangan integritasnya. Menurut Kartolo, pendidikan bukan hanya persoalan teori, apalagi sekedar mencari pekerjaan, melainkan pembentukan dan mempersiapkan karakter dan mental. Menanggapi pernyataan Kartolo, Pramudia berargumen bahwa hal tersebut wajar adanya, apalagi berangkat pada kenyataan wilayah bahwa sejak dahulu Majalengka merupakan ‘kota pensiun’. Maksudnya, kota yang tidak memiliki geliat ekonomi secara signifikan. Sementara saat ini justru kewalahan untuk menseleksi investor, baik industri maupun pariwisata. Maka, rumus yang digunakan adalah ‘ada permintaan maka ada penawaran’.
Ada dua catatan yang bisa disoroti dari program Full Day School berdasarkan keterangan yang didapat dari Iman Pramudia. Pertama, perlu diluruskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paket budaya yang menekankan muatan lokal. Dengan kurikulum seperti apa dan jenis pemahaman seperti apa yang hendak dicapai. Jika paket budaya tersebut hanya mengarah kepada sekedar aktifitas menghafal dan mengunjungi artefak-artefak budaya dan tradisi masa lampau, bukan kah kebudayaan pada titik tersebut hanya akan ditafsirkan di dalam hubungannya dengan sektor industri pariwisata. Kita hanya akan mengajari anak-anak untuk menggunakan cara pandang yang eksotis terhadap tradisi-tradisi dan berakhir menjadi sebuah tontonan. Sementara muatan lokal sangat bisa diterjemahkan sebagai pengetahuan atas lokasi, yang didalamnya mencakup struktur sosial, demografis, tipologi, kesejarahan, etnografis, dll. Di situ lah aktifitas kebudayaan mampu menyentuh kepada persoalan, yang dimaksudkan Arief Yudi, bagaimana menyikapi situasi sosial-politik, budaya dan ekonomi di wilayah hidup kita. Pendidikan seharusnya menghasilkan cara pandang seperti itu. Alih-alih sekedar menghasilkan pekerja-pekerja siap pakai oleh sektor kapital.
Yang kedua, integrasi program Full Day School dengan museum, madrasah, komunitas, atau sanggar seni di sekitar. Maka, program Full Day School jelas bergantung pada sarana-sarana tersebut. Mungkin akan lebih mudah membayangkan program tersebut terlaksana di kota-kota besar di mana sarana pendidikan seni dan kebudayaan yang dimaksud telah tercukupi. Bagaimana dengan daerah yang sarana-sarana seperti yang disebutkan di atas belum layak atau bahkan belum tersedia. Misalnya di Majalengka, telah disebutkan di atas bahwa ada sekitar 800 lebih madrasah, namun ada berapa jumlah museum di sini? berapa ruang-ruang seperti komunitas seni dan sanggar tempat aktifitas seni dan budaya terjadi. Seandainya ada, usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kantung-kantung seni dan budaya tersebut untuk dapat terus beraktifitas dan meningkatkan kualitasnya, untuk menunjang program pendidikan Full Day School. Mengingat ada 80% waktu anak-anak yang dialokasikan oleh sistem pendidikan ke ruang-ruang tersebut, membangun dan mendukung sarana penunjang sistem pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah di daerah-daerah. Tanpa kemapanan institusi seni budaya yang menjadi penunjang utama, wacana Full Day School memang terdengar ‘masih jauh’.
