#buruh

SEANTERONEWS.com – Pemerintah Republik Indonesia tengah melakukan peninjauan ulang (evaluasi) terhadap kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai perubahan draf aturan tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Direktur…

Jakarta, EDITOR.ID,- Pemerintah saat ini mendapatkan tantangan berat. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) diproyeksikan akan terus bermunculan dalam beberapa waktu ke depan. Menurut perwakilan serikat buruh. Angkanya tembus puluhan ribu. Puluhan pabrik dan perusahaan yang telah berdiri sejak lama kini akan memindahkan usahanya ke negara lain. Apa yang terjadi di negeri ini? Gelombang PHK…

PENASEHAT Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal meluruskan informasi yang menyebut sebanyak 4.000 pekerja PT Fentay Indonesia Enterprises di Kabupaten Bandung dirumahkan dan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal itu dikatakannya usai bertemu manajemen perusahaan di Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin (22/6). Said menegaskan tidak ada kebijakan PHK terhadap ribuan pekerja sebagaimana ramai diberitakan.

Perusahaan menerapkan sistem suspend atau penundaan hari kerja secara bergilir akibat berkurangnya pesanan.

“Dari penjelasan perusahaan, tidak benar ada 4.000 orang dirumahkan. Memang ada ribuan pekerja yang mengalami suspend atau penundaan hari kerja, tetapi sifatnya bergilir dan bukan PHK,” paparnya.

Strategi keberlangsungan usaha

PENASEHAT Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Said Iqbal siap langsung bergerak cepat.

Ia mengaku akan fokus ke sejumlah isu di antaranya soal pembatasan alih daya (outsourcing) dan upah layak. Termasuk soal peningkatan kesejahteraan buruh dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu, kalau bisa dihapus. Kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misalkan empat atau lima jenis pekerjaan penunjang," kata Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga menyatakan akan mendorong terwujudnya upah yang layak demi memastikan peningkatan daya beli (purchasing power).

Kepastian kerja dan jaminan sosial

Mandailing Natal, lampungkita.id – Pencatatan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI-KASBI) PUK PT Sawit Sukses Sejati (PT SSS) ditolak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabputane Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penolakan pencatatan serikat buruh SBPI-KASBI PUK PT SSS tersebut, disampaikan melalui surat kepada SBPI-KASBI PUK PT SSS pada 21/4/2026, dengan surat nomor 560/335/DISNAKER/2026…

Bak Lautan Manusia Buruh Bersama Presiden Prabowo Peringati May Day di Monas 2026

Gelombang semangat Kaum Buruh memadati kawasan Monumen Nasional, Jakarta, dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat, 1 Mei 2026. Ribuan Pekerja dari Berbagai Penjuru Tanah Air bersama Presiden Prabowo hadir membawa harapan besar, menanti perubahan nyata bagi kesejahteraan mereka.

KALBAR SATU ID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Pontianak melontarkan kritik tajam terhadap kondisi sosial yang dinilai semakin timpang, terutama dalam akses pendidikan dan kesejahteraan buruh di Kota Pontianak. Ketua Cabang PMII Kota Pontianak menyampaikan bahwa hingga saat ini pendidikan berkualitas masih sulit dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah. Dalam…

Jakarta, lampungkita.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pekerja agar siap menghadapi perubahan teknologi, termasuk perkembangan Artificial Intelligence (AI), sehingga mampu meningkatkan daya saing dan tetap relevan di dunia kerja. Ia mengatakan bahwa tingkat penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia masih di bawah rata-rata global. Kondisi ini menjadi sinyal…