#chatibbasri

Liputanviral - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri memproyeksi pasar keuangan akan menuai berkah di tahun ini. Sebaliknya, sektor riil justru dinilai cenderung lesu. "Tahun ini, tahun yang tidak mudah untuk pelaku yang ada di sektor riil, tapi yang ada di sektor keuangan itu akan happy (bahagia)," kata Chatib di Hotel Mulia, Kamis (17/1). Ia menjelaskan tahun ini bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, diramal bakal lebih 'kalem' dalam menaikkan tingkat suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR). Diprediksi, The Fed hanya akan menaikkan satu kali sebesar 25 basis poin (bps) atau maksimum dua kali sampai dengan April 2019.  The Fed sendiri sudah menaikkan suku bunga sebanyak empat kali pada tahun lalu, sehingga saat ini FFR berada ada di posisi 2,25-2,5 persen. Imbas positifnya, lanjut Chatib, arus modal akan kembali membanjiri pasar negara berkembang (emerging market) termasuk Indonesia. Kembalinya aliran modal asing tersebut diyakini akan menguatkan nilai tukar rupiah. "Saya tidak heran rupiah akan bertahan bahkan bisa lebih kuat," kata Chatib. Oleh karena itu, ia menilai saat ini merupakan waktu emas untuk memanfaatkan arus balik modal asing lewat investasi di portofolio. Misalnya, saham, reksa dana, dan sebagainya. Namun demikian, investor harus berhati-hati lantaran The Fed dipastikan suatu hari akan menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Dengan pertimbangan, rendahnya tingkat pengangguran di AS, yaitu di bawah 4 persen. Sementara itu, tingkat upah melambung. "Jadi, saat ini adalah saatnya berpesta sebelum pesta selesai dan datang polisi. Polisinya, yaitu The Fed, suatu hari harus menaikkan bunga," jelasnya. Sementara itu, Chatib mengaku kurang optimistis dengan pertumbuhan sektor riil tahun ini. Alasannya, Bank Indonesia (BI) tidak memiliki banyak ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan karena Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD). Selain itu, penurunan harga komoditas, seperti batu bara, minyak mentah, dan kelapa sawit (CPO) membuat penerimaan negara diprediksi berkurang. "Penerimaan negara pasti akan kena, defisit akan naik, sehingga ruang untuk ekspansi fiskal tidak akan terlalu banyak. Jadi, dari sisi moneter dan fiskal akan tight (ketat) dan harga komoditas turun," tukasnya. Read the full article

Forbes -  Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara terkait pertemuan International Monetery Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting yang diselenggarakan di Bali, Oktober 2018. SBY berharap pertemuan tingkat internasional itu bisa mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. "Pertemuan ini bisa berikan manfaat & peluang bg Indonesia (anggota G-20), langsung-tak langsung, jangka pendek & jangka panjang," ujarnya lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Senin (8/10). Lepas dari itu, SBY menyoroti bahwa saat ini ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal dan dihadapkan bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas dasar itu, Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap pertemuan tersebut harus memiliki agenda yang tepat, dikelola dengan baik dan benar-benar sukses, sehingga rakyat bisa merasakan manfaatnya. SBY lantas menyoroti saat ini ada pihak yang menentang atau kontra dan adapula yang mendukung atau pro terhadap pertemuan tersebut. "Demokrasi memang begitu. Yg penting jangan hitam-putih," tulisnya. Pihak yang menentang, kata SBY, menganggap pertemuan 'besar-besaran' itu tidak tepat dilaksanakan ketika Indonesia tengah alami bencana. "Tidak berempati," ungkapnya. Sementara pihak yang kontra, kata SBY, menganggap biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pertemuan yang berlangsung selama seminggu itu terlalu besar dan dianggap sebagai pemborosan. "Apalagi saat ini ekonomi Indonesia tengah hadapi tekanan fiskal," tambahnya. Terhadap kritik yg menilai biaya perhelatan ini kelewat besar, pemerintah bisa berikan penjelasan & klarifikasi yg gamblang & transparan *SBY* — S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 