#cakimin

Sorbansantri.com - Sengketa perdata yang melibatkan anggota DPR RI Achmad Ghufron Sirodj terhadap Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akhirnya berakhir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan senilai Rp507 miliar yang diajukan Ghufron terhadap Cak Imin. "Dengan ditolaknya gugatan Ghufron terhadap Cak Imin oleh majelis hakim, maka otomatis gugatan ganti rugi sebesar Rp507 miliar pun pupus," ujar kuasa hukum DPP PKB, Dr. Anwar Rachman, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024). Ghufron, yang juga merupakan Sekretaris Pribadi Ketua Umum PBNU, menggugat Cak Imin dengan tuduhan kesewenang-wenangan dalam pemecatan dirinya dari PKB. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa perkara tersebut adalah urusan internal partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. “Pemecatan adalah urusan internal partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Jadi, persoalan yang diajukan penggugat adalah urusan internal," jelas Anwar. Latar Belakang Pemecatan Achmad Ghufron Sirodj diketahui dipecat dari PKB melalui Surat Keputusan (SK) DPP PKB No: 33591/DPP/01/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024. Pemecatan ini dilakukan karena Ghufron dianggap melanggar AD/ART serta peraturan PKB terkait disiplin partai. Ghufron sempat melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara No: 695/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Pst. Namun, pengadilan menyatakan prosedur hukum tidak terpenuhi karena ia tidak mengajukan kasus ini terlebih dahulu ke Mahkamah Partai. “Oleh karena Ghufron mengajukan masalah tersebut ke pengadilan tanpa melalui Mahkamah Partai, maka prosedur sudah dilanggar dan gugatan pun ditolak," pungkas Anwar. Putusan ini sekaligus menutup sengketa yang melibatkan kader PKB tersebut, menegaskan bahwa urusan internal partai harus diselesaikan sesuai mekanisme yang telah diatur. (AI Sorban) @beritasorban Sidang gugatan Achmad Ghufron Sirodj, anggota DPR RI sekaligus mantan kader PKB, terhadap Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, resmi berakhir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan senilai Rp507 miliar yang diajukan Ghufron. Kuasa hukum PKB menyebut, gugatan tersebut ditolak karena menyangkut urusan internal partai yang harus diselesaikan sesuai mekanisme UU Partai Politik. Pemecatan Ghufron oleh PKB didasarkan pada pelanggaran AD/ART dan disiplin partai. Hakim juga menyatakan prosedur hukum Ghufron tidak terpenuhi karena ia tidak membawa kasus ini ke Mahkamah Partai terlebih dahulu. Dengan putusan ini, sengketa antara Ghufron dan Cak Imin dinyatakan selesai. Untuk info terbaru seputar politik, tetap pantau perkembangan hanya di sini. #PengadilanNegeri #AchmadGhufronSirodj #CakImin #SengketaPKB #PemecatanKader #UUPartaiPolitik #MahkamahPartai #ADARTPKB #PutusanPengadilan #InternalPartai #fypシ ♬ suara asli - Sorban Santri Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB, Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, M.Si., dan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal RI, Dr. H. Abdul Halim Iskandar, hadir dalam acara Dialog Kebudayaan, Kebangsaan, dan Kesejahteraan, di Puri Anom, Tabanan, Selasa (22/8/2023) petang. Acara tersebut juga dihadiri para penglingsir puri se-Bali. Selaku tuan rumah, Penglingsir Puri Anom Tabanan, A.A. Ngurah Panji Astika mengatakan, suatu kebanggaan dengan kehadiran para pejabat dan tokoh nasional, serta para penglingsir puri se-Bali dalam acara ini. Tujuan dari diskusi yang dikemas dalam dialog kebudayaan, kebangsaan, dan kesejahteraan ini adalah untuk menyerap aspirasi, khususnya tentang adat dan kebudayaan Bali. “Penyelenggaraan acara diskusi kebudayaan ini di Puri Anom Tabanan, karena kami sebagai puri yang terbuka. Siapapun yang hadir ke puri, tidak membeda-bedakan dari parpol atau kelompok manapun,” ungkap tokoh budaya yang akrab disapa Turah Panji itu. Kehadiran para wakil rakyat dari pusat dan juga beberapa menteri, dikatakan tidak lain adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kebudayaan Bali. “Salah satu penjaga adat dan kebudayaan Bali adalah puri-puri, dengan maksud agar juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi, acara diskusi ini santai, mengalir begitu saja,” tukasnya. Sementara Gus Muhaimin alias Cak Imin, mengungkapkan hal senada. Wakil Ketua DPR RI itu berharap agar dari acara diskusi kebudayaan ini bisa menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di Nusantara. “Sesuai tema acara ini adalah dialog kebudayaan, kebangsaan, dan kesejahteraan, agar menuju Indonesia yang damai. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, mari kita bersatu-padu agar Indonesia aman dan damai,” ujar Cak Imin. Meskipun acara tersebut bukan kegiatan politik, namun kehadiran Cak Imin yang sebelumnya juga ke Buleleng dengan kegiatan serupa itu, juga diramaikan dengan kehadiran para kader PKB dari Tabanan, Badung, Denpasar, dan lainnya. Pada akhir acara, juga menampilkan beberapa tari Bali sebagai acara tambahan dan hiburan. (ita/bpn) Read the full article