8, 2018 Menurut hemat SBY, jika dikaitkan dengan bencana, persiapan dan perencanaan pertemuan IMF yang sudah matang tak memungkinkan untuk tak bisa ditunda lagi. Jika itu yang menjadi alasannya, SBY menilai pertemuan itu bisa menjadi wahana dan forum solidaritas, termasuk penggalangan dana atau fundraising untuk membantu rakyat yang terkena bencana. Namun SBY juga berpendapat pertemuan itu bisa dibatalkan atau dikurangi. "Acara yg dinilai tak sensitif terhadap suasana duka (bencana), bisa dibatalkan atau dikurangi. Hal begitu biasa dlm perhelatan internasional," tegasnya. SBY berharap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan penjelasan secara gamblang dan transparan terhadap kritik yang menilai biaya perhelatan tersebut kelewat besar. "Biar tak jadi fitnah & "hoax", DPR RI bisa minta penjelasan kpd pemerintah & BPK juga bisa lakukan audit apakah terjadi pemborosan," tuturnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu menekankan Indonesia memiliki sistem dan tatanan yang baik jika ada 'perselisihan'. "Namun, berikan kesempatan kpd negara menjadi tuan rumah yg baik," katanya. Sebelumnya mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan Indonesia bisa memetik sejumlah manfaat dari pertemuan International Monetery Fund (IMF) yang tengah digelar di Bali. Chatib mengatakan bahwa pada September 2014 pemerintah telah mengajukan diri menjadi tuan rumah pertemuan IMF. "Prosesnya tidak mudah, bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada Oktober 2015," ujarnya melalui akun twitter @ChatibBasri, Minggu (7/10). Menurut Chatib, pertemuan IMF tak bertujuan untuk meminta tambahan utang. Sebab untuk meminta tambahan utang, kata dia, tak perlu menjadi tuan rumah. "Ada pertanyaan apakah dengan pertemuan tahunan tujuannya meminta tambahan utang? Jawabannya sama sekali tidak. Untuk meminta tambahan utang, tidak perlu jadi tuan rumah. Argentina meminta utang IMF tahun ini karena krisis, bukan tuan rumah," tutur Chatib. Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu menjelaskan, pertemuan IMF lebih membahas situasi ekonomi dunia, diskusi tentang kebijakan negara-negara, hingga perkembangan teknologi, dan sebagainya. "Indonesia bisa memanfaatkan itu untuk komunikasi dan memasukkan idenya," ucapnya. Chatib mengatakan, saat itu dirinya dan Gubernur bank sentral India Raghuram Rajan juga sempat meminta The Bernanke dari The Fed untuk berkomunikasi dan mempertimbangkan dampak kebijakan pada kekuatan ekonomi baru. "Bersama Gubernur Rajan dari India dalam meeting terbatas, saya meminta the Bernanke dari the Fed melakukan komunikasi dan mempertimbangkan dampak policy-nya pada emerging economies. IMF mendukung kita," tuturnya. Chatib menjelaskan bahwa biaya untuk pertemuan itu tak dibahas berbarengan dengan pengajuan sebagai tuan rumah. Namun biaya itu baru disusun usai Indonesia diputuskan menjadi tuan rumah pada Oktober 2015. "Ada satu lagi pertanyaan ke saya, apakah biayanya diajukan tahun 2014? Tentu tidak. Indonesia diputuskan menjadi tuan rumah Oktober 2015. Setelah itu baru anggaran disusun, dan itu terserah Indonesia mau membuatnya besar atau kecil. Sama seperti Asian Games juga," ucapnya. Polemik mengenai penyelenggaran IMF ini sebelumnya mencuat usai Wakil Sekjen partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pertemuan tahunan tersebut. Ia mengklaim pertemuan di zaman SBY menjabat sebagai presiden tak pernah menghamburkan uang negara untuk sebuah acara. Pemerintah saat ini dianggap membuat lelucon dengan menyebut bahwa rencana IMF telah diajukan sejak masa pemerintahan SBY. Dia memandang dalih itu hanya sebagai kedok untuk pertemuan mewah para renternir alias tengkulak semata. Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dunia merupakan gelaran yang mempertemukan para pembuat kebijakan di sektor keuangan, pelaku bisnis, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media dari 189 negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut gelaran yang akan berlangsung mulai 8 hingga 14 Oktober 2018 ini akan dihadiri oleh lebih dari 32 ribu peserta. Read the full